Beranda blog Halaman 302

Jemaah Haji Indonesia Mulai Berangkat Melalui Makkah Route, Layanan Kian Mudah dan Terintegrasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M berjalan semakin tertata dan efisien melalui implementasi Makkah Route.

Sejak dimulainya operasional haji pada 22 April 2026, jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan melalui sejumlah embarkasi yang telah menerapkan layanan Makkah Route, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah. Keberangkatan ini menjadi bagian dari skema layanan terpadu yang memungkinkan seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji diselesaikan sejak di tanah air.

Setibanya di Madinah, jemaah langsung diarahkan menuju akomodasi tanpa harus melalui proses imigrasi ulang. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama dari inisiatif tersebut, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Makkah Route mencakup berbagai layanan, mulai dari perekaman biometrik, penerbitan visa haji secara elektronik, pemeriksaan kesehatan, hingga proses keimigrasian yang dilakukan di bandara keberangkatan. Selain itu, bagasi jemaah telah ditata dan dikirim langsung ke tempat menginap di Arab Saudi sesuai dengan pengaturan transportasi dan akomodasi.

Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasinya terhadap implementasi layanan ini.

“Kami mengapresiasi tinggi implementasi layanan Makkah Route yang semakin memudahkan jemaah haji Indonesia. Proses yang terintegrasi sejak dari tanah air ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jemaah setibanya di Tanah Suci. Ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Menhaj di Jakarta (23/4/2026).

Menhaj menambahkan bahwa inovasi layanan seperti Makkah Route menjadi bagian penting dari transformasi ekosistem haji Indonesia.

“Kami ingin memastikan setiap jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih manusiawi. Dengan sistem yang terintegrasi seperti ini, jemaah tidak lagi dibebani proses berulang setibanya di Arab Saudi, sehingga mereka bisa lebih fokus menjalankan ibadah,” tambahnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di Arab Saudi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, serta sejumlah otoritas terkait lainnya. Sejak diluncurkan pada 2017, program ini telah melayani lebih dari 1,25 juta jemaah haji dari berbagai negara.

Kemenhaj menilai kehadiran Makkah Route menjadi bagian penting dalam transformasi layanan haji Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, diharapkan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lebih lancar serta memberikan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bagi jemaah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan RI Terima Kunjungan Dubes Sudan, Perkuat Kerja Sama dan Hubungan Bilateral

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Sudan untuk Indonesia H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Selasa (21/4).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan historis Indonesia-Sudan yang telah terjalin panjang, dilandasi oleh kedekatan nilai, sejarah, serta semangat saling menghormati.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya penguatan kerja sama pertahanan yang berlandaskan prinsip mutual respect dan mutual benefit. Sejumlah peluang kerja sama turut dijajaki, antara lain kerja sama industri pertahanan, pembentukan kerangka formal kerja sama, serta langkah awal peninjauan lapangan guna memperoleh gambaran situasi secara objektif dan menyeluruh.

Bagi Indonesia, soliditas angkatan bersenjata merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional. TNI berperan sebagai safety belt bangsa yang menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan nasional.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan persahabatan yang baik antara Indonesia dan Sudan. Ke depan, komunikasi dan peluang kerja sama diharapkan dapat terus ditingkatkan guna memperkuat hubungan strategis kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kolaborasi, Jawa Tengah-Aceh Teken Kerja Sama Senilai Rp1,06 Triliun

