Beranda blog Halaman 297

Lia Istifhama Soroti Dugaan Mafia Tanah di Surabaya, Pinjaman Rp300 Juta Berujung Sengketa Rp4 Miliar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Sidang gugatan wanprestasi terkait sengketa rumah di kawasan Jemursari, Surabaya, dengan nomor perkara 391/Pdt.G/2026/PN Sby ditunda selama satu pekan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Penundaan dilakukan karena pihak tergugat belum menyerahkan surat kuasa kepada penasihat hukumnya.

Kuasa hukum tergugat, Nurul Dayat dari Law Firm Mulyadi & Partner, menjelaskan bahwa kliennya, Sri Endah Mudjiati, masih berada di Lapas Porong sehingga dokumen kuasa belum dapat ditandatangani.

“Sidang hari ini agenda pemanggilan para pihak. Karena kuasa belum kami terima, sidang ditunda satu minggu,” ujar Nurul usai persidangan, Selasa (28/4/2026).

Pihak tergugat membantah adanya transaksi jual beli rumah, dan menyebut perkara bermula dari pinjaman uang yang kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan jual beli serta kuasa menjual.

“Klien kami meminjam uang. Menurut kami, itu kemudian diubah menjadi perikatan jual beli dan kuasa menjual. Dari awal juga tidak pernah ada penyerahan rumah,” katanya.

Sementara itu, penggugat The Tomy mengklaim sebagai pemilik sah rumah di Jalan Jemursari berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tahun 2016, dengan nilai transaksi Rp500 juta. Sertifikat disebut telah dibalik nama pada 2017.

Dalam gugatannya, penggugat menilai tergugat telah wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai perjanjian, dan menuntut ganti rugi Rp250 juta serta uang paksa Rp1 juta per hari.

Menanggapi kasus tersebut, Lia Istifhama menilai peristiwa ini sebagai gambaran nyata maraknya praktik mafia tanah di Indonesia.

“Pendapat saya, ini sebuah realita yang sangat memprihatinkan. Kasus yang dialami Ibu Sri Endah Mudjiati ini tentu hanya satu di antara begitu banyak kasus kejahatan mafia tanah,” ujar Ning Lia.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam sengketa pertanahan yang kerap merugikan warga.

“Oleh sebab itu, kita harapkan negara selalu hadir. Penegakan hukum harus sesuai dengan kebenaran dan keadilan,” tegasnya.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum serta memberantas praktik mafia tanah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Dorong Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Fokus Sinergi dan Digitalisasi Bansos

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Langkah ini menjadi krusial untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

“Kehadiran kita pada hari ini penting sebagai langkah koordinasi untuk menuntaskan pekerjaan Inpres,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat membuka Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8/2025, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Senin (27/4/2026).

Ia mengungkapkan bahwa berbagai intervensi telah dijalankan pemerintah, termasuk realisasi dana APBD sebesar Rp129 triliun serta alokasi APBN sebesar Rp503,2 triliun untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Program bantuan sosial juga telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran.

Dari sisi capaian, tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025, dengan sekitar 0,48 persen masyarakat berhasil keluar dari kategori tersebut.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa Inpres tersebut merupakan komitmen strategis pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui penguatan birokrasi dan integrasi program.

“Sesuai mandat Inpres, Kementerian PANRB berperan memastikan mesin birokrasi siap, mulai dari penyiapan SDM, penguatan kelembagaan, hingga orkestrasi proses bisnis tematik,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PANRB telah menyusun proses bisnis tematik pengentasan kemiskinan, memperkuat reformasi birokrasi tematik, serta mendorong pemenuhan SDM untuk program Sekolah Rakyat. Selain itu, inovasi digitalisasi bantuan sosial juga mulai diuji coba untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran.

Rini menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, termasuk integrasi data dan konsistensi implementasi di lapangan.

“Kunci ke depan ada pada penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi data, dan konsistensi implementasi agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar berdampak nyata,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas: Saatnya Riset Berdampak, Bukan Sekadar Publikasi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian PPN/Bappenas mendorong perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, dari riset yang berorientasi publikasi menuju riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar istilah, melainkan transformasi cara berpikir dan cara kerja dalam ekosistem riset nasional.

“Dan ini bukan sekadar perubahan istilah, tapi ini adalah perubahan cara berpikir, perubahan cara bekerja,” ujar Febrian dalam forum Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia-Indonesia (KONEKSI) di Jakarta, Selasa.

Menurut Febrian, salah satu tantangan utama selama ini adalah kesenjangan antara dunia riset dan kebijakan. Banyak hasil penelitian berhenti pada publikasi ilmiah dan belum diterjemahkan menjadi program atau kebijakan yang aplikatif di lapangan.

Melalui program KONEKSI, pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, hingga media. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan riset benar-benar menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis bukti (evidence-based) dan ditopang oleh sains, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, kemitraan Indonesia–Australia dalam KONEKSI dinilai menjadi contoh penting kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Jawaban atas tantangan global tidak bisa lahir dari satu negara saja, tetapi dari kolaborasi, kepercayaan, dan kesediaan untuk belajar satu sama lain,” katanya.

