Beranda blog Halaman 295

Udara Jakarta Berbahaya, Ini Penyebab dan Langkah Penanganan Pemprov DKI

Kualitas udara di Kota Jakarta kembali masuk kategori tidak sehat pada Rabu (…), menurut data terbaru dari IQAir yang diperbarui pukul 04.00 WIB. Dalam laporan tersebut, Jakarta mencatat indeks kualitas udara (AQI) di angka 161, dengan konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 69,3 mikrogram per meter kubik. Nilai ini tercatat 13,9 kali lebih tinggi dibandingkan pedoman kualitas udara tahunan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

PM2,5 merupakan partikel halus berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron yang biasa ditemukan pada asap, debu, dan jelaga. Paparan jangka panjang terhadap partikel ini dapat meningkatkan risiko penyakit serius, termasuk gangguan paru-paru dan jantung, bahkan kematian dini pada kelompok rentan.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, membatasi kegiatan luar rumah, menutup jendela untuk mencegah masuknya polusi, serta menyalakan penyaring udara di dalam ruang.

Jakarta juga tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk keempat di Indonesia pada waktu yang sama. Tiga wilayah dengan tingkat polusi lebih tinggi yakni Tangerang Selatan (AQI 183), Serpong (179), dan Bandung (166).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa pengendalian pencemaran udara tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemprov menilai diperlukan kolaborasi terintegrasi antar–organisasi perangkat daerah (OPD) serta kerja sama lintas wilayah penyangga Jakarta.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov DKI telah menetapkan strategi pengendalian pencemaran udara periode 2023–2030 melalui Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang SPPU. Kebijakan tersebut berfokus pada tiga pilar utama:

  1. Penguatan tata kelola pengendalian pencemaran udara,
  2. Pengurangan emisi dari sumber bergerak seperti transportasi,
  3. Pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak, termasuk industri dan aktivitas lainnya.

Langkah ini diharapkan dapat menekan tingginya emisi polutan dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta dalam jangka panjang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Pastikan Pembiayaan Mandiri untuk Sejumlah Item Renovasi Rumah Jabatan

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memastikan sejumlah item renovasi rumah jabatan yang dinilai berada di luar fungsi kedinasan akan dibiayai secara mandiri menggunakan dana pribadi, sebagai bentuk respons atas aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.

Langkah ini disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud menyusul sorotan terhadap paket renovasi rumah jabatan gubernur yang mencakup beberapa item nonprioritas, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Menurutnya, keputusan pembiayaan mandiri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmennya agar penggunaan fasilitas pimpinan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Ia menegaskan kritik dan aspirasi masyarakat yang berkembang beberapa waktu terakhir menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.

Menurutnya, masukan publik harus dipandang sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur,” katanya.

Selain memastikan pembiayaan mandiri untuk sejumlah item renovasi, Gubernur Rudy Mas’ud juga menegaskan seluruh paket renovasi rumah jabatan akan dievaluasi dan dikaji ulang agar prioritas penggunaannya selaras dengan kebutuhan kedinasan dan kepentingan masyarakat.

Pemprov Kaltim, lanjut Gubernur Rudy Mas’ud, juga membuka ruang transparansi yang lebih luas agar proses evaluasi dapat diawasi publik secara terbuka.

Ia menambahkan ke depan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan akan diarahkan lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Langkah tersebut, menurut Gubernur Rudy Mas’ud, merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Sejumlah pengamat menilai keputusan pembiayaan pribadi untuk item nonkedinasan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah merespons aspirasi masyarakat melalui langkah konkret, tidak hanya pada tataran komunikasi, tetapi juga dalam kebijakan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BBM Bersubsidi Tidak Naik, Mendes Yandri: Presiden Prabowo Bela Rakyat Kecil

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto merasa beri apresiasi tinggi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kita harus bersyukur dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi,” kata Mendes Yandri saat beri sambutan di Penandatangan Nota Kesepahaman dengan sejumlah lembaga di Kantor Kemendes, Selasa (28/6/2026).

