Beranda blog Halaman 274

Upaya Perkuat Perlindungan Populasi Gajah Sumatera, Monitoring di Bentang Alam Seblat Gunakan Drone Thermal

Bentang Alam Seblat (BAS) merupakan salah satu habitat krusial bagi Gajah Sumatera. Sebagai wujud nyata perlindungan satwa liar, Kementerian Kehutanan melakukan monitoring lapangan untuk memantau kelompok gajah liar menggunakan teknologi drone thermal. Penggunaan pemindaian suhu ini merupakan metode perdana yang diterapkan di kawasan BAS.

Dari hasil monitoring tersebut, teridentifikasi satu kelompok gajah liar berjumlah 17 ekor, terdiri dari 4 ekor anakan dan 13 ekor remaja hingga dewasa. Keberadaan anakan dalam kelompok ini menunjukkan bahwa proses reproduksi dan regenerasi populasi masih berlangsung di habitat alami Bentang Alam Seblat.

Kegiatan monitoring ini menjadi sangat penting, terutama setelah adanya kejadian kematian 2 ekor gajah liar beberapa waktu lalu, serta sejumlah kasus kematian gajah yang juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di kawasan Bentang Alam Seblat dan sekitarnya. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa gajah sumatera masih menghadapi tekanan serius, baik akibat konflik manusia dan satwa liar, degradasi habitat, maupun ancaman lainnya.

Penggunaan drone thermal merupakan salah satu bentuk inovasi dan penguatan upaya konservasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan dalam mendukung perlindungan gajah sumatera di habitat alaminya. Teknologi ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara lebih efektif pada area yang sulit dijangkau, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap perilaku alami satwa liar. Selain itu, data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah perlindungan dan pengelolaan habitat yang lebih tepat sasaran.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Agung Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan monitoring ini menjadi langkah awal yang penting dalam penguatan upaya konservasi gajah sumatera di Bentang Alam Seblat.

“Penggunaan drone thermal dalam monitoring gajah liar di Bentang Alam Seblat merupakan terobosan baru yang sangat membantu tim di lapangan. Dari hasil pemantauan ini, kita dapat mengetahui secara langsung keberadaan kelompok gajah beserta struktur populasinya tanpa memberikan gangguan yang signifikan terhadap satwa. Ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kehutanan melalui BKSDA Bengkulu dalam memperkuat perlindungan dan pelestarian gajah sumatera,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kelompok yang berhasil dipantau tersebut baru merupakan satu dari beberapa kelompok gajah liar yang berada di kawasan BAS. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan pengamanan habitat akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh kelompok gajah di Bentang Alam Seblat tetap terpantau dan terlindungi.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga habitat gajah sumatera dan mendukung upaya konservasi yang sedang dilakukan. Keberadaan gajah sumatera merupakan bagian penting dari ekosistem hutan yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.

Kementerian Kehutanan mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya pelestarian gajah sumatera beserta habitatnya, sehingga keberadaan satwa dilindungi tersebut dapat terus terjaga untuk generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Harap Rekomendasi Munas PAPDESI Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Musyawarah Nasional (Munas) II Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk menyukseskan implementasi program-program prioritas pemerintah.

“Dengan adanya Munas ke-2 ini, kami tunggu rekomendasinya, kira-kira apa, nanti kita sampaikan kepada stakeholder atau pemegang kebijakan,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Munas II PAPDESI yang digelar di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (11/6/2026)

Rekomendasi itu diharapkan dapat memastikan semua program Presiden Prabowo Subianto benar-benar terlaksana secara baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat di desa.

Program prioritas pemerintah yang melibatkan desa, antara lain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat.

Desa-desa di Tanah Air dapat menyukseskan Program MBG, kata Mendes Yandri, dengan bertransformasi menjadi desa tematik, seperti desa ayam petelur, desa nila, dan desa buah-buahan atau desa sayuran.

Diketahui, perwujudan desa tematik ditujukan untuk mengoptimalkan pengembangan serta pembangunan desa, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Contohnya, desa dengan potensi ikan nila akan dikembangkan menjadi desa penghasil ikan nila.

Dengan menjadi desa tematik, terutama dalam bidang pangan, desa dapat mengambil peran sebagai penyuplai bahan dalam Program MBG.

“Manfaat dari sisi ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa,” kata Mendes Yandri.

“Bung Hatta mengatakan Indonesia tidak pernah akan bersinar, tidak akan pernah terang benderang dengan satu obor di Monas, tapi Indonesia akan terang benderang dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa,” lanjut Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga pun mengajak seluruh pihak, terutama PAPDESI, untuk ikut serta berkolaborasi demi menyukseskan beragam program prioritas pemerintah, khususnya yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Umum PAPDESI Wargiyati mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota di Munas II.

