Beranda blog Halaman 296

Presiden Prabowo Tinjau TPST BLE Banyumas, Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu dan Ekonomi Sirkular Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (28/04/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mengurangi volume sampah serta menghasilkan produk turunan yang bernilai guna. TPST BLE Banyumas menjadi salah satu contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang baik dalam pengelolaan sampah. Kepala Negara menyebut bahwa pengolahan sampah di TPST BLE menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih namun efektif.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di TPST BLE meliputi pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, dan konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan secara efisien. Selain itu, dengan adanya TPST BLE ini membuka peluang kerja bagi warga di sekitar lokasi.

Selain itu, tujuan pembangunan TPST ini adalah untuk mengolah sampah dan menghasilkan berbagai produk turunan dari pengolahan sampah, seperti genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot (pupuk organik), serta bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).

Langkah ini merupakan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mengubah sampah dari masalah menjadi peluang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Insiden Kereta Bekasi Timur, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban dan Investigasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah bergerak cepat dalam menangani insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Selasa (28/4) pagi menemui langsung korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi sekaligus memastikan penanganan berjalan optimal.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga yang terdampak serta menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan transportasi, khususnya pada perlintasan sebidang yang masih memiliki potensi risiko tinggi.

“Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan Pemerintah. Kami segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian ini,” ujar Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa proses evakuasi dan penanganan korban dilakukan secara cepat, terkoordinasi, serta dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan petugas di lapangan.

Menhub Dudy bersama tim teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia berada di lokasi sejak Senin malam (27/4) hingga Selasa pagi (28/4) untuk memimpin langsung penanganan di lapangan. Menhub menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia dan berharap korban luka dapat segera pulih, sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

“Kami ingin menyampaikan duka cita mendalam untuk korban meninggal dunia. Kemudian terhadap korban-korban luka, kami berharap dapat segera diberi kesembuhan. Kejadian kecelakaan kereta api ini jadi pelajaran yang sangat penting buat PT. KAI dan kami, untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tapi juga harus memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus juga yang paling utama keselamatan kepada penumpang,” ujar Menhub Dudy.

Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal. Evakuasi korban dilakukan secara bertahap, terukur, dan penuh kehati-hatian guna meminimalkan risiko tambahan, dengan mempertimbangkan kondisi rangkaian kereta serta keselamatan petugas dan korban. Upaya ini didukung melalui pendirian Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur serta penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan.

Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan secara objektif dan menyeluruh. Menhub menegaskan bahwa pihaknya memberikan ruang dan menunggu KNKT untuk melakukan investigasi secara independen agar hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi komprehensif ke depan.

“Mohon doanya dari masyarakat semoga proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan tetap mengedepankan keselamatan, serta dapat menyelamatkan korban-korban yang masih ada di dalam kereta api. Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif,” kata Menhub Dudy.

Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional. Hingga saat ini pendataan jumlah korban masih terus dilakukan. Untuk mendukung kelancaran penanganan, dilakukan penyesuaian operasional perjalanan KRL yang sementara hanya sampai Stasiun Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Perkuat SDM Industri Lewat Pendidikan Vokasi dan Kerja Sama Internasional

Penulis
Syifa
-

Dalam menghadapi persaingan pasar global yang semakin ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri menjadi agenda prioritas Kementerian Perindustrian. Apalagi, sektor industri manufaktur nasional membutuhkan talenta unggul yang memiliki keahlian teknis tinggi serta daya inovasi yang kuat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penciptaan SDM kompeten yang mampu mendukung pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang saat ini menjadi prioritas nasional.

“Pendidikan vokasi menjadi fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur yang berkelanjutan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun pasar global,” kata Menperin dalam keteranannya di Jakarta, Selasa (28/4).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenperin menyelenggarakan pendidikan vokasi di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), yang mencakup 11 politeknik, 2 akademi komunitas, serta 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan industri terhadap SDM yang unggul, Kemenperin juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPSDMI Kemenperin dengan Liuzhou Polytechnic University terkait pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada Senin (27/4) di Universitas Gadjah Mada.

