Beranda blog Halaman 325

Jaringan Narkoba Internasional di Pekanbaru Dibongkar, Sabu Seberat Hampir 30 Kg dan Ribuan Ekstasi Disita

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jaringan internasional di Kota Pekanbaru, Riau. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita hampir 30 kilogram sabu serta puluhan ribu butir ekstasi yang diduga berasal dari jaringan Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkotika dalam jumlah besar.

“Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi adanya rencana transaksi sabu dan ekstasi jaringan Malaysia–Riau dalam jumlah besar,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (13/4).

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan operasi penindakan pada Jumat (10/4/2026) malam di sejumlah lokasi di wilayah Pekanbaru.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang kurir, yakni WH (40) dan J (32), di kawasan Jalan Nelayan Ujung, Kecamatan Rumbai. Sementara satu pelaku lainnya berinisial H berhasil melarikan diri dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari hasil pengembangan, penyidik turut mengamankan seorang narapidana berinisial HFP yang diduga berperan sebagai koordinator jaringan. Yang bersangkutan diketahui mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.

Berdasarkan hasil penyisiran dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika berupa sabu dengan berat total 29.980,65 gram atau hampir 30 kilogram, serta 19.730 butir ekstasi yang dikemas dalam sejumlah bungkus plastik.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa dan sempat dibuang oleh pelaku saat dilakukan pengejaran oleh petugas.

Hasil interogasi awal mengungkap bahwa para kurir diperintahkan oleh HFP untuk menjemput narkotika yang diduga berasal dari jaringan Malaysia, yang selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah wilayah, termasuk Madura.

Para pelaku dijanjikan imbalan sebesar Rp50 juta apabila berhasil mengantarkan barang tersebut. Selain itu, diketahui bahwa narkotika tersebut berasal dari seorang pengendali di Malaysia berinisial V.

Polisi memperkirakan total nilai barang bukti yang diamankan mencapai lebih dari Rp73 miliar, dengan rincian sabu senilai sekitar Rp53,9 miliar dan ekstasi sekitar Rp19,7 miliar. Pengungkapan ini juga dinilai berpotensi menyelamatkan lebih dari 169.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Saat ini, seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mabes Polri untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta memburu pelaku lain yang terlibat.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan internasional, demi melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Luncurkan Layanan Laporan Polisi Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.

Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.

Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.

Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.

Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Perkuat Layanan Haji 2026 Ramah Lansia dan Disabilitas, Ini Strateginya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang ramah bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya pada musim haji 1447 H/2026 M.

Penguatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (13/4), sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan haji nasional menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo menegaskan bahwa pelayanan haji tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga harus menjamin kualitas pelayanan yang menghormati martabat setiap jemaah.

“Penyelenggaraan ibadah haji adalah layanan publik strategis yang harus memastikan seluruh jemaah mendapatkan akses yang setara, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Karena itu, layanan kita harus aman, manusiawi, dan aksesibel,” ujar Puji.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji yang inklusif melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi jemaah berkebutuhan khusus.

Data penyelenggaraan haji menunjukkan bahwa proporsi jemaah lansia dan jemaah dengan keterbatasan fisik terus meningkat setiap tahun. Pada musim haji sebelumnya, tercatat lebih dari 44 ribu jemaah lansia serta ratusan jemaah disabilitas yang membutuhkan layanan khusus.

Kondisi ini, kata Puji, menuntut kesiapan layanan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan.

“Kita tidak bisa lagi melihat pelayanan haji secara umum. Harus ada pendekatan spesifik berbasis kebutuhan jemaah, terutama bagi lansia dan disabilitas yang memerlukan pendampingan lebih intensif,” jelasnya.

Lebih lanjut demi menjawab tantangan tersebut, Kemenhaj telah menyiapkan sejumlah strategi penguatan layanan haji 2026, di antaranya:

  • Integrasi data kesehatan, istitha’ah, serta kondisi lansia dan disabilitas sejak tahap awal verifikasi
  • Penguatan pelatihan petugas haji terkait pelayanan jemaah berkebutuhan khusus
  • Penyediaan fasilitas mobilitas seperti kursi roda dan jalur prioritas
  • Penguatan sistem pendataan dan monitoring kondisi jemaah
  • Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mendukung fasilitas aksesibilitas

Selain itu, pelayanan di lapangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kedatangan, akomodasi, mobilitas ibadah, hingga pemulangan, termasuk pendampingan intensif bagi jemaah lansia dan disabilitas.

Puji menegaskan bahwa pelayanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan merupakan bagian dari transformasi besar penyelenggaraan haji Indonesia.