Wargiyati juga meminta jajaran PAPDESI dan Para Kepala Desa untuk sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Saya minta Para Kepala Desa tegak lurus untuk menyukseskan program Pemerintah,” kata Wargiyati.

Turut hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Munas II PAPDESI mengusung tema “Menyatukan Desa Mengawal Asta Cita”.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kementerian ATR/BPN menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (11/05/26).

Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.

Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.

Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (10/05/2026). Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.

“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.

“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” pungkas Wamen Ossy.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KAI Wisata Bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Dukung Promosi Wisata Heritage Semarang Melalui FAM Trip

PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata pengenalan atau Edutrip Familiarization Trip (FAM Trip) bagi pasar wisata Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17–18 November 2025 didua ikon wisata heritage Semarang, yaitu Lawang Sewu dan Museum Kereta Api Ambarawa.

Direktur Utama KAI Wisata Hendy Helmy menyampaikan “bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tarik wisata sejarah dan edukasi Indonesia di mata wisatawan mancanegara”. Melalui FAM Trip ini KAI Wisata berharap potensi wisata heritage khususnya di Semarang, dapat semakin dikenal, dipromosikan, dan dikembangkan melalui kolaborasi paket wisata yang menarik bagi pasar internasional.

Pada Senin 17 November 2025 kunjungan dimulai dari Lawang Sewu. Peserta terdiri dari travel agents, tour operators (TA/TO), school trip organizers, dan influencer dari berbagai negara pasar wisata utama. Peserta menerima pemaparan sejarah Lawang Sewu oleh guide resmi dilanjutkan dengan tur area bangunan, spot foto ikonik, serta wahana immersive. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan aktif berdiskusi sepanjang kegiatan. Salah satu peserta bahkan menyampaikan kesan positif “What a pleasure to be guided through such a beautiful historical building. We all fell in love with all 1000 doors! Thank you for the great hospitality and the interesting and educational visit, we’ll be back to Semarang soon!”.

Keesokan harinya Selasa 18 November 2025, peserta melanjutkan tur ke Museum Kereta Api Ambarawa. Acara dimulai dengan penjelasan mengenai sejarah perkeretaapian Indonesia, nilai historis Stasiun Ambarawa, serta kereta wisata vintage sebagai objek cagar budaya. Pada pukul 10.00 WIB, peserta mengikuti perjalanan Kereta Wisata Relasi Ambarawa–Tuntang PP untuk merasakan langsung pengalaman perjalanan di jalur rel bersejarah. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai potensi pengembangan wisata heritage berbasis edukasi dan peluang promosi bagi pasar global.

Hendy Helmy menambahkan “bahwa kegiatan ini tidak hanya memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku industri pariwisata internasional, tetapi juga menegaskan kesiapan Semarang sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional”. KAI Wisata ingin wisatawan mendapatkan pengalaman otentik yang mengedepankan edukasi, pelestarian budaya, serta keramahan layanan. KAI Wisata berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan service excellence di berbagai lini bisnisnya, antara lain Kereta Wisata, Luxury Lounge, Shower & Locker, Rail Transit Hotel, dan pengelolaan destinasi heritage seperti Lawang Sewu dan Museum Kereta Api Ambarawa.

Masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru tentang KAI Wisata pada Website PT Kereta Api Pariwisata, yaitu : https://kaiwisata.id/ atau di media sosial KAI Wisata IG, FB, Tiktok, & Youtube,: @kawisata, Twitter: @kaiwisata, dan untuk informasi lebih lanjut dapat melalui Kontak Chat Bisnis: +62 811-1220-7227 & email: info@kawisata.id.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Dorong Bank Daerah Terlibat dalam Transaksi Migas

Ketua ADPMET sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris mendorong keterlibatan bank daerah dalam sistem transaksi pembayaran sektor migas.

Hal tersebut disampaikan Al Haris usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I ADPMET 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (7/5/2026).

Al Haris menilai, keikutsertaan bank daerah dalam pengelolaan transaksi migas tidak hanya akan memperkuat perputaran ekonomi di daerah, tetapi juga meningkatkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan sektor strategis.

“Kita punya bank daerah, kita berharap Bank daerah bisa terlibat disini dengan cara kerja sama dengan UMKM, BUMD, dan Koperasi,” ujar Al Haris.