Liuzhou Polytechnic University merupakan perguruan tinggi negeri di Liuzhou, Tiongkok, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok dan berfokus pada industri otomotif, mesin, serta teknologi informasi generasi baru.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, dalam lima tahun terakhir realisasi investasi Tiongkok di sektor industri strategis seperti hilirisasi mineral, manufaktur, tekstil, hingga teknologi di Indonesia terus meningkat dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS.

Menurut Doddy, investasi tersebut perlu dibarengi kesiapan SDM industri yang kuat dan kompeten, selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus mampu menciptakan link and match yang nyata dengan sektor industri.

“Kolaborasi pendidikan dan industri antara Indonesia dan Tiongkok perlu terus diperluas. Kehadiran China-Indonesia TVET Industry-Education Alliance (CITIEA) yang belum lama diresmikan merupakan langkah sangat baik dan perlu dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Wakil Presiden Liuzhou Polytechnic University, Qiu Fuming juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin atas dukungan dalam pembentukan CITIEA dan keikutsertaan sebagai anggota aliansi.

“Kerja sama ini sangat penting bagi Tiongkok dan Indonesia untuk melaksanakan integrasi industri dan pendidikan, seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, beasiswa pendidikan, penelitian akademik, kuliah umum, seminar, pengembangan program pendidikan, hingga dukungan terhadap sekolah dan politeknik Kemenperin sebagai anggota CITIEA,” ujarnya.

Sebelumnya, BPSDMI telah melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kampus dan perusahaan industri di Tiongkok guna melihat secara langsung penerapan pendidikan vokasi, perkembangan teknologi industri, serta keselarasan antara teknologi yang digunakan di industri dengan proses pembelajaran di kampus.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menyatakan, kerja sama dengan kampus-kampus Tiongkok merupakan langkah strategis agar Kemenperin mampu menyiapkan SDM yang dapat menjawab kebutuhan investor industri Tiongkok di Indonesia.

“Kami berharap, dengan bergabung dalam CITIEA, jejaring kerja sama semakin luas dan memberikan manfaat lebih besar bagi pengembangan SDM industri di Indonesia. Sinergi antara dunia pendidikan dan industri juga semakin erat sehingga mampu mendorong kemajuan industri nasional serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” tuturnya.

Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional, saat ini Kemenperin tengah membuka pendaftaran siswa dan mahasiswa baru pada unit pendidikan vokasi melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Bersama 2026 yang dapat diakses hingga Mei 2026 melalui laman jarvis.kemenperin.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Izinkan Bulog Gunakan Kemasan Lama SPHP 2023-2025 untuk Distribusi Beras 2026

Penulis
Syifa
-

Dalam menyikapi fluktuasi bahan baku plastik yang turut berimbas pada keterlambatan proses lelang kemasan beras Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan fleksibilitas kebijakan. Stok kemasan tahun 2023 sampai 2025 dapat dipergunakan untuk kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan langkah ini perlu dilakukan agar penyaluran beras SPHP tidak mengalami kendala. Pemerintah perlu membuka ruang untuk fleksibilitas kebijakan penggunaan kemasan yang berasal dari stok sebelum tahun 2026 sebagaimana usulan dari Perum Bulog.

Kendati demikian, Bapanas meminta Bulog untuk mengkondisikan informasi yang tertera pada kemasan stok sebelum tahun 2026 tersebut agar sesuai dengan kondisi saat ini. Informasi penting yang perlu diperhatikan kesesuaiannya antara lain Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.

“Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi,” kata Ketut dikutip dari warkatnya ke Direksi Bulog yang terbit di Jakarta (23/4).

“Penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, informasi HET, dan informasi penting lainnya yang diberikan pada kemasan sesuai dengan produk yang terdapat di dalam kemasan tersebut,” tambah Deputi Bapanas Ketut.

Bapanas menekankan tidak boleh terjadi misinformasi di masyarakat dengan adanya penggunaan kemasan stok sebelum 2026 ini. Penyesuaian dengan menempelkan stiker pembaruan informasi harus dilakukan dengan ketentuan tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca serta ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas.

