Beranda blog Halaman 327

Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Dilakukan Secara Proporsional dan Terukur

Penulis
Syifa
-
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi terkait pengadaan sejumlah barang seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan yang menjadi sorotan publik.
Dadan menegaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” tegas Dadan di Jakarta, Senin (13/4).
Dia menegaskan, pengadaan kaos kaki, laptop dan alat makan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan tidak dalam jumlah fantastis seperti yang beredar.
Dadan menyampaikan, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit. “Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tegasnya lagi.
Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar,” sebut Dadan.
Dadan memastikan pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait, sehingga seluruh pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci bahwa pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG. Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Menurutnya, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya. Dadan pun menegaskan, angka-angka tersebut jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah.
Sementara itu, terkait kaos kaki, Dadan menekankan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Dia menjelaskan bahwa kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan kembali menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan. “Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI,” ujarnya.
Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN, kata Dadan, telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dadan pun mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat yang akhirnya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah di BGN.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” katanya.

BGN, lanjut Dadan, berkomitmen menjaga prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan baik dari internal maupun eksternal BGN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Pekanbaru Pastikan WFH Tak Ganggu Pelayanan Publik, ASN Diawasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memastikan bahwa penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat akhir pekan tidak mengganggu pelayanan publik yang ada.

Pemko Pekanbaru menerapkan WFH secara bergiliran kepada ASN, sehingga pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik.

“Yang paling penting, WFH ini tidak mengganggu pelayanan publik kita. Makanya digilir WFH nya,” kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pihaknya tetap melakukan evaluasi terhadap penerapan skema WFH ini dalam rangka penghematan energi. WFH yang dilakukan pegawai diharapkan benar-benar efektif dalam upaya efisiensi energi, tanpa menggangu pelayanan publik.

“Memang evaluasi kita, ada beberapa catatan terkait efektifitas kerja. Terutama masalah kinerja dan tolak ukur dalam WFH,” terang Markarius.

Ia meminta agar masing-masing Kepala OPD bisa mengawasi pegawainya dengan baik. Harus ada tugas atau pekerjaan disertai dengan laporan penyelesaiannya.

“Kita tetap kawal WFH ini. Kepala OPD sudah kita minta mengawal masing-masing pegawainya,” tutup Markarius.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Riau Bakal Terbitkan SE, Minta Pemda Tidak Berhentikan PPPK

Penulis
Syifa
-

Meski terancam persoalan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengupayakan tidak ada pemberhentian terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terlebih lagi berdasarkan UU HKPD No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah (pemda) wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD, yang memicu kekhawatiran PHK bagi PPPK di banyak daerah.

“Kebijakan ini wajib diterapkan pada 5 Januari 2027, terhitung 5 tahun sejak UU disahkan pada 2022 dan berlaku selama 5 tahun setelahnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Namun, dikatakan SF Hariyanto, Pemprov Riau akan menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah kabupaten kota atas larangan pemberhentian PPPK tersebut.

“Saya akan terbitkan SE, akan saya berikan memo kepada bupati dan wali kota agar tidak ada pemecatan PPPK,” dikatakan SF Hariyanto.

SF Hariyanto mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan penggunaan keuangan secara maksimal. Baik efisiensi perjalanan dinas, ataupun pemotongan anggaran kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas.

“Sudah ada beberapa daerah yang memberhentikan PPPK. Jangan sampai hal ini malah menimbulkan gejolak dan terjadi di Riau, malu kita,” katanya.

Untuk itu, SF Hariyanto berharap seluruh sektor dapat membantu melakukan penguatan pendapatan daerah.

“Ada 17 ribu tenaga PPPK kita saat ini. Saya minta kita semua untuk saling bersinergi dalam meningkatkan pendapatan, bekerja dengan jujur agar tata kelola keuangan lebih bersih, transparan dan berkeadilan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jateng Resmikan Pengolahan Sampah Aglomerasi Pekalongan dan Tegal Raya

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama tujuh bupati dan wali kota di Pekalongan Raya dan Tegal Raya, membuktikan komitmennya dalam upaya mewujudkan pengolahan sampah berbasis regional atau aglomerasi.

Upaya yang dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah pusat, untuk mengurangi praktik open dumping (pembuangan sampah di tanah terbuka) di daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dengan penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Senin (13/4).