Febrian juga menyoroti pentingnya pemerataan pengetahuan agar tidak terpusat di kota besar saja, melainkan hadir di daerah dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dalam mendorong transformasi ini, Bappenas menekankan tiga langkah strategis: memperkuat konektivitas antara peneliti dan pembuat kebijakan, meningkatkan mekanisme penerjemahan riset menjadi kebijakan, serta menjaga keberlanjutan kemitraan internasional melalui KONEKSI.

Ke depan, Bappenas berharap setiap hasil riset tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi mampu menjadi fondasi kebijakan publik yang mendorong ketahanan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang, namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam me

nyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transjakarta Operasikan Shuttle Bus Stasiun Bekasi Timur-Stasiun Bekasi

Penulis
Syifa
-

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) merespons cepat kendala operasional yang terjadi pada layanan KAI Commuter di lintas Cikarang-Bekasi, pagi ini. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, layanan ini disediakan khusus untuk memfasilitasi pelanggan yang tertahan di Stasiun Bekasi Timur agar dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bekasi.

“Transjakarta mengoperasikan layanan bus shuttle untuk mengangkut pelanggan yang terdampak dengan tarif normal sebagai bentuk dukungan nyata bagi mobilitas masyarakat,” ujar Ayu, Selasa (28/4).

Berikut adalah detail informasi layanan:

​Rute Layanan:

Keberangkatan dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Bekasi.

​Armada:

Transjakarta mengerahkan empat unit bus yang difungsikan khusus sebagai shuttle.

Waktu Operasional:

Armada disiagakan secara penuh untuk membantu mobilisasi pelanggan selama proses evakuasi di jalur kereta api berlangsung.

​“Segenap manajemen Transjakarta juga menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Semoga proses evakuasi di lapangan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa kendala, serta seluruh pihak yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” tandas Ayu.

​Untuk informasi terbaru dan perkembangan layanan secara real-time, pelanggan dapat memantau media sosial resmi Transjakarta atau melalui aplikasi TJ: Transjakarta.

Sebelumnya diinformasikan, kecelakaan melibatkan kereta jarak jauh (KAJJ) dengan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam.

Kecelakaan dilaporkan terjadi pada pukul 20.57 WIB. Hingga pagi tadi proses evakuasi dan penanganan di lokasi masih berlangsung.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini fokus utama kami adalah penanganan di lokasi serta memastikan keselamatan dan layanan bagi pelanggan tetap terpenuhi,” ucap Anne Purba, VP Corporate Communication KAI, dalam keterangan tertulis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Optimalkan Gas Domestik, Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus merumuskan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalisasi penggunaan gas domestik demi mencapai kemandirian energi. Salah satu alternatif energi dalam negeri yang sedang dikaji adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan saat ini rencana pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan segera memfinalisasi agar kemandirian energi dapat terwujud.

“Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” ujar Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (27/4).

Bahlil menjelaskan, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Saat ini Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri. Maka dari itu, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan energi domestik.

“Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tandas Bahlil.

CNG juga dapat menjadi senjata Pemerintah untuk menghadapi krisis energi dunia, di samping optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) seperti pemanfaatan B50, dan diversifikasi LPG selain dari pemanfaatan Dimetil Eter (DME).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pemerintah Uji Implementasi B50 pada Sektor Perkeretaapian

Penulis
Syifa
-

Di tengah tantangan ketahanan pasokan energi, Indonesia terus memperkuat pondasi kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui percepatan implementasi biodiesel B50, yakni campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Program ini tidak hanya menjadi upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menandai komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menginisiasi uji penggunaan B50 pada sektor perkeretaapian yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (27/4). Langkah ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan implementasi B50 secara nasional pada awal Juli 2026 nanti, sekaligus memastikan kesiapan teknis pada sektor transportasi strategis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah, dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

“Sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai (B50) untuk di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, truk, dan sekarang masih bergulir terus (pengujiannya). Tapi sebentar lagi akan final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50. Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif,” tutur Bahlil dalam berbagai kesempatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi usai melakukan uji coba pengisian B50 untuk mesin diesel kereta api, mengatakan bahwa uji coba pelaksanaan B50 sudah dilakukan sejak Desember 2025 lalu, dan sektor kereta api dimulai paling akhir.

“Jadi sejak 9 Desember (2025) kita sudah mulai seluruh rangkaian dari uji pelaksanaan di otomotif, di pertambangan, di alat pertanian, uji di perkapalan, uji di genset dan terakhir ini uji di perkeretapian, karena kita harus menunggu lebaran selesai,” ujarnya di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (27/4).

Eniya menuturkan uji coba B50 untuk kereta akan dilakukan dua pengujian, yang pertama di Stasiun Lempuyangan ini adalah untuk uji genset kereta yang akan berangkat ke Jakarta dan kembali ke Yogyakarta selama 2.400 jam. Sedangkan pengujian lainnya adalah untuk lokomotif di Surabaya yang akan dilakukan selama enam bulan.