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah. Komitmen itu diwujudkan dalam kerja sama berbagai sektor dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.
Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4). Masa berlaku kerja sama tersebut selama 1 tahun setelah penandatanganan.
Perjanjian itu meliputi kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng dan Provinsi Aceh senilai Rp138,56 miliar. Terdiri atas Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
Selanjutnya kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng dan Aceh senilai Rp696,2 miliar. Di antaranya, PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh (Pema), serta Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.
Kemudian ada kerja sama antarasosiasi seperti Kadin Jateng dan Hipmi Jateng dengan Kadin Aceh dan Hipmi Aceh senilai Rp230 miliar. Terakhir kerja sama antarkabupaten, yaitu Klaten dengan Gayo Lues untuk bidang pariwisata, budaya, dan industri senilai Rp1 miliar.
“Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah,” kata Luthfi, di sela acara.
Luthfi menyatakan, kerja sama antarprovinsi tersebut merupakan bagian dari skema collaborative government (pemerintahan kolaboratif), agar daerah satu dengan daerah lainnya dapat saling melengkapi, sehingga dapat maju dan tumbuh bersama. Selain itu juga sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi baru di masing-masing daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar. Ia menilai, Gubernur Jawa Tengah Ahmad juga sosok pemimpin yang dapat mengoordinasi jajarannya dengan baik, mulai tingkat atas sampai bawah.
Kerja sama yang dilakukan antara Provinsi Aceh dan Jawa Tengah, diharapkan dapat mendorong pembangunan di kedua daerah.

“Kita berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami, untuk membangun Aceh. Nanti kita lebih sering komunikasi, terkait segi perdagangan dan segi aparatur negara,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BI dan TNI AL Gelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Jangkau Wilayah 3T di Jawa Timur

Penulis
Syifa
-

Bank Indonesia (Bl) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembalh menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) tahun 2026, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencl (37) di wilayah kepulauan di Jawa Timur.

Kegiatan ini secara resmi ditandai dengan pelepasan Kapal Republik Indonesia (KR) Makassar 590 di Koarmadal ll, Surabaya. Acara kick-off ERB 2026, Kamis (23/4) dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali secara daring, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Wakil Asisten Operasi KSAL, Laksamana Pertama TNI Mochammad Riza, Kepala Staf Komando Armada ||, Laksamana Pertama TNI Agam Endrasomo, Kepala Departemen Pengelolaan Uang, M Anwar Bashori, Kepala Perwakilan Bl Provmnsi Jawa Timur, Ibrahim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Satuan Kerja BI di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan, perwakilan perbankan di Jawa Timur serta mitra strategis lainnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozah menyampaikan bahwa sesuai amanat UUD 1945, UU Bank Indonesia dan UU Mata Uang, Bank Indonesia (BI) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah, yang juga merupakan simbol kedaulatan negara. Bank Indonesia ditugaskan untuk memastikan uang Rupiah layak edar senantiasa tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NKRI, dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesual.

Ricky menambahkan, bahwa dalam pelaksanaamnya, BI menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan antara lain kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan keterbatasan mfrastruktur menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal serta berbatasan dengan 11 negara tetangga. Pada wilayah mi, kerap ditemukan mata uang asing selain Ruplah sebagar alat pembayaran di wilayah perbatasan, yang berpotensi mengganggu kedaulatan mata uang nasional.

Oleh karenanya, sinergi antara BI dengan TNI AL terus diperkuat. Dari sisi hankam, TNI AL adalah garda terdepan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan laut NKRI. Sementara, dari sisi ekonomi, BI berperan menjaga kedaulatan Rupiah sebagal simbol negara. Rupiah wajib dijaga, dihormati, dirawat dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. “BI dan TNI AL adalah saudara dengan garis tangan yang sama, yaitu menjaga kedaulatan bangsa”, ujar Ricky.

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2025, ERB telah menjangkau 565 pulau melalui 1 10 kegiatan kas keliling. Tahun 2025 mencatat capalan 18 kegiatan ERB, menjangkau 91 pulau dengan total nilai penukaran uang mencapal Rp154,4 miliar. Selain kegiatan penukaran uang, dalam ERB juga dilakukan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, layanan kesehatan, bantuan sosial serta program bela negara oleh TNI AL.

Ricky menambahkan, bahwa inisiatif kerja sama antara BI dan TNI AL dalam ERB ini pernah diganjar penghargaan internasional pada Annual Central Banking Award 2024 di Inggris. “Hal ini sangat sulit direplikasi oleh negara lain, Luar Biasa !!!”, sambung Ricky.