Deputi Bapanas Ketut juga mendorong Bulog untuk dapat melakukan pemberitahuan secara masif kepada seluruh pihak yang terlibat terkait penggunaan kemasan stok 2023-2025 untuk penyaluran beras SPHP tahun 2026. Rencananya kemasan stok 2023-2025 yang akan dipergunakan kembali sebanyak 12,3 juta lembar.

Bapanas juga akan mendukung dengan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Pangan Polri terkait rencana penggunaan kemasan beras SPHP stok 2023-2025. Ini penting agar percepatan penyaluran beras SPHP ke masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan harga beras SPHP saat ini tidak ada kenaikan. Di sisi lain, pelaku usaha perberasan swasta mengaku mulai merasakan imbas fluktuasi bahan baku plastik. Informasi yang dihimpun Bapanas harga beras dapat terdampak sekitar Rp 300 per kilogram (kg) jika harga plastik semakin bergejolak.

Adapun urgensi realisasi program beras SPHP turut dijelaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian. SPHP beras merupakan intervensi penyeimbang harga beras di pasaran, sehingga ketersediaannya harus dijaga bagi masyarakat.

“Beras SPHP, itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Harganya kita tidak naikkan, tetap harganya seperti sekarang. (Kualitasnya) ini premium. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” ujar Amran.

Dalam catatan Bapanas, realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Maret semakin mencatatkan progres yang impresif. Realisasi selama Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton. Sementara realisasi awal April sampai 24 April telah berada di angka 78,78 ribu ton atau telah melampaui realisasi bulan sebelumnya sebesar 12,53 persen.

Kepala Bapanas Amran pun memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sangat besar dan telah mengukir rekor kembali. Sebagai implikasinya, inflasi beras dapat semakin terkendali dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras di tahun ini tercatat lebih stabil dan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.

Sementara tingkat inflasi beras secara bulanan sepanjang tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada bulan Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret di indeks yang terbilang masih cukup rendah di 0,65 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Pastikan Stok Pangan Surplus untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan ketersediaan pangan nasional, efisiensi rantai pasok, serta pengawasan keamanan bahan baku pangan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menyampaikan pemerintah telah menyiapkan kebutuhan bahan pangan strategis untuk menopang pelaksanaan MBG, mulai dari beras, jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai, bawang merah, hingga gula konsumsi.

“Alhamdulillah berdasarkan neraca pangan yang kami himpun berdasarkan data dari BPS kemudian data dari Kementerian Pertanian, data dari lembaga-lembaga terkait termasuk Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional untuk 8 bahan pokok penting semuanya dalam keadaan surplus,” ujar Sarwo Edhy dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (25/4).

“Contoh misalnya cadangan beras di Bulog itu saat ini sudah mencapai 5,01 juta ton dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah. Biasanya setiap tahun maksimum 2 juta ton, saat ini kita mempunyai cadangan beras 5,01 juta ton,” sambungnya.

Dalam mendukung kelancaran distribusi, Bapanas mendorong pemangkasan rantai pasok dari produsen langsung ke mitra pengelola dan dapur SPPG, salah satu alternatifnya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah juga memfasilitasi distribusi pangan antardaerah untuk menekan disparitas harga serta memperkuat akses pasokan di wilayah yang membutuhkan.

“Jadi Badan Pangan punya kegiatan namanya memfasilitasi distribusi pangan (FDP), artinya kalau misalnya ada pangan yang mahal di suatu daerah, maka kami bisa memfasilitasi ongkos distribusinya dari petani langsung ke kooperasi atau ke mitra dari APPMBGI untuk disampaikan pada SPPG. Jadi harganya flat di tingkat petani di seluruh Indonesia, dan ini sudah kami lakukan di beberapa kabupaten kota yang memang ada kesenjangan dari sisi harga,” terang Sarwo.

Selain menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi, Bapanas turut memperkuat dukungan operasional MBG melalui pendampingan teknis kepada pengelola dapur serta peningkatan standar keamanan pangan di lapangan.

Lalu, di sisi keamanan pangan, Bapanas menyiapkan laboratorium bergerak untuk melakukan pemeriksaan bahan baku ke dapur-dapur MBG. Langkah ini dilakukan agar kualitas bahan pangan tetap terjaga dan potensi gangguan keamanan pangan dapat ditekan.