“Beliau membela rakyat kecil dengan tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi,” sambung Mendes Yandri.

Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan jika Pemerintah bakal konsisten untuk selalu berpihak kepada rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi ini.

“Pihak yang paling merasakan dampak BBM Bersubsidi adalah rakyat kecil, termasuk yang ada di desa,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Mendes Yandri juga mengajak seluruh warga desa untuk mendoakan agar Presiden Prabowo agar selalu sehat dalam ikhtiarnya memimpin bangsa Indonesia.

“Kami sebagai pembantu presiden siap Samina Wa Atho’na,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan UKP Bidang Pembinaan Generasi Mudan Pekerja Seni, Kementerian Transmigrasi, BRIN, PT. PLN (Persero), PT. PLN EPI (Persero), PT. Daya Mandiri Production, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, ITB dan UGM di Operational Room.

Pada Kegiatan tersebut turut Hadir, UKP Bidang Pembinaan Generasi Mudan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Dirut PT. PLN Darmawan Prasodjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Imipas Transformasikan Lapas Jadi Pusat Unggulan Produk Pangan Nasional

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, berkomitmen melakukan langkah revolusioner dengan mengubah lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia menjadi Center of Excellence atau pusat keunggulan produk pangan. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata Kemenimipas terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah.

Dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 pada Senin (27/4), Menteri Imipas menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional melalui evaluasi dan refleksi mendalam terhadap pencapaian yang ada.

Upaya transformasi ini dilakukan dengan mengubah paradigma lama pemasyarakatan menjadi sentra bisnis mandiri yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan kegiatan pembinaan Warga Binaan dengan sektor produktif, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek pasif melainkan pelaku aktif dalam roda ekonomi.

Menteri Imipas menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan ribuan tenaga kerja dari Warga Binaan yang siap dilatih serta pemanfaatan lahan-lahan potensial di sekitar Lapas dan Rutan untuk digarap secara produktif. Melalui perubahan ini, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata yang melampaui fungsi pengamanan tradisional.

Visi besar tersebut dipertegas oleh Menteri Imipas yang menyampaikan bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah, salah satu program unggulan yang menjadi fokus utama adalah ketahanan pangan nasional yang diintegrasikan langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas dan rutan. Dalam hal ini, Warga Binaan diarahkan untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan bangsa, bukan sekadar objek pembinaan yang bersifat pasif. Lebih lanjut disampaikan bahwa di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi besar yang dimiliki oleh Warga Binaan, sehingga paradigma pemasyarakatan saat ini diarahkan tidak hanya sebagai tempat pembatasan kebebasan, tetapi sebagai ruang pembinaan yang membangun dan memberdayakan.

“Inilah wajah baru pemasyarakatan kita, bukan hanya mengurung tapi membangun, bukan hanya mengekang tapi memberdayakan,” tutur Menteri Imipas.

Penerapan program ini membawa manfaat yang luas, baik bagi internal kementerian maupun masyarakat umum. Secara signifikan, program ini mampu meningkatkan keterampilan dan keberdayaan Warga Binaan agar mereka memiliki bekal yang kuat untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, optimalisasi lahan lapas sebagai pusat pangan akan memperkuat ketersediaan stok pangan nasional dan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. Dengan demikian, stigma negatif terhadap lapas perlahan akan terkikis dan berganti dengan citra lembaga yang produktif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial.

Transformasi lapas menjadi pusat keunggulan pangan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pemasyarakatan di Indonesia. Dengan semangat pemberdayaan, Kemenimipas optimistis bahwa sinergi antara pembinaan manusia dan pengelolaan sumber daya alam ini akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, mandiri, dan bermanfaat sepenuhnya bagi kemajuan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Warga Binaan, Menteri Imipas Salurkan Gerobak dan Modal Usaha

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyerahkan bantuan sarana usaha berupa gerobak dan modal usaha secara simbolis kepada keluarga Warga Binaan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang dipusatkan di Lapangan Upacara Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Senin (27/4).

