Beranda blog Halaman 324

Menkeu Purbaya Temui Investor Potensial di AS, Paparkan Kekuatan Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan sejumlah pertemuan strategis dengan berbagai investor potensial di kota New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya menjelaskan kondisi fundamental makro ekonomi serta strategi fiskal RI kepada sejumlah investor raksasa di Negeri Paman Sam. “Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar,” ujar Menkeu Purbaya di Peninsula Hotel New York, pada Senin (13/4).

“Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan,” kata Purbaya.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro yang telah dirancang, hanya saja mereka ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi. “Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka memastikan bahwa itu tidak benar,” ucap Purbaya.

“Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi,” tambah Purbaya.

Menteri Keuangan juga mendapat masukan yang positif agar pemerintah Indonesia memperbaiki komunikasi dengan investor AS mengingat fondasi makro ekonomi RI dianggap sudah sangat baik. “Soal kebijakan fiskal mereka sudah yakin bahwa kebijakan arahnya sudah benar, mereka beranggapan beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat melakukan perubahan peringkat ke Indonesia, ya seperti pemberian outlook yang negatif, dimana perubahan tersebut dilakukan ketika data ekonomi terkini belum terlalu lengkap,” tambah Menkeu Purbaya.

Ketika ditanyakan strategi apa agar investor yakin berinvestasi di Indonesia, Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi harus terus tumbuh sesuai dengan target di APBN. “Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5 persen di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia,” ujar Purbaya.

“Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat,” pungkas Menkeu Purbaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Dukung Proyek TRUST RSUP M Djamil, Perkuat Layanan Kesehatan dan Pendidikan Medis

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan layanan rujukan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga medis melalui Proyek TRUST (Teaching Hospital Referral Upgrading and System Transformation) di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menerima kunjungan tim Asian Infrastructure Investment Bank bersama perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Bappenas dalam rangka peninjauan lapangan proyek tersebut, Senin (13/4).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang serta terima kasih atas dukungan dalam penguatan sektor kesehatan, khususnya di RSUP Dr. M. Djamil sebagai rumah sakit rujukan paripurna sekaligus rumah sakit pendidikan di Sumatera Barat,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari tahapan koordinasi dan asesmen guna memastikan kesiapan pengembangan fasilitas serta peningkatan mutu layanan di rumah sakit rujukan utama di Sumbar tersebut.

Mahyeldi menjelaskan, saat ini Sumatera Barat memiliki sekitar 80 rumah sakit yang terdiri dari 40 rumah sakit pemerintah dan 40 rumah sakit swasta yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Dalam sistem tersebut, RSUP Dr. M. Djamil memegang peran strategis sebagai pusat layanan rujukan tingkat lanjut.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi kesehatan, dan mitra internasional menjadi kunci percepatan transformasi sistem kesehatan.

“Kerja sama ini bukan sekadar investasi finansial, tetapi juga investasi untuk masa depan pelayanan kesehatan kita. Harapannya, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri untuk mendapatkan layanan yang berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Senior Investment Officer sekaligus Project Team Leader AIIB, Deni Fauzi, menyampaikan bahwa pengembangan RSUP Dr. M. Djamil merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas layanan rujukan serta meningkatkan kualitas pendidikan tenaga medis.

“Melalui Proyek TRUST, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat sistem layanan, meningkatkan kapasitas institusi, serta mendorong standardisasi mutu layanan kesehatan secara nasional,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, Ockti Palupi Rahayuningtyas, yang menilai kegiatan ini sebagai bagian penting dalam persiapan implementasi transformasi rumah sakit pendidikan melalui skema pendanaan AIIB.

“Pertemuan dan kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap proyek ini,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bappenas, Kemenkes, AIIB, serta Wali Kota Padang Fadly Amran dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Melalui sinergi lintas sektor ini, RSUP Dr. M. Djamil diharapkan segera memasuki tahap appraisal dan negosiasi lanjutan, sekaligus menjadi tonggak penting dalam menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional bagi masyarakat Sumatera Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Perkuat Pembinaan, Dorong Pencak Silat Tembus Olimpiade

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran daerah untuk mendukung pengembangan pencak silat nasional menuju panggung dunia, termasuk target masuk Olimpiade.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyusul pelaksanaan Musyawarah Nasional XVI IPSI yang dinilai menjadi momentum strategis dalam konsolidasi arah kebijakan organisasi ke depan.

