Beranda blog Halaman 330

Ekonomi DIY Tumbuh 5,94%, Sri Sultan HB X Optimistis Tembus 6% di 2026

Penulis
Syifa
-

Pada triwulan IV 2025, di tengah situasi efisiensi atas anggaran belanja, perekonomian DIY mampu tumbuh sebesar 5,94 persen (year on year), yang menjadikannya sebagai capaian tertinggi di Pulau Jawa. Meski anggaran belanja menurun, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, dengan fokus pada anggaran yang dimiliki baik pemerintah daerah maupun kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 dapat tembus 6%.

Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam giat Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 1447 H/2026 M di Kabupaten Bantul, pada Jumat (10/4). Momen silaturahmi yang berlangsung di Pendopo Parasamya Bantul ini, turut dihadiri oleh jajaran kepala OPD di lingkungan Pemda DIY, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul beserta para ASN di lingkungan Pemkab Bantul.

Dalam kesempatan ini, di samping fokus, Sri Sultan juga berpesan agar para ASN Kabupaten Bantul dapat semakin inovatif dan kreatif. Momentum Idulfitri kali ini pun diharapkan bernilai inspiratif, sebab menghadirkan ide-ide pembaharuan yang segar, dalam bingkai pengabdian, sosial kemasyarakatan dan kerukunan, sebagai pertanda kehidupan yang bermartabat.

“Dengan menyadari betapa rumitnya tantangan yang kerap yang membelit bangsa ini, Idulfitri adalah momentum tepat untuk introspeksi diri bagi segenap anak bangsa. Kewajiban kita adalah bagaimana untuk memilin benang-benang spiritualitas, agar menjadi penguat semangat kebangsaan, dan terajut sebagai perekat rasa kemanusiaan. Kewajiban ini berarti, kita telah ikut menguatkan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan ‘lil alamin,” ujar Sri Sultan.

Dikatakan Sri Sultan, bagi pemerintah, moralitas tersebut sejatinya telah terpancar dari ajaran Serat Piwulang Sampéyandalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwana I (Sinuwun Swargi), sebagai suluh budi yang menuntun arah laku pengabdian. Di mana, di dalamnya termaktub nilai moralitas, yakni “Konca iku sadulur, kancuhane nglakoni kardi, mati urip tan pisah, dulur siyang dalu, badan siji kuwat”. Bahwasanya, sesama dalam pengabdian, pada hakikatnya adalah saudara, yang dipersatukan oleh amanah, oleh tanggung jawab bersama, dan oleh ikhtiar yang dijalankan seiring sejalan.

Serat tersebut juga menegaskan, “Kang utama tansah ulah ing sih,” bahwa keutamaan pengabdian sejatinya bertumbuh dari tanggung jawab, dari empati, dan dari keluhuran budi. “Dan kita pun tidak boleh lengah pada untai nilai moral, ‘Lan aja lupa tibaning kang sih, wit sang radya pracaya ing sira’, bahwa kepercayaan yang melekat pada jabatan, sesungguhnya merupakan titipan mulia, yang wajib dijaga dengan satya, dengan kesungguhan, dan dengan kejernihan nurani,” jelas Sri Sultan.

Untuk itu, melalui momen Idulfitri ini, Sri Sultan turut mengajak segenap pihak untuk meneguhkan semangat pengabdian, kepedulian, dan solidaritas sosial, dalam bingkai Mulat Sarira, Jumangkah Jantraning Laku. “Selamat Idulfitri 1447 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan Sang Kuasa Cipta, senantiasa membimbing kita di jalan lurus-Nya, dalam setiap upaya mewujudkan tatanan peradaban Bantul ProjoTamansari dan Jogja Istimewa yang sejahtera, ‘kalis ing rubeda nir ing sambikala’,” pungkas Sri Sultan.

Pada kesempatan ini, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebutkan bahwa kehadiran Sri Sultan dan Sri Paduka di tengah-tengah jajaran Pemkab Sleman menjadi sebuah kehormatan sekaligus anugerah besar yang diyakini dapat memotivasi untuk terus memegang teguh semangat Manunggal Jati Selaras. “Semangat ini pula yang kami jadikan landasan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul agar selaras dengan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada keluhuran budaya istimewa dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul Halim.

