Beranda blog Halaman 329

Ketahanan Pangan Indonesia 2026 Kuat, Mayoritas Komoditas Tanpa Impor

Penulis
Syifa
-

Ketahanan pangan pokok strategis Indonesia tergolong kuat. Ini mengacu pada sebagian besar atau mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat ditopang dari produksi dalam negeri.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian/lembaga terkait, dari total 10 jenis pangan pokok strategis, hanya 3 saja yang membutuhkan importasi. Sementara komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula diproyeksikan tidak ada importasi untuk kebutuhan konsumsi.

“Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, kita ada minimal 10. Nah beras kita sangat bagus, artinya beras dengan produksi tahun lalu 34,7 juta ton. Kemudian carry over stock tahun kemarin ke tahun ini adalah 12 juta ton. Nah target kita di tahun 2026, kita akan punya carry over stock ke 2027 hingga 16 juta ton. Ini besar sekali,” beber Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Adapun angka carry over stock beras hingga akhir tahun 2026 tersebut berasal dari carry over stock di awal 2026 yang berada di angka 12,4 juta ton ditambah proyeksi produksi beras setahun 34,7 juta ton. Selanjutnya dikurangi kebutuhan konsumsi beras setahun 31,1 juta ton, sehingga diestimasikan stok beras nasional di akhir 2026 masih dapat mencapai 16 juta ton.

Pemerintah pun memantapkan komitmen keberpihakan pada petani padi dengan menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan gabah. Stok beras yang dikelola Bulog pun dipastikan nihil impor karena sejak tahun 2025 sepenuhnya dipasok dari penyerapan gabah setara beras hasil panen petani Indonesia.

“Cadangan beras kita di Bulog sekarang ini mencapai lebih 4 juta ton. Kita akan menyerap lagi sampai 4 juta ton. Artinya dari sisi produksi, gabahnya sangat bagus,” ujar Deputi Ketut.

Selain beras, jagung pakan juga dapat dikatakan telah swasembada karena Indonesia sudah setop impor jagung pakan sejak tahun 2025. Pangan pokok lain yang juga telah mampu dipenuhi dari panen dalam negeri antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang merah.

“Kemudian kita juga punya cadangan jagung yang bagus. Jagung pakan kita sudah swasembada. Kemudian daging ayam kita kuat. Telur kita kuat. Cabai kita kuat. Bawang merah kita kuat,” kata Ketut lagi.

“Kita hanya mengimpor dua atau tiga yang dominan. Kedelai dan bawang putih. Lalu daging sapi tapi tidak dominan,” ungkap dia.

Kendati demikian, Ketut memastikan pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri, termasuk pangan pokok strategis yang belum berdikari. Kementerian Pertanian sudah memulai akselerasi untuk hal tersebut.

“Kita sudah mulai produksi dan Bapak Menteri Pertanian akan bergerak terus. Sebagaimana kemarin di acara taklimat di Istana, beliau menyampaikan target-target ke depan. Bagaimana bawang putih, kemudian termasuk juga penguatan produksi kedelai, susu, dan lain sebagainya,” jelas Ketut.

“Tentu kekuatan kita, stok kita relatif sangat bagus di tahun 2026 ini dan mudah-mudahan ke depan juga semakin kuat kita,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian mengutarakan bahwa Indonesia sudah meraih swasembada pangan, yakni pangan yang menjadi sumber karbohidrat dan protein. Capaian ini menegaskan bahwa produksi pangan dalam negeri mampu menopang kebutuhan konsumsi nasional tanpa bergantung pada impor.

“Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini,” papar Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta (7/4/2026).

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,7 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,1 juta ton.

Sementara untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional. Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14 persen sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu Sugiono Terpilih sebagai Ketum PB IPSI, Menpora Erick Siap Kawal Pencak Silat Mendunia

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengucapkan selamat atas terpilihnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) masa bakti 2026-2030. Menlu Sugiono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/4) malam.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Sugiono yang menjadi Ketua IPSI secara aklamasi dan juga selamat kepada semua para pengurus demisioner yang selama ini juga bekerja luar biasa,” ucap Menpora dalam sambutannya tak lama setelah Ketum Sugiono terpilih.