Pada tahun 2026 ini, ekspedisi ERB akan diperluas baik dari jangkauan wilayah maupun program kegiatan. Frekuensi kegiatan ditingkatkan menjadi 19 provinsi dengan target jangkauan 97 pulau 3T. Selain itu, terdapat 4 provinsi yang akan melakukan ERB secara mandiri dengan jangkauan 18 pulau 3T.

Sebagai pembuka kegiatan ERB 2026 dilakukan peluncuran (kick-off) yang ditandai dengan pelepasan perdana ERB 2026 di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ERB di wilayah Jawa Timur 2026 berlangsung pada tanggal 23 s.d. 29 April 2026, dengan menyasar lima pulau, yakni Bawean, Sapeken, Masalembu, Kangean, dan Sakala dengan menggunakan KRI Makassar-590.

Bl akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan dengan seluruh mitra strategis. Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun Indonesia Maju hingga ke pelosok negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas-UNFPA Luncurkan CP11, Fokus Tekan Angka Kematian Ibu dan Kesetaraan Gender

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia telah mencapai 62 persen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Lima tahun menuju 2030, pencapaian target-target kesehatan seksual dan reproduksi perlu diakselerasi. Kementerian PPN/Bappenas bersama UNFPA meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030 di Jakarta, Selasa (21/4).

Kerja sama strategis ini dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, terutama melalui agenda pembangunan kesehatan untuk semua dan penguatan kesetaraan gender. Tercatat, Angka Kematian Ibu (AKI) telah turun drastis dari 346 per 100.000 kelahiran hidup (2010) menjadi 189 (2020), namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan SDGs, masing-masing 77 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk memaksimalkan bonus demografi dari puncak populasi usia produktif pada 2030, investasi dalam penguatan sumber daya manusia dan ketahanan penduduk dalam menghadapi pergeseran demografi sangat dibutuhkan. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam kesehatan seksual dan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender selama 50 tahun lebih.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyatakan, “Kerja sama dengan UNFPA menjadi sangat penting. Program kerja sama ini akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs, kesejahteraan, dan kesetaraan gender”. Dalam sambutannya, Menteri Rachmat menjelaskan juga bahwa “Kementerian PPN/Bappenas sebagai government coordinating agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama ini sejalan dengan prioritas nasional, serta memperkuat implementasinya melalui dukungan dari mitra pelaksana dan mitra strategis”.

Program CP11 ini diarahkan untuk mencapai hasil transformatif, yaitu mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapuskan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi, beradaptasi dengan perubahan demografis, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030. Dengan estimasi anggaran sebesar USD 38,5 juta, program ini akan memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.

“Siklus 11 program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menandai transisi final dari penyediaan layanan dan penggembangan kapasitas menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” kata Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia. “Visi kami selama 2026-2030 ini adalah percepatan kemajuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial sehingga Indonesia mencapai prioritas-prioritas nasional dan komitmen global,” tegasnya.

CPIP RI-UNFPA Siklus 11 (2026-2030) memuat program-program yang bertujuan untuk mencapai empat output utama meliputi: (1) penguatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas termasuk peningkatan kualitas pendidikan kebidanan, pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, serta Keluarga Berencana; (2) penguatan perencanaan, penganggaran, dan kemitraan pemangku kepentingan untuk penurunan kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP); (3) penguatan produksi serta pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan menangani KTP/AP dan praktik-praktik berbahaya.

Strategi kemitraan CP11 akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, Indonesia akan terus memperkuat peran kepemimpinan globalnya melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rayakan Hari Kartini, BKN Dorong Peningkatan Budaya Literasi & Kesehatan Mental Pegawai

Penulis
Syifa
-

Pada peringatan Hari Kartini tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui kelompok Dharma Wanita Persatuan (DWP) di BKN, merayakan semangat emansipasi perempuan dengan meluncurkan program pojok baca dan rumah curhat. Diresmikan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Zudan bersama Ketua DWP BKN, Ninuk Triyanti Zudan pada Kamis (23/4), inisiasi ini bertujuan menghadirkan dan mendorong literasi di lingkungan BKN, sekaligus menjadi wadah berbagi serta penguatan kesehatan mental bagi pegawai.