“Haji bukan hanya soal perjalanan ibadah, tetapi juga pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita ingin memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan standar pelayanan yang semakin adaptif dan inklusif.

Kemenhaj menargetkan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi momentum penting dalam mewujudkan sistem pelayanan haji Indonesia yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Seluruh jemaah, tanpa terkecuali, dipastikan mendapatkan hak pelayanan yang sama dalam menjalankan ibadah haji.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Musim Kemarau Panjang di 2026, BMKG Dorong Penguatan Mitigasi Lintas Sektor

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas undangan untuk memaparkan perkembangan terkini kondisi iklim nasional. Ia menegaskan bahwa penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi dasar peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026 kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” jelasnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.

“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan (darat, laut, dan udara), serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

“Semoga kita semua dapat bersatu dalam gerak langkah yang sama untuk mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat dan lebih panjang ini,” pungkas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, serta berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Melalui forum ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan informasi iklim yang akurat dan berbasis sains guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respon Cepat Aduan Warga, Plt Bupati Bekasi Tutup TPS Ilegal di Tambun Utara

Penulis
Syifa
-

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, turun langsung menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di Kampung Turi, RT 01/06 dan di RT05/05, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, pada Selasa (14/4).

TPS ilegal tersebut diketahui telah beroperasi selama belasan tahun dan dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak pada kesehatan.

Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menghentikan aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut. Ia juga langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk mengangkut seluruh sampah yang menumpuk.

“Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke Desa Sriamur atas pengaduan masyarakat. Karena dampaknya sudah dirasakan warga, terutama terkait kesehatan akibat udara yang tidak baik, maka untuk sementara kita tutup dulu pembuangan sampah di sini,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penutupan TPS ilegal ini menjadi langkah awal penanganan, sembari pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan. Asep juga membuka ruang bagi warga yang ingin mengelola sampah menjadi usaha, namun dengan catatan harus memenuhi aspek legalitas dan tidak menimbulkan pencemaran.

“Kalau masyarakat ingin usaha pengolahan limbah, silakan. Tapi harus sesuai aturan, tidak mencemari lingkungan, dan perizinannya harus jelas. Nanti kita koordinasikan dengan Dinas LH dan perizinan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan sampah di Kabupaten Bekasi saat ini sudah masuk kategori darurat, sehingga diperlukan langkah konkret dan kolaboratif. Pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah solusi, di antaranya kerja sama dengan pihak swasta dalam pengolahan sampah menjadi bahan baku industri hingga energi listrik.

“Kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengolahan sampah, termasuk pemanfaatan sebagai bahan baku industri dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Harapannya dalam beberapa tahun ke depan, persoalan sampah, termasuk di Burangkeng, bisa teratasi secara bertahap,” jelasnya.

Selain itu, Asep juga mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah dari sumbernya dan membentuk bank sampah, khususnya untuk pengelolaan sampah organik di tingkat lingkungan.

“Yang paling bagus sebenarnya masyarakat mulai dari lingkungan terdekat, seperti membuat bank sampah. Ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberi nilai ekonomi,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan segera mengangkut seluruh sampah di lokasi TPS ilegal tersebut dan menutup sementara aktivitasnya. Warga yang sebelumnya terlibat dalam pengelolaan diminta untuk mengurus perizinan jika ingin melanjutkan usaha secara legal.

Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmudin, mengungkapkan bahwa aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum dirinya menjabat.

“Ini sudah lama, kurang lebih belasan tahun, bahkan sebelum saya menjabat sudah ada aktivitas di sini,” ungkapnya.

Najmudin menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan seluruh sampah di lokasi tersebut diangkut, sekaligus meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi pembuangan kembali secara ilegal.

“Nanti sampahnya diangkut, kemudian kita lakukan pengawasan. Kalau masih ada yang membuang sampah sembarangan, tentu akan dikoordinasikan dengan Dinas LH untuk penindakan sesuai aturan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan persoalan ini, termasuk kemungkinan adanya opsi legalisasi jika pengelolaan sampah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

“Kalau ke depan ada pihak yang ingin mengelola secara resmi dan memenuhi izin, tentu bisa dikoordinasikan. Yang penting ada izin dari pemerintah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun warga,” tambahnya.

