Beranda blog Halaman 275

HIPMI Didorong Jadi Penggerak Ekonomi, Bupati Minta Pengusaha Muda Peka Tangkap Peluang Usaha

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tabalong menegaskan peran penting HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mendorong para pengusaha muda untuk mampu menangkap peluang usaha. Keberadaan HIPMI dinilai bukan sekadar organisasi, tetapi juga menjadi wadah lahirnya wirausaha baru yang inovatif, kreatif, dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musyawarah Cabang ke-VII Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Tabalong pada Sabtu, 2 Mei 2026 di Pendopo Bersinar, Pembataan.

Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menekankan agar para pengusaha muda mampu membaca dan menangkap peluang usaha, seiring rencana beroperasinya Ibu Kota Nusantara pada tahun 2028. Menurutnya, posisi Tabalong yang strategis akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha di daerah.

“Silakan berkolaborasi dengan potensi yang dimiliki dan manfaatkan kesempatan ini. Pada 2028, IKN insyaallah mulai beroperasi, sehingga Tabalong bukan lagi berada di posisi paling ujung, tetapi menjadi wilayah terdepan. Ini adalah potensi besar yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha. Jiwa kewirausahaan harus benar-benar dijalankan karena ini adalah peluang. Peran pengusaha muda yang memiliki semangat, inovasi, dan kreativitas sangat penting ke depannya,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Pada kesempatan ini, Bupati juga mengapresiasi dedikasi dan kinerja kepengurusan BPC HIPMI Tabalong sebelumnya yang dinilai berhasil menjalin sinergi dengan pemerintah daerah maupun sektor swasta. Selain itu, HIPMI juga dinilai aktif dalam mengonsolidasikan para pengusaha muda di Tabalong.

Bupati berharap kepengurusan baru periode 2026–2029 dapat melanjutkan program dan visi yang telah dibangun, sekaligus memperkuat peran HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mencetak wirausaha muda yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tabalong Tegaskan Dukungan untuk Pembangunan SDA Tahun 2026

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen penuh mendukung program pembangunan infrastruktur sumber daya air yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin pada tahun 2026 di Kabupaten Tabalong. Dukungan ini menjadi bentuk komitmen dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, usai Pemerintah Kabupaten Tabalong menerima hibah aset jalan nasional dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Selatan pada Selasa, 28 April 2026, di kediaman Bupati Tabalong.

Salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air oleh BWS Kalimantan III di Tabalong adalah kelanjutan Bendung Jaro. Bupati yang akrab disapa Haji Fani menegaskan bahwa pembangunan embung di Kecamatan Jaro merupakan harapan besar masyarakat yang telah lama dinantikan, sekaligus sejalan dengan program nasional dalam mendukung ketahanan pangan.

Menurutnya, keberadaan Embung Jaro sangat penting, khususnya bagi masyarakat di wilayah Jaro. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong siap membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, baik melalui sosialisasi maupun penyampaian informasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu, pembangunan siring di belakang Pasar Tanjung juga dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya penataan, diharapkan aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih lancar dan nyaman.

“Karena ini merupakan program yang ditunggu oleh masyarakat. Begitu juga dengan penanganan siring di belakang Pasar Tanjung yang merupakan pusat aktivitas ekonomi. Dengan adanya perbaikan siring ini, saya harapkan aktivitas ekonomi, khususnya di Pasar Tanjung, dapat berjalan lebih lancar,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Di sektor pertanian, Haji Fani juga menyoroti pentingnya normalisasi dan pengembangan jaringan irigasi, mengingat sebagian besar masyarakat Tabalong berprofesi sebagai petani. Sejumlah wilayah seperti Jaro, Upau, hingga wilayah selatan Tabalong menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.

Pemerintah Kabupaten Tabalong juga berencana mengusulkan tambahan titik pembangunan irigasi, mengingat saat ini baru satu lokasi yang masuk dalam perencanaan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Tata Kelola Platform Digital Lebih Transparan, Libatkan Multi Pemangku Kepentingan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pendekatan baru dalam tata kelola platform digital yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekosistem digital nasional yang aman sekaligus tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada penyusunan regulasi, melainkan memastikan implementasi prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik operasional platform digital.

“Saya pikir kita bisa mulai dengan adanya kesenjangan, kesenjangan yang hilang, atau lapisan yang hilang antara prinsip tingkat tinggi dan praktik operasional,” ujarnya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms, and Civil Society di Semarang, Kamis (07/05/2026).