Khusus untuk Provinsi Jambi, Al Haris juga mendorong agar Pertamina menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Jambi guna memperkuat sinergi pengelolaan transaksi di sektor migas daerah.

“Kita harap nanti Pertamina dan Bank Jambi ada MoU, begitu minyak dari sunur rakyat masuk ke Pertamina. Maka Pertamina bayar ke masyarakat melalui Bank Jambi,” tegasnya.

Bapenda Sidrap Apresiasi Bank Sulselbar dan OPD Pengelola PAD

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merilis laporan kinerja fiskal daerah hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan trajectory positif pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski masih menyisakan fiscal gap pada sektor retribusi daerah.

Kepala Bapenda Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan, menyebutkan bahwa realisasi pajak daerah telah mencapai Rp20.408.385.797 dari target Rp95.464.539.000 atau setara 21,38 persen.

Secara teknis, capaian ini menempatkan pajak daerah sebagai penopang utama struktur PAD di awal tahun anggaran.

Namun demikian, indikator tax effort dan revenue elasticity pada sektor retribusi masih menunjukkan kinerja yang belum optimal.

Realisasi retribusi daerah, sebutnya, baru mencapai Rp1.138.240.487 dari target Rp9.266.372.000 atau 12,28 persen.

Angka ini mengindikasikan adanya underperformance pada sejumlah unit pengelola, yang berpotensi menjadi revenue leakage apabila tidak segera dilakukan intervensi kebijakan.

Dalam wawancara pada Rabu, 6 Mei 2026, Rohady memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD yang dinilai telah menjaga konsistensi kinerja dalam mendorong penerimaan daerah.

Ia menekankan bahwa inter-agency coordination menjadi faktor determinan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada Bank Sulselbar yang dinilai berperan strategis dalam memperkuat financial governance Pemerintah Kabupaten Sidrap, khususnya dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.

Kolaborasi ini dinilai memperkuat ekosistem non-cash transaction yang menjadi pilar penting reformasi keuangan daerah.

Bapenda menegaskan bahwa ke depan setiap OPD pengelola PAD wajib menyusun action plan berbasis indikator kinerja yang lebih terukur, termasuk penguatan sistem penagihan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta peningkatan compliance rate wajib pajak dan wajib retribusi.

Salah satu instrumen kebijakan yang terus didorong adalah implementasi sistem pembayaran berbasis QRIS dan kanal digital lainnya sebagai standar transaksi retribusi daerah.

Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat fiscal transparency dan menekan potensi kebocoran penerimaan.

Sumber: katasulsel.com

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengurus Baru HIPMI Tabalong Dilantik, Bupati Tekankan Peran Strategis Wirausaha Muda Gerakkan Ekonomi

Bupati Tabalong menyampaikan pesan dan harapan kepada kepengurusan baru DPC HIPMI Tabalong periode 2026–2029 agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini disampaikan saat pelantikan pengurus HIPMI yang digelar di Pendopo Bersinar pada Sabtu malam, 2 Mei 2026.

Pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Tabalong periode 2026–2029 dihadiri Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, Wakil Bupati Habib Muhammad Taufani Alkaf, serta jajaran Forkopimda.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa HIPMI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia berharap HIPMI mampu menjadi wadah bagi para pengusaha muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi, sehingga mampu melahirkan wirausaha yang tangguh dan berdaya saing.

“Kita tahu bahwa HIPMI memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong tumbuhnya wirausaha muda di daerah. Organisasi ini bukan hanya sebagai tempat berhimpun, tetapi juga sebagai wadah untuk terus belajar, berkolaborasi, dan berkembang menjadi pengusaha yang tangguh dan inovatif. Saya berharap kepengurusan baru ini mampu membawa semangat baru, memperkuat organisasi, serta menghadirkan program-program nyata dan bermanfaat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Tabalong,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Selain itu, Bupati juga mendorong agar HIPMI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan peluang usaha baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia juga menyatakan kesiapan Pemkab Tabalong untuk terus mendukung dan bekerja sama dengan HIPMI, terutama dalam mengembangkan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Bupati juga mengajak seluruh anggota HIPMI untuk aktif dan saling mendukung, serta memanfaatkan peluang melalui program Tabalong Smart guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan semangat baru kepengurusan yang baru, HIPMI Tabalong diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama dan KPID Jawa Timur Dorong RUU Penyiaran Segera Disahkan

Dorongan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menguat seiring masuknya regulasi tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026. Anggota DPD RI, Lia Istifhama menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi kebutuhan mendesak di tengah disrupsi digital.