Kegiatan ini menjadi manifestasi nyata dari komitmen Kemenimipas dalam mengimplementasikan program pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), namun juga memperhatikan kesejahteraan keluarga Warga Binaan sebagai pilar pendukung proses reintegrasi sosial.

Penyaluran bantuan ini merupakan hasil sinergi yang inovatif, di mana sumber pendanaan berasal dari premi atau upah atas hasil karya produktif Warga Binaan di seluruh Indonesia yang selama ini telah mengikuti berbagai program pembinaan kemandirian. Dana tersebut kemudian dikolaborasikan dengan dukungan dari Bank BRI serta donasi dari para pegawai kementerian sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Penyerahan bantuan ini turut didampingi oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenimipas, Evi Agus Andrianto, sebagai simbol dukungan keluarga besar kementerian terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Imipas menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk apresiasi atas produktivitas para Warga Binaan yang manfaatnya dikembalikan langsung kepada orang-orang terkasih mereka di rumah, agar dapat menjalankan usaha secara mandiri. Menurutnya, ini adalah hasil kerja dari Warga Binaan di seluruh Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif.

“Sebagian preminya kita ambil kemudian kita kerja sama dengan BRI kemudian ada bantuan dari pegawai, sehingga kita wujudkan dalam bentuk bantuan usaha kepada keluarganya,” ungkap Menteri Imipas.

Lebih lanjut, Menteri Imipas menjelaskan bahwa pemilihan jenis bantuan didasarkan pada potensi ekonomi masing-masing keluarga agar bantuan tepat guna. Dia juga menambahkan harapannya, bahwa dengan adanya usaha ini akan menambah kesejahteraan bagi keluarga Warga Binaan.

Inisiatif strategis ini memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Warga Binaan, sehingga mereka memiliki sumber penghasilan untuk membiayai kebutuhan dasar dan pendidikan anak meskipun anggota keluarganya masih menjalani masa pidana. Dengan adanya dukungan yang disesuaikan dengan minat masing-masing penerima, keluarga diharapkan dapat lebih berdaya secara finansial serta meminimalisir risiko sosial-ekonomi yang muncul selama masa pembinaan Warga Binaan di dalam lapas.

Melalui momentum peringatan HBP ke-62 ini, Kemenimipas berharap program pemberian modal usaha dapat menjadi motor penggerak ekonomi mikro yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi para penerima untuk mengembangkan usahanya secara profesional, sehingga saat Warga Binaan bebas nanti mereka telah memiliki wadah usaha yang mapan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Imipas Tegaskan Reset Total Lapas untuk Bersihkan Narkoba dan Pungli

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan perlunya langkah tegas dan menyeluruh dalam membenahi lembaga pemasyarakatan (lapas) guna menghapus praktik peredaran narkoba dan pungutan liar (pungli).

Hal tersebut disampaikan Menteri Imipas dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 pada Senin (27/4), sebagai titik awal perubahan fundamental dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Menteri Imipas menekankan bahwa pembenahan lapas tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perubahan paradigma secara total. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa keberadaan Kemenimipas benar-benar membawa dampak nyata bagi perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai persoalan seperti peredaran narkoba, penipuan dari dalam lapas, pungli, hingga pelanggaran oleh oknum petugas menjadi fokus utama yang harus dihapuskan.

“Ini adalah reset button, momentum fundamental yang menuntut kita bekerja dengan paradigma baru. Jangan sampai publik atau bahkan kita sendiri merasa bahwa berdirinya kementerian ini dengan segala program yang kita canangkan tidak ada perubahannya,” tegas Menteri Imipas.

Sebagai langkah konkret, Kemenimipas telah melakukan pemindahan Warga Binaan berisiko tinggi ke lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan, serta melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin. Selain itu, penguatan pengawasan dilakukan melalui razia gabungan dan tes urine secara rutin guna menekan peredaran gelap narkotika di dalam lapas dan rutan.