“Munas IPSI ini bukan sekadar forum organisasi biasa, tapi momentum konsolidasi nasional untuk memastikan pencak silat benar-benar naik kelas ke panggung dunia, termasuk Olimpiade,” ujar Vasko di Padang, Senin (13/4/2026).

Dalam forum tersebut, kepemimpinan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) periode 2026–2030 resmi beralih dari Prabowo Subianto kepada Sugiono. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet serta mempercepat langkah pencak silat menuju pengakuan global.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar memastikan akan mengoptimalkan kebijakan daerah melalui penguatan pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kualitas pelatih, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan.

Vasko menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam pengembangan pencak silat nasional, mengingat kuatnya akar budaya silat serta potensi besar dalam melahirkan atlet berprestasi.

“Sumbar tidak hanya menjaga tradisi, tapi harus mampu melahirkan juara dunia. Kekuatan budaya yang kita miliki harus kita konversi menjadi prestasi,” tegasnya.

Selain fokus pada prestasi, Pemprov Sumbar juga mendorong pencak silat sebagai bagian dari pelestarian budaya dan penguatan ekonomi daerah. Menurut Vasko, pengembangan silat harus berbasis tiga pilar utama, yakni prestasi, budaya, dan ekonomi olahraga.

“Kita tidak hanya bicara medali, tapi juga bagaimana pencak silat menjadi kekuatan budaya sekaligus penggerak ekonomi, termasuk melalui sport tourism dan ekonomi kreatif,” ungkap Vasko.

Pemprov Sumbar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, IPSI, perguruan silat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target tersebut.

Dengan dukungan kebijakan nasional dan kekuatan budaya daerah, Sumatera Barat optimistis dapat mengambil peran strategis dalam mendorong pencak silat Indonesia semakin diakui di tingkat global hingga menuju Olimpiade.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Cepat Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi bagi SD Negeri Tando NTT

Berdasarkan data nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tercatat telah melakukan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 bagi 16.167 satuan pendidikan. Khusus di Provinsi NTT, pada tahun 2025 Kemendikdasmen telah merevitalisasi 576 satuan pendidikan dengan rincian 43 PAUD, 234 SD, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, 9 SLB, dan 8 SKB dengan total anggaran lebih dari Rp589 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, komitmen Kemendikdasmen dalam memberikan prioritas layanan pendidikan di pelosok Nusantara terus berjalan hingga kini. Sebagaimana program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang hadir di SD Negeri Tando, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengatasi kekurangan kelas. Saat ini, pemerintah telah menetapkan bahwa sekolah tersebut mendapat prioritas untuk menerima program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh murid di Indonesia memperoleh ruang belajar yang layak.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa revitalisasi akan mencakup pembangunan dan perbaikan sarana prasarana secara komprehensif. ”Revitalisasi difokuskan pada pembangunan 4 ruang kelas baru (RKB) beserta peralatannya, 1 ruang UKS, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang administrasi, pembangunan 1 unit toilet beserta sanitasinya,” ujar Gogot di Jakarta, Minggu (12/4).

Bahkan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan revitalisasi, Direktorat Sekolah Dasar telah menyusun tahapan implementasi yang terstruktur dan terukur. Pada minggu kedua April 2026, dilakukan verifikasi dan validasi (verval) lapangan serta pemutakhiran data untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif. Selanjutnya, pada minggu ketiga April 2026, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.

Memasuki minggu keempat April 2026, bantuan pemerintah mulai disalurkan langsung kepada sekolah. Dengan demikian, pada minggu pertama Mei 2026, pekerjaan fisik revitalisasi telah dapat dimulai. Tahapan ini dirancang untuk memastikan proses penyaluran bantuan berlangsung cepat, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh murid dan sekolah.

Lebih lanjut, Dirjen Gogot menegaskan bahwa selama proses revitalisasi berlangsung, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan pengaturan yang adaptif.

Apresiasi dan Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Mengingat pentingnya peran seluruh ekosistem pendidikan, Dirjen Gogot mengajak agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan media bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai pelosok wilayah Indonesia khususnya di NTT.

