Beranda blog Halaman 298

Prabowo Setujui Pembangunan Flyover Bekasi Usai Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat, sebagai langkah pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api setelah insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Keputusan ini diumumkan Presiden saat menjenguk para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa pagi.

Prabowo menjelaskan bahwa usulan pembangunan flyover tersebut diajukan oleh pemerintah daerah Bekasi mengingat tingginya kepadatan penduduk serta kebutuhan transportasi kereta api yang semakin mendesak. Ia menegaskan telah memberi persetujuan agar proyek segera dilakukan melalui bantuan langsung dari Presiden.

“Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak,” kata Prabowo dalam pernyataan pers usai menjenguk para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi.

“Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, banyak perlintasan kereta di wilayah Bekasi yang belum dilengkapi pos penjagaan, sehingga memerlukan penanganan cepat untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti persoalan serupa di tingkat nasional, termasuk sekitar 1.800 titik perlintasan kereta di Pulau Jawa yang sudah lama membutuhkan perbaikan.

“Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun ya, sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu,” kata Presiden.

Presiden menyatakan telah memerintahkan percepatan penanganan seluruh perlintasan tersebut, baik melalui pembangunan pos jaga maupun flyover, dengan kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp4 triliun. Menurutnya, investasi ini penting untuk menjaga keselamatan publik sekaligus mendukung kelancaran mobilitas kereta api yang menjadi transportasi vital bagi masyarakat.

“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun demi keselamatan dan demi, karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api dan kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, sekarang kita lakukan,” pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa pagi. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.39 WIB.

Presiden Prabowo kemudian langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan Bougenville. Presiden Prabowo sempat berinteraksi dengan korban yang tengah dirawat.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/04) malam.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korban Meninggal Insiden Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Bertambah Jadi 14 Orang

Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di area Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam, kembali bertambah. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengonfirmasi hingga Selasa (28/4) pukul 08.45 WIB, total 14 orang dinyatakan meninggal dunia.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa korban meninggal telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Selain itu, sebanyak 84 korban luka masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

“Update pukul 08.45 WIB, 14 meninggal dunia, 84 korban luka, proses penanganan masih berlangsung,” kata Bobby dalam pernyataan seperti dilansir dari laman ANTARA, Selasa (28/4).

KAI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dan korban luka yang masih dalam penanganan medis. Sejak awal kejadian, seluruh tim gabungan dari KAI, Basarnas, tenaga medis, serta pihak terkait berfokus pada evakuasi dan penanganan korban dengan mengutamakan keselamatan.

Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat masih terdapat penumpang yang membutuhkan penanganan khusus. Seluruh langkah penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan keselamatan untuk memastikan proses berjalan optimal.

KAI memastikan setiap korban mendapatkan penanganan maksimal, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal melalui asuransi dan dukungan perusahaan.

Sejumlah fasilitas kesehatan yang menangani korban meliputi RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Selain itu, barang-barang milik penumpang yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan oleh KAI dan ditempatkan di layanan lost and found. Pendataan dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut.

KAI menyiapkan Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait korban dan penumpang. Keluarga dapat menghubungi Contact Center KAI 121.

Untuk sementara waktu, Stasiun Bekasi Timur belum melayani naik dan turun penumpang. Perjalanan KRL dilayani hingga Stasiun Bekasi, sementara jalur hilir telah dibuka untuk operasional kereta api dengan pengaturan terbatas.

Wakil Menteri Perhubungan RI Suntana menyampaikan Kementerian Perhubungan bersama KAI, Basarnas, dan seluruh pihak terkait terus melakukan penanganan secara intensif.

Pembaruan informasi akan disampaikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba kembali menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan, serta kepada seluruh pelanggan yang terdampak,” katanya.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan setiap korban mendapatkan penanganan terbaik, keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan seluruh proses berjalan dengan kehati-hatian serta koordinasi yang kuat,” tambah Anne.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI 121 atau kanal resmi perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Instruksikan Perbaikan Total Perlintasan Kereta Tak Berpenjaga di Pulau Jawa

Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Langkah percepatan ini diambil sebagai upaya meningkatkan keselamatan publik, menyusul kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi.

“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun, demi keselamatan,” kata Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau para korban kecelakaan kereta listrik dan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4). Prabowo menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak mengingat banyaknya perlintasan yang tidak dijaga dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Menurut Presiden, ribuan titik perlintasan tersebut merupakan infrastruktur warisan era kolonial Belanda yang tidak pernah mengalami perbaikan menyeluruh selama puluhan tahun. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, mengingat kereta api merupakan moda transportasi massal yang vital bagi mobilitas masyarakat.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Prabowo telah menginstruksikan jajarannya melakukan perbaikan dengan dua skema utama, yaitu pembangunan pos jaga atau pembuatan flyover di titik-titik rawan.

“Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk,” ujarnya.