Menpora menyebut Kemenpora ikut mengawal pembinaan dan pengembangan pencak silat untuk bisa mendunia, sebagaimana tema Munas yaitu “Pencak Silat Menuju Olimpiade.” Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menyebarluaskan pencak silat ke dunia, menjadikannya ikon Indonesia sebagaimana olahraga-olahraga bela diri lainnya yang telah memiliki panggung di dunia.

Apalagi, sambung Menpora, prestasi pencak silat dalam hal perolehan medali sudah terbilang konsisten. Selain itu juga sudah sangat kuat dikenal di Indonesia, serta berkontribusi dalam pembangunan karakter masyarakat. Di satu sisi, pencak silat sebagai budaya bangsa dengan nilai-nilai leluhur juga harus tetap dijaga.

“Jadi bagaimana kita harus bisa membawa pencak silat ini ke panggung dunia, tidak kalah dengan negara-negara lain. Selama ini sudah ada 83 perwakilan pencak silat di dunia, sehingga ke depan bersama-sama antara IPSI dengan dukungan Bapak Presiden dan kami di kemenpora, kita bukan hanya mendorong event pencak silat ini lebih luas lagi, tetapi juga mengakar di Indonesia lebih luas lagi,” jelas Menpora Erick.

Indonesia, lanjut Menpora Erick, tentu bisa memaksimalkan potensi pencak silat sebagaimana olahraga-olahraga bela diri lainnya yang lebih dahulu populer. Apalagi di Indonesia terdapat 840 perguruan pencak silat. Selain bisa dikembangkan dari segi kebudayaan, juga bisa dari sisi ekonomi.

“Ini penting bahwa dukungan pemerintah ke depan harus lebih berdampak untuk pencak silat, termasuk dorongan secara industri, menjadi sebuah penetrasi yang lebih lebar lagi untuk tentu pembangunan secara ekonomi. Karena saya percaya yang namanya prestasi itu pasti sejalan juga dengan pembangunan secara ekonomi dan menyeluruh,” kata Menpora.

Menutup sambutannya, Menpora Erick menegaskan semua pihak harus hadir dan terlibat, baik pemerintah maupun swasta. Kemenpora dalam hal ini ingin menjadi satu kesatuan dengan program sesuai arahan Presiden selama ini, khususnya membawa pencak silat menuju Olimpiade.

Sementara itu Ketum PB IPSI terpilih Sugiono mengungkapkan, merupakan sebuah kehormatan, sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar dipilih menakhodai IPSI periode 2026-2030. Khususnya dalam melanjutkan komitmen Ketum PB IPSI sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, bahwa pencak silat merupakan media untuk memperkokoh dan memperkuat kepercayaan diri bangsa, kepercayaan diri masyarakat Indonesia.

“Saya rasa itu merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh IPSI, selain juga di luar tanggung jawab dan tugas untuk bisa menduniakan pencak silat dalam event-event besar dunia, khususnya Olimpiade,” ujar Ketum Sugiono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Evaluasi Angkutan Lebaran 2026: Menhub Dudy Soroti Kepadatan di Sejumlah Titik

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mencatat sejumlah isu yang dihadapi selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026. Menhub menyebut, sejumlah catatan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelasanaan Angkutan Lebaran di tahun-tahun mendatang.

“Moda transportasi umum, baik itu darat, kereta api, laut dan udara secara umum berlangsung dengan baik, ada kenaikan dari jumlah angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat. Relatif tidak terdapat hal-hal yang menonjol dalam pelaksanaan arus mudik maupun balik,” tutur Menhub Dudy dalam Media Briefing bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Kamis (9/4).

Menhub Dudy menyoroti adanya titik-titik kepadatan yang terjadi pada saat puncak arus mudik maupun arus balik lebaran 2026. Misalnya, kepadatan di rest area km 57 tol Jakarta-Cikampek pada saat puncak arus mudik, kepadatan di pelabuhan Gilimanuk serta akses menuju tol Sumatera.