Selain Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Widi Hartanto, penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan tersebut juga ditandatangani tujuh kepala daerah dan kepala dinas di aglomerasi Pekalongan Raya dan Tegal Raya. Di antaranya, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Plt Bupati Pekalongan Sukirman, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Sebagai informasi, aglomerasi Pekalongan Raya terdiri atas Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Tempat pengolahan sampahnya akan ditempatkan di Kota Pekalongan.

Sedangkan aglomerasi Tegal Raya meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Tempat pengolahan sampah ada di Kabupaten Tegal.

Dua aglomerasi tersebut menambah jumlah penyelenggaraan aglomerasi pengolahan sampah di Provinsi Jawa Tengah menjadi tiga aglomerasi. Sebelumnya sudah ada aglomerasi pengolahan sampah Semarang Raya.

“Pengelolaan ini harapannya berkontribusi langsung dalam pengurangan sampah nasional sebesar 3.000 ton per hari,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, seusai acara.

Dengan angka itu, diharapkan juga mengurangi sampah di Provinsi Jawa Tengah yang totalnya 17.300 ton per hari.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengapresiasi keseriusan Gubernur Ahmad Luthfi dalam penanganan masalah sampah di wilayahnya. Hanif membeberkan, penanganan sampah di Jawa Tengah tercatat sudah 30 persen. Artinya sudah di atas rata-rata nasional yang baru 26 persen.

“Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras Gubernur, yang cukup cepat mengatasi dinamika yang terjadi di Jawa Tengah. Apalagi didukung Kepala Dinas yang paling trengginas di Indonesia,” ungkap Hanif.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap, setelah penandatanganan itu, segera ada eksekusi pelaksanaan pengelolaan sampah di dua wilayah aglomerasi itu.

“Selain pengelolaan sampah secara aglomerasi, Pemprov Jateng yang mulai mengembangkan refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah, di antaranya di Magelang, Banyumas, Cilacap dan lain sebagainya,” jelas Luthfi.

Pihaknya, juga sudah menyusun langkah strategis, dimulai dengan membentuk Satgas Sampah hingga tingkat desa/kelurahan. Kemudian memantapkan roadmap pengelolaan sampah, untuk mendukung program zero sampah 2029.

Upaya lain yang dilakukan adalah pengurangan sampah dari hulu berbasis kearifan lokal, penanganan sampah di hilir berbasis teknologi ramah lingkungan, menerbitkan SE Gubernur tentang Akselerasi Pengelolaan Sampah, memfasilitasi transformasi TPA menjadi TPST berbasis teknologi ramah lingkungan, dan mencanangkan Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memilah dan memilih sampah. Artinya, di tingkat hulu dan hilir harus bekerja sama, sehingga ini akan tuntas secara bersama-sama,” tandas Luthfi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Dorong Transformasi Ekonomi Biru: Hilirisasi Perikanan Malut adalah Kunci Utama

Penulis
Syifa
-

Maluku Utara sedang bersiap melakukan lompatan besar. Bukan lagi sekadar bergantung pada hasil bumi di daratan, kini arah kompas pembangunan juga beralih tajam ke hamparan biru yang mengepung 70 persen wilayah lautan di provinsi ini.

Dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/4), Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang juga sebagai pembicara menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai paradoks kemiskinan di wilayah pesisir.

Meski kaya akan potensi laut, kenyataan di lapangan menunjukkan nelayan lokal masih berjuang di garis kemiskinan. Gubernur Sherly memaparkan strategi “Hilirisasi Perikanan” sebagai kunci pembuka kesejahteraan nelayan Malut.

“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat,” tegas Gubernur Sherly dengan lugas di hadapan para tokoh akademisi, pengusaha, dan pimpinan OPD.

Sedikitnya terdapat 4 (empat) pilar transformasi yang diusung Gubernur meliputi:

1). Modernisasi Armada: Fokus pada kapal 5–20 GT agar nelayan bisa mengakses BBM subsidi dan menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.

2). Revitalisasi Rantai Dingin: Memperkuat cold storage dan pabrik es di pusat-pusat strategis seperti Dufa-Dufa Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Selatan.

3). Hilirisasi dan Offtaker: Memastikan adanya industri pengolahan agar harga ikan tidak jatuh saat panen melimpah.