Khusus di wilayah Bekasi, Presiden menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan pembangunan ribuan meter jembatan layang guna mengurangi risiko kecelakaan di kawasan dengan kepadatan lalu lintas tinggi tersebut.

Prabowo menekankan bahwa anggaran besar ini perlu segera direalisasikan demi mengatasi masalah keselamatan di perlintasan sebidang yang telah terbengkalai hampir 80 tahun sejak Indonesia merdeka.

Berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, kecelakaan kereta listrik dan kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal dunia akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi dan KAI.

Saat ini, para korban luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di wilayah Bekasi.

Sebagai bentuk pelayanan darurat, KAI juga telah membuka Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur guna membantu keluarga korban mendapatkan informasi valid terkait kondisi penumpang dan penanganan barang-barang milik pelanggan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Banda Aceh melalui Sistem Peringatan Dini Banjir

Upaya penguatan mitigasi bencana banjir terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pengembangan Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System (EWS) di wilayah Kota Banda Aceh. Sistem ini dihadirkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memantau kondisi hidrologi secara real time serta memperoleh peringatan dini terhadap potensi banjir.

Penguatan sistem peringatan dini ini ditandai dengan pemasangan sejumlah perangkat EWS yang telah selesai dilakukan pada akhir tahun 2025. BNPB menempatkan 1 unit sirine array, 5 unit sensor pemantauan banjir, serta dashboard monitoring yang terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Dalam implementasinya, sensor ditempatkan di sejumlah titik strategis yang memiliki peran penting dalam memantau dinamika tinggi muka air, antara lain kawasan Taman Putroe Phang, wilayah Keutapang, Indrapuri, serta kawasan KM 0. Selain itu, perangkat sirine peringatan dini dipasang di area Kantor Camat Baiturrahman dan dashboard monitoring berada di Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistika Kota Banda Aceh sehingga informasi peringatan dini banjir dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat.

Sistem ini dilengkapi dengan teknologi sensor tinggi muka air, kamera pengawas (CCTV), perangkat pemantauan kondisi lingkungan, serta dashboard visualisasi data yang memungkinkan pemantauan kondisi secara langsung. Data yang dikumpulkan akan diproses secara otomatis sehingga petugas dapat segera mengidentifikasi potensi peningkatan risiko banjir.

Simulasi Evakuasi dan Uji Coba Sirine pada Momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, sirine EWS juga dimanfaatkan dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 untuk mendukung latihan evakuasi mandiri masyarakat pada Minggu, (26/4). Hal ini menjadi langkah penting dalam melatih respon cepat masyarakat terhadap peringatan dini.

Sebanyak 100 masyarakat berpartisipasi pada simulasi evakuasi bencana banjir di Kantor Camat Baiturrahman yang menjadi lokasi tempat pemasangan sirine EWS. Selain itu, lokasi ini juga ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara (TES) bagi masyarakat sekitar.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M menyampaikan bahwa keberadaan sistem ini diharapkan mampu meminimalkan jumlah korban jiwa maupun kerugian akibat bencana banjir.

“Sehebat apa pun teknologi yang kita miliki, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat memahami informasi peringatan dini dan merespon dengan langkah yang tepat,” tutur Suharyanto pada Puncak Acara HKB di Pendopo Walikota Banda Aceh, Minggu (26/4).

“Melalui momentum HKB, simulasi evakuasi dan uji coba sirine ini mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin,” tambah Suharyanto.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam penguatan sistem peringatan dini banjir di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran EWS menjadi bagian penting dalam membangun kota tangguh bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan EWS yang diberikan kepada Kota Banda Aceh. Ini melengkapi upaya kami dalam membangun kota tangguh melalui penguatan infrastruktur, integrasi dalam kurikulum pendidikan, serta pelaksanaan latihan evakuasi secara berkala,” ujar Illiza.

Ia berharap peresmian sistem EWS ini dapat menjadi amanah yang dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Mudah-mudahan apa yang diamanahkan ini benar-benar dapat menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang tangguh dan kuat dalam menghadapi bencana,” ungkapnya.

Kepala BNPB dan Walikota Banda Aceh turut melakukan penandatanganan prasasti peresmian EWS banjir pada Puncak Acara HKB.

Implementasi EWS di Kota Banda Aceh diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana, mulai dari pemerintah daerah, BPBD hingga aparat wilayah yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa maupun RT/RW setempat. Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Salah satu warga Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman yang berpartisipasi dalam simulasi evakuasi, Desrina Intan Adillah, mengungkapkan dirinya baru pertama kali mendengar sirine peringatan dini banjir.

“Ini kali pertama saya mengikuti simulasi evakuasi dengan mendengar sirine secara langsung, saya akhirnya bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dan menanggulangi bencana banjir,” tutur Intan.

