Beranda blog Halaman 323

Bima Arya Puji Langkah Efisien Al Haris, Musrenbang Jambi Digelar di Rumah Dinas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi tahun 2027, Rabu (15/4/2026) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jambi, Al Haris, atas langkah inovatif menggelar Musrenbang di rumah dinas, bukan di hotel seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

“Terimakasih pak Gubernur, Musrenbang tak dihotel tapi di rumah dinas, jadi contoh untuk Gubernur kepala daerah lain di Indonesia, ini contoh efisiensi yang baik, ” ujar Bima Arya.

Meski digelar secara sederhana, forum perencanaan pembangunan tahunan ini tetap berlangsung kondusif dan tertib. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, serta instansi vertikal di Provinsi Jambi.

Bima Arya juga menyoroti kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi. Ia berharap sinergi tersebut tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program pembangunan.

“Saya lihat pak gubernur kompak dengan Bupati Walikotanya dan Mudah-mudahan tak dipermukaan saja, Dan jambi bisa jadi contoh bagi provinsi lain,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang di rumah dinas merupakan bagian dari strategi pembiayaan program prioritas nasional yang mengedepankan efisiensi.

Ia juga mendorong seluruh bupati dan wali kota di Jambi untuk menerapkan langkah serupa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

” Iya saya harap Bupati/Walikota di Jambi juga menerapkan ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Al Haris menekankan pentingnya akselerasi antara program pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kalau program-program Pak Presiden di daerah ini berjalan dengan baik, kita kawal dengan baik, ini pasti memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, kemudian membuka lapangan pekerjaan,” tegas Al Haris.

Menurut Al Haris, sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mendorong sinergi dengan sektor industri, termasuk menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dengan potensi besar Crude Palm Oil (CPO), Jambi diharapkan tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah.

“Ke depannya, Pemerintah Provinsi Jambi akan fokus mendorong hilirisasi produk turunan CPO yang bernilai tambah tinggi, “pungkasnya.

Menhaj Tegaskan Integritas Petugas Jadi Kunci Sukses Haji 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa integritas petugas adalah kunci utama dalam kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Petugas Pengawas, Pendamping dan Pendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas I Jakarta.

Fokus utama arahan Menhaj tertuju pada perubahan nomenklatur dari sebelumnya “petugas pengawas” dan saat ini bertransformasi menjadi “petugas pengawas serta tim monitoring dan evaluasi (monev)”. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian strategis dari penguatan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

“Perubahan menjadi petugas pengawas serta tim monitoring dan evaluasi adalah upaya kita dalam memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Menhaj dalam arahannya, Selasa (14/4/2026) malam.

Menurutnya, penguatan ini merupakan pengejawantahan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Kementerian Haji dan Umrah yang baru terbentuk.

“Kemenhaj telah berhasil melakukan upaya pembersihan terhadap 70–80% praktik non-prosedural dalam penugasan petugas haji, dan sisanya akan diperketat melalui pengawasan tim ini,” ujarnya.

Di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang dinamis, Menhaj tetap memastikan bahwa selama Pemerintah Arab Saudi tidak menutup penyelenggaraan ibadah haji, maka keberangkatan jemaah tetap dilaksanakan tanpa membebankan tambahan biaya kepada jemaah.

“Pemerintah saat ini terus melakukan pembahasan intensif terkait pemenuhan kebutuhan anggaran dimaksud, termasuk mekanisme pembiayaannya mengingat besaran nominal yang signifikan,” terang Menhaj.

Ia pun memastikan pemberangkatan jemaah tetap berjalan sesuai jadwal, dengan kloter pertama mulai masuk asrama haji pada 21 April dan berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026.

Menhaj menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh petugas untuk tetap menjaga kerendahan hati, profesionalitas, dan integritas sebagai satu kesatuan Delegasi Haji Republik Indonesia.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, melaporkan bahwa kegiatan rapat konsolidasi ini diikuti oleh 116 peserta dari berbagai instansi, yaitu dari 1 Kemenko, 7 Kementerian, 9 Lembaga Pemerintah Pusat serta 1 Pemerintah Daerah.