4). Investasi Sehat: Menciptakan iklim profitable bagi investor melalui skema profit sharing yang adil.

Hadir juga sebagai narasumber, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, memberikan hitung-hitungan yang mencengangkan. Menurutnya, Malut memiliki “Tambang Protein” yang jika dikelola dengan teknologi satelit (GIS) dan prinsip Maximum Suatainable Yield (MSY), hasilnya akan sangat masif.

“Pengembangan 10.000 hektar tambang udang vaname saja bisa menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun. Itu 3 (tiga) kali lipat dari total APBD Maluku Utara saat ini,” ungkap Prof. Rokhmin.

Diskusi semakin tajam dengan masukan dari para akademisi, misalnya Prof. Dr. M. Irfan Koda, mendorong budidaya komoditas cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila, sementara Prof. Dr. Djanib Ahmad, mengingatkan pentingnya aspek sosiologis atau “genetika nelayan” agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Isu stunting di desa pesisir juga menjadi catatan penting yang harus diselesaikan lewat asupan protein ikan dari hasil laut sendiri.

Sebelum menutup rangkaian diskusi, oleh moderator Dr. Thamrin A. Ibrahim, Sekretaris Daerah Drs. Samsuddin A. Kadir, menyatakan kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengeksekusi visi ini. Pemerintah berkomitmen menciptakan transisi yang baik dari ketergantungan sektor tambang menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.

Bagi Gubernur Sherly, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak sekadar diukur lewat deretan angka-angka semata, melainkan kesuksesan yang akan diraih.

“Indikator kesuksesan kita adalah saat anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil keringat orang tua mereka di laut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kesehatan Mental Anak Jadi Prioritas, Lia Istifhama Dorong Kolaborasi Kemenkes dan Edukasi Dini

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional, khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menurut Lia, langkah Kemenkes dalam menyusun buku saku edukatif bagi anak-anak merupakan inisiatif strategis dalam upaya pencegahan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan belajar dan kesehatan mental sejak usia dini.

“Kami mendukung penuh upaya Kemenkes dalam menyusun buku saku bagi anak-anak sebagai langkah preventif gangguan kesehatan. Namun, kolaborasi lintas kementerian harus diperkuat agar pendekatan ini lebih komprehensif,” ujar Lia, pada Senin (13/04).

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara Kemenkes dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lia mengusulkan agar buku edukasi yang diterbitkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu merangsang kreativitas dan logika anak.

“Buku tersebut perlu menjadi sarana brainstorming bagi anak-anak, agar mereka mampu memiliki mimpi yang logis dan bisa diraih,” tambahnya.

Dalam kunjungannya ke klinik gangguan belajar di RS Menur Surabaya, Lia menemukan beragam kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan kesehatan mental anak saat ini.

Ia mengungkapkan adanya anak-anak dengan berbagai latar belakang masalah, mulai dari gangguan belajar hingga trauma akibat perundungan dan pelecehan seksual.

“Saya menemukan anak yang memiliki mimpi menjadi hacker, namun di sisi lain ada juga anak-anak yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh,” ungkap Lia.

Lia juga mendorong peningkatan fasilitas dan tenaga medis dalam layanan kesehatan mental anak, termasuk pengembangan pusat layanan seperti child and adolescent health center di berbagai daerah.

Menurutnya, bimbingan kontekstual sangat penting agar anak dapat tumbuh dengan kemampuan berpikir rasional yang sehat.

“Diperlukan penguatan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, khususnya di klinik gangguan belajar, agar anak mendapatkan pendampingan yang optimal,” tegasnya.

Lia menyoroti masih minimnya rumah sakit yang fokus pada layanan kesehatan mental, yang dipengaruhi oleh stigma negatif di masyarakat. Kondisi ini membuat layanan kesehatan mental belum menjadi prioritas di banyak institusi kesehatan.

Selain itu, faktor keluarga dinilai memiliki peran dominan dalam membentuk kesehatan mental anak. Lia mengungkapkan bahwa sekitar 24 hingga 46 persen masalah kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan konflik dalam keluarga.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar penanganan kesehatan mental anak dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Pendekatan kolaboratif sangat penting, termasuk dengan kementerian yang menangani keluarga, agar penanganan kesehatan mental anak bisa dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.