Pihak Abdul Halim pun menyadari, dalam menjalankan roda pemerintahan dan dawuh-dawuh Ngarsa Dalem selama setahun terakhir ini, masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui momentum syawalan ini, Pemkab Bantul berkomitmen untuk melakukan Mulat Sarira, memperbaiki diri serta meningkatkan sinergi demi mewujudkan Bantul yang maju, kuat, demokratis, dan sejahtera.

Selain itu, juga berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan pengabdian berlandaskan semangat Satriya untuk mendukung visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkelanjutan. “Semoga upaya sinergis dan kolaboratif ini akan membawa kemajuan berkah dan kesejahteraan masyarakat Bantul pada khususnya, dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Prabowo ke Moskow: Fokus Perkuat Kerja Sama Energi Indonesia-Rusia

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu (12/4) malam. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Rusia, dengan salah satu agenda prioritasnya adalah diplomasi energi untuk memperluas kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan, kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan tersebut mencerminkan peran penting sektor energi dalam mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika global. Ia menilai, momentum pertemuan ini juga membuka ruang untuk memperluas peluang kolaborasi yang lebih konkret ke depan.

“Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan antara kedua negara, dalam hal ini bagi Indonesia adalah untuk ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Dwi Anggia di Jakarta, Senin (13/4).

Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, salah satu agenda utama yang dibahas adalah kelanjutan kerja sama energi, termasuk upaya memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” kata Teddy.

Ia menambahkan, pembahasan ini menjadi relevan di tengah dinamika geopolitik dan perubahan lanskap energi global yang memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi.

Selain kerja sama energi, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik global. Indonesia akan menegaskan posisinya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan negara mitra.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam sekitar pukul 23.10 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Selain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, turut pula mendampingi dalam kunjungan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan nonstop, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat. Setibanya di Moskow, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin pada siang hari.

Kementerian ESDM memandang kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama energi lintas negara, guna mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Perkuat Pengawasan WFH ASN, Disiplin dan Kinerja Tetap Terjaga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bandung terus memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan optimal, disiplin dan akuntabel. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Surat Edaran Wali Kota Bandung terkait pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka penghematan energi di lingkungan Pemkot Bandung.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pelaksanaan WFH menunjukkan hasil yang positif. ASN dinilai mampu beradaptasi dengan baik, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik.

Sebanyak 1.354 ASN tercatat menjalankan skema kerja WFH. Dalam pelaksanaannya, setiap ASN diwajibkan melakukan presensi sebanyak tiga kali sehari, pagi, siang dan sore melalui aplikasi Gercep Asik Mobile dengan sistem berbasis lokasi (geo-location). Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan kedisiplinan serta transparansi kehadiran pegawai.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa secara umum ASN tidak mengalami kendala dalam penerapan sistem ini, mengingat mekanisme presensi digital telah digunakan sebelumnya pada skema kerja WFO maupun WFA.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjaga produktivitas ASN meskipun bekerja dari rumah. Sistem yang ada juga memungkinkan pengawasan berjalan secara real-time dan akurat,” ujar Evi.

Dalam aspek pengawasan, BKPSDM memanfaatkan dashboard monitoring presensi yang terintegrasi dengan sistem geo-location. Teknologi ini mampu mendeteksi potensi kecurangan atau manipulasi data lokasi kehadiran.

Dari hasil evaluasi, terdapat 137 ASN yang teridentifikasi melakukan mobilitas di luar radius lokasi yang ditentukan selama jam kerja. Terhadap hal ini, Pemkot Bandung akan melakukan pembinaan dan penegakan aturan, termasuk pemberlakuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi yang tidak memenuhi ketentuan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar fleksibilitas kerja, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih modern dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan bahwa WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana kinerja tetap terukur, disiplin tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh turun. Dengan sistem monitoring berbasis teknologi, kami pastikan akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” ujar Farhan.