Menurut Nezar, kompleksitas kawasan Asia Tenggara yang dihuni ratusan juta penduduk dengan ribuan bahasa menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan digital yang inklusif. Indonesia sendiri memiliki ratusan bahasa daerah yang membutuhkan pendekatan khusus dalam tata kelola digital.

Sebagai respons, pemerintah mulai menggeser pendekatan dari pengendalian konten menuju tata kelola berbasis sistem. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.

Nezar menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pengguna dan kebebasan berekspresi. Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu ketat berpotensi membatasi ruang publik, sementara kebebasan tanpa pengaturan dapat membuka peluang penyebaran disinformasi.

Untuk itu, pemerintah membangun tata kelola digital melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan regulasi, perlindungan sistemik bagi kelompok rentan, serta peningkatan literasi digital dan dialog multipemangku kepentingan. Pembaruan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi bagian dari upaya tersebut.

Selain regulasi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari platform digital, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas untuk memperkuat literasi digital nasional yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat.

Lebih lanjut, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk menjadi salah satu negara percontohan dalam pengujian penilaian risiko sistemik platform digital berbasis hak asasi manusia di kawasan ASEAN.

Nezar menegaskan bahwa tata kelola digital tidak bisa lagi dilakukan secara tertutup antara pemerintah dan platform digital saja. Ke depan, pendekatan harus lebih terbuka, sistematis, dan institusional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang digital yang aman, melindungi pengguna terutama kelompok rentan, tanpa menghilangkan karakter ruang publik yang terbuka, plural, dan demokratis,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan PPPK Aman, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Lewat UU APBN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah memastikan seluruh kepala daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak perlu khawatir terkait implementasi Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ketentuan tersebut dipastikan akan diatur melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepastian ini merupakan hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Rini Widyantini bersama Muhammad Tito Karnavian dan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi II DPR RI terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana diatur dalam UU HKPD, yang sebelumnya memicu kekhawatiran di sejumlah daerah.

Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal daerah dan keberlanjutan pelayanan publik.

“Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30% belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan PPPK.

“Saya tahu bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan menghentikan PPPK. Dengan rapat ini, kami menemukan solusinya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengaturan melalui UU APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU HKPD. “Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi,” ujarnya.

Tito menambahkan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan kepada kepala daerah adalah ketenangan. “Artinya, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi. Kalau ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30 persen dari APBD, akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Untuk daerah yang belanja pegawainya tinggi, kami bersama Bapak Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Artinya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat,” paparnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan penuh terhadap kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. “Saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri PANRB. Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dan Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ning Lia Apresiasi Bank Mandiri Jatim, Dorong Akses Kredit UMKM Lebih Inklusif

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI, Lia Istifhama meninjau langsung kantor Bank Mandiri Regional VIII Jawa Timur di Surabaya sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan sektor UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia disambut jajaran manajemen, termasuk Regional Chief Executive Officer Region VIII Jawa Timur Muhammad Assidiq Iswara. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan dukungan perbankan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ning Lia menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Mandiri dalam mendorong UMKM naik kelas, khususnya melalui pembiayaan dengan nominal kecil yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula.

“Saya mengapresiasi langkah Bank Mandiri yang terus mendorong UMKM naik kelas, termasuk dukungan pembiayaan dengan nominal kecil yang selama ini menjadi kebutuhan pelaku usaha pemula,” ujar Ning Lia.

Ia juga menyoroti tantangan akses kredit yang masih dihadapi UMKM, terutama terkait sistem Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Menurutnya, banyak pelaku usaha potensial terhambat akibat catatan kredit administratif.

“Perlu ada solusi agar UMKM yang sebenarnya potensial tidak terhambat hanya karena kendala administratif. Edukasi dan pendampingan juga harus diperkuat. Kami berharap perbankan bisa mendorong UMKM untuk lebih mandiri yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Assidiq menjelaskan bahwa kebijakan SLIK mengacu pada regulator. Namun, terdapat wacana pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak akan tercatat dalam sistem, sehingga dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM pemula.

Selain pembiayaan, Bank Mandiri juga aktif mengembangkan program Rumah BUMN sebagai pusat pendampingan UMKM. Program ini mencakup pelatihan, pembinaan, hingga fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha yang telah berkembang.

“Rumah BUMN menjadi wadah bagi UMKM untuk naik kelas, mulai dari usaha kecil hingga berorientasi ekspor. Kami juga memberikan akses pembiayaan bertahap, mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta, disertai pendampingan usaha,” jelas Assidiq.