Lia menegaskan bahwa upaya peningkatan kesehatan mental anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan keluarga untuk menciptakan generasi yang sehat secara fisik maupun mental.

Menurutnya, investasi pada kesehatan mental anak merupakan langkah strategis jangka panjang dalam membangun masa depan bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf Perkuat Kolaborasi Indonesia–Prancis melalui Program ICC Immersion

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi internasional berbasis inovasi, teknologi, dan budaya. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf), Irene Umar, bersama delegasi Prancis dalam rangka program ICC Immersion Indonesia/Singapura pada 11-16 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ekraf menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif global, terutama pada subsektor yang mengintegrasikan seni dan teknologi.

“Indonesia memiliki kekuatan besar pada talenta kreatif dan keberagaman budaya. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi lintas negara, terutama yang menggabungkan seni, teknologi, dan pengalaman imersif. Ini sejalan dengan upaya kami menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth,” ujar Irene Umar di Autograph Tower, Jakarta, Senin (13/4).

Irene Umar juga mendorong delegasi Prancis untuk memahami lebih dekat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia melalui interaksi langsung dengan pegiat kreatif di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring antar pelaku industri.

“Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata, baik dalam bentuk co-production, residensi kreatif, maupun pengembangan IP bersama,” tambah Irene Umar.

Direktur IFI, Jules Irrmann, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Tenggara.

“Kami melihat Indonesia sebagai ekosistem kreatif yang sangat dinamis dengan talenta muda yang kuat. Program ini mempertemukan pelaku industri Prancis dengan mitra di Indonesia untuk mendorong lahirnya proyek bersama yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, delegasi Prancis juga memaparkan pendekatan dan pengalaman mereka di bidang seni imersif, teknologi kreatif, produksi musik, serta pengelolaan museum dan warisan budaya sebagai referensi pengembangan proyek di Indonesia.

Audiensi ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Prancis di bidang ekonomi kreatif, menyusul penandatanganan nota kesepaham (MoU) pada 2025 yang mencakup subsektor film, animasi, kriya, kuliner, fesyen, gim, dan desain.

Melalui audiensi ini, Kementerian Ekraf mendorong percepatan realisasi kerja sama dalam bentuk proyek bersama, pertukaran talenta, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Isyana Tekankan Peran Keluarga dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendukung ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran autobiografi Jejak Langkah Satya Widya Yudha: Pengabdian Tanpa Batas yang dirangkaikan dengan diskusi bertajuk Indonesia Energy Outlook in the Minds of Global Politics Dynamic di Jakarta, Jumat (10/4). Forum ini menjadi ruang refleksi mengenai arah kebijakan energi Indonesia di tengah perubahan global yang dinamis.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Isyana menekankan bahwa isu energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sektor industri, tetapi juga melibatkan peran strategis keluarga melalui delapan fungsi keluarga.

“Pembahasan energi tidak terlepas dari peran keluarga melalui delapan fungsi, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Isyana.

Ia menjelaskan bahwa melalui fungsi lingkungan, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan kepedulian, membangun ketahanan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai tantangan global. Hal ini termasuk membentuk kebiasaan penggunaan energi yang bijak dan ramah lingkungan sejak dini.

Lebih lanjut, Isyana menyampaikan bahwa penguatan fungsi keluarga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi.

Menurutnya, keluarga menjadi titik awal dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi secara efisien. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

Melalui penguatan delapan fungsi keluarga, BKKBN terus mendorong peran keluarga sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui perubahan perilaku yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Capai 5,11%, Lebih Tinggi dari Proyeksi Global

