Beranda blog Halaman 331

Aturan Baru Kemenperin 2026: Perizinan Industri Kini Lebih Cepat dan Berbasis Risiko

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen untuk mendorong iklim investasi industri yang kondusif, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi berbasis resikom termasuk pengelolan lingkungan di kawasan industri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan Berlokasi di Kawasan Industri.

Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Permenperin Nomor 1 Tahun 2020, sekaligus penyesuaian terhadap kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang diperbarui dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pengawasan serta memperlancar proses perizinan bagi pelaku usaha.

“Pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri juga mengoptimalkan peran pengelola kawasan, serta mendukung iklim investasi yang lebih kondusif, ” ungkap Menperin dalam keterangannya di Jakarta (11/4).

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy menambahkan, pendekatan berbasis risiko yang terintegrasi diharapkan mampu memacu kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan industri yang berdaya saing sekaligus berwawasan lingkungan.

Dalam implementasinya, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal KPAII berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada pengembangan perwilayahan industri. “Upaya ini diarahkan untuk menguatkan tata kelola lingkungan di dalam kawasan industri, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan menarik investasi guna mendukung pertumbuhan industri nasional secara berkelanjutan,” kata Tri dalam sambutannya saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemberian Persetujuan RKL-RPL Rinci bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Berlokasi di Kawasan Industri, yang diselenggarakan di Gedung Kemenperin, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yaitu Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, perwakilan Direktorat Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan perwakilan dari Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. Para narasumber memaparkan ketentuan teknis, alur perizinan melalui sistem OSS, hingga integrasi kewajiban pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di kawasan industri.

Sosialisasi ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Perindustrian dan Lingkungan Hidup, asosiasi Himpunan Kawasan Industri, dan seluruh pengelola Kawasan Industri di Indonesia. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kebutuhan akan kejelasan dan sinkronisasi kebijakan perizinan berusaha di sektor industri.

Melalui kegiatan ini, Kemenperin berharap dapat memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan proses perizinan yang semakin terpadu dan efisien, sektor industri diharapkan tumbuh lebih berkelanjutan serta memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Dorong Penguatan Peran Mahasiswa Melalui Pendidikan Berdampak

Penulis
Lucky PR
-

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan hadir dalam penutupan Kongres ke-V Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu yang mengusung tema “Pendidikan Berdampak untuk Indonesia Maju” di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang, Minggu (12/4).

Dalam forum ini, Wamendiktisaintek menegaskan bahwa forum mahasiswa seperti kongres ini sangat penting untuk berkolaborasi, membangun kepemimpinan, dan memperkuat kapasitas generasi muda.

“Forum seperti ini sangat strategis dalam berorganisasi.  Bukan sekadar ritual, tetapi memiliki makna konsolidasi yang sangat besar bagi lahirnya pemimpin masa depan,” tegas Wamen Fauzan.

Lebih lanjut Wamen Fauzan menyorot peran mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi semakin strategis dalam mengawal demokrasi, keadilan sosial, serta pembangunan daerah. Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Secara nasional, tantangan pendidikan tinggi masih cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia saat ini baru mencapai 32,89%, masih tertinggal dibandingkan negara lain di Asia seperti Singapura yang telah mencapai 91,09%.

Di tingkat daerah, Provinsi Banten menunjukkan potensi besar dengan ekosistem pendidikan tinggi yang berkembang pesat. Tercatat terdapat sekitar 1,6 juta mahasiswa dengan dukungan 12 perguruan tinggi negeri serta ratusan perguruan tinggi swasta, menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pengembangan talenta muda di Indonesia. Di sisi lain, persentase pengangguran terbuka tahun 2025 di Banten mencapai 6,63%, lebih tinggi dari angka nasional pada 4,74% yang menunjukkan bahwa tantangan kualitas, relevansi kompetensi, serta kesiapan menghadapi dinamika global masih menjadi pekerjaan bersama.

Wamen Fauzan kemudian menekankan pentingnya perubahan pola pikir mahasiswa dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam konteks momentum bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan mencapai puncak pada tahun 2030, di mana populasi usia produktif mendominasi. Selain keberhasilan akademik, mahasiswa dinilai harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kesiapan menghadapi realitas dunia nyata.

Hal ini sejalan arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto melalui kebijakan Diktisaintek Berdampak. Perguruan tinggi didorong berproses dalam suatu transformasi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan adaptif serta mampu menghasilkan solusi nyata terhadap tantangan yang dialami masyarakat Indonesia.

Direktur UPI Kampus Serang, Supriadi menyampaikan pentingnya peran kampus dalam membina dan mendukung pengembangan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

“Saya berharap mahasiswa di sini dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik dan tumbuh menjadi pribadi yang sukses,” kata Supriadi.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa sekaligus Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjembatani aspirasi masyarakat, khususnya di daerah.

“Sebagai aliansi BEM, kita harus mampu membawa gagasan dan solusi, termasuk memastikan persoalan di masyarakat, seperti di pelosok desa, dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat,” ujar Bagas.

Menurutnya, gerakan mahasiswa harus bergerak melampaui wacana dan menjadi kekuatan nyata dalam mendorong pembangunan daerah melalui pendidikan yang berdampak.

Melalui forum ini, Kemdiktisaintek mendorong mahasiswa untuk tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui berbagai program seperti Program Kreativitas Mahasiswa, Mahasiswa Berdampak, Program Penguatan Kapasitas Ormawa, hingga pengabdian berbasis riset.

Kongres BEM Banten Bersatu diharapkan menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk memperkuat peran sebagai agen perubahan yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sumber daya manusia unggul yang mampu mendorong kemajuan daerah dan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi.

