Beranda blog Halaman 326

Pemprov Kaltim Salurkan Rp220 Miliar Dana Gratispol ke Kampus, Ringankan Biaya Kuliah Mahasiswa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar baik bagi mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim). Dana bantuan pendidikan Gratispol dipastikan telah cair dan masuk ke rekening kampus sejak pertengahan Maret 2026.

Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim, Dasmiah menyampaikan, pencairan dilakukan pada 17 Maret 2026.

“Alhamdulillah sudah ditransfer ke rekening kampus,” ujarnya.

Pada pencairan tahap kedua ini, Pemprov Kaltim menyalurkan anggaran sebesar Rp117,55 miliar ke 51 perguruan tinggi. Terdiri dari 7 perguruan tinggi negeri dan 44 perguruan tinggi swasta. Jumlah mahasiswa penerima mencapai 27.548 orang.

Sebelumnya, pada tahap pertama akhir Februari 2026, bantuan telah diberikan kepada 21.128 mahasiswa dengan total anggaran Rp103,1 miliar. Dengan demikian, total dana yang telah dikucurkan dalam dua tahap mencapai Rp220,65 miliar. Dengan total penerima manfaat sebanyak 48.676 mahasiswa.

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan program Gratispol pendidikan bukan sekadar bantuan. Melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” ujarnya.

Meski di tengah tekanan fiskal, Pemprov Kaltim tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Pada 2026, program Gratispol ditargetkan menjangkau 158.981 mahasiswa dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,377 triliun.

Pencairan dana yang telah masuk ke kampus ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Kaltim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Tegaskan Siap Sukseskan Program MBG 3B

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud memenuhi undangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta.

Pertemuan dilakukan untuk koordinasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita (MBG 3B).

Menteri Wihaji mengatakan Kaltim dipilih menjadi sasaran lokasi program unggulan ini karena dinilai sangat berhasil dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kaltim hari ini IPM-nya luar biasa, baru saja mendapat penghargaan juga,” puji Menteri Wihaji.

Kepada Gubernur Rudy Mas’ud, Menteri Wihaji berpesan dua hal. Pertama untuk menyukseskan program-program BKKBN yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur.

Di antaranya Menteri Wihaji berharap dukungan agar prevalensi stunting di Kaltim bisa terus diturunkan.

“Saya yakin, kalau IPM-nya bagus, angka prevalensi stunting juga akan turun,” puji Menteri Wihaji.

Pesan kedua agar Kaltim juga mendukung program prioritas lainnya, MBG Khusus Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.

“Di dunia tidak ada program ini, satu-satunya hanya ada di Indonesia,” bangga Wihaji.

Menteri Wihaji juga berharap Program MBG 3B ini berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Teman-teman TPK nanti bisa berkoordinasi dengan Bapak Gubernur di Kaltim,” tutup Menteri Wihaji.

Gubernur Harum menyambut baik kepercayaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tersebut.

“Insyaallah Pak Menteri, Kaltim siap dukung 100 persen. Kita akan dukung Program MBG 3B dan penurunan prevalensi stunting,” kata Gubernur.

Salah satu dukungan akan diberikan dengan menekan stunting sejak dini, termasuk sejak ibu hamil, menyusui dan balita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Kapasitas dan Jejaring Global, Wamenhut Resmikan Pelatihan Pemadaman Gambut Internasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, secara resmi membuka kegiatan 2nd Training of Trainers (ToT) for Forest Fire Suppression in Peatland, Senin (13/4/26). Pelatihan berskala internasional ini merupakan kolaborasi antara AFoCO, IPB University, Korea Forest Service, Sekretariat ASEAN, serta Pemerintah Prancis guna memperkuat kapasitas penanganan kebakaran di ekosistem gambut.

Kegiatan ToT jilid kedua ini dijadwalkan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 13 hingga 24 April 2026. Rangkaian pembelajaran akan dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni pembekalan materi di Bogor, Jawa Barat, dan praktik lapangan di Manggala Agni Daops Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan ini yaitu Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon-gu, Wakil Sekretaris Jenderal (DSG) ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) Satvinder Singh, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Dodik Ridho Nurrochmat, perwakilan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis (MEAE), Sekretariat Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Korea Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC).