Wilayah Jawa Timur sendiri menjadi salah satu fokus pengembangan, dengan cakupan area Surabaya, Jember, dan Malang. Saat ini, Bank Mandiri tercatat memiliki ratusan jaringan kantor cabang di Jawa Timur untuk memperluas akses layanan keuangan.

Wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, Jember, dan Malang, menjadi fokus pengembangan Bank Mandiri dalam memperluas akses layanan keuangan. Dukungan juga diperkuat melalui sinergi dengan lembaga penjamin seperti Askrindo dalam menjaga kualitas kredit UMKM.

Melalui kolaborasi antara perbankan, regulator, dan pemerintah, Ning Lia berharap ekosistem UMKM di Indonesia semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

“Kami mendorong UMKM berkembang dengan modal karena kami memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemandirian agar usahanya berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Subuh Pemprov Jambi di Masjid Hidayatullah, Gubernur Al Haris Serahkan Santunan dan Bantuan untuk Masjid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris kembali melaksanakan agenda rutin Safari Subuh bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Jumat (08/05/26).

Kali ini Safari Subuh digelar di Masjid Hidayatullah yang berada di Jalan Penerangan, Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris dan dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirman, para pejabat Pemprov Jambi, Ketua MUI, Ketua DMI, Baznas, pimpinan organisasi Islam, serta jamaah Masjid Hidayatullah.

Dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Sudirman mewakili Gubernur Al Haris, Pemprov Jambi menyampaikan apresiasi kepada pengurus masjid yang telah menerima rombongan Safari Subuh.

“Ini bagian dari silaturahmi Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakatnya. Mungkin masyarakat agak sulit bertemu langsung dengan Pak Gubernur maupun pejabat provinsi, maka kami yang datang langsung bersafari ke tengah masyarakat,” ujar Sudirman.

Sudirman mengatakan Safari Subuh bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga upaya bersama untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan semangat masyarakat melaksanakan salat subuh berjamaah.

Menurutnya, ada harapan besar agar suasana salat subuh bisa seramai salat Jumat. Karena itu, Pemprov Jambi terus mendorong keterlibatan generasi muda untuk aktif hadir di masjid.

“Harapannya anak-anak muda, pelajar dan generasi penerus bangsa bisa hadir bersama-sama memakmurkan masjid melalui salat subuh berjamaah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Jambi juga menyalurkan bantuan sembako, santunan untuk masyarakat kurang mampu serta bantuan CSR dari Bank Jambi.

Sementara itu, pengurus Masjid Hidayatullah menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas kunjungan Safari Subuh Gubernur Jambi beserta rombongan.

Pengurus masjid juga menyampaikan permohonan maaf karena kondisi masjid saat ini masih dalam tahap pembangunan.
“Mudah-mudahan kondisi pembangunan masjid ini tidak mengurangi makna Safari Subuh yang dilaksanakan pada pagi hari ini,” ujar pengurus masjid.

Mereka juga menyebut Masjid Hidayatullah telah melahirkan banyak tokoh dan penggerak kegiatan keagamaan di Kota Jambi, termasuk pengurus BKPRMI dan DMI.

Selain itu, masjid tersebut aktif menggelar kegiatan syiar Islam, salah satunya pengajian rutin “Penerangan Mengaji” yang dilaksanakan setiap malam Rabu dan diasuh oleh Ustaz Dr. Mustazab dari Pondok Pesantren An-Nur.

Dalam tausiah yang disampaikan Ustaz Toni MT, jamaah diajak untuk menikmati kehidupan dunia dengan penuh keikhlasan dan selalu menggantungkan niat hanya kepada Allah SWT.

Di penghujung acara, Gubernur Al Haris menyerahkan santunan kepada anak yatim, bantuan sembako untuk dhuafa, serta bantuan pembangunan masjid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNNP Jawa Barat Terima Audiensi INABA, Membangun Kolaborasi Akademisi untuk Lingkungan Kampus Bersih Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNNP Jawa Barat menerima audiensi dari Universitas Indonesia Membangun (INABA) pada Rabu (06/05) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara BNNP Jawa Barat dan pihak akademisi, guna mendorong peran aktif kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi muda memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.

Dalam audiensi tersebut, dibahas berbagai peluang kerja sama yang dapat dilakukan, seperti pelaksanaan sosialisasi, edukasi, serta penguatan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyuarakan gerakan anti narkoba di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

BNNP Jawa Barat terus mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk institusi pendidikan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba serta mewujudkan Jawa Barat yang bersih dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Audiensi Angkasa Pura II, Kepala BNNP Jawa Barat Tegaskan Komitmen P4GN Sektor Udara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNNP Jawa Barat menerima audiensi dari PT Angkasa Pura II (Persero) pada Selasa (05/05). Sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya di sektor transportasi udara.