Menhub menyebut, sejumlah evaluasi telah dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait. “Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasamarga untuk mengevaluasi rest area km 57 maupun rest area lainnya, dan dilakukan mitigasi sehingga tidak terjadi hal serupa ke depannya,” lanjut Menhub Dudy.

Untuk penyeberangan, Menhub mengakui adanya kepadatan selama dua hari di Pelabuhan Gilimanuk pada masa arus mudik. Namun di hari ke-3, kepadatan tersebut berhasil terurai. Adanya keterbatasan area buffer zone serta peningkatan kendaraan yang signifikan, termasuk kendaraan-kendaraan besar menjadi penyebab kepadatan di pelabuhan.

“Pada saat itu kami melakukan penanganan dengan menggunakan buffer zone dan menyegerakan kendaraan-kendaraan besar untuk segera menyeberang. Kami juga memprioritaskan kendaraan roda dua untuk didahulukan menyeberang,” papar Menhub Dudy.

Secara keseluruhan, Menhub melihat pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan baik. Namun demikian, perbaikan akan terus dilakukan, bukan hanya melibatkan satu pihak, melainkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan arus mudik maupun balik lebaran. Menhub Dudy berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepastian selama melakukan perjalanan.

Sebagai informasi, berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD), jumlah orang yang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran (13-29 Maret 2026) mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53% dari hasil survei sebanyak 143,92 juta orang.

Secara keseluruhan, terdapat kenaikan penumpang angkutan umum sebesar 11,79% pada Angkutan Lebaran 2026, menjadi 23,73 juta orang dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan tertinggi terdapat pada moda penyeberangan yakni 5,61 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 17,05% dibandingkan periode sama 2025.

Turit hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Mashyud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perkeretapian Allan Tandiono, dan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Risal Wasal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan terkini penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penjelasan tersebut disampaikannya kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4).

Ia menegaskan, pemulihan daerah terdampak diukur melalui sejumlah indikator, mulai dari fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.

“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar,” ujar Tito.

Ia menambahkan, di Sumut sebagian besar daerah juga menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara di Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal, tetapi beberapa lainnya masih memerlukan penanganan intensif, seperti Aceh Tamiang.

Dalam aspek penanganan pengungsi, Tito memastikan progres positif, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara. “Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tito mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan. Ia mencontohkan respons cepat penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung turun tangan saat terjadi gangguan akses jalan.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen. Pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.

“Ini luas sekali dan kompleks masalahnya … sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun,” jelasnya.

Hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras Capai 5 Juta Ton, Mentan Amran Dorong Peran Kampus dalam Inovasi Pertanian

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian stok beras nasional yang diproyeksikan menembus 5 juta ton harus diiringi dengan peran aktif kampus dalam mendorong inovasi dan hilirisasi teknologi pertanian.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Idul Fitri FunFest 2026 yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) di Jakarta, Sabtu (11/4).

Dalam sambutannya, Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang ditopang oleh capaian produksi pangan nasional yang signifikan.

“Sekarang, bulan ini, insya Allah, 5 juta ton beras kita. Ini tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi beras dalam negeri membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor, bahkan memberikan dampak terhadap pasar global.

“Dulu kita impor 7 juta ton beras. Sekarang kita tidak impor. Dampaknya, harga pangan dunia turun,” jelasnya.

Menurut Mentan Amran, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Ini kerja kita semua. Ini kerja bersama. Bukan saya,” tegasnya.

Namun demikian, Mentan Amran mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemanfaatan inovasi yang melibatkan kampus secara nyata, bukan sekadar seremoni.

“Kampus harus hadir dengan aksi nyata, bukan seremoni,” ungkapnya.

Ia menilai, selama ini kekuatan riset di kampus sudah sangat baik, tetapi masih lemah pada aspek hilirisasi dan pemasaran inovasi.