Dalam sambutannya, Wamenhut menekankan bahwa Indonesia sebagai pemilik lahan gambut tropis terbesar di dunia memiliki komitmen mendalam dalam perlindungan ekosistem tersebut. Ia memaparkan tiga pilar utama Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla): analisis risiko iklim dan modifikasi cuaca, pengendalian operasional terpadu lintas sektor, serta pengelolaan lanskap yang melibatkan para pihak.

“Lahan gambut Indonesia adalah ekosistem berharga sebagai penyerap karbon dan habitat keanekaragaman hayati,” ujar Wamenhut.

Wamenhut menambahkan bahwa SDM terampil yang akan didapatkan dari pelatihan ini adalah kunci utama dalam perlindungan ekosistem gambut.

“Keterampilan yang diperoleh melalui program ini — mulai dari analisis perilaku kebakaran gambut, pemanfaatan GIS, hingga teknik pemadaman lapangan—akan memberdayakan peserta untuk menjadi agen perubahan di negara masing-masing,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wamenhut bersama Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring kerja para profesional di bidang penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jejaring ini diharapkan mampu mendorong pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, serta kolaborasi lintas negara secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan karhutla, khususnya di ekosistem gambut.

Pelatihan ini diikuti oleh para profesional dari berbagai negara di kawasan dengan karakteristik ekosistem serupa. Tercatat sebanyak 23 peserta mengikuti program ini, dengan rincian: 10 peserta dari Indonesia, 3 peserta dari Brunei Darussalam, 3 peserta dari Filipina, 3 peserta dari Timor Leste, serta masing-masing 2 peserta dari Kamboja dan Malaysia.

Melalui pelatihan ini, Indonesia berbagi pengalaman luas dalam menghadapi tantangan karhutla di lahan gambut, sekaligus memperkuat jejaring profesional antar-rimbawan di kawasan Asia Tenggara demi pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipas Pertegas Komitmen Berantas Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus mencatatkan kemajuan dalam pembenahan sistem pemasyarakatan. Salah satu capaian penting adalah penurunan tingkat kelebihan kepadatan (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang kini berada di angka 85 persen. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan kondisi pada pertengahan 2025 yang hampir menyentuh 100 persen.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penurunan tingkat overcrowding merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

”Jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia saat ini mencapai 271.468 orang, yang terdiri dari 215.156 narapidana dan 56.312 tahanan. Sementara itu, kapasitas ideal hunian berada pada angka 146.860 orang,” ujar Menteri Imipas dalam audiensi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Kamis (9/4).

Sejumlah wilayah masih mencatatkan tingkat hunian yang tinggi, seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi fokus dalam upaya distribusi dan optimalisasi kapasitas hunian secara nasional.

Dalam upaya menekan overcrowding dan meningkatkan keamanan, Kemenimipas menerapkan kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi (high risk) ke fasilitas khusus di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Kebijakan ini didasarkan pada hasil asesmen dan profiling yang komprehensif terhadap Warga Binaan.

Sejak awal implementasi kebijakan tersebut hingga akhir Maret 2026, sebanyak 2.284 narapidana berisiko tinggi telah dipindahkan ke Nusakambangan, dengan mayoritas merupakan pelaku tindak pidana narkotika.

Selain itu, Kemenimipas juga memperkuat pendekatan rehabilitasi melalui program One Stop Service Rehabilitasi Pemasyarakatan yang mulai diterapkan secara luas sejak 2025. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan BNN dan organisasi profesi terkait, guna memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial secara terpadu.

Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 531 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada 33 kantor wilayah, dengan total penerima manfaat mencapai 36.806 orang. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan melalui proses skrining dan asesmen kebutuhan secara menyeluruh.

Penguatan kualitas layanan juga ditunjukkan melalui pencapaian tujuh lapas narkotika yang telah memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Di sisi lain, upaya pemberantasan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan terus diperkuat. Sepanjang tahun 2025, Kemenimipas berhasil menggagalkan 140 percobaan penyelundupan narkoba di 24 kantor wilayah dan 99 UPT, yang melibatkan 272 petugas.

Seluruh hasil pengungkapan tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk transparansi dan sinergi antarlembaga. Selain itu, narapidana yang terlibat dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan tinggi di Nusakambangan.