Pemerintah Kecamatan juga siap memfasilitasi masyarakat apabila terdapat keluhan atau dampak yang dirasakan akibat aktivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

“Langkah cepat ini diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus memberikan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di Tambun Utara” terangnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Keselamatan Meningkat, DPR RI Apresiasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan salah satu capaian dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 adalah meningkatkannya aspek keselamatan. Hal ini ditandai dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 6,31% serta jumlah fatalitas yang turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun 2025, berdasarkan data Korlantas Polri.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang dinilai berjalan lebih baik, khususnya ditandai dengan meningkatnya keselamatan. Pernyataan ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Layanan Transportasi Arus Mudik dan Balik Lebaran, di Senayan Jakarta, Senin (13/4).

Menhub Dudy menyambut baik apresiasi tersebut, serta menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang telah disampaikan, terutama dalam aspek keselamatan,peningkatan pelayanan,penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas,serta optimalisasi koordinasi dan sinergi yang kuat dengan DPR RI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta seluruh stakeholder transportasi. Kami juga akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan pada kepentingan masyarakat, dengan standar layanan yang semakin baik, responsif, dan berkeadilan, agar kehadiran negara benar-benar dirasakan melalui layanan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 didukung oleh berbagai kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, mulai dari pengaturan lalu lintas, pembatasan angkutan barang, penyelenggaraan posko terpadu, pelaksanaan ramp check, peningkatan keselamatan, program mudik gratis, hingga pemberian insentif berupa diskon tarif transportasi.

Selain keselamatan, Menhub juga menyoroti sejumlah capaian lain diantaranya total penumpang angkutan umum mencapai 23,73 juta orang, meningkat 11,79% dibandingkan tahun 2025, dengan pertumbuhan tertinggi pada Angkutan Penyeberangan (17,05%), Angkutan Jalan (14,95%), dan Angkutan Perkeretaapian Antarkota (13,14%). Kebijakan Work From Anywhere (WFA) juga terbukti efektif, berhasil memangkas kepadatan pada puncak arus mudik sebesar 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Program Mudik Gratis turut mendapat sorotan positif, dengan 78,57% peserta beralih dari kendaraan pribadi khususnya sepeda motor, serta 92,86% peserta merasakan penghematan biaya transportasi dalam skala besar.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan transportasi selama Angkutan Lebaran 2026 tercatat 82,15 atau berada pada kategori Baik.

Menhub Dudy optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran ke depan akan semakin baik, dengan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan operasional transportasi nasional.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Dorong Penguatan Ekonomi Lokal melalui Program MBG

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sirkulasi ekonomi lokal melalui keterlibatan pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan sistem koordinasi data yang real-time dinilai menjadi kunci agar distribusi kebutuhan pangan berjalan tepat sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, termasuk pedagang di 52 pasar tradisional di bawah BUMD Medan.
Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG dan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4).
Dalam rapat yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Imam Gunadi, Sekda Wiriya Alrahman, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Erdianta, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan pihak Korwil SPPG itu, Rico Waas menekankan pentingnya menjadikan program MBG tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap titik layanan perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat kecamatan, sekaligus mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar.
Rico Waas juga menyampaikan apresiasi terhadap skema penyerapan tenaga kerja dalam program SPPG yang memprioritaskan masyarakat dari kategori Desil 1 dan Desil 2.
“Ini adalah program yang sangat baik di tengah tantangan lapangan pekerjaan saat ini. Kami sangat mengapresiasi kebijakan penyerapan tenaga kerja yang menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dalam program tersebut, Rico Waas menilai sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi. Ia mencontohkan kebutuhan telur yang diproyeksikan mencapai jutaan butir per bulan, sehingga memerlukan kesiapan pasokan yang terencana.
“Kita ingin kebutuhan SPPG berjalan selaras dengan kesiapan peternak dan UMKM. Dengan sinergi yang kuat, target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, pihak Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG memaparkan capaian program hingga pertengahan April 2026. Secara kumulatif, MBG telah menjangkau 449.694 penerima manfaat. Distribusi program didukung oleh 201 satuan SPPG, dengan 181 di antaranya telah aktif melayani 3.134 kelompok masyarakat (Kelompok PM).
Partisipasi masyarakat turut menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program ini, dengan tercatat 9.149 relawan yang terlibat.

Mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik, yakni sebanyak 374.567 orang. Selain itu, 75.136 penerima lainnya berasal dari kelompok non-peserta didik, terutama kelompok rentan kesehatan yang juga menjadi prioritas perhatian program.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Minta Pasukan Kuning Proaktif, Jangan Tunggu Laporan Warga

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong Pasukan Kuning Dinas Bina Marga bekerja lebih proaktif dalam memantau kondisi infrastruktur, tanpa bergantung pada laporan warga. Pesan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan apresiasi, silaturahmi, dan halalbihalal bersama Pasukan Kuning di Kantor Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, pada Selasa (14/4).