“Saya berharap dengan kami mendengar suara sirine, ke depannya kami bisa lebih waspada dan segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem peringatan dini banjir ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di wilayah perkotaan yang rentan terhadap banjir. Selain di Kota Banda Aceh, BNPB juga telah memasang perangkat EWS banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat dan EWS banjir lahar dingin di Halmahera Barat, Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Targetkan 3.000 Rumah Subsidi di Papua 2026, Kolaborasi Diperkuat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua dalam mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau, Minggu (26/4).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.

Menteri Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, pemerintah telah menyiapkan kuota rumah subsidi untuk wilayah Papua pada tahun 2026 sebanyak 3.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan pelaku usaha terkait tantangan serta peluang pembangunan perumahan di Papua, mulai dari aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir menyampaikan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Usai Kecelakaan KA Bekasi, Presiden Prabowo: Pastikan Investigasi dan Flyover Segera Dibangun

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh serta mempercepat perbaikan sistem keselamatan perlintasan kereta api, menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada awak media usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa, 28 April 2026.

“Saya hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi, tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana,” ujarnya kepada awak media.

Dalam keterangannya, Presiden juga menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Pemerintah pun berkomitmen untuk segera melakukan penataan secara menyeluruh.

“Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak, jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan. Pemerintah pun telah menginstruksikan percepatan perbaikan melalui berbagai skema, termasuk pembangunan flyover maupun peningkatan sistem pengamanan.

“Sekarang sudah lah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover,” lanjutnya.

Terkait kondisi korban, Presiden menyampaikan bahwa sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis yang baik, bahkan sejumlah korban sudah diperbolehkan pulang. “Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus, pokoknya semuanya sudah diurus.” jelasnya.

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para korban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya,” tutup Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pagi-Pagi Presiden Prabowo Jenguk Korban Tabrakan KA di RSUD Bekasi

Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa pagi, 28 April 2026. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 08.39 WIB.

Presiden Prabowo kemudian langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan Bougenville. Presiden Prabowo sempat berinteraksi dengan korban yang tengah dirawat.

Presiden Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa dalam peristiwa tersebut serta menginstruksikan agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Saya hari ini saya datang ke rumah sakit Bekasi, tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita segera akan atasi,” ujarnya kepada awak media.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memastikan para korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta memberikan dukungan moril kepada pasien dan keluarga yang terdampak.

Presiden juga menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan penanganan korban pascakejadian. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani insiden ini secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Diketahui, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/04) malam. Sebelumnya, Menteri Perhubungan bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan bahwa hingga Selasa (28/04) pukul 06.30 WIB, tercatat tujuh korban meninggal dunia dan 81 orang telah berhasil dievakuasi dari dalam rangkaian kereta untuk mendapatkan perawatan.

Proses evakuasi dilakukan secara intensif sejak kejadian, termasuk upaya penyelamatan terhadap korban yang sempat terjebak di dalam gerbong. Petugas gabungan terus bekerja di lokasi untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman.

Terkait penyebab kecelakaan, pemerintah menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggil Menaker Yassierli, Presiden Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Menaker melaporkan perkembangan dari program strategis ketenagakerjaan khususnya di bidang pengembangan kompetensi dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja nasional.

“Pertama kan Magang Nasional itu sudah selesai batch satu sebanyak 14 ribu sekian orang. Tadi saya laporkan, termasuk hasil evaluasi,” ujar Menaker.

Yassierli menjelaskan bahwa hasil dari magang nasional yakni para peserta mendapatkan sertifikasi secara gratis yang ada di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi peserta magang batch satu sekarang sedang menyiapkan diri untuk melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Itu saya sampaikan, alhamdulillah respons beliau baik,” katanya.

Terkait rencana penambahan kuota magang nasional, Menaker menyampaikan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari program yang telah berjalan telah disampaikan.

“Nanti akan tentu di-follow up dengan kementerian teknis yang lainnya, Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, dan seterusnya,” tambahnya.

Selain program magang nasional, Menaker juga melaporkan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional batch satu yang saat ini tengah berjalan. Yassierli menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau dua kelompok sasaran.

“Jadi kita punya program untuk lulusan perguruan tinggi dan kita juga punya program untuk lulusan SMA dan SMK. Jumlahnya 10.500 orang, tadi saya juga laporkan,” jelasnya.

Menaker menekankan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja nasional. Hal ini turut didukung dengan sebaran balai pelatihan Kemnaker yang ada di berbagai daerah.

“Kita sudah punya sekian skema dan seterusnya, dan alhamdulillah beliau dukung. Dan ini akan menjadi salah satu program prioritas kita di tahun 2026 ini,” tandasnya.

Hal ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, sekaligus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Lantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4).

Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Lantik Hanif Faisol Nurofiq, Mohammad Jumhur Hidayat, dan Hasan Nasbi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4).

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian menandatangani berita acara pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 dan penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News