Menteri Imipas juga menegaskan komitmen tegas terhadap penegakan integritas di lingkungan internal. Dalam periode 1 Januari 2025 hingga 9 April 2026, sebanyak 27 oknum pegawai telah dikenai sanksi atas berbagai pelanggaran, dengan lebih dari setengahnya dijatuhi hukuman berat dan diproses secara pidana.

”Kalau ada beredar narkoba, yang pengembangan dari wilayah, yang ada di lapas dan rutan dihalangi oleh pegawai kami, tidak dibantu, tolong kami dikasih informasi, pasti kami copot,” tegas Menteri Imipas.

Kemenimipas akan terus memperkuat langkah-langkah strategis guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih tertib, aman, dan berintegritas. Langkah tersebut sekaligus menjadi kontribusi positif terhadap program prioritas nasional terutama dalam upaya pemberantasan narkotika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan BPOM Sepakat Perbarui Kerja Sama Hadapi Ancaman Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di tengah semakin kompleksnya ancaman narkotika, BNN mengambil langkah proaktif dengan memperkuat kemitraan strategis bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi antara pimpinan kedua lembaga yang berlangsung di Gedung Garuda, Kantor Pusat BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa perubahan pola peredaran narkotika di Indonesia telah berkembang sangat cepat dan semakin sulit dideteksi.

“Narkotika di Indonesia sudah berubah sangat cepat, tidak lagi hanya heroin atau ekstasi, tetapi saat ini telah berkembang menjadi bentuk cair, sintetis, hingga tersamarkan dalam media rokok elektrik,” ujarnya.

Menurut Kepala BNN RI, untuk dapat mengatasi kondisi tersebut dibutuhkan penguatan regulasi yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNN, melainkan harus melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini, namun tentu masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan diperkuat bersama,” lanjutnya.’

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi berbasis data ilmiah. Kepala BPOM menegaskan bahwa setiap kebijakan yang nantinya diambil akan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

Kedua pihak pun sepakat untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat landasan hukum kerja sama serta mendorong kolaborasi secara lebih luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Kedatangan Dubes Palestina, Bicara Persaudaraan Dua Negara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari, di ruang kerjanya, Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini tidak hanya menjadi simbol diplomasi antar negara, tetapi juga mempertegas ikatan persaudaraan yang mendalam antara kedua bangsa.

Dubes Al-Sattari menyampaikan apresiasi atas dukungan yang konsisten dari pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Palestina. Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Palestina telah melampaui batas-batas formal diplomasi.

“Terima kasih Menteri Agama untuk pertemuan hari ini. Hubungan kita bukan secara diplomatik semata, hubungan kita sudah seperti saudara, bahkan melebihi saudara,” ujar Dubes Al-Sattari.

Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visinya mengenai pengelolaan dana umat yang sangat besar di Indonesia sebagai instrumen kesejahteraan dan kemanusiaan. Menag menekankan bahwa jika dikelola dengan profesional dan holistik, dana umat dapat menjadi kekuatan besar untuk membantu sesama.

Menag mencontohkan ekosistem perputaran dana umat di Masjid Istiqlal. Menurutnya, partisipasi umat sangat besar. “Potensi dana umat kita sangat luar biasa. Ini adalah modal sosial sekaligus spiritual yang kuat,” papar Menag.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat kolaborasi, tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga melalui aksi-aksi kemanusiaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Perkuat Intervensi Pangan, Inflasi Maret 2026 Turun ke 0,41%

Penulis
Syifa
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat pengendalian inflasi melalui serangkaian intervensi bersama stakeholder terkait. Saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 98 ribu ton, pelaksanaan 3.816 Gerakan Pangan Murah (GPM) di 36 provinsi dan 341 kabupaten/kota, penyaluran 56,2 juta kilogram beras dan 11,2 juta liter minyak goreng kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta pengawasan distribusi hingga minggu pertama April 2026.

Upaya yang terus berjalan ini mulai tercermin pada pergerakan inflasi yang semakin terkendali, dengan inflasi bulanan Maret tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan tren stabil yang terus berlanjut pada April.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan turut ditentukan oleh intensitas intervensi di daerah, salah satunya melalui pelaksanaan GPM.