Menurut Lia, transformasi ekosistem media yang semakin cepat menuntut hadirnya regulasi yang mampu menjembatani kepentingan media konvensional dan platform digital secara adil.

“RUU Penyiaran atas revisi UU No. 32 Tahun 2002 menjadi hal yang sangat penting untuk ekosistem penyiaran Indonesia karena kita bicara perkembangan digital yang sangat revolusioner sehingga dibutuhkan upaya mengkawinkan kebutuhan penyiaran dengan preferensi publik di era digital,” ujarnya, 7/5/26.

Dorongan tersebut juga diperkuat melalui diskusi antara Lia dengan KPID Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Lia mengapresiasi upaya KPID dalam merangkul lembaga penyiaran lokal agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital.

Ia menyoroti fakta bahwa media konvensional di Jawa Timur masih memiliki basis audiens yang kuat, bahkan terdapat radio lokal dengan jumlah pendengar harian mencapai jutaan.

“Ini menunjukkan kekuatan kearifan lokal yang masih sangat relevan. Tinggal bagaimana regulasi ke depan mampu memberikan keadilan, terutama dalam aspek periklanan dan perlindungan industri media lokal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lia menekankan pentingnya penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID dalam menjaga kualitas siaran, khususnya di tengah karakter generasi muda yang semakin kritis dalam mengonsumsi informasi.

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan digital juga membawa risiko, mulai dari fenomena post-truth, konten kekerasan dan seksual, hingga maraknya judi online dan konten provokatif.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Timur Royyin Fauziana menyampaikan bahwa tantangan pengawasan penyiaran semakin kompleks pasca migrasi ke sistem digital. Saat ini, jumlah lembaga penyiaran di Jawa Timur meningkat signifikan, namun belum diimbangi dengan penguatan regulasi yang memadai.

“Banyak pelanggaran justru terjadi di media sosial karena lemahnya pengawasan. Berbeda dengan media penyiaran konvensional yang memiliki standar dan kurasi yang jelas,” ungkap Royyin.

Ia menambahkan, regulasi yang ada saat ini dinilai sudah tidak relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan konten lintas platform. Oleh karena itu, pengesahan RUU Penyiaran dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara legislatif dan regulator daerah, diharapkan RUU Penyiaran dapat segera disahkan sebagai payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital, sekaligus mampu melindungi industri media nasional dan kepentingan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bank Sulselbar Dukung Rakernas II ASITA 2026 di Makassar, Perkuat Ekosistem Pariwisata

Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Rakernas II Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) 2026, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan pariwisata nasional pada pembukaan Rakernas II ASITA 2026 di Ballroom Lily, Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan berskala nasional yang berlangsung pada 6–8 Mei 2026 ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Enik Ermawati dan dihadiri ratusan pelaku industri pariwisata dari seluruh Indonesia, termasuk unsur pemerintah daerah, asosiasi perjalanan wisata, serta sektor perbankan.

Dalam penyelenggaraan Rakernas II ASITA 2026, sektor perbankan turut mengambil peran strategis, termasuk Bank Sulselbar yang hadir sebagai salah satu sponsor utama bersama Pegadaian dan CIMB Niaga.

Kehadiran Bank Sulselbar menjadi bagian dari dukungan nyata sektor keuangan daerah dalam memperkuat ekosistem pariwisata, khususnya di kawasan Indonesia timur. Peran ini dinilai penting untuk mendorong pembiayaan usaha pariwisata, penguatan UMKM lokal, serta digitalisasi transaksi sektor wisata.

Dukungan perbankan daerah juga sejalan dengan upaya memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku industri travel, hotel, hingga UMKM yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata di Sulawesi Selatan.

Aliyah Mustika Ilham dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakernas ASITA tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan sektor pendukung seperti perbankan.

“Rakernas ini diharapkan memberi dampak nyata bagi promosi destinasi wisata dan pergerakan ekonomi daerah, khususnya di Indonesia timur,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata RI menegaskan bahwa sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pada awal 2026, dengan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur pariwisata, digitalisasi promosi, dan pengembangan desa wisata.

Selain agenda utama Rakernas, peserta juga mengikuti kegiatan budaya seperti Sunset Sailing and Cultural Night Dinner di Kapal Pinisi yang menampilkan seni tradisional Sulawesi Selatan. Agenda ini menjadi bagian dari promosi destinasi wisata dan ekonomi kreatif daerah.
Kegiatan akan ditutup dengan post tour untuk memperkenalkan destinasi unggulan Kota Makassar sekaligus mendorong promosi UMKM lokal kepada peserta nasional.

Sumber: jejakfakta.com

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News