Tugas pengawasan ini juga didukung dengan hadirnya 70 petugas pelindungan jemaah (Linjam) dari unsur TNI dan Polri.

Menurut Irjen, adanya sinergi dan kolaborasi lintas instansi ini merupakan wujud semangat persatuan guna mendukung keberhasilan misi haji.

Sebagai upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, Irjen telah menetapkan lima indikator keberhasilan yang menjadi tanggung jawab bersama para petugas, yakni:

  1. Terpenuhinya kuota haji sebesar 100%.
  2. Menurunnya angka kematian jemaah.
  3. Tidak adanya jemaah yang hilang.
  4. Berkurangnya kesulitan jemaah selama pelaksanaan ibadah, seperti terpisahnya suami-istri, kualitas konsumsi, akomodasi, permasalahan bagasi dan keluhan-keluhan lainnya)
  5. Tidak adanya praktik KKN dalam seluruh lini penyelenggaraan.

Dengan adanya indikator ini, Irjen berharap dapat menjadi pedoman bagi petugas dalam mendukung keberhasilan misi haji, yaitu Sukses Penyelenggaraan, Sukses Ekosistem Ekonomi, serta Sukses Adab dan Peradaban Haji, dengan tetap menjunjung aspek kepatuhan, akuntabilitas, dan manajemen risiko.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Daftar NPWP Pribadi dan Syarat Terbaru 2026, Bisa Online Tanpa Ribet

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong kemudahan layanan perpajakan, termasuk dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Pada 2026, proses pendaftaran NPWP semakin praktis seiring integrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sistem digital terbaru.

Kini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, karena seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi DJP. Selain lebih cepat, sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan akurasi data serta transparansi layanan publik.

Syarat Daftar NPWP Pribadi 2026

Berdasarkan ketentuan terbaru, berikut dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar NPWP:

  • KTP elektronik (NIK sudah terdaftar dan tervalidasi di Dukcapil)
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Alamat email aktif
  • Nomor handphone aktif
  • Surat keterangan usaha (khusus pelaku usaha atau freelancer)

Integrasi NIK menjadi NPWP menjadi kebijakan penting pemerintah, sehingga validasi data kependudukan menjadi syarat utama dalam proses pendaftaran.

Cara Daftar NPWP Online Terbaru

Pendaftaran NPWP kini dilakukan melalui sistem digital DJP, seperti portal pajak atau Coretax. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Akses situs resmi DJP
    Kunjungi laman resmi pendaftaran NPWP melalui portal pajak.
  2. Buat akun wajib pajak
    Masukkan email aktif dan lakukan verifikasi melalui tautan yang dikirimkan.
  3. Isi data identitas
    Masukkan NIK, data diri, dan alamat sesuai KTP. Sistem akan otomatis mencocokkan dengan database Dukcapil.
  4. Pilih jenis wajib pajak
    Tentukan status sebagai wajib pajak orang pribadi, baik karyawan, pelaku usaha, maupun pekerja bebas.
  5. Unggah dokumen pendukung
    Seperti foto KTP dan dokumen tambahan jika diperlukan.
  6. Kirim permohonan
    Setelah semua data lengkap, ajukan pendaftaran dan tunggu proses verifikasi.
  7. NPWP diterbitkan secara digital
    Jika disetujui, NPWP akan dikirim melalui email dan dapat langsung digunakan.

Integrasi NIK Jadi NPWP, Apa Artinya?