Untuk hasil pengujian B50 pada kereta api ini, Eniya berharap hasilnya akan baik seperti uji coba B50 di sektor otomotif, dan akan menunggu laporan detail dari PT. KAI bagaimana kondisi filter dan kapan harus melakukan penggantian filter.

“Jadi perkeretaapian, (engine) kereta kan pelan ya, kategorinya kan low speed engine, kalau otomotif ini speed engine-nya paling tinggi. Nah itu bisa dipastikan pasti akan jalan untuk kereta. Nah nanti kita lihat di perkeretaapian ini filternya seperti apa,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelola Sarana Prasarana PT. KAI (Persero), Heru Kuswanto, mengatakan bahwa PT KAI memberi dukungan penuh terhadap uji coba terap B50 di sektor tranportasi, karena tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi hijau yang berkelanjutan. Namun tetap harus memperhatikan keselamatan, keamanan, serta evaluasi teknis yang berkelanjutan untuk menjaga keandalan sarana.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancer dan memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga sektor ini mendukung transisi energi, menuju sistem tranportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

CommuterLine Tabrakan dengan KRD di Bekasi Timur, Polisi Masih Selidiki Kronologi

Penulis
Syifa
-
Kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin malam (27/4). Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti insiden tersebut.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa proses penyidikan dan pendalaman masih berlangsung mengingat kejadian baru saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan rincian lengkap terkait penyebab kecelakaan.
“Untuk kronologis, kita masih melakukan penyidikan dan pendalaman karena kejadian baru satu jam yang lalu,” ujarnya.
Saat ini, fokus utama petugas adalah melakukan evakuasi serta penanganan terhadap para korban. Tim gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, dan SAR terus bekerja di lokasi kejadian untuk mengevakuasi penumpang dan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
“Saat ini dari pihak Basarnas, TNI-Polri, dan SAR masih melakukan evakuasi, doakan semoga korban bisa segera kita bawa ke RS,” ungkapnya.
Selain proses evakuasi, aparat juga melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara (TKP) guna mendukung kelancaran proses penyelidikan. Hingga kini, jumlah korban masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung.
Irjen Pol Asep Edi Suheri juga menyebutkan saat ini yang utama selain memberikan pertolongan kepada para korban adalah melakukan pengamanan TKP, sementara dalam hal jumlah korban masih fluktuatif.
“Mudah-mudahan tidak bertambah, walaupun sekarang masih proses evakuasi,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 29 penumpang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Sementara itu, tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Update Evakuasi Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Jalan Djuanda Ditutup, Ini Jalur Alternatifnya

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menutup ruas Jalan Insinyur Djuanda, Bekasi Timur, pada Selasa (28/4) malam untuk mempercepat proses evakuasi korban kecelakaan dua kereta di Stasiun Bekasi Timur. Penutupan diberlakukan setelah insiden yang melibatkan Commuter Line relasi Kampung Bandan–Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Parwoto, mengatakan bahwa penutupan diterapkan sepanjang sekitar 500 meter. Rekayasa lalu lintas dimulai dari kawasan Transpark Djuanda/Taman Cut Mutia hingga Underpass Bulak Kapal.

“Untuk pengalihan arus lalu lintas dimulai dari depan Transpark Djuanda atau Taman Cut Mutia hingga ke Underpass Bulak Kapal,” kata Parwoto kepada Pojokbekasi, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, jalur tersebut diprioritaskan untuk akses ambulans dan kendaraan petugas gabungan yang melakukan proses evakuasi korban maupun rangkaian kereta.

“Jalan Djuanda ini digunakan untuk ambulans dan kendaraan petugas dalam proses evakuasi di lokasi kejadian,” ujarnya.

Untuk kendaraan umum, kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara yang menuju arah Cikarang maupun pusat Kota Bekasi. Arus lalu lintas dialihkan melalui Jalur Kalimalang dan Jalan Sersan Aswan.

“Seluruh kendaraan yang mengarah ke Cikarang ataupun ke Kota Bekasi bisa menggunakan jalur Kalimalang dan juga Jalan Sersan Aswan,” jelasnya.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut sementara waktu dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna mengurai kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih terus berlangsung di Stasiun Bekasi Timur oleh Timsar Gabungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pastikan Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Dapat Penanganan Medis dan Kompensasi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi memperoleh penanganan medis maksimal serta jaminan kompensasi dari pemerintah. Kepastian itu disampaikan usai Presiden meninjau langsung para korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi, Selasa (28/4).

“Semuanya sudah ditangani, yang saya lihat sudah ditangani dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan data PT KAI per pukul 08.45 WIB, kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur itu mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban luka kini telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan intensif.

Ia menyebutkan bahwa kondisi para korban saat ini sudah diurus oleh tim medis dan sebagian besar dari mereka telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Selain penanganan medis, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak para korban melalui pemberian santunan.

“Ya, nanti ada semuanya ada, kompensasinya,” ucap Presiden Prabowo.

Atas nama pribadi dan pemerintah, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para keluarga korban. Ia juga telah memerintahkan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara pasti.

Lebih lanjut, pemerintah berencana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pengamanan di titik-titik perlintasan kereta api yang padat penduduk agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...296297298...4,871Halaman 297 dari 4,871