Penulis
Syifa
-
Di tengah berbagai tantangan dan pertumbuhan ekonomi global dimana menurut IMF, OECD, dan Bank Dunia, pertumbuhan global sekitar 2,6% hingga 3,3%, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, sebesar 5,11% pada tahun 2025, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20. Ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, dengan didukung sektor konsumsi, investasi, dan belanja Pemerintah, serta diperkuat oleh stabilitas sektor eksternal, kebijakan yang disiplin, dan koordinasi kelembagaan yang erat.
Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB, sementara Mandiri Spending Index tetap berada pada level kuat, yakni 360,7. Di sektor pangan, produksi beras nasional tercatat hampir mencapai 34,7 juta ton dengan stok cadangan beras Bulog mendekati 4,6 juta ton, ini menjadi salah satu cadangan beras terkuat yang pernah dimiliki Indonesia. Sementara itu, di sektor energi, Pemerintah terus memperkuat kemandirian melalui implementasi program B50 dan mencatat surplus energi sebesar 4,84 juta kiloliter
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Media Briefing: Update on Economic and Reform Measures di Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (13/04).
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia memasuki triwulan II tahun 2026 dalam posisi yang kuat. Hal ini tercermin dari inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, sementara cadangan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Kemudian, sektor perbankan nasional tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.
Dari sisi sektor eksternal, kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas. Dari sisi fiskal, APBN terus berfungsi sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu, defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB (per Maret 2026).
“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai indikator sosial ekonomi juga menunjukkan tren perbaikan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,25%, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,7%, serta rasio gini yang menurun menjadi 0,363. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas pertumbuhan juga didukung oleh realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi tercatat berhasil menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru.
Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan salah satu program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu hilirisasi. Pada 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun (USD36,5 miliar), tumbuh 43,3 persen (yoy) dan berkontribusi 30,2% terhadap total realisasi investasi 2025. Kontribusi terbesar berasal dari sektor mineral dan batu bara, diikuti perkebunan dan kehutanan, serta minyak dan gas, perikanan, dan kelautan.
Pemerintah juga terus memperkuat kemudahan berusaha dengan pembentukan Satgas Percepatan dan Penyelesaian Permasalahan Investasi (Satgas P2SP) dan reformasi regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 guna mendorong penyederhanaan perizinan melalui penerapan SLA, penguatan kebijakan berbasis risiko, serta digitalisasi melalui OSS-RBA, sekaligus membuka peluang investasi lebih luas. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus menunjukkan kinerja positif sebagai motor investasi dan pertumbuhan sektor bernilai tambah. KEK telah berkembang di sektor strategis seperti manufaktur maju, hilirisasi mineral, ekonomi digital, serta pariwisata dan kesehatan.
Dari sisi hubungan kerja sama internasional, selama masa pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai capaian strategis telah diraih melalui kemajuan sejumlah kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional, termasuk dengan Uni Eropa, Kanada, kawasan Eurasia, serta penguatan peran Indonesia di berbagai forum global seperti BRICS, G20, OECD, RCEP, ASEAN, dan CPTPP.
Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, Menko Airlangga menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi yang dilakukan Pemerintah tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal yang memadai sehingga kebijakan harga energi dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan global. Sedangkan di sektor investasi, komitmen penanaman modal asing (FDI) terus menunjukkan tren positif, mencakup proyek-proyek strategis, termasuk sektor energi, semikonduktor, dan pusat data.
“Indonesia memiliki lahan, Indonesia memiliki harga energi yang kompetitif, dan kita juga memiliki energi bersih. Harga air kita juga kompetitif. Jadi, sebagian besar perusahaan AS, atau bahkan perusahaan regional, termasuk China, berkomitmen untuk berinvestasi di pusat data Indonesia. Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Saya pikir digital adalah salah satu hal yang masih menarik bagi sebagian besar investor, terutama dengan AI, komputasi kuantum, mereka membutuhkan lebih banyak pusat data,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ara Umumkan SLIK OJK di Bawah Rp1 Juta Kini Bisa Ajukan Rumah Subsidi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PKP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

“Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu ketua OJK saya betul betul merasa OJK bekerja dengan hati dan bekerja dengan profesional dan dengan cepat tidak menghambat (deep state),” ujar Menteri Ara dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Menteri Ara, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK. “Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Menteri Ar juga menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan tersebut tanpa hambatan birokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat. “Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Ara juga menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) bersama untuk mempercepat program perumahan rakyat, khususnya target pembangunan 3 juta rumah. “Kami akan undang berbagai pihak untuk merumuskan struktur satgas yang efektif, efisien, dan produktif, sehingga masalah-masalah perumahan bisa diselesaikan dengan cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. “OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

“Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang.
Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan,” kata Ketua OJK.

Friderica juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK dan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem. “Kami memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi upaya Menteri PKP yang dinilai konsisten memperjuangkan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami melihat Pak Menteri luar biasa memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah,” tutup Friderica.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...326327328...4,871Halaman 327 dari 4,871