“Harus ada gebrakan dan perbedaan nyata, setidaknya saat ini sudah ada 2.554 Warga Binaan kita pindahkan ke Pulau Nusakambangan, di mana 83% merupakan kasus narkotika, selebihnya merupakan Warga Binaan dengan tingkat risiko tinggi. Ini adalah pesan keras dan komitmen mutlak kita untuk membersihkan institusi dari peredaran gelap narkotika dan barang terlarang,” imbuhnya.

Langkah reset total ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan, terciptanya lingkungan lapas yang bersih dan aman, serta terwujudnya sistem pembinaan yang lebih humanis dan berintegritas. Selain itu, upaya ini juga memperkuat pencegahan kejahatan yang dikendalikan dari dalam lapas sehingga memberikan rasa aman yang lebih luas bagi masyarakat.

Di pengujung arahannya, Menteri Imipas menegaskan komitmen kuat untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh demi menciptakan wajah baru pemasyarakatan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan lapas bebas dari narkoba dan pungli, sekaligus menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih kredibel di mata publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN Tuan Rumah CPDAP National Secretariat Meeting Tahun 2026, Bahas Penguatan Penanggulangan Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tuan rumah The Colombo Plan Drug Advisory Program (CPDAP) National Secretariat Meeting Tahun 2026 yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, pada 28 s.d. 30 April 2026.
Pertemuan ini mengusung tema “Enhancing Regional Cooperation for Effective and Inclusive Drug Use Response”, yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam menghadapi tantangan permasalahan Narkotika yang semakin kompleks.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50 delegasi dari negara-negara anggota CPDAP yang berasal dari kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, serta Asia-Pasifik dan Saudi Arabia. Kehadiran para delegasi diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional, pertukaran informasi, serta penyusunan strategi bersama dalam menghadapi permasalahan Narkotika global.

Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan penting ini. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks, termasuk maraknya peredaran narkotika sintetis, pemanfaatan jalur laut, serta penggunaan platform digital untuk aktivitas ilegal.

Pemerintah Indonesia menerapkan pendekatan yang seimbang antara pengurangan pasokan (supply reduction) dan pengurangan permintaan (demand reduction). Melalui prinsip “War on Drugs for Humanity”, Indonesia menegaskan komitmen dalam memberantas jaringan kejahatan narkotika sekaligus memastikan pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia bagi para penyalahguna melalui program rehabilitasi.

Dalam aspek pencegahan, BNN terus memperkuat program yang berfokus pada perlindungan anak dan generasi muda melalui inisiatif Ananda Bersinar. Program ini mencakup integrasi edukasi anti-narkoba dalam kurikulum pendidikan, penguatan peran keluarga, pelatihan keterampilan hidup (life skills), serta pengembangan program peer education di kalangan remaja. Selain itu, upaya pencegahan juga diperluas melalui kampanye media sosial, pengembangan pembelajaran daring bagi petugas, serta pemberdayaan masyarakat melalui program desa bersih narkotika (Bersinar).

Pertemuan tahun ini menghadirkan format berbeda dibandingkan sebelumnya, dengan fokus pada diskusi panel yang membahas pengurangan permintaan Narkotika (Drug Demand Reduction), pengurangan pasokan Narkotika (Drug Supply Reduction), serta berbagai mekanisme pendukung seperti kerja sama internasional, kontribusi bantuan, inisiatif berbagi pembiayaan, dan kolaborasi antar lembaga.

Setelah rangkaian pertemuan selama dua hari, para delegasi juga dijadwalkan mengikuti program Cultural Visit pada 30 April 2026 ke Istana Kepresidenan Tampaksiring dan Desa Panglipuran sebagai bagian dari pengenalan budaya dan praktik lokal Indonesia.

BNN berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konkret, inovatif, dan implementatif guna memperkuat respons global terhadap permasalahan Narkotika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Dukung Penelitian Nasional Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) mendukung penelitian nasional bertajuk “Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia: Studi Penjajakan (Scoping Study)”. Riset ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia dan University of Sydney.