“WFH ini juga menjadi momentum untuk mendorong ASN lebih adaptif terhadap digitalisasi, sekaligus membangun budaya kerja yang berbasis output, bukan sekadar kehadiran fisik. Karena itu, pengawasan akan terus kami perkuat dan bagi yang tidak disiplin tentu akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi kinerja ASN maupun dampaknya terhadap efisiensi energi.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak mengurangi standar pelayanan publik. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi energi sekaligus memperkuat budaya kerja yang adaptif, disiplin dan berbasis kinerja.

Ke depan, Pemkot Bandung akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi ASN maupun masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Matangkan Program Sapi Presiden Jelang Idul Adha 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keberhasilan program bantuan sapi Presiden untuk Idul Adha 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam mendukung pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional sekaligus menjamin masyarakat memperoleh hewan kurban yang layak, sehat, dan sesuai ketentuan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi kunci agar program berjalan efektif dan memberi manfaat luas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lanjutan yang diselenggarakan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak pada Kamis (9/4). Kegiatan ini digelar secara hybrid dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Helmi Agustian, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), UPT, dan dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Indonesia.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada awal pekan. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada verifikasi dan pemutakhiran data ketersediaan sapi di berbagai daerah. Tahapan ini krusial karena menjadi dasar dalam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban sekaligus kelancaran distribusi bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada dalam sambutan tertulisnya menegaskan bahwa program bantuan sapi Presiden merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan peternakan nasional sekaligus mendorong kesejahteraan peternak di daerah.

“Program bantuan sapi Presiden ini tidak hanya berorientasi pada momentum Idul Adha semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas ternak lokal”, ungkapnya

Ketua Kelompok Ruminansia Potong, Nuraini, yang mewakili Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dalam pertemuan ini, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mensukseskan kegiatan ini serta mengingatkan bahwa kualitas hewan kurban tidak boleh diabaikan.

“Sapi yang disalurkan harus memenuhi syarat, seperti sehat, tidak cacat, cukup umur, jantan, dan tidak dikebiri. Oleh karena itu, peran tim pendamping dan pemantauan menjadi sangat penting dalam menjaga standar mutu sekaligus memastikan transparansi selama pelaksanaan program”, ungkapnya.

Dalam konteks perencanaan, ketepatan data menjadi fondasi utama. Data yang valid dan mutakhir memungkinkan pemerintah menentukan jumlah serta lokasi distribusi secara lebih akurat. Dengan demikian, bantuan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran, khususnya menjelang Idul Adha.

Selain aspek data, rapat juga membahas penyempurnaan draft Surat Keputusan tim pendampingan dan pemantauan. Tim ini akan bertugas mengawal jalannya program di lapangan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Helmi Agustian dari Biro Administrasi Sekretariat Presiden menilai program ini memiliki nilai strategis sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti kenaikan harga ternak yang terjadi di sejumlah daerah.

“Adanya kenaikan harga ternak kurban merupakan hal yang masih wajar, namun tetap harus mempertimbangkan tingkat proporsionalitas dan kewajaran harga di masing-masing daerah. Hal ini penting agar program bantuan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan wilayah agar seluruh tahapan program berjalan selaras. Ia berharap semua pihak dapat bekerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Dengan persiapan yang semakin matang dan terstruktur, pemerintah optimistis bantuan sapi Presiden tahun 2026 dapat tersalurkan secara tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan subsektor peternakan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tangkap Tangan Tersangka Terkait Pemerasan dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Tulungagung

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur.

KPK kemudian menetapkan GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan YOG selaku ADC atau ajudan Bupati, sebagai tersangka. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11 s.d. 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula pada tahun 2025-2026, GSW melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung dan meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Surat yang sengaja tidak dicantumkan tanggal ini diduga digunakan oleh GSW sebagai sarana untuk mengendalikan dan “menekan” para pejabat agar dapat “tegak lurus” kepada Bupati.