“GPM menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Kami terus mendorong peningkatan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Terutama daerah-daerah yang realisasi GPM-nya masih relatif rendah,” terang Deputi Andriko, di Jakarta, Senin (13/4).

Pengendalian inflasi dipengaruhi oleh kondisi pasokan serta ketepatan dan pemerataan intervensi di lapangan. Di sejumlah wilayah, pelaksanaan GPM yang masih terbatas cenderung diikuti oleh dinamika harga, terutama pada komoditas pangan bergejolak.

Pelaksanaan GPM yang menyasar komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam memberikan kontribusi dalam meredam tekanan harga dan menjaga stabilitas di tingkat konsumen.

Di sisi lain, Andriko memastikan bahwa dari sisi ketersediaan, kondisi pangan nasional berada dalam posisi yang kuat untuk mendukung stabilitas harga.

“Pangan kita dalam kondisi baik, bahkan kalau kita mau sebut kondisi kita sangat baik. Pangan kita cukup dan hari ini kita tidak impor terkait dengan beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi,” terangnya.

Penguatan intervensi juga dilakukan melalui pengawasan distribusi secara masif melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Pangan.

“Jadi hari ini, perminggu pertama April kemarin kita sudah melakukan pengawasan di 77.629 titik di seluruh Indonesia,” ujar Andriko.

Dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua April menunjukkan perkembangan harga yang masih terkendali. Secara spasial, tercatat 22 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 16 provinsi lainnya menunjukkan penurunan.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan IPH tercatat sebanyak 149, menurun dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai 160 wilayah.

Secara khusus, perkembangan harga cabai merah menunjukkan pergerakan yang relatif stabil. Hingga minggu kedua April, harga cabai merah secara nasional masih berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP), yaitu di kisaran Rp 37.000 hingga Rp 55.000 per kilogram.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan bahwa harga cabai merah saat ini masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan HAP, posisi harga cabai merah berada di kisaran Rp 44.000.

“Untuk cabai merah. Cabai merah bersyukur kalau kita cermati dia berada pada range terendah dan tertinggi yang berdasarkan HAP-nya atau kondisinya Rp 44.000,” terang Ateng.

“Kalau kita lihat untuk yang HAP tertingginya Rp 55.000, HAP terendahnya itu Rp 37.000,” sambungnya.

Meskipun terdapat kenaikan IPH di 116 kabupaten/kota, secara umum tekanan harga tetap terkendali, bahkan rata-rata harga tercatat mengalami penurunan sebesar 3,65% dibandingkan Maret 2026.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, khususnya untuk wilayah defisit produksi pangan holtikultura seperti cabai.

“Yang namanya nanam cabai itu, dipot lah katakan begitu, begitu kita tanam, kita siram, kita tinggal tidur tumbuh itu. Sehingga kontribusi kita sebagai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang utama itu terhadap bahan kebutuhan pokok, ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pendekatan ini memperkuat arah kebijakan bahwa stabilitas harga pangan dapat dijaga melalui intervensi pasar dan juga penguatan produksi mandiri di tingkat daerah.

Untuk diketahui, mengacu pada data BPS, inflasi per Maret 2026 sebesar 0,41% (month-to-month) menurun dari 0,68% pada Februari, dengan inflasi tahunan tetap terjaga di level 3,48% (year-on-year) dan tren stabil berlanjut pada minggu kedua April.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,7 Juta Ton, Ketahanan Pangan Kian Kokoh

Penulis
Syifa
-

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dijaga Perum Bulog dipastikan terus diperkuat dari hasil panen produksi dalam negeri. Target serapan setara beras dari produksi dalam negeri sebesar 4 juta ton pun menjadi penanda ketahanan pangan semakin kokoh.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyebutkan stok CBP secara nasional per hari ini telah mencapai 4,7 juta ton. Ini dinilainya merupakan prestasi luar biasa yang diukir Perum Bulog karena merupakan rekor capaian stok tertinggi.

“Yang jelas sekarang beras sudah selesai. Ini saya ke Bulog cuma datang untuk berterima kasih. Capaian hari ini, stok bulog itu 4,7 juta ton. Ini sangat bagus,” ungkap Amran di Kantor Perum Bulog, Jakarta pada Senin (13/4).