Dukungan tersebut disampaikan Direktur GTK Madrasah Dr. Fesal Musaad, M.Pd saat menerima kunjungan Ketua Tim Peneliti, Dr. Saefudin Syafii, M.Ed., di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif kondisi, praktik, capaian, serta tantangan pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Studi ini juga merupakan bagian dari proyek penelitian internasional mengenai pembelajaran Bahasa Arab yang sebelumnya telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, serta sejumlah negara di kawasan Eropa, bekerja sama dengan Qatar Foundation International.

Direktur GTK Madrasah Fesal Musaad menyampaikan apresiasi atas inisiatif penelitian yang dinilai strategis dalam mendukung penguatan mutu pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia. Ia juga mendorong partisipasi aktif para guru Bahasa Arab di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam pengisian survei yang telah disiapkan oleh tim peneliti.

“Penelitian ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Arab di madrasah,” ujar Fesal Musaad.

Ketua Tim Peneliti, Saefudin Syafii, menyampaikan bahwa penelitian ini telah memperoleh persetujuan dan izin penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nomor 091/KE.01/SK/03/2026, sehingga pelaksanaannya telah memenuhi standar penelitian nasional yang berlaku.

“Partisipasi guru sangat krusial untuk menghasilkan gambaran yang utuh dan representatif mengenai praktik pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia,” sebut Saefudin.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Direktorat GTK Madrasah mendukung penyebarluasan survei nasional kepada guru-guru Bahasa Arab di lingkungan madrasah, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia. Para guru Bahasa Arab diundang untuk berpartisipasi dalam survei secara daring dengan mengklik: Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia: Studi Penjajakan

“Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum, serta peningkatan profesionalisme guru Bahasa Arab di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kajian internasional terkait pengajaran Bahasa Arab sebagai bahasa tambahan (Arabic as an Additional Language),” tutup Saefudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antusiasme Warga Menanti Sertipikat Elektronik Usai Pengurusan Roya

Masyarakat menunjukkan rasa antusias terhadap penerapan Sertipikat Elektronik. Digitalisasi terhadap sertipikat tanah ini menambahkan rasa aman di benak masyarakat, terutama dari potensi kerusakan maupun pemalsuan sertipikat.

Ahmed Kumala Nur (54), warga asal Cisauk, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu orang yang menanti dan menjadi bukti bahwa transformasi pada sertipikat tanah sudah dinantikan masyarakat. Saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, ia mengaku tak sabar melihat sertipikatnya yang sudah diubah ke dalam bentuk elektronik pasca mengurus roya usai pelunasan cicilan rumahnya.

“Kami akan menerima Sertipikat Elektronik. Saya penasaran seperti apa bentuknya karena yang pernah saya pegang masih bentuk lama (konvensional). Makanya saya antusias karena setahu saya di luar negeri seperti Singapura, sertipikat tanah sudah berbentuk lembaran,” ujar Ahmed Kumala Nur saat diwawancarai pada Jumat (17/04/2026).

Ahmed Kumala Nur sengaja datang tanpa menggunakan kuasa agar dapat memahami alur layanan pertanahan secara mandiri. Setelah merasakannya sendiri, ia menilai alur pelayanan di Kantah sudah jelas dan mudah dipahami.

Dengan penjelasan yang lengkap dari petugas loket di Kantah, Ahmed menilai digitalisasi dokumen kepemilikan seperti sertipikat tanah betul memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Pada Sertipikat Elektronik, data yang tersimpan secara digital membuat risiko pemalsuan jadi bisa diminimalkan. Selain itu, jika terjadi kerusakan, pemilik akan lebih mudah mengurus kembali sertipikat karena data telah tersimpan dalam sistem.

“Kalau saya, namanya digital itu harapannya bisa mempermudah kita sebagai pemilik tanah, dan juga lebih aman. Misalnya kalau terjadi kebakaran di rumah, dokumen tidak hilang. Jadi menurut saya hal yang bersifat digital justru lebih aman,” ungkap Ahmed Kumala Nur.