Kemudian, GSW melalui ajudannya, YOG, meminta uang kepada para kepala OPD dan pejabat lainnya dengan total sekitar Rp5 miliar dari 16 OPD, dengan nominal bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. GSW juga turut melakukan pergeseran anggaran pada OPD dan meminta “jatah” hingga 50% dari nilai anggaran.

Dari permintaan tersebut, sekitar Rp2,7 miliar telah terkumpul dan diterima GSW. Kemudian, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta pemberian THR kepada sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Tulungagung.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selanjutnya mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diterima oleh GSW.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selama 2026, KPK telah melakukan kegiatan tertangkap tangan para terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pemerasan di beberapa daerah, yakni di Pemkab Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemkot Madiun.

Sementara dalam perkara Tulungagung, KPK menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Tindak pidana ini, bukan tidak mungkin akan membuka modus baru, seperti pengaturan proyek dan gratifikasi, untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan para pejabat OPD untuk disetorkan kepada Bupati.

Untuk itu, KPK mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah atau penyelenggara negara lainnya melalui kanal resmi KPK, yakni call center 198, email pengaduan@kpk.go.id, maupun laman https://kws.kpk.go.id/.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Korban Bencana di Aceh Tamiang

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyalurkan santunan dan bantuan tahap II bagi korban bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Jumat (10/4).

Bantuan dan santunan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan memulihkan kehidupan warga terdampak. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp205.188.100.000.

“Bantuan sosial pasca-kebencanaan terus kami salurkan. Tidak ada libur selama datanya sudah ada langsung kami salurkan,” kata Gus Ipul di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Gus Ipul mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memberikan banyak sekali bantuan bagi para korban bencana. Salah satunya, yakni penyaluran bantuan melalui Kemensos.

Kemensos ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menyalurkan beberapa bantuan. Pertama adalah bantuan logistik yang salah satunya berupa dapur umum pada masa kedaruratan.

“Itu sudah selesai. Khusus untuk di Aceh Tamiang, nilai bantuan kami pada masa kedaruratan itu sekitar Rp6 miliar. Itu sudah selesai,” ujarnya.

Kemudian, Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mendukung pemulihan hidup, hunian, ekonomi, dan perlindungan ahli waris maupun korban luka berat, seperti yang dilakukan hari ini bagi masyarakat di Aceh Tamiang.

Gus Ipul menjelaskan, pada masa pemulihan, Kemensos memberikan beberapa jenis bantuan. Diantaranya santunan untuk ahli waris masing-masing korban meninggal sebesar Rp15 juta.

“Dan juga ada santunan (bagi) yang luka-luka berat sebesar Rp 5 juta. Alhamdulillah, ini sebagian besar sudah bisa disalurkan,” jelas dia.

Adapun rincian bantuan tahap kedua yang diserahkan hari ini terdiri dari bantuan jaminan hidup bagi 20.908 jiwa dengan total nilai Rp28.225.800.000. Lalu, bantuan isi hunian rumah dengan total senilai Rp17.823.000.000 untuk 5.941 kepala keluarga (KK); stimulan sosial ekonomi senilai Rp29.705.000.000 bagi 5.491 KK; dan santunan bagi korban luka berat sebanyak 187 jiwa dengan total nilai Rp 935.000.000. Sehingga total nilai keseluruhan bantuan yang disalurkan tahap kedua mencapai Rp76.688.800.000.

“Bantuan untuk membeli isian rumah kita asumsikan mungkin karena rumahnya terbawa banjir, terdampak banjir, maka dibantu lagi untuk membeli isian rumah. Apakah itu perabotan-perabotan rumah tangga atau mungkin juga kebutuhan-kebutuhan dapur dan lain sebagainya yang paling dibutuhkan oleh bapak-ibu sekalian. Kita beri namanya bantuan isian rumah sebesar Rp 3 juta per KK,” jelasnya.

Sementara itu, total nilai keseluruhan bantuan tahap pertama yang sudah disalurkan bagi korban bencana di Aceh Tamiang sebesar Rp128.499.300.000. Rinciannya, yakni bantuan jaminan hidup bagi 47.638 jiwa dengan total nilai Rp64.311.300.000; isi hunian dengan total nilai Rp22.743.000.000 bagi 7.581 KK; stimulan sosial ekonomi sebesar Rp37.905.000.000 untuk 7.581 KK; dan santunan ahli waris sebanyak 236 jiwa dengan total nilai bantuan Rp3.540.000.000.