Dalam catatan Bapanas, total stok beras secara nasional yang dikelola Perum Bulog per 13 April sudah mencapai 4,7 juta ton. Selain itu, dipastikan mayoritas stok beras bersumber dari penyerapan produksi beras dalam negeri.

Capaian hari ini merupakan yang tertinggi dan jika dibandingkan terhadap awal April 2024 melesat hingga 352,3 persen. Stok beras Bulog di April 2024 kala itu berada di angka 1,04 juta ton, namun masih terdapat pengadaan dari luar.

Sementara jika dibandingkan terhadap April 2025, stok beras Bulog hari ini juga tercatat meningkat progresif hingga 75,3 persen. Total beras Bulog di awal April 2025 saat itu tercatat di angka 2,68 juta ton.

Demi menampung stok beras 4,7 juta ton tersebut, Bulog pun telah melakukan kerja sama sewa pergudangan. Kendati demikian, Kepala Bapanas tetap menyanjung sebagai torehan prestasi yang luar biasa.

“Gudang Bulog ini sewa kapasitas 2 juta ton, karena dulu gudang kita hanya kapasitasnya 3 juta ton. Beras sampai hari ini 4,7 juta ton. Artinya yang disewakan itu sudah 1,7 juta ton dan itu prestasi luar biasa. Sekali lagi, saya terima kasih kepada seluruh Bulog dan jajarannya,” ucap Amran.

Tak hanya itu, Kepala Bapanas Amran turut memastikan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani tetap akan diimplementasikan untuk penyerapan setara beras sepanjang tahun 2026 ini. Petani Indonesia tetap terjaga.

“Tetap. kita jaga HPP di Rp 6.500 untuk gabah. Jadi insya Allah petani terjaga,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Adapun HPP gabah Rp 6.500 per kilogram (kg) tersebut telah termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029. Ketentuannya gabah dengan segala kualitas dan telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Sebagai bukti sahih harga gabah petani yang terjaga, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rerata harga pembelian gabah sepanjang tahun 2025, tidak pernah yang mengalami harga di bawah Rp 6.500 per kg. BPS mencatat harga paling rendah terjadi di April 2025 dengan rerata Rp 6.712 per kg.

Indeks harga yang diterima petani padi pun dalam data historis BPS terus terjaga konsisten selalu berada di atas 140 poin sejak Juli 2025 sampai saat ini. Indeks terbaru pada Maret 2026 berada di 144,52 dan ini juga masih lebih tinggi dibandingkan Maret tahun lalu yang berada di 137,94.

Di tempat sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan capaian realisasi serapan setara beras telah mencapai hampir separuh dari target nasional. Ia bahkan membuat prediksi total stok beras Bulog bakal tembus 5 juta ton dalam waktu tidak lama lagi.

“Bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen, yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini,” jelas dia.

Apabila realisasi serapan setara beras dilakukan komparasi terhadap realisasi Januari-April tahun sebelumnya, realisasi serapan di tahun ini yang 1,9 juta ton telah melebihi 6,5 persen dari capaian sebelumnya. Adapun realisasi serapan Januari-April 2025 tercatat total mencapai 1,7 juta ton.

“Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,727 juta ton. Nah ini Prediksi kami dalam waktu dekat. Prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton Stok beras bulog yang ada di gudang Bulog,” tambah Dirut Rizal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Dorong Rumah Ikonik sebagai Model Pemanfaatan Limbah Ternak di Subang

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemanfaatan limbah peternakan menjadi kompos/pupuk organik melalui konsep rumah ikonik atau Integrasi Kompos Organik (IKONIK) dalam kegiatan pertanian berkelanjutan di daerah. Kegiatan ini mulai diuji di Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya, Kabupaten Subang, sebagai model percontohan yang dapat direplikasi secara luas dimasyarakat.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Makmun, menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan menjawab tiga persoalan utama sekaligus, yaitu limbah, ketergantungan pupuk kimia dan peningkatan pendapatan peternak. Ia menyebut limbah peternakan memiliki potensi besar jika dikelola secara sistematis.

“Limbah itu bukan masalah, tetapi potensi. Jika diolah menjadi kompos/pupuk organik, ini bisa memperbaiki tanah sekaligus menambah penghasilan peternak,” kata Makmun di Subang, Sabtu (11/04/2026). Ia menambahkan bahwa konsep rumah ikonik akan menjadi pusat integrasi pengolahan kompos yang mudah dikenali dan diterapkan masyarakat.