Sambut baik inisiasi DWP BKN ini, Prof. Zudan menyampaikan pentingnya budaya membaca dan pola pikir kolaboratif di lingkungan ASN. “Cara berpikir kita harus kolaboratif, perilisan wadah pojok baca dan rumah curhat ini serangkai dengan Hari Korpri dan Hari Pendidikan Nasional. Orang yang sudah bisa menulis berarti bisa membaca. Kemampuan membaca itu seperti teko yang diisi air, apa yang kita baca, itu yang akan keluar. Setelah bisa membaca dan menulis, diharapkan bisa memberi solusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan pengalaman bisa belajar dari orang lain seperti Ibu Kartini yang sulit sekolah dan mendirikan sekolah, mari kita membaca. Selamat Hari Kartini, dengan meneladani beliau, semoga rekan-rekan bisa lebih berkarya besar agar terus dikenang, sebelum mencerdaskan orang lain, cerdaskan diri sendiri dulu” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Zudan juga memberikan bukunya yang berjudul “365 hari di tanah mandar, menebar cinta, kasih dan sayang melalui program pemerintah” kepada para peserta acara sebagai bagian dari upaya mendorong literasi. Sekali lagi, Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya belajar yang berkelanjutan dan kolaboratif. Menurutnya, apa yang dibaca seseorang akan tercermin dalam cara ia menyelesaikan persoalan dan berkontribusi di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan pentingnya meneladani semangat Raden Ajeng Kartini, yang terus memperjuangkan pendidikan di tengah keterbatasan. “Sebelum mencerdaskan orang lain, kita harus mencerdaskan diri sendiri,” pesan Prof. Zudan.

Peluncuran program ini juga diisi dengan sesi berbagi inspiratif yang mengangkat peran perempuan di era modern. Di antaranya seperti Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, yang membahas bagaimana fleksibilitas kerja saat ini membuka peluang bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran sebagai profesional sekaligus pengelola keluarga. Dengan dukungan kebijakan seperti work from home, perempuan dinilai dapat mengatur waktu dan energi secara lebih efektif.

Pada forum ini hadir pula perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), yang diwakili oleh Direktur Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, Hariyadi Wibowo. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga. Menurutnya, perempuan masa kini tidak hanya hadir di ranah domestik, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi dan penjaga kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Dengan peluncuran pojok baca dan rumah curhat, DWP BKN memanfaatkan momentum Hari Kartini tahun ini untuk menghadirkan program yang berdampak langsung dalam mendorong budaya literasi di lingkungan BKN, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan kerja dan keluarga, melalui lingkungan kerja yang lebih suportif dan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Polri Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp149 Miliar

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan besar-besaran barang bukti narkotika dengan nilai lebih dari Rp149 miliar pada Jumat (24/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelesaian sejumlah kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap aparat kepolisian.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis narkotika, mulai dari puluhan kilogram sabu hingga puluhan ribu butir ekstasi yang sebelumnya disita dari para tersangka. Kegiatan yang digelar di Jakarta tersebut turut dihadiri oleh para tersangka, perwakilan kejaksaan, serta pengawas internal Polri.

Barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan oleh Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri meliputi ekstasi sebanyak 35.056 butir, sabu sebanyak 53.948,26 gram, ketamine sebanyak 5.696,5 gram, kata Eko Hadi Santoso, Jumat (24/4).

Nilai ekonomis dari barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut mencapai angka yang sangat besar. Brigjen Eko menjelaskan bahwa totalnya hampir menyentuh Rp150 miliar.

Total nilai ekonomis barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan sebesar Rp 149.252.368.000, ujarnya.

Selain pemusnahan, kepolisian juga menekankan pentingnya kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam menekan peredaran narkotika. Langkah ini dinilai memberikan dampak besar terhadap perlindungan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti narkotika tersebut, Polri telah berhasil menyelamatkan sekitar kurang lebih 333.280 jiwa, tuturnya.