Di hadapan lebih dari seribu personel, Gubernur Pramono menekankan pentingnya kepekaan dalam memantau kondisi lapangan. Ia juga meminta jajaran Dinas Bina Marga, khususnya kepala suku dinas di lima wilayah kota administrasi, memastikan jalan bebas dari lubang melalui pemantauan rutin dan respons cepat.

“Saya ingin mengingatkan, pekerjaan ini tidak cukup hanya mengandalkan laporan atau aduan warga. Jangan hanya bekerja karena komplain atau sesuatu yang viral. Kepekaan dan ketelitian dalam memantau kondisi jalan merupakan wujud pelayanan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Gubernur Pramono mengapresiasi kinerja Pasukan Kuning. Menurutnya, dedikasi petugas yang bekerja di berbagai kondisi, hujan maupun terik, siang maupun malam, menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Dengan jumlah sekitar 1.500 personel, kinerja yang ditunjukkan sangat baik. Saya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh Pasukan Kuning,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti respons cepat Pasukan Kuning dalam menangani kerusakan jalan akibat tingginya curah hujan pada akhir 2025 hingga awal 2026. Penanganan cepat, meski bersifat sementara, dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan.

“Saya melihat langsung Pasukan Kuning tetap siaga di lapangan dan bergerak cepat melakukan penanganan. Ini menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga keselamatan pengguna jalan,” tuturnya.

Selain perbaikan jalan, Pasukan Kuning berperan dalam pemeliharaan trotoar, jembatan penyeberangan, pompa underpass, penerangan jalan, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Kerja keras ini mungkin tidak selalu terlihat, tetapi manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setiap hari,” kata Gubernur Pramono.

Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk dalam penggunaan peralatan dan bahan, guna menjamin keselamatan petugas dan masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menilai halalbihalal menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam pelayanan publik.

“Di tengah berbagai momen keagamaan yang telah kita lalui, saya berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati terus terjaga. Jadikan momen ini sebagai perekat silaturahmi dan pemantik semangat baru dalam melayani warga Jakarta,” ucapnya.

Menutup sambutan, Gubernur Pramono mengajak seluruh jajaran memperkuat semangat #JagaJakarta dan mewujudkan Jakarta bebas lubang melalui sinergi yang solid.

“Pasukan Kuning adalah ujung tombak dalam menjaga infrastruktur kota. Saya berharap kinerja ini terus terjaga untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua,” pungkasnya.

Di acara ini, Gubernur Pramono menyerahkan penghargaan kepada 10 Pasukan Kuning terbaik. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan menginspirasi rekan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RI-Tiongkok Bangun Platform Integrasi Tingkatkan Kualitas SDM Industri

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mempercepat langkah transformasi sektor manufaktur nasional menuju era industri 4.0. Upaya strategis ini untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional di kancah global melalui integrasi teknologi digital dan penguatan ekosistem inovasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh dalam memperkuat industri dalam negeri agar tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia yang semakin cerdas dan terkoneksi.

“Digitalisasi dan penerapan industri 4.0 merupakan kunci dalam mewujudkan sektor manufaktur yang cerdas, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi dunia global serta dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4).

Salah satu langkah Kemenperin dalam upaya mewujudkan visi tersebut adalah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. dan Machinery Industry Education Development Center (MIEDC) Tiongkok yang menjalin aliansi untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang industri digitalisasi dan kecerdasan buatan.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, pesatnya perkembangan revolusi industri 4.0 di dunia saat ini telah mengubah cara industri beroperasi sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif, dan memiliki kompetensi teknologi yang tinggi.

“Hal inilah yang memacu Kemenperin untuk terus melakukan kolaborasi strategis lintas negara, khususnya dalam pengembangan SDM dan penempatan tenaga kerja di bidang industri 4.0,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke Tiongkok beberapa waktu lalu, tim BPSDMI mengunjungi unit pendidikan vokasi serta perusahaan dan asosiasi industri Tiongkok di antaraya Irootech Technology Co. Ltd., Sany Group, Wuhan Vocational College of Software and Engineering, Guangzhou Polytechnic, dan MIEDC. Tim BPSDMI juga turut menghadiri Higher Education Institutions Industrial Digitalization and Artificial Intelligence Innovation Conference and Industry-Education Integration Development Summit.