Sebagai bentuk kesiapan menerima Sertipikat Elektronik, Ahmed Kumala Nur juga telah mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk memantau proses layanan yang sedang berjalan. Kini, ia tinggal menunggu penyelesaian roya hingga Sertipikat Elektronik miliknya dapat dilihat secara langsung.

Cerita serupa juga diungkapkan Ismail (51). Pria ini sedang tidak sabar menunggu sertipikat tanahnya selesai diproses Kantah. “Alhamdulillah pelayanan di BPN menurut saya excellent. Saya mengurus Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Akta Jual Beli (AJB) dan sudah selesai. Nanti saya akan menerima Sertipikat Elektronik, saat ini masih diproses,” ujarnya.

Pengalaman kedua warga Cisauk ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap transformasi layanan pertanahan berbasis digital. Sertipikat Elektronik tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dalam pengelolaan dokumen kepemilikan tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kanal Pengaduan Digital Kementerian ATR/BPN, Jembatan Aspirasi Menuju Layanan Publik Lebih Baik

Pada era digital yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas, Kementerian ATR/BPN terus bebenah untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan memberikan kemudahan layanan pengaduan masyarakat. Berbagai kanal digital pengaduan disediakan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau dugaan pelanggaran dengan lebih cepat dan mudah.

“Pengaduan dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pelayanan, sekaligus menjadi masukan berharga bagi Kementerian ATR/BPN. Kami terus berupaya menjadi institusi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Selasa (28/04/2026).

Aduan yang disampaikan oleh masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan, standar operasional, atau cara kerja, termasuk di Kementerian ATR/BPN. Shamy Ardian meyakini, pengaduan masyarakat tidak sekadar menjadi sarana untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah, tetapi juga akan menunjukkan sejauh mana mutu pelayanan publik.

Saat ini, ada empat kanal resmi pengaduan yang disediakan Kementerian ATR/BPN, yaitu Hotline WhatsApp Pengaduan dengan nomor 0811-1068-0000; email resmi pengaduan melalui surat@atrbpn.go.id; loket persuratan untuk pengaduan tertulis dengan dokumen pendukung; dan SP4N-LAPOR! sebagai platform nasional pengelolaan pengaduan masyarakat.

Melalui kanal digital tersebut, masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun dugaan pelanggaran dengan lebih mudah, cepat, dan langsung ditangani oleh unit yang berwenang. Masing-masing kanal dilengkapi dengan tata cara yang jelas untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan transparan. Dengan sistem ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendorong perbaikan layanan, dan menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun tata cara mengirim pengaduan melalui surat, masyarakat perlu menuliskan kronologis permasalahan secara lengkap dan jelas serta menyertakan detail yang relevan. Selain itu, pengadu wajib melampirkan bukti dokumen untuk mendukung laporan yang disampaikan. Surat dapat dikirimkan secara langsung ke Loket Persuratan pada hari kerja (Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB) atau melalui alamat Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selain melalui surat cetak, masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui surat elektronik dengan ketentuan yang telah ditetapkan. File yang diunggah harus berformat PDF dengan ukuran maksimal 20 MB. Penamaan file mengikuti nomor surat (jika ada) dengan garis miring diganti underscore atau menggunakan nama pengirim jika tanpa nomor surat. Apabila ukuran file melebihi batas, dokumen dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Isi surat elektronik harus mencantumkan perihal, nomor surat, tanggal, dan identitas pengirim, serta dikirimkan ke alamat email resmi pengaduan.

Kanal lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah SP4N-LAPOR! sebagai platform nasional pengelolaan pengaduan masyarakat. Untuk menggunakannya, masyarakat perlu masuk menggunakan akun yang telah terdaftar melalui website atau aplikasi mobile. Selanjutnya, pengguna dapat menuliskan aduan dengan kronologis yang jelas, mencantumkan waktu dan lokasi kejadian, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengguna juga dapat melampirkan bukti pendukung seperti foto atau dokumen. Setelah laporan dikirim, masyarakat dapat memantau proses verifikasi dan tindak lanjut melalui notifikasi pada akun masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News