“Kelemahan kita di kampus adalah tidak mampu mengkomunikasikan apa yang kita ciptakan dan harus melihat pasar,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong ITS untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan teknologi yang benar-benar digunakan oleh masyarakat, termasuk alat mesin pertanian, kendaraan listrik, dan berbagai inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

“Kita ingin ke depan, yang mensuplai, traktor, alat pertanian, itu dari ITS. Pasti bisa,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, ia menyinggung pengembangan alat mesin pertanian ITS berupa traktor perahu yang perlu terus disempurnakan dan diproduksi secara massal.

“Traktor, apa namanya itu? Oh ini sudah jadi ya? Nah ini traktor perahu. Sudah, diperbaiki terus, rekayasa kita adakan,” ungkapnya.

Mentan Amran bahkan menekankan bahwa pemerintah siap mendukung dan menyerap inovasi dalam negeri, selama kampus berani memproduksi dalam skala besar dan bertanggung jawab atas kualitasnya.

“Kami ingin ITS terdepan. Bisa ya?” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam membangun kemandirian nasional.

“Kita sama-sama, gandengan tangan. Enggak ada istilah Unhas, IPB, ITS. kita harus kolaborasi, demi Merah Putih,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Mentan Amran mengajak seluruh kampus dan alumni untuk bergerak bersama dalam hilirisasi berbasis kebutuhan nasional.

“Ayo kita bergerak di hilirisasi, meneliti sesuai kebutuhan negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Polresta IKN Kota Segera Dimulai, Otorita IKN Tinjau Kesiapan Kawasan

Penulis
Syifa
-
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran meninjau kawasan perencanaan Kantor Pendukung Kepolisian Resor Kota (Polresta) IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Kehadiran Polresta IKN ini disiapkan guna mendukung pelayanan publik, termasuk layanan keamanan bagi masyarakat di kawasan Nusantara.
Saat ini, tahap awal pekerjaan telah dimulai melalui proses land clearing, dengan target penyelesaian keseluruhan tahap pertama pada akhir tahun 2027. Pembangunan ini juga diiringi dengan penataan kawasan dan penyediaan lahan secara terencana guna mendukung kelancaran pengembangan fasilitas kepolisian di Ibu Kota Nusantara.
Dengan luas lahan sekitar 3,24 hektare, kawasan pembangunan ini mencakup sejumlah fasilitas utama, termasuk gedung utama, masjid, lapangan upacara, kolam retensi, dan sarana olahraga. Gedung utama dirancang sebagai pusat aktivitas dengan enam lantai utama yang dilengkapi lantai dak serta tiga lantai bawah. Gedung ini turut didukung dengan berbagai ruang operasional, seperti ruang kantor, ruang rapat, dan fasilitas pendukung operasional kepolisian lainnya.
Selain itu, desain arsitektur juga telah disesuaikan dengan mengintegrasikan berbagai sarana pendukung, seperti masjid, jalur pedestrian, serta fungsi amfiteater yang digabung sebagai tribun sarana olahraga. Saat meninjau kesiapan pembangunan kawasan pada Minggu (12/04/2026), Basuki menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Polresta IKN harus berjalan dalam satu komando di bawah Otorita IKN.
“Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan (Polresta IKN) harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN. Apapun perencanaannya dicek dulu, ditelusuri, kalau perlu dihitung,” tegas Basuki saat meninjau di lapangan.

Melalui perencanaan yang komprehensif dan pelaksanaan yang terukur, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) senantiasa memastikan seluruh tahapan pembangunan di Kawasan Nusantara berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

6 Daerah di Jambi Masih Open Dumping, Menteri LH Minta Segera Ditutup

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti masih adanya praktik open dumping di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam upaya memperbaiki tata kelola sampah yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Hanif mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Jambi yang belum meninggalkan praktik pembuangan sampah terbuka tersebut. Ia menegaskan, kondisi ini perlu segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jambi Raya, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (11/4/2026) malam.

Sejumlah kepala daerah turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Bupati Muaro Jambi, Bupati Batang Hari, Bupati Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, serta Wali Kota Jambi.

“Ada 6 daerah yang masih open dumping. Sisanya ya disini, tidak (open dumping). Gak perlu kita sebutlah siapa,” ujar Menteri LH.