Menyambut respons cepat pemerintah untuk merevitalisasi di SDN Tando NTT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat, Johanis Hani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Menurutnya, respons cepat ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan di lapangan, terutama terkait percepatan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Kami berharap upaya ini dapat terus berjalan dengan baik dan semakin cepat, sehingga anak-anak di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di SD Negeri Tando dapat segera menikmati fasilitas gedung sekolah yang lebih layak, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran secara optimal,” ujar Johanis yang disampaikannya melalui jajaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT.

Selanjutnya, Kepala SD Negeri Tando, Fransiskus Jenala, juga menyampaikan harapannya agar revitalisasi ini nantinya dapat menambah motivasi warga sekolah untuk menjalankan proses belajar mengajar. Sebab, kondisi fasilitas yang ada saat ini masih jauh dari memadai dengan ruang belajar yang terbatas serta sarana pendukung yang belum optimal.

“Kami sangat berharap adanya penambahan empat ruang kelas baru, pembangunan fasilitas toilet yang layak, serta penyediaan sarana perpustakaan atau ruang belajar yang memadai agar proses pendidikan dapat berlangsung lebih baik, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas belajar siswa ke depan,” harap Fransiskus optimistis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Super Aplikasi Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Jadi Solusi Ideal Pembatasan Media Sosial Pelajar

Kebijakan pembatasan media sosial bagi pelajar yang digulirkan Pemerintah Republik Indonesia melalui PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang berlaku mulai Maret 2026 mendapat respons positif kalangan pendidik dan orang tua.

Di tengah upaya tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sejak tahun 2025 telah mengembangkan Super Aplikasi Rumah Pendidikan yang hadir sebagai solusi strategis alternatif ruang dan jejaring digital edukatif dan terintegrasi.

Guru Biologi SMAN 8 Raja Ampat, Winanto Tri Hapsoro, menilai pembatasan media sosial menjadi langkah penting melindungi pelajar dari paparan konten negatif yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis mereka.

“Pembatasan media sosial oleh pemerintah sangat relevan, karena pelajar masih berada pada fase perkembangan yang rentan pengaruh konten negatif. Yang menarik, kebijakan ini juga disertai solusi konkret seperti Super Aplikasi Rumah Pendidikan yang sudah kami gunakan secara aktif di sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Winanto menjelaskan bahwa fitur dalam Super Aplikasi Rumah Pendidikan, khususnya Ruang Murid, telah membantu siswa di wilayah terpencil seperti Raja Ampat untuk mengakses materi pembelajaran berkualitas secara efisien.

Ia mencontohkan penggunaan fitur Lab Maya yang memungkinkan siswa di provinsi baru seperti Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pengalaman belajar setara dengan yang tersedia di kota-kota besar di Pulau Jawa.

“Konten seperti Lab Maya sangat membantu siswa kami memahami materi secara lebih mendalam. Aksesnya juga stabil dan jarang gangguan. Bahkan, sudah terbentuk ketertarikan dan loyalitas siswa terhadap platform ini. Ke depan, saya berharap ada pengembangan fitur jejaring sosial edukatif yang memungkinkan interaksi antar pelajar lintas daerah maupun jenjang,” tambahnya.

Guru SMA sejak tahun 2015 ini juga menekankan pentingnya optimalisasi versi mobile dari aplikasi tersebut, mengingat keterbatasan fasilitas laboratorium komputer di daerah. Menurutnya, akses melalui gawai menjadi solusi utama bagi guru dan siswa.

Selain itu, ia mengusulkan agar konten pembelajaran dikemas dengan pendekatan video pendek yang adaptif terhadap preferensi generasi muda.

“Format konten perlu menyesuaikan dengan kebiasaan siswa saat ini, seperti video pendek ala TikTok. Ini penting agar pembelajaran tetap relevan dan menarik,” tuturnya.

Dukungan serupa juga datang dari kalangan orang tua. Siti Samiatun, orang tua siswa asal Cimahi,  menyatakan, pembatasan media sosial memberikan rasa aman lebih bagi keluarga, terutama dalam mengontrol aktivitas digital anak.