“Badan Pangan juga mendukung dalam operasional MBG yaitu melakukan bimbingan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI kaitan dengan teknis pelaksanaan di masing-masing dapur. Kemudian kami juga melakukan edukasi kepada para SPPG untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar jadi di Badan Pangan Nasional itu ada mobil laboratorium yang siap berkeliling ke setiap dapur untuk mengecek apakah bahan baku itu sehat atau tidak sehingga potensi untuk keracunan itu dapat diminimalkan,” ungkap Sarwo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto menegaskan keberhasilan Program MBG membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama para pengelola dapur dan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

“Mohon yang ada di sini sampaikan ke seluruh teman-temannya ya para pengusaha SPPG yang sekarang ini ada 22.000-an ya untuk sama-sama kita mempunyai tanggung jawab memperbaiki bangsa ini dengan sebaik-baiknya,” kata Aris.

Aris menambahkan pengawasan dan evaluasi terus dilakukan agar kualitas layanan dapur MBG tetap terjaga serta setiap penyelenggara menjalankan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sampai detik ini saya koordinasi terus dengan BGN sudah 1.700 sekian SPPG yang di-suspend diberhentikan sementara evaluasi. Mereka harus perbaiki berikan proposal untuk perbaikan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas air sebagai bagian dari keamanan pangan karena sangat menentukan mutu makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

“Saya juga komunikasi terus dengan BGN kualitas air ini sangat penting ya. Makanannya baik tapi kalau airnya buruk ya ini akan menimbulkan keracunan. Nah air tidak semata-mata dari bakteri tapi dikasih ada unsur-unsur kimia lain unsur-unsur logam lain,” terang Aris.

Sementara itu, Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menyatakan pihaknya siap membantu pemerintah memperkuat operasional dapur MBG di lapangan, mulai dari pembinaan pengelola, perbaikan standar kerja dapur, hingga memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia.

“Memberikan edukasi, lalu kemudian bisa menjadi zero incident, tidak ada lagi yang keracunan. Karena itu, asosiasi ini juga berperan mengawal bagaimana menjamin higienitas, menjamin persoalan sanitasi dan seterusnya terkait dengan gizi pangan. Dan tidak berhenti di situ, kami bagaimana kemudian memberikan dukungan bagaimana rantai pasok bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton, DPR: Kualitas CBP Masih Sangat Layak

Penulis
Syifa
-

Kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dipastikan dalam kondisi sangat baik. Hasil pengecekan langsung Komisi IV DPR RI di Gudang Perum Bulog Labuan Bajo menunjukkan bahwa beras yang tersimpan didominasi produksi terbaru, dengan usia simpan paling lama sejak April 2026.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan ketersediaan sekaligus kualitas beras pemerintah di daerah.

“Hari ini kami dari Komisi IV melakukan kunjungan ke gudang Bulog di Labuan Bajo untuk memastikan apakah stok beras mencukupi, termasuk mengecek umur simpan beras. Ternyata yang paling lama tersimpan adalah bulan April, artinya seluruh stok masih dalam kondisi baru dan sangat layak,” ujar Titiek di Labuan Bajo, Sabtu (25/4).

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan CBP berjalan optimal, tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas dan perputaran stok yang terjaga.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa capaian stok CBP nasional yang telah menembus lebih dari 5 juta ton merupakan kondisi riil yang terkonfirmasi hingga ke daerah.

“Hari ini kita melihat langsung di lapangan bahwa surplus beras nasional yang telah melampaui 5 juta ton itu benar-benar terimplementasi. Cadangan tersebut tidak hanya tercatat secara nasional, tetapi terkonfirmasi hingga ke daerah. Ini menjadi bukti konkret bahwa swasembada pangan yang kita capai adalah hasil kerja nyata bersama,” ujar Andriko.

Ia menambahkan, tingginya volume stok bahkan membuat kapasitas gudang Bulog di Labuan Bajo tidak lagi mencukupi, sehingga dilakukan penambahan melalui penyewaan gudang filial sebagai langkah antisipatif.