“Total keseluruhan (bantuan) untuk Kabupaten Aceh Tamiang yang dari Kementerian Sosial ada Rp205.188.100.000,” ungkapnya.

Gus Ipul berharap masyarakat memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin. Sebab, bantuan-bantuan tersebut diberikan pemerintah dalam rangka memulihkan keluarga setelah terkena musibah bencana alam.

“Kita harapkan bapak-ibu sekalian benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak dan mendasar. Usahakan, ini juga bisa dijadikan rintisan untuk membuka usaha,” katanya.

Gus Ipul menambahkan, bantuan-bantuan yang disalurkan berdasarkan data-data yang valid dan terverifikasi oleh Bupati beserta unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang. Dia menekankan, data yang tepat diperlukan agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

“Jadi karena itu mohon maaf kalau memang kadang-kadang merasa lambat. Karena memang kita memerlukan proses seleksi, jangan sampai bantuan ini diterima oleh mereka yang tidak berhak,” kata Gus Ipul.

Di tempat yang sama, Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan. Ia menegaskan, jika masih ada rakyatnya yang belum mendapatkan bantuan pemerintah, maka Pemkab akan terus mendata lagi secara akurat agar mereka dapat menerima bantuan pada gelombang berikutnya.

“Datanya akan kita kumpulkan lagi untuk gelombang ketiga. Nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Menteri Sosial untuk disalurkan sesuai dengan yang kita harapkan. Pemerintah Aceh Tamiang, masih terus melakukan pendataan hingga seluruh korban bencana hidrometeorologi mendapatkan haknya secara layak,” ungkap Fahmi.

Salah satu warga penerima bantuan, Erhamna (45) berterimakasih atas kepedulian pemerintah kepadanya dan seluruh rakyat Aceh Tamiang.

“Kami seluruh masyarakat Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan terima kasih kepada Menteri Sosial dan Bapak Bupati Aceh Tamiang yang telah memberi bantuan kita hari ini,” ucap Erhamna.

“Hidup Pak Presiden Prabowo! Hidup Bapak Menteri Sosial! Hidup Bapak Bupati Aceh Tamiang! Bangkit Aceh Tamiang!” serunya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Targetkan Rusun Paniki Dua Manado Rampung Februari 2027, Usung Konsep Bhineka Tunggal Ika

Penulis
Syifa
-
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (10/4). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar proyek rusun dapat rampung pada Februari 2027 mendatang.
Dalam keterangannya, Menteri Ara menyebut rusun yang membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan biaya sewa yang terjangkau. “Pembangunan ini kita percepat dan diharapkan sudah selesai pada Februari 2027. Rusun ini nantinya bisa disewa masyarakat dengan harga sekitar Rp450 ribu per bulan,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Ara juga mengusulkan agar rusun yang akan dibangun di Manado mengusung konsep keberagaman dengan nama Rusun Bhineka Tunggal Ika. “Nama ini mencerminkan keragaman masyarakat di Sulawesi Utara khususnya Manado,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan bahwa lahan pembangunan telah siap setelah dilakukan land clearing dan pengecekan sertifikat. Selain itu, calon penghuni juga telah disiapkan melalui daftar tunggu berbasis by name by address (BNBA).
Sebelumnya, Pemerintah Kota Manado telah membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lokasi yang sama menggunakan APBD Kota Manado di Kelurahan Paniki dengan kapasitas 60 unit yang selesai pada tahun 2023.
Pemerintah Kota Manado kembali mengusulkan pembangunan rumah susun di Kelurahan Paniki Dua sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian layak sekaligus mengurangi kawasan permukiman tidak layak di Kota Manado.
Lokasi pembangunan berada di lahan seluas sekitar 3.280 meter persegi dengan ukuran kurang lebih 82 x 40 meter. Lahan tersebut telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Manado dan memiliki akses strategis melalui Jalan Salak Raya.
Rencana pembangunan mengusung tipe Rumah Susun Arunika 36 yang terdiri dari tiga lantai dengan total 44 unit hunian. Bangunan dirancang dengan desain modern dan fungsional serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti area sirkulasi luas, pencahayaan alami optimal, dan ruang hunian yang nyaman bagi masyarakat.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Dirjen Perumahan Perkotaan PKP Sri Haryati, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wali Kota Manado Andrei Angouw, serta Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi 2026 pada Sekolah Terdampak Bencana dan Daerah 3T