“Saya setuju dengan pembatasan media sosial. Anak jadi tidak terlalu larut dan lupa waktu. Apalagi sekarang sudah ada platform pembelajaran digital yang bisa menjadi alternatif. Untuk konten negatif seperti pornografi, sebenarnya sudah terbantu fitur pemblokiran dari IndiHome, tetapi dengan kebijakan pemerintah ini tentu kami merasa lebih tenang,” ujarnya

Sementara itu, dari perspektif pelajar, implementasi kebijakan ini masih dinamis. Muhammad Najmi HR, siswa kelas VI di salah satu SDIT di Sarijadi, Kota Bandung, mengakui akses terhadap media sosial belum sepenuhnya terbatas.

Ia menyebutkan masih dapat mengakses TikTok dan YouTube menggunakan akun eksisting sebelumnya, sehingga efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan integrasi sistem yang lebih komprehensif.

Kepala Pusdatin, Wibowo Mukti, mengatakan bahwa Super Aplikasi Rumah Pendidikan menghadirkan delapan menu utama, antara lain Ruang Murid dan Ruang Guru, yang dirancang untuk mendukung ekosistem pembelajaran digital nasional.

Pengembangan aplikasi ini dilatarbelakangi kondisi sebelumnya di mana layanan pendidikan digital tersebar di hampir 300 aplikasi berbeda, yang digunakan lebih dari 4 juta guru dan 40 juta siswa di lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia. Melalui integrasi tersebut, Super Aplikasi Rumah Pendidikan diharapkan menjadi solusi terpadu yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan pembelajaran inklusif di tanah air.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tumbuhkan Minat Baca, Dispersip Tabalong Gelar Lomba Bercerita Siswa SD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Tabalong melaksanakan lomba bercerita Bahasa Indonesia pada Rabu, 8 April 2026, di Aula Dispersip Tabalong. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa serta meningkatkan kecintaan terhadap cerita rakyat, khususnya yang berasal dari Tabalong.

Lomba bercerita ini diikuti sebanyak 13 siswa jenjang sekolah dasar yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tabalong. Untuk menentukan peserta terbaik, Dispersip menghadirkan dewan juri profesional, salah satunya seorang penulis buku cerita.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dispersip Tabalong, Yumilda Triningsih menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca sekaligus mengenalkan budaya melalui cerita rakyat kepada para pelajar.

“Tujuan lomba bercerita ini untuk menumbuhkan minat baca dari cerita-cerita yang mereka bawakan, sekaligus mengenalkan budaya dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Tabalong. Selain itu, juga untuk menumbuhkan semangat berkompetisi dan meningkatkan wawasan di kalangan pelajar,” ujar Yumilda Triningsih, Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dispersip Tabalong.

Yumilda menambahkan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan akan terus digelar sebagai upaya mendukung serta meningkatkan minat baca pelajar terhadap kisah atau cerita rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kolaborasi Global, Kemdiktisaintek dan University of Sydney Teken Perjanjian Beasiswa Bersama

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Republik Indonesia resmi menandatangani Sponsored Student Scholarship Agreement dengan University of Sydney sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia–Australia di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco bersama Vice-Chancellor and President University of Sydney, Mark Scott di Kantor Kemdiktisaintek, Selasa (14/4), yang turut dihadiri delegasi kedua pihak serta perwakilan Kedutaan Besar Australia.

Kerja sama ini membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan jenjang sarjana dan pascasarjana di University of Sydney melalui skema pembiayaan bersama. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Beasiswa Garuda, program prioritas nasional hasil kolaborasi Kemdiktisaintek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berfokus pada penguatan talenta unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), serta diharapkan dapat mendukung sektor strategis nasional seperti ketahanan pangan, energi, maritim, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan artifisial, dan hilirisasi industri.

Dalam sambutannya, Plt. Sesjen Badri menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam mendorong pendidikan tinggi yang berdampak bagi pembangunan nasional.

“Australia merupakan mitra penting dalam pengembangan masa depan Indonesia, khususnya dalam pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Sesuai arahan Presiden, kami memfokuskan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi yang dapat berkontribusi pada sektor strategis, seperti ketahanan pangan, energi, maritim, dan kesehatan, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra internasional,” ujar Plt. Sesjen Badri.

Kemdiktisaintek juga terus mendorong integrasi program ini dengan inisiatif Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan talenta unggul sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi kelas dunia.