“Kondisi di lapangan menunjukkan gudang tidak lagi cukup menampung. Ini menandakan ketersediaan beras kita sangat kuat dan distribusi cadangan berjalan hingga ke wilayah timur Indonesia,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menegaskan bahwa kondisi beras di wilayahnya berada dalam posisi surplus yang kuat. Produksi beras tahunan mencapai sekitar 180.000 ton, jauh melampaui kebutuhan masyarakat yang berada di kisaran 33.000 ton.

“Artinya, kami masih memiliki surplus yang dapat disuplai ke kabupaten tetangga. Kondisi saat ini sangat memadai dan terkendali. Pemerintah daerah juga memastikan stabilitas harga beras tetap terjaga sebagai bagian dari pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta dukungan anggaran untuk operasi pasar murah menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.

“Kami memiliki cadangan pangan daerah di samping stok nasional, serta dukungan anggaran untuk intervensi pasar. Dengan demikian, harga beras di Manggarai Barat kami pastikan tetap terkendali,” tambahnya.

Secara nasional, Bapanas mencatat lonjakan signifikan pada stok beras Bulog dalam dua tahun terakhir. Per 23 April 2026, total stok telah melampaui 5 juta ton, meningkat sekitar 264,2 persen dibandingkan posisi pada tanggal yang sama dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1,37 juta ton.

Jika dibandingkan dengan 23 April 2025, capaian tersebut juga menunjukkan kenaikan sebesar 65,8 persen dari posisi 3,01 juta ton. Pertumbuhan yang konsisten dan tajam ini menjadi indikator kuat bahwa fondasi swasembada beras nasional semakin kokoh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Tindak Praktik Penagihan Melanggar Hukum dan Panggil Indosaku

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (27/4), memanggil penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Resmikan Program PINTAR Reksa Dana, Dorong Investasi Rutin dan Stabilitas Pasar

Penulis
Syifa
-

Di tengah dinamika ketidakpastian global yang masih berlangsung, Pemerintah terus mendorong penguatan struktur perekonomian nasional melalui pendalaman sektor keuangan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

“Program ini hadir sejalan dengan praktik global yang dikenal sebagai Systematic Investment Plan (SIP). Dan dengan aliran dana yang stabil, diharapkan pasar modal lebih resilient terhadap tekanan volatilitas dan bisa diredam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Jakarta, Senin (27/4).

Program ini merupakan bagian dari strategi memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Dengan mengadopsi SIP, program ini mendorong aliran dana yang lebih stabil ke pasar modal, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju investasi yang rutin dan berorientasi jangka panjang.

Penguatan basis investor domestik juga menjadi perhatian utama, mengingat peran investor dalam negeri semakin dominan dalam menjaga stabilitas pasar, khususnya di tengah dinamika pergerakan investor global.

Dari sisi kinerja ekonomi, realisasi investasi pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22% (yoy), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 706 ribu orang. Ke depan, kebutuhan pembiayaan nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp7.400 triliun pada 2026 menjadi Rp9.200 triliun pada 2029, yang membuka ruang lebih besar bagi kontribusi sektor swasta dan masyarakat.

Pasar modal diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam pembiayaan ekonomi. Dalam konteks tersebut, aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) juga diharapkan terus meningkat seiring dengan membaiknya kondisi pasar. Selain itu, Pemerintah terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui upaya debottlenecking lintas Kementerian dan Lembaga. Reformasi di sektor pasar modal juga terus dilakukan dan telah memperoleh respons positif dari lembaga global seperti MSCI dan FTSE Russell.

Menko Airlangga juga mengapresiasi peran Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Self-Regulatory Organizations (SRO) yang terus melakukan reformasi untuk memperkuat ekosistem pasar modal nasional.

Program PINTAR Reksa Dana diharapkan menjadi katalis dalam memperdalam pasar keuangan Indonesia, sekaligus mendorong inklusi investasi yang lebih luas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Ke depan, pengembangan pasar modal juga diarahkan untuk menjangkau generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah investor. Partisipasi generasi muda ini diharapkan dapat menjadi penopang stabilitas pasar dalam jangka panjang.