Makmun juga menjelaskan bahwa program ini akan diuji secara terukur melalui perbandingan penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia. “Kami ingin ada pembuktian/contoh penggunaan di lapangan, dimana kompos organik mampu mengurangi penggunaan dan ketergantungan terhadap pupuk kimia sehingga petani jadi lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga peternak peternak lebih optimis dalam mengembangkan _Rumah Ikonik_,” ujarnya.

Kepala Kemitraan dan Hubungan Eksternal PT Global Dairi Alami (GDA), Rizal, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk menjadi penggerak dalam implementasi program rumah ikonik tersebut. Ia menilai konsep ini sejalan dengan program eksisting Desa Inovasi yang telah berjalan, termasuk pengembangan kebun jagung masyarakat sebagai bagian dari ekosistem agribisnis.

“Kami sudah menjalankan Desa Inovasi dengan pengembangan kebun jagung masyarakat yang terhubung dengan ekosistem MilkLife. Hasilnya sudah berputar secara ekonomi dan memberi tambahan pendapatan bagi warga,” kata Rizal. Ia menjelaskan bahwa dalam satu siklus tanam, petani bisa memperoleh keuntungan bersih yang stabil jika dikelola kolektif. Ke depan, ini juga bisa diperluas untuk tanaman horti dan perkebunan sehingga manfaatnya semakin luas.

Rizal menambahkan, integrasi limbah peternakan sebagai kompos/pupuk organik akan memperkuat program tersebut. “Dengan pupuk organik dari limbah ternak, biaya produksi bisa ditekan dan produktivitas tetap terjaga. Ini membuat sistemnya semakin efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, GDA juga tengah menyusun standar operasional dari praktik ini agar program desa inovasi dan rumah ikonik nantinya dapat saling terhubung sebagai satu ekosistem pertanian terpadu dari hulu ke hilir.

Ketua Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya, Sarim, menyampaikan bahwa kelompoknya telah merasakan langsung manfaat pengolahan limbah menjadi pupuk. Produksi pupuk organik yang stabil memberikan tambahan pendapatan bagi kelompok dan anggota.

“Kami sudah membuktikan bahwa limbah ternak bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Harapannya ini bisa terhubung dengan program desa inovasi, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Sarim. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan agar kualitas produk tetap terjaga.

Program ini diharapkan menjadi solusi konkrit dalam mengatasi persoalan limbah sekaligus memperkuat ekonomi petani dan peternak. Integrasi antara pengolahan limbah, kebun jagung masyarakat, dan desa inovasi menjadi model baru pertanian berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Apresiasi Realisasi Dana Otsus Papua Rp12,69 Triliun dari Pemerintah Pusat

Penulis
Syifa
-
Enam gubernur dari tanah Papua melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan guna mempertanyakan sekaligus menindaklanjuti janji Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dalam pertemuan tersebut, janji presiden untuk mengembalikan dana Otsus sebesar Rp12,69 triliun akhirnya direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani SE,. M.A di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta Kementerian Keuangan atas realisasi tersebut yang dinilai sangat berpihak kepada masyarakat di tanah Papua.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua.
“Semoga hal ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui dana Otsus,” ungkap Matius Fakhiri
Lebih lanjut, Fakhiri menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mengambil langkah-langkah strategis.
Salah satunya adalah menyiapkan perencanaan program yang matang untuk kemudian diajukan ke kementerian terkait.
“Perencanaan tersebut, akan difokuskan pada implementasi penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Fakhiri.
“Kami ingin memastikan bahwa dana Otsus yang disampaikan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasikan dengan baik dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu menanggapi isu efisiensi anggaran, Fakhiri menyebut bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak di Papua, tetapi juga dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia.
“Kami memahami kondisi saat ini yang menuntut adanya langkah konkret, salah satunya melalui kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kami juga membutuhkan pembangunan bagi masyarakat Papua, salah satunya melalui kebijakan Bapak Presiden lewat dana Otsus yang ditambahkan,” tambahnya.

Dengan realisasi dana Otsus ini, pemerintah berharap program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...325326327...4,871Halaman 326 dari 4,871