Sejak kebijakan integrasi diberlakukan, NIK kini berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Dengan sistem ini, masyarakat cukup menggunakan satu identitas untuk berbagai layanan, termasuk perpajakan. Namun, data kependudukan harus valid agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Keuntungan Memiliki NPWP

Memiliki NPWP memberikan berbagai manfaat, antara lain:

  • Mempermudah administrasi perpajakan
  • Syarat melamar pekerjaan di sejumlah instansi
  • Dibutuhkan untuk pengajuan kredit atau pinjaman
  • Menghindari tarif pajak lebih tinggi

Penutup

Kemudahan pendaftaran NPWP secara online menjadi bagian dari transformasi digital layanan pemerintah. Dengan proses yang cepat, transparan, dan terintegrasi, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya kepatuhan pajak.

Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, segera lakukan pendaftaran melalui portal resmi DJP agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan perpajakan di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Terima Audiensi IPEMI, Perkuat Sinergi Pemerintah dan UMKM

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/4). Sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya optimalisasi berbagai program dan stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat dalam mendukung pelaku UMKM. Ia juga mendorong agar IPEMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program tersebut hingga ke tingkat daerah.

“Masukan dari Mas Wapres agar kami terus bisa bekerja sama dengan pemerintah, dan kami selalu siap serta mendukung kebijakan serta program-program dari kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kami juga siap menjadi organisasi yang bisa mendistribusikan program-program dari seluruh kementerian yang ada di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran karena kami sudah berada di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” tutur Ketua Umum IPEMI, Ingrid Kansil, dalam keterangannya usai beraudiensi dengan Wapres.

Selain penguatan program, sambung Ingrid, Wapres juga menyoroti pentingnya dukungan dari sisi pemasaran bagi pelaku UMKM. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif dan tidak memberatkan, sehingga produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses pasar dan memiliki daya saing yang kuat.

“Beliau juga Insya Allah akan mengikhtiarkan dari sisi sarana dan fasilitas pemasaran yang tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk bisa mendisplay (menampilkan) produk-produknya,” paparnya.

Melalui pertemuan ini, Ingrid berharap kolaborasi antara pemerintah dan IPEMI dapat semakin memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha perempuan. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus meningkat.

“Kami juga siap menjadi mitra dari pemerintah, dan tentunya saya sangat berterima kasih karena Mas Wapres menyambut baik keberadaan dan eksistensi IPEMI di seluruh Indonesia dan di luar negeri,” pungkasnya.

Sosialisasi KUR Perumahan, Menteri PKP Satukan Pembiayaan dan Ekonomi Rakyat di Jawa Barat

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kegiatan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Senin (13/4).

Menteri Ara menegaskan, penyediaan hunian harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah mendorong integrasi program seperti KUR Perumahan (KPP) dan sinergi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) guna memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. “Perumahan dan ekonomi rakyat harus berjalan bersama. Kita ingin masyarakat tidak hanya punya rumah, tapi juga mampu memperkuat ekonominya,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi mengapresiasi program Kementerian PKP seperti BSPS, KUR Perumahan, dan rusun subsidi yang dinilai sangat dibutuhkan di Jawa Barat. Ia juga menyiapkan kebijakan yang mewajibkan kawasan industri menyediakan rusun (apartemen) subsidi bagi pekerja.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan dukungan penuh DPR terhadap program PKP. Menurutnya, KUR Perumahan menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga target 8 persen.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Tanpa Pendaftaran, Waspadai Titipan dan KKN

Penulis
Syifa
-

Menjelang proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah hal krusial kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan bebas pelanggaran.

Dalam arahan kepada seluruh Kepala Sekolah, guru, dan wali asuh Sekolah Rakyat secara daring, Selasa (14/4/2026), Gus Ipul menekankan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran, melainkan melalui penjangkauan berbasis data.

“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegas Gus Ipul.

Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dalam proses seleksi. “Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.

Menurutnya, proses seleksi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berbasis data resmi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. “Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus diprioritaskan,” katanya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa rekrutmen merupakan titik paling krusial dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data hingga intervensi pihak luar.

“Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” tegasnya.

Selain aspek rekrutmen, Gus Ipul turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pelaku pelanggaran.

“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif. “Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang damai di tengah perbedaan,” kata Gus Ipul.