“Saya juga mendorong agar kita bersama-sama menggunakan momentum ini untuk penguatan pasar modal yang lebih dalam, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih senang anak muda, yang berinvestasi itu sudah lebih dari 90% dan itu 24 juta. Jadi mudah-mudahan ini menjadi shock absorber di pasar modal kita,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friedrika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Ferry Irawan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, serta para pelaku industri pasar modal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di Jawa Tengah, Tinjau Pengelolaan Sampah hingga Proyek Hilirisasi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (28/4). Pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap, pukul 12.07 WIB.

Tampak menyambut Kepala Negara di Bandar Udara Tunggul Wulung yakni Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Dandim 0703/ Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, dan Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono. Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan sampah terpadu yang diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan lingkungan yang berkelanjutan di berbagai wilayah.

Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 10.50 WIB.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upaya Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem, 1,36 Juta Warga Keluar dari Garis Miskin

Penulis
Syifa
-
Pemerintah optimistis dapat menghapus angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada tahun 2026. Upaya ini diperkuat dengan catatan keberhasilan pemerintah yang telah mengentaskan 1,36 juta masyarakat dari kategori miskin ekstrem dalam kurun waktu Maret 2024 hingga September 2025.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menghadiri Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Senin (27/4).
Data tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar. Melalui intervensi terpadu pemerintah, angka kemiskinan ekstrem yang berhasil ditekan dari 1,26 persen menjadi 0,78 persen. Penurunan sebesar 0,48 persen ini setara dengan berkurangnya penduduk miskin ekstrem dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa.
“Kami akan melakukan sinkronisasi dan kolaborasi program yang fokus pada perlindungan sosial dan bantuan sosial langsung yang bisa dinikmati serta dirasakan oleh masyarakat sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja baru serta prioritas pemberdayaan ekonomi maupun ketahanan pangan dan ketahanan energi,” ucap Menko PM saat memimpin rapat yang berlangsung di Ballroom Plaza Jamsostek pada Senin, (27/4).
Selain itu, berbagai program pemberdayaan juga menunjukkan hasil positif, antara lain program bantuan sosial yang menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran, keterlibatan 2 juta masyarakat dalam program padat karya, akses permodalan bagi 2 juta pegiat UMKM, serta peningkatan layanan dasar di mana 99,4 persen kecamatan telah memiliki fasilitas kesehatan dan lebih dari 82,3 persen desa memiliki akses pendidikan dasar.
“Targetnya jelas yaitu nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” tambah Menko PM.
Dari capaian tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, turut memaparkan strategi penguatan ekonomi kreatif sesuai Instruksi Presiden di atas tepatnya pada diktum keempat butir ke-24 yaitu untuk memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Maka dari itu, Kementerian Ekraf menegaskan komitmen dan peran ekonomi kreatif dalam pemberdayaan masyarakat.
“Upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia didasari dalam bentuk kolaborasi hexahelix untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas terhadap generasi muda sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Adapun perluasan lapangan kerja baru untuk pengentasan kemiskinan telah mencapai 107 persen dari target 2025 pada Agustus lalu,” ungkap Menteri Ekraf dalam rapat tersebut.
Menteri Ekraf menyampaikan penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi tenaga kerja muda seperti Gen Z dan milenial merupakan wujud dari implementasi Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, total tenaga kerja muda di bawah usia 42 tahun telah mencapai persentase 57,2 persen.
“Dengan menguatkan ekosistem ekonomi kreatif dari berbagai daerah, kami optimis bisa terus menjalankan program-program pengembangan usaha berbasis ekraf seperti Akselerasi Kreatif (AKTIF), Ekraf Business Forum, Desa Kreatif, dan program yang terintegrasi lain. Upaya ini sebagai bentuk pengembangan potensi lokal yang memberi dampak lebih luas dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan sehingga masyarakat berhasil ‘naik kelas’,” lanjut Menteri Ekraf.

Dalam rapat tersebut Menteri Ekraf didampingi Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekraf Dessy Ruhati. Turut hadir juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; beserta jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...295296297...4,871Halaman 296 dari 4,871