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan, khususnya pada sekolah yang membutuhkan penanganan prioritas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa program revitalisasi merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu, aman, dan merata di seluruh Indonesia.

“Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak,” ujar Mendikdasmen saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Pati di SMP Negeri 8 Pati, Minggu (12/4).

Pada tahun 2025, program revitalisasi satuan pendidikan didukung anggaran sebesar Rp16,9 triliun dan telah menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Program ini mencakup pembangunan serta rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, antara lain ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung lainnya.

Di Kabupaten Pati, sebanyak 90 satuan pendidikan telah menerima manfaat program revitalisasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Salah satu penerima manfaat, SMP Negeri 1 Gembong, Kabupaten Pati, telah merasakan dampak signifikan dari program revitalisasi, yang mencakup rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium komputer, Unit Kesehatan Siswa (UKS), serta fasilitas sanitasi.

Kepala SMP Negeri 1 Gembong, Istiana, menyampaikan bahwa sebelum revitalisasi, kondisi sarana dan prasarana sekolahnya mengalami kerusakan yang cukup berat dan berdampak pada proses pembelajaran.

“Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan sekolah kami mengalami kerusakan dari lantai hingga atap. Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu,” ujarnya.

Setelah dilakukan revitalisasi, ia menuturkan bahwa kondisi tersebut berubah secara signifikan dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. “Setelah revitalisasi, pembelajaran menjadi jauh lebih aman dan nyaman. Siswa merasa lebih senang berada di sekolah, dan suasana belajar menjadi lebih kondusif,” tambahnya.

Istiana juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program revitalisasi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh sekolah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak dan berkualitas,” tuturnya.

Ia juga berharap program revitalisasi dapat terus dilanjutkan dan menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di berbagai daerah. “Kami berharap program ini dapat merata di seluruh Indonesia, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dengan aman tanpa kekhawatiran terhadap kondisi bangunan sekolah,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam penguatan sektor pendidikan di daerahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Bantuan revitalisasi ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Selain penguatan infrastruktur, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar perencanaan program, sehingga pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program revitalisasi satuan pendidikan diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor UMKM Makin Mendunia, Kemendag Perluas Akses ke Jepang, Jerman, hingga Kanada

Penulis
Syifa
-

Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA) Ekspor besutan Kementerian Perdagangan menunjukkan hasil menggembirakan pada awal 2026. Sepanjang Triwulan I-2026, total transaksi program unggulan ini berhasil menembus USD 23,60 juta dengan lonjakan signifikan terjadi pada Maret 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah mendorong UMKM menembus pasar internasional. Peningkatan ini didorong oleh semakin intensifnya penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan UMKM dengan buyer global dengan lebih terarah.

“Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar, memperkuat promosi, serta memastikan UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat agar mampu berkelanjutan di pasar ekspor,” ujar Mendag Busan.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag mencatat, capaian Triwulan I 2026 adalah gabungan dari potensi transaksi melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebesar USD 19,64 juta dan pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar USD 3,96 juta. Pada periode tersebut, Ditjen PEN telah menyelenggarakan 170 kegiatan business matching yang melibatkan 396 UMKM dengan total partisipasi sebanyak 528 kali.

Kegiatan business matching juga didukung 25 pembina UMKM, antara lain, Bank Indonesia, Bank Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Food Station, Benih Baik, Japan External Trade Organization (JETRO), Indonesia Eximbank, serta Desa Bisa Ekspor.