Proses pemusnahan dilakukan dengan prosedur ketat dan diawasi oleh petugas Laboratorium Forensik serta anggota Provost guna memastikan transparansi. Tindakan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam memberantas jaringan narkoba di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Sinergi hulu hingga hilir penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN. Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker.

Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. “Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujar Yassierli.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.

Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK. Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.

“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Acara Fitch Ratings, Wamenkeu Pastikan Kondisi Fiskal Indoensia Tetap Tangguh

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan tangguh di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memicu volatilitas pasar energi dan tekanan inflasi dunia. Ia menyebut, ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,39% pada kuartal terakhir. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta sektor riil yang terkoordinasi dengan baik.

“Dibandingkan dengan negara sekelasnya, Indonesia tumbuh lebih kuat sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi rendah, posisi fiskal yang hati-hati, serta faktor eksternal yang solid menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan seimbang di antara negara dengan peringkat BBB,” ungkap Wamenkeu saat memberikan keynote speech di acara Fitch Ratings ‘Fitch on Indonesia’ bertajuk “Risk and Opportunities Geopolitic Crosswind”, pada Kamis (23/04), di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Wamenkeu juga mengungkapkan tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap ruang fiskal khususnya di sektor pangan dan energi. Merespon hal itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah peningkatan efisiensi belanja negara dan optimalisasi pelaksanaan program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis. Selain itu, pemerintah tetap melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kedua, kami memastikan target penerimaan negara tercapai. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20%. Berbagai upaya dilakukan untuk mengamankan pendapatan, termasuk digitalisasi melalui sistem inti perpajakan, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam, serta pengelolaan dana bebas pajak yang lebih baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wamen Juda menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pembangunan sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan. Ia memastikan bahwa kebijakan fiskal akan tetap adaptif terhadap dinamika global, sekaligus menjaga kepercayaan investor. Peringkat kredit Indonesia yang masih berada pada level investment grade disebut sebagai hasil dari disiplin kebijakan yang konsisten selama ini, khususnya di bidang fiskal dan moneter.

“Kebijakan kami tidak hanya merespons tantangan, tetapi juga menyelesaikannya dengan fokus pada stabilitas, investasi strategis, dan reformasi. Indonesia akan terus tumbuh. Kita akan membangun masa depan yang sejahtera. Kita akan menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, berkomitmen pada stabilitas, keberlanjutan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Rano Hadiri Kerja Bakti Penertiban Parkir Liar demi Keamanan dan Kenyamanan Warga Jakarta

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengikuti kerja bakti penertiban area parkir di kawasan Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/4) pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk merapikan kawasan agar lebih tertata serta memberikan kenyamanan bagi warga.

“Mulai hari ini kita akan merapikan kawasan ini. Seluruh kendaraan, khususnya sepeda motor yang saat ini berada di jalan, agar dipindahkan ke dalam area yang telah disediakan. Dengan demikian, akan tercipta kondisi yang lebih aman, nyaman, dan tertib, serta tidak mengganggu aktivitas warung maupun lalu lintas di sekitar,” ujarnya.

Penertiban dilakukan di atas lahan milik Perumda Sarana Jaya yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi parkir liar dari Jalan Kembang Lestari, tepatnya di samping Mal Poins Square. Sebanyak 200 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan ini, antara lain petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI Jakarta.

Wagub Rano menambahkan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia mengimbau warga untuk berkomitmen menjaga fasilitas umum yang telah ditata.

“Kami mengimbau warga untuk tidak lagi melakukan parkir liar. Selain melanggar aturan, praktik tersebut menyebabkan kemacetan, menghambat akses umum, serta berpotensi menimbulkan tindak kejahatan dan kecelakaan,” urainya.

Ia juga mengajak warga aktif melaporkan fasilitas umum yang perlu dibenahi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen merespons cepat aspirasi warga guna menciptakan kenyamanan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...301302303...4,871Halaman 302 dari 4,871