Sementara itu, Vice-Chancellor and President University of Sydney, Mark Scott menyampaikan bahwa kerja sama ini memperkuat hubungan panjang antara Indonesia dan Australia yang telah terjalin lebih dari 75 tahun, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang pendidikan dan riset, sejalan dengan meningkatnya minat mahasiswa Indonesia terhadap University of Sydney.

“Kami berharap perjanjian baru ini akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melanjutkan studi di Australia, khususnya pada bidang-bidang prioritas pemerintah Indonesia, termasuk kesehatan, ketahanan pangan, maritim, pertahanan, serta digitalisasi dan kecerdasan artifisial. Dengan keunggulan yang telah terbangun dalam pendidikan dan riset di bidang-bidang tersebut, kami berada pada posisi yang tepat untuk mendukung mahasiswa agar kembali ke tanah air dengan keterampilan dan keahlian yang dapat mendorong kepentingan nasional Indonesia,” ujar Vice-Chancellor and President University of Sydney, Mark Scott.

Kerja sama ini akan berlangsung hingga 1 Oktober 2029 dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi kelas dunia, sekaligus memperkuat jejaring riset dan inovasi kedua negara.

Melalui kemitraan ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya dalam mewujudkan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, dengan memastikan bahwa investasi di bidang pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas global, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Luncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta TA 2026

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan komitmennya  mendorong peningkatan mutu dan akses pendidikan tinggi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan memperkuat peran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional. Hal ini ditunjukkan dalam peluncuran Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026, di kantor Kemdiktisaintek, Senin (13/4).

Plt. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa penguatan PTS bukan sekadar program bantuan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan antarperguruan tinggi swasta.

“Penguatan PTS merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem perguruan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, program ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dapat berkembang secara lebih merata di Indonesia, ” tegas Plt. Sesjen.

Program ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah sejak tahun 2016 dalam memperkuat kapasitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang saat ini mendominasi ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia, dengan jumlah mencapai lebih dari 95 persen dari total perguruan tinggi yang ada. Di tahun 2024 program ini telah menjangkau 60 PTS, sementara di tahun 2025 meningkat menjadi 240 persen menjadi 403 PTS.

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mukhamad Najib menegaskan bahwa PP-PTS Tahun 2026 dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta daya saing lulusan, sejalan dengan arah kebijakan Pendidikan Tinggi Berdampak.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah  untuk hadir memperkuat kualitas pendidikan tinggi di indonesia termasuk di dalamnya PTS,” tegas Direktur Najib.

Pada tahun 2026, fokus program PP-PTS mencakup dua skema utama. Pertama, Skema A-Penguatan Kualitas Pembelajaran. Skema ini ditujukan bagi PTS dengan kapasitas kecil hingga menengah, dengan fokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui dukungan sarana dan prasarana pendidikan.

Kedua, Skema B – Peningkatan Daya Saing dan Relevansi Lulusan. Skema ini diarahkan bagi PTS yang telah memiliki kapasitas lebih besar, dengan fokus pada penguatan keunggulan spesifik institusi serta peningkatan relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Pendekatan Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas

Pelaksanaan PP-PTS Tahun 2026 dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja, melalui tahapan seleksi yang meliputi evaluasi administratif, substantif, dan kelayakan program. Untuk itu, Perguruan tinggi yang menerima bantuan diwajibkan memanfaatkan bantuan sesuai proposal yang disetujui, menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sarana untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, PP-PTS terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, penguatan kapasitas institusi, serta peningkatan relevansi lulusan sehingga melalui pelaksanaan PP-PTS Tahun 2026, diharapkan PTS di Indonesia dapat memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas, meningkatkan daya saing lulusan, serta mendorong perguruan tinggi lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Melalui PP-PTS, Kemdiktisaintek menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak. Melalui program ini, diharapkan perguruan tinggi swasta dapat terus berkembang menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Informasi lengkap PP-PTS 2026 dapat disimak pada laman https://pppts.kemdiktisaintek.go.id/

Turut hadir secara luring pada acara ini staf Khusus Menteri bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas, Tjitjik Sri Tjahjandadie, Tenaga Ahli Menteri, T. Basaruddin. Hadir secara daring di antaranya Kepala LLDikti wilayah I – XVII dan pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungan LlDikti wilayah I -XVII.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disnaker Tabalong Klarifikasi Isu Lulusan BLK, Pelatihan Fokus pada Kompetensi Bukan Jaminan Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong angkat bicara menanggapi keluhan sejumlah lulusan Balai Latihan Kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Menyikapi isu yang ramai di media sosial, Disnaker menegaskan bahwa pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi, bukan jaminan penempatan kerja.