Sementara itu, dari sisi buyer, Program UMKM BISA Ekspor berhasil menjangkau berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, Arab Saudi, dan Kanada, serta kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sektor yang diminati meliputi olahan boga bahari dan perikanan, dekorasi rumah (home decor) dan furnitur, kesehatan dan perawatan tubuh (health and body care), rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, kosmetik, kakao, kertas, produk kelapa, produk herbal, serta perlengkapan berbahan plastik (plasticware).

Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menambahkan, UMKM BISA Ekspor dirancang sebagai ekosistem yang terintegrasi untuk terus memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan kualitas kurasi produk. Kemendag akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan semakin berdaya saing di pasar global.

“Kami tidak hanya mempertemukan UMKM dengan buyer, tetapi juga memastikan kesiapan produk, kualitas, dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar global secara konsisten,” ujar Puntodewi.

Salah satu UMKM yang telah merasakan manfaat langsung dari program UMKM BISA Ekspor adalah PT Faber Instrument Indonesia. Founder dan CEO PT Faber Instrument Indonesia Helmi Suana Permanahadi mengapresiasi program Product Placement Pilihan Busan dan UMKM BISA Ekspor yang memberinya manfaat nyata. Program ini membuka peluang besar bagi perusahaannya untuk memperluas pasar internasional sekaligus memperkenalkan produk radio dan pengeras suara (speaker) berbahan kayu karya anak bangsa ke pasar global.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari program ini. Melalui fasilitasi yang diberikan, kami memperoleh peluang untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia serta terhubung dengan berbagai kantor perwakilan seperti Atase Perdagangan (Atdag) RI Seoul, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan, dan ITPC Vancouver. Kami juga siap berkontribusi lebih jauh dalam mendukung kegiatan Kementerian Perdagangan, termasuk menghadirkan produk Faber Instrument Indonesia sebagai bagian dari promosi nasional,” ujar Helmi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Apresiasi Peran Paguyuban Jawa Tengah dalam Halalbihalal di Jakarta Timur

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri halalbihalal Paguyuban Jawa Tengah (PJT) 2026 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, pada Minggu (12/4). Kegiatan bertema “Bersama dalam Kebersamaan, Harmonis Sepanjang Masa” ini menjadi ruang untuk merawat persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mendorong kemajuan berkelanjutan bagi Jakarta maupun Jawa Tengah.

“Masyarakat Jawa Tengah yang berada di Jakarta maupun Jabodetabek jumlahnya cukup besar dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan serta perkembangan Jakarta, terutama dalam menuju kota global ke depan,” ujar Gubernur Pramono, seraya mengapresiasi PJT yang secara rutin menyelenggarakan halalbihalal.

Menurut Gubernur Pramono, tema tahun ini mencerminkan semangat guyub rukun di tengah keberagaman masyarakat Jakarta.

“Saya bersyukur dapat hadir dalam kegiatan ini. Tagline yang diusung juga sangat berkesan, yaitu ‘Guyub Gayeng Salawase’, dan saya tambahkan menjadi ‘migunani’, yang berarti bermanfaat. Harapannya, kebersamaan ini benar-benar memberi manfaat bagi Jakarta,” tambahnya.

Gubernur Pramono menandaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai komunitas perantau, termasuk PJT, dalam menjaga keharmonisan, kerukunan, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan.

Halalbihalal kali ini turut dihadiri Wiranto sebagai Dewan Kehormatan PJT serta Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta periode 1997–2007. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui pemberian santunan kepada 100 anak yatim, hasil kolaborasi dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan Badan Amil Zakat Nasional.

Berdiri sejak 1995, PJT menjadi simbol kekeluargaan bagi warga Jawa Tengah di perantauan, sekaligus penggerak berbagai kegiatan sosial dan edukatif yang membawa manfaat luas. Warga Jawa Tengah bukan hanya bagian dari keberagaman etnis di Jakarta, tetapi juga mitra penting dalam menjaga harmoni dan mendorong kemajuan kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...329330331...4,871Halaman 330 dari 4,871