Berdasarkan penelusuran dari pernyataan tersebut, setidaknya terdapat sejumlah daerah yang masih menerapkan praktik open dumping, yakni Kabupaten Sarolangun, Kerinci, Tebo, Bungo, Merangin, serta Kota Sungai Penuh.

Meski demikian, Menteri LH menyatakan optimisme bahwa persoalan tersebut dapat segera dituntaskan. Ia menaruh harapan besar kepada Gubernur Jambi, Al Haris, untuk memimpin percepatan penanganan sampah di seluruh wilayah Jambi.

Inflasi Turun ke 3,48 Persen, Mendagri Ingatkan Daerah Tetap Waspada

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4).

“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.

“Kepala daerah [agar menggelar] rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, atau hambatan distribusi. Karena itu, Pemda diminta responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.

“Daging ayam ras sudah [terjadi] penurunan tapi masih cukup tinggi [di] 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di Moskow, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia di Tengah Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/4) pukul 07.45 waktu setempat (WS), guna melakukan kunjungan kerja. Ketibaan Kepala Negara menandai komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral, serta meningkatkan kerja sama strategis dengan Rusia.

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Presiden disambut oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Selama berada di Moskow, Kepala Negara diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat kemitraan kedua negara, utamanya di bidang energi dan sektor-sektor prioritas lainnya.

Kunjungan ini juga mencerminkan langkah aktif diplomasi Indonesia dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia memandang Rusia sebagai mitra penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Sebelumnya, Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Minggu (12/4), pukul 23.10 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Rusia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Arab Saudi Berlakukan Pembatasan Masuk ke Makkah Tanpa Izin Mulai 13 April 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan pembatasan akses masuk ke Kota Suci Makkah bagi siapapun yang tidak memiliki izin resmi, yang mulai berlaku pada Senin, 13 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pengaturan menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hanya individu dengan kriteria tertentu yang diperbolehkan memasuki wilayah Makkah, yaitu:

  • Pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah;
  • Pemegang visa haji resmi;
  • Pekerja yang memiliki izin kerja di area tempat-tempat suci.
  • Sementara itu, siapapun yang tidak memenuhi ketentuan di atas akan ditolak masuk dan diminta kembali di pos pemeriksaan yang tersebar di pintu-pintu masuk Kota Makkah.

Selain pembatasan tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan bahwa:

  • Batas akhir keberangkatan jemaah umrah dari Arab Saudi adalah 18 April 2026;
  • Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan dihentikan sementara mulai 18 April hingga 31 Mei 2026;
  • Seluruh pemegang visa selain visa haji tidak diperkenankan memasuki atau berada di Makkah selama periode tersebut.
  • Kebijakan ini merupakan implementasi dari prinsip “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” yang secara konsisten diterapkan Pemerintah Arab Saudi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan pelaksanaan ibadah haji.

Menanggapi kebijakan tersebut, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan kebijakan rutin yang diberlakukan menjelang musim haji untuk memastikan kualitas layanan ibadah tetap terjaga.

“Pemerintah Arab Saudi setiap tahun menerapkan pengendalian akses ke Makkah menjelang puncak musim haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan,” ujar Ichsan Marsha di Jakarta, Senin (13/4).

Ia juga mengimbau warga negara Indonesia yang akan menjalankan ibadah haji tidak mencoba menggunakan jalur haji ilegal.

“Kami mengingatkan bagi yang akan menjalankan ibadah haji untuk memastikan visa yang digunakan adalah visa haji. Bukan visa umrah, amil/kerja, turis, ziarah, atau visa lainnya selain visa haji. Jangan mau dirayu berangkat haji dengan tanpa visa haji. Itu Ilegal. selain ditolak masuk Makkah, juga berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum di Arab Saudi,” tambahnya.

Ichsan mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya jemaah umrah dan calon jemaah haji, untuk:

  • Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
  • Tidak memaksakan diri memasuki Makkah tanpa izin resmi;
  • Mengikuti arahan dari penyelenggara perjalanan ibadah dan otoritas terkait.

Kemenhaj juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...328329330...4,871Halaman 329 dari 4,871