Pada konferensi dan summit tersebut, Aliansi Kerja Sama Internasional untuk Pengembangan Talenta Digitalisasi Industri dan Kecerdasan Buatan secara resmi diluncurkan sebagai bentuk wadah kolaborasi antara sektor industri, pendidikan, dan pemerintah lintas negara Indonesia-Tiongkok.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menjelaskan, tujuan utama dari pembentukan aliansi ini adalah untuk membangun platform kolaborasi internasional di bidang digitalisasi dan kecerdasan industri, memperdalam integrasi antara dunia industri dan pendidikan, meningkatkan pertukaran dan kerja sama global, serta bersama-sama mencetak talenta teknis dan profesional berkualitas tinggi guna menjawab kebutuhan pembangunan industri masa depan.

Melalui aliansi ini, lanjut Wulan, sektor industri, institusi pendidikan, serta pemerintah dari Indonesia dan Tiongkok akan berkolaborasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan talenta unggul yang siap menghadapi tantangan industri global.

“Saat ini member aliansi telah berisi pendidikan dan industri di Indonesia dan Tiongkok. Tentunya kita berharap di masa yang akan datang juga akan lebih banyak pendidikan dan industri yang terlibat aktif dalam mengembangkan aktivitas dalam aliansi,” ungkapnya.

Vice President Irootech Technology Co. Ltd. Ye Fei menyatakan, platform kolaboratif yang dibangun ini bertujuan untuk mengembangkan talenta terampil di bidang digitalisasi industri dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan vokasi serta mendorong perkembangan bersama.

“Kami juga berharap dapat bersama-sama menjajaki penyelenggaraan kompetisi keterampilan vokasi dan pertukaran talenta untuk WorldSkills Competition di bidang industri digital guna mendorong pengembangan talenta digital industri di Indonesia,” tuturnya.

Kerja sama ini merupakan implementasi dari MoU antara PPPVI Kemenperin dengan Irootech Technology Co. Ltd. yang telah ditandatangani pada 16 September 2025 terkait pengembangan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di bidang digitalisasi industri dan kecerdasan buatan.

Selain peluncuran aliansi tersebut, BPSDMI Kemenperin juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk nyata komitmennya, seperti seminar, kunjungan ke industri dan institusi pendidikan, serta pelatihan bagi mahasiswa sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja di era industri digital.

Sebagai unit yang menaungi 13 unit pendidikan tinggi vokasi dan 9 sekolah menengah kejuruan, BPSDMI Kemenperin saat ini membuka peluang bagi calon siswa dan mahasiswa untuk bergabung menjadi insan industri Indonesia melalui pendaftaran Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Bersama 2026 yang dapat diakses pada tautan jarvis.kemenperin.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masyarakat kini bisa memastikan kesesuaian data sertipikat tanah secara lebih mudah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Melalui layanan digital yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pengecekan dapat dilakukan hanya melalui _smartphone_.

“Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengecek kesesuaian data sertipikat karena kini tersedia berbagai cara praktis yang bisa diakses kapan saja. Bisa lewat Sentuh Tanahku,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya, Selasa (14/04/26).

Untuk bisa mengakses layanan dalam Sentuh Tanahku, masyarakat harus membuat akun dan memverifikasinya terlebih dahulu. Setelah masuk ke aplikasi, barulah fitur Sentuh Tanahku dapat dimanfaatkan, termasuk untuk pengecekan kesesuaian data sertipikat tanah.

Untuk sertipikat analog, pemilik dapat membagikan informasi kepada pihak lain dengan memasukkan alamat _email_ serta menentukan durasi waktu akses. Informasi yang ditampilkan meliputi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis sertipikat, kode blanko, tanggal penerbitan, lokasi dan luas bidang tanah, hingga identitas pemilik.

Sementara itu, pada Sertipikat Elektronik, pemilik bisa membagikan _barcode_ yang tertera pada sertipikat kepada pihak lain. Kemudian setelah dipindai oleh pihak tersebut, data sertipikat akan langsung secara lengkap di layar ponsel pemindai, dengan catatan pihak tersebut juga telah memiliki akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi.

“Dengan kemudahan yang kami berikan, masyarakat diharapkan semakin proaktif dalam memastikan keabsahan dokumen pertanahan yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

Apabila saat melakukan pengecekan data bidang tanah tidak ditemukan di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu khawatir. Hal tersebut dapat disebabkan karena data bidang tanah belum terpetakan dalam sistem digital. Jika hal itu terjadi, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna melakukan pemutakhiran data agar informasi sertipikat dapat terintegrasi dan terbaca dalam sistem digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...324325326...4,871Halaman 325 dari 4,871