Dalam konteks pembinaan siswa, Gus Ipul meminta peran aktif wali asuh dan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan intensif, termasuk deteksi dini terhadap potensi masalah perilaku.

“Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan aturan disiplin penggunaan perangkat belajar di lingkungan sekolah. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul meminta seluruh tenaga pendidik aktif menyosialisasikan mekanisme Sekolah Rakyat kepada masyarakat dengan komunikasi yang baik.

“Mohon maaf kami tidak menerima pendaftaran, tapi insyaallah data Ibu ini akan kami teruskan kepada DTSEN. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa,” ujarnya mencontohkan cara menjawab pertanyaan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa esensi utama program ini adalah memberikan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan.

“Hakikat sekolah rakyat itu yang paling penting adalah aksesibilitas bagi kaum duafa, bagi masyarakat di Desil-1 dan Desil-2,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data resmi. “Kalau panjenengan bisa melihat secara langsung dan menurut kriteria orang ini layak, maka itu bisa juga diusulkan melewati tim,” tambahnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri, Andi, menyoroti kesiapan transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen yang menjadi fokus tahun ini.

“Targetnya pembangunan SR permanen tahap dua sejumlah 100 titik diharapkan selesai di 20 Juni 2026, sehingga awal Juli kita sudah bisa moving ke sekolah permanen,” ujarnya.

Ia memastikan berbagai skenario telah disiapkan untuk menjamin keberlanjutan proses belajar, termasuk bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas permanen.

Menutup arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya kedisiplinan dan integritas seluruh unsur penyelenggara Sekolah Rakyat.

“Mari kita tunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan benar-benar disiplin, tegak lurus terhadap aturan, dan kerja dengan sepenuh hati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Misi Diplomasi Menteri Bahlil ke Rusia, Negosiasi Pasokan Energi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan langkah diplomasi energi ke Rusia sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengawal misi strategis tersebut.

Diplomasi Menteri ESDM bukan sekadar agenda bilateral biasa, melainkan diarahkan untuk memastikan stabilitas pasokan energi domestik. Sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari potensi kerja sama pasokan minyak mentah, investasi di sektor energi, hingga pengembangan infrastruktur seperti kilang minyak.

Guna memperdalam pembahasan teknis, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada hari Selasa (14/4) melakukan tatap muka langsung di Kantor Kementerian Energi Moskow, Rusia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya.

Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah (crude) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya suplai minyak dan gas bumi (Migas) dan penyimpanan (storage). Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan sejumlah perusahaan energi Rusia, antara lain Rosneft, Ruschem, Zahrubesneft, dan Lukoil.

“Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” kata Bahlil seusai pertemuan.

Bahlil menegaskan bahwa kerja sama tersebut dijajaki melalui skema antarpemerintah Government to Government atau G2G) maupun business-to-business (B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Di sisi lain, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk memperluas ruang kolaborasi dengan Rusia, termasuk pada pengembangan storage, crude, pasokan jangka panjang minyak mentah dan LPG, penjajakan nuklir, serta kerja sama di sektor mineral.

“Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Bahlil menilai hasil pertemuan itu memberi sinyal positif bagi penguatan ketahanan energi nasional. di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia menilai kemitraan dengan Rusia dapat menjadi salah satu opsi penting, mengingat kapasitas produksi energi negara tersebut yang besar serta pengalamannya dalam industri minyak dan gas.

“Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik,” jelas Bahlil.

Di tengah volatilitas pasar energi dunia yang dipengaruhi faktor geopolitik dan fluktuasi produksi, pemerintah berupaya maksimal mencari sumber alternatif. Rusia dinilai memiliki posisi strategis sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan sekaligus mitra potensial untuk kerja sama jangka panjang. Dalam pertemuan bilateral ini, Rusia menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi.

“Sebagai mitra strategis, kami siap berkolaborasi terutama dalam penyediaan minyak dan gas, penyimpanan, maupun kelistrikan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir”, jelas Sergey Tsivilev.

Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan menjaga kepentingan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Langkah diplomasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus aktif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional di panggung global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan di Istana Élysée, Perkuat Hubungan Indonesia–Prancis

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian diplomasi strategisnya dengan melakukan pertemuan bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya digelar di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4).

Ketibaan Presiden Prabowo di Istana Élysée disambut secara resmi oleh Presiden Macron beserta pasukan kehormatan. Pasukan Guard of Honor Prancis memberikan penghormatan militer sebagai simbol persahabatan dan penghargaan tinggi terhadap kunjungan Presiden Republik Indonesia.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum melanjutkan agenda utama. Presiden Prabowo dan Presiden Macron kemudian menuju ruang Les Salon des Portraits untuk melaksanakan pertemuan tête-à-tête.

Pertemuan empat mata tersebut menjadi forum strategis bagi kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas, sekaligus bertukar pandangan mengenai dinamika global yang tengah berkembang.

Agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang resmi yang menjadi bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan personal antar pemimpin serta memperkuat fondasi kemitraan kedua negara.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo setelah sebelumnya melakukan pertemuan intensif dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin. Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis yang aktif dalam mendorong kerja sama internasional, stabilitas global, serta perdamaian dunia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda tersebut yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Membuat e-KTP 2026: Syarat Lengkap, Gratis, dan Mudah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat layanan administrasi kependudukan, termasuk dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dokumen ini menjadi identitas resmi yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia untuk mengakses berbagai layanan publik.

Memasuki tahun 2026, masyarakat perlu memahami syarat dan prosedur terbaru dalam pembuatan e-KTP agar proses pengurusan berjalan lancar. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong transformasi digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pelengkap e-KTP fisik.

Syarat Membuat e-KTP Terbaru 2026

Berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan yang masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, terdapat beberapa persyaratan utama bagi masyarakat yang ingin membuat e-KTP:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
  2. Terdaftar dalam database kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid
  3. Membawa atau melampirkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama
  4. Menyertakan dokumen pendukung seperti akta kelahiran atau surat pindah (jika diperlukan)

Sementara itu, untuk penggantian e-KTP karena hilang atau rusak, masyarakat wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau membawa KTP lama yang rusak .

Prosedur Pembuatan e-KTP

Proses pembuatan e-KTP dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pemohon, yakni:

  • Datang langsung ke kantor Disdukcapil sesuai domisili
  • Melakukan perekaman biometrik, seperti foto, sidik jari, dan iris mata
  • Verifikasi dan validasi data oleh petugas
  • Proses pencetakan dan penerbitan e-KTP

Perekaman biometrik menjadi bagian penting karena memastikan setiap penduduk hanya memiliki satu identitas resmi yang terintegrasi secara nasional .

Layanan Online dan Digitalisasi

Seiring perkembangan teknologi, sejumlah daerah kini telah menyediakan layanan pendaftaran e-KTP secara online. Masyarakat dapat mengunggah dokumen melalui situs resmi Disdukcapil sebelum datang ke kantor untuk perekaman data .

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi layanan. IKD memungkinkan masyarakat menyimpan data identitas dalam bentuk digital di smartphone, tanpa menggantikan sepenuhnya e-KTP fisik .

Gratis dan Wajib Dimiliki

Pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis sesuai ketentuan pemerintah. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara karena menjadi syarat utama dalam berbagai urusan, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga pemilu.

Dengan memahami syarat dan prosedur terbaru ini, masyarakat diharapkan dapat mengurus e-KTP secara mandiri, cepat, dan sesuai aturan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Percepat Bendungan Cijurey dan Cibeet, Perkuat Pengendalian Banjir di Karawang dan Bekasi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet sebagai upaya memperkuat pengendalian banjir di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” kata Menteri Dody dalam jumpa pers di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80% untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter. Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33% atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20% dengan realisasi keuangan sebesar 32,84%.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9% dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...322323324...4,871Halaman 323 dari 4,871