Pertemuan ini membahas berbagai upaya kolaboratif dalam meningkatkan pengawasan serta pencegahan terhadap potensi peredaran gelap narkoba di kawasan bandara. Sebagai salah satu pintu gerbang mobilitas orang dan barang, bandara memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi sehingga diperlukan penguatan sistem pengamanan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Audiensi ini juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mendorong optimalisasi peran masing-masing pihak dalam menciptakan lingkungan bandara yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan langkah-langkah deteksi dini serta memperkuat upaya preventif dan represif secara seimbang.

BNNP Jawa Barat terus berkomitmen untuk mendorong terwujudnya sinergi lintas sektor sebagai bentuk keseriusan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, sekaligus mendukung terciptanya sistem transportasi udara yang bersih, aman, dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNNP Jawa Barat Kolaborasi Organisasi Masyarakat Jaga Generasi dari Ancaman Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Audiensi dengan ormas XTC Jawa Barat pada Selasa (05/05), yang dikenal sebagai sekelompok motoris yang kerap memiliki persepsi negatif di tengah masyarakat, menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dan berorientasi pada perubahan positif.

Dalam kegiatan ini, XTC Jawa Barat bertemu dengan Kepala BNNP Jawa Barat dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di kalangan anggota XTC se-Jawa Barat. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan terhadap Ormas XTC agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, audiensi ini menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Audiensi ini juga menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi komunitas motoris, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan XTC Jawa Barat dapat menjadi agen perubahan serta pelopor dalam menyuarakan gerakan anti narkoba di lingkungannya.

BNNP Jawa Barat terus mendorong terwujudnya sinergi lintas sektor sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Ajak BPD Sukseskan Program Prioritas Pemerintah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Dies Natalis BPD ke-27 pada Kamis (7/5/2026).

Mendes Yandri kembali mengajak BPD Indonesia berkolaborasi untuk menyuskseskan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasam Kemiskinan.

“BPD miliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pembangunan desa,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri berharap PABPDSI untuk terus berkibar untuk membangun Indonesia dengan mengawal peran strategis.

Dia berharap agar PABPDSI berkolaborasi dengan Lintas Sektor untuk genjot pembangunan di desa, mengingat jumlah desa 75.266 membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak.

Mendes Yandri mencontohkan agar PABPDSI menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya untuk memerangi bahaya narkoba yang mulai masuk ke wilayah desa.

Mendes Yandri mengingatkan, BPD dan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas Pemerintah saat ini yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Apalagi program prioritas itu ujungnya untuk kesejahteraan warga desa,” kata Mendes Yandri.

Ditempat yang sama Sestama BNN Tantan Sulistyana mengajak BPD untuk sukseskan program Desa Bersinar.

Program ini sangat penting untuk memerangi bahaya Narkotika yang telah memasuki wilayah desa.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Nurjaeni mengungkapkan lima prioritas peran BPD menyukseskan MBG.

Pertama, mengawasi SPPG dalam Pelaksanaan Program MBG untuk memastikan layanan berjalan baik, higienis, aman pangan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kedua, Mengawal Rantai Pasok MBG Berbasis Pangan Lokal Desa dengan menggerakkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi desa merah putih agar MBG menjadi penggerak ekonomi desa.

Ketiga, mengelola Limbah dan Sisa Pangan SPPG Secara Berkelanjutan denhan endorong pengolahan sampah organik, pemanfaatan sisa pangan, bank sampah, kompos, dan ekonomi sirkular desa agar lingkungan tetap bersih dan sehat.

Keempat, mengembangkan Ekosistem Energi Pendukung SPPG yaitu energi terbarukan seperti biogas, panel surya, dan energi ramah lingkungan untuk operasional SPPG yang efisien dan berkelanjutan.

Kelima mengedukasi Masyarakat Desa tentang pentingnya Makan Bergizi untuk membangun SDM desa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Turut hadir, Pejabat Kejaksaan Agung, Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum PABPDSI Fery Radiansyah, Perwakilan ABPEDNAS dan anggota BPD yang tergabung PABPDSI.

Turut dampingi Mendes Yandri, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Irjen Masyhudi, dan Staf Ahli Sugito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...274275276...4,868Halaman 275 dari 4,868