Isu terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi lulusan pelatihan BLK Tabalong belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, muncul anggapan bahwa untuk bisa bekerja di perusahaan harus melalui “orang dalam”, serta persepsi bahwa Disnaker kurang memedulikan nasib peserta pasca pelatihan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaker Tabalong, Hady Ismanto, menyampaikan pihaknya telah merespons keluhan para peserta, baik melalui media sosial maupun dengan mengundang langsung peserta pelatihan untuk berdialog.

Menurutnya, sejak awal Disnaker tidak pernah menjanjikan pekerjaan kepada peserta. Fokus utama pelatihan adalah memberikan keterampilan dan kompetensi sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Dari bekal tersebut, peserta diharapkan mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan magang maupun pekerjaan.

Terkait isu praktik “orang dalam”, Disnaker memastikan akan menindaklanjuti jika terdapat bukti yang jelas. Klarifikasi ini dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Di media sosial memang ada informasi yang kami dengar, mereka menanyakan bagaimana nasib kami. Jadi saya cuma memberikan arahan, memang selama ini kami tidak pernah menjanjikan sebuah pekerjaan, tapi yang kami janjikan adalah standar kompetensi yang sesuai dengan pelatihan yang kami laksanakan. Dari modal itulah yang mereka harus berkompetisi untuk bersaing dengan teman-teman untuk masuk program pemagangan, bahkan untuk bekerja. Kami ingin mengklarifikasi, di luar sana ada image yang mengatakan bahwa untuk bekerja harus ada orang dalam, ini saya yang mau tepis, kalau memang seandainya ada orang dalam kita cek ricek seperti itu,” ujar Hady Ismanto, Kepala Disnaker Tabalong.

Selain itu, Disnaker Tabalong juga terus membuka akses informasi lowongan kerja dan program pemagangan secara luas. Namun diakui, perusahaan memiliki standar seleksi yang cukup ketat, mulai dari usia, kompetensi, hingga kondisi kesehatan, yang kerap menjadi kendala bagi sebagian pelamar.

Di sisi lain, salah satu alumni pelatihan alat berat, Dzulkifli, mengaku berhasil mendapatkan pekerjaan melalui usaha mandiri. Ia menyebut harus melalui proses panjang dengan mengirim puluhan lamaran selama lebih dari tiga bulan. Dzulkifli juga membantah adanya praktik “orang dalam” dalam proses rekrutmen yang ia jalani. Menurutnya, keberhasilan tersebut murni hasil kerja keras dan ketekunan.

“Alhamdulillah sudah bekerja, itu pun beberapa kali mencoba, tidak satu kali mengantar berkas langsung diterima. Berkali-kali saya mencoba terus. Proses saya sampai bekerja itu sekitar tiga bulan lebih, itu saya terus mengantar lamaran, yang penting kita tidak mudah putus asa,” ujar Dzulkifli, alumni pelatihan alat berat tahap 1.

Disnaker Tabalong berharap para lulusan pelatihan terus meningkatkan kesiapan diri, berani keluar dari zona nyaman, serta aktif mencari peluang kerja maupun berwirausaha demi meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan RI dan Departemen War AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan dalam Kerangka MDCP

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi Kemhan RI dalam pertemuan bilateral dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Sebagai hasil konkret pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan hubungan pertahanan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui Joint Statement yang ditandatangani pada hari yang sama. Kerangka MDCP membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, mencakup modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini sekaligus menjadi line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET), melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus. Pembahasan ini sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia–Amerika Serikat yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Selain itu, dilaksanakan penandatanganan MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) antara Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Agus Widodo dan Direktur DPAA Kelly K. McKeague. Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan historis untuk penelusuran, pemulihan, serta repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer AS dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia, dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerja sama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memandang bahwa hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif. Namun demikian, seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News