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Keuangan Syariah, Bank Sulselbar Resmikan KCS Maros

Penulis
Lucky PR
-

Bank Sulselbar resmi meresmikan Kantor Cabang Syariah (KCS) Maros pada Minggu (12/4), berlokasi di Jl. Baddare Daeng Situru, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Peresmian kantor cabang syariah ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Maros beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Maros, Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bank Sulselbar, jajaran Direksi Bank Sulselbar, serta pimpinan dan jajaran dari Bank Syariah Indonesia, bersama para tamu undangan lainnya.

Direktur Utama Bank Sulselbar dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian KCS Maros bukan sekadar pembukaan gedung, melainkan simbol komitmen perusahaan dalam menjalankan strategi “Sharia First”, yang menempatkan ekonomi syariah sebagai arus utama.

“Peresmian ini merupakan penegasan arah masa depan kami, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus inklusif dan berlandaskan nilai-nilai syariah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi, Bank Sulselbar menerapkan pendekatan dual banking leverage model (DBLM) untuk mengoptimalkan aset konvensional menjadi bagian dari Unit Usaha Syariah (UUS), guna mempercepat pertumbuhan bisnis syariah.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Sulselbar dan Bank Syariah Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat pengembangan produk, peningkatan kapasitas SDM melalui transfer knowledge, serta penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah.

KCS Maros yang telah beroperasi sejak November 2009 saat ini mencatat total aset sebesar Rp379 miliar, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Peran KCS Maros juga semakin strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk sebagai bank penerima pajak dan retribusi daerah serta penyedia layanan pembayaran di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Maros.

Selain itu, Bank Sulselbar juga telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 1.094 unit rumah melalui skema syariah bekerja sama dengan 15 mitra developer.

Secara geografis, Kabupaten Maros merupakan bagian dari kawasan strategis Mamminasata dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kehadiran KCS Maros diharapkan dapat menjadi pusat layanan keuangan sekaligus penggerak ekonomi dan penguat ekosistem usaha berbasis syariah di wilayah tersebut.

Rangkaian acara peresmian meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan para pejabat, penandatanganan MoU, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, peninjauan gedung, hingga ramah tamah.

Melalui peresmian ini, Bank Sulselbar menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat serta menghadirkan layanan keuangan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertolak ke Rusia, Presiden Prabowo akan Bertemu Presiden Vladimir Putin

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu (12/4) malam. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bertolak menuju Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan nonstop menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat.

“Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya,” jelas Seskab.

Pertemuan antara kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis.

“Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya.

Dalam agenda pertemuan tersebut, Seskab menyampaikan bahwa kedua pemimpin akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ujar Seskab.

Selain itu, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia.

“Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” pungkas Seskab.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 23.10 WIB. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Tegaskan Peran Strategis Selamatkan Aset Negara

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasinya dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara. Apresiasi tersebut disampaikan dalam arahannya pada penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4).

“Atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tugas yang dijalankan Satgas PKH bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan luas wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dapat terjadi di lapangan. Berbagai tantangan seperti ancaman dan intimidasi, menurut Presiden juga turut dihadapi oleh para anggota satgas selama menjalankan tugas.

“Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan tugas yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Namun, Kepala Negara menyayangkan oknum di dalam birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara K/L-K/L kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip dasar pengabdian kepada rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

“Marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membeking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, saya mengimbau ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan rakyat kepada kita dengan baik,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Satgas PKH. Segala bentuk ancaman atau upaya menghalangi kerja satgas, kata Presiden, merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam menjaga kekayaan bangsa. Pemerintah akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap aset negara terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Rp31,3 Triliun Uang Negara Diselamatkan, Bisa Percepat Perbaikan Sekolah dan Rumah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara telah dilakukan secara berulang dalam kurun satu setengah tahun terakhir. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa besarnya dana yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa capaian tersebut berpotensi melampaui realisasi pembangunan sebelumnya yang masih terbatas.

“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah, berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai, pemanfaatan dana tersebut dapat memperluas jangkauan program perumahan sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penyelamatan juga mencakup penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai yang sangat besar. Presiden menilai capaian tersebut memiliki potensi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar Rp370 triliun. Padahal seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun, kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas publik di seluruh Indonesia. Kepala Negara pun menggambarkan bahwa pemanfaatan optimal akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.

“Kalau kita hitung Rp370 triliun kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita, kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa, kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” ucap Kepala Negara.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat yang harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kekayaan negara tidak lagi bocor, melainkan menjadi kekuatan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Saksi Penyerahan Rp11,42 Triliun, Bukti Nyata Penyelamatan Uang Negara

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam serta memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858. Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun, penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (satgas PKH) juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Dari total capaian tersebut, pada tahap VI ini satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu, turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan bahagia atas penyelamatan uang dan aset negara dalam 1,5 tahun pemerintahan yang dipimpin. Dalam kurun waktu tersebut, total uang tunai yang telah berhasil diselamatkan sebesar Rp31,3 triliun.

“Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun,” ucap Presiden.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan. Menurutnya, pendekatan hukum harus tegak dan tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.

“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang harus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok,” ujar Jaksa Agung.

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan negara kembali dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta Senin Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah DKI Jakarta pada Senin (13/4) untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi X @tmcpoldametro, dengan operasional layanan dimulai pukul 08.00–14.00 WIB.

Layanan SIM Keliling hari ini tersedia di beberapa lokasi, yakni Mall Grand Cakung (Jakarta Timur), LTC Glodok dan Mall Ciputra (Jakarta Barat), area parkir Universitas Trilogi (Jakarta Selatan), serta area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng (Jakarta Pusat).

Masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli yang masih aktif, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Apabila masa berlaku telah habis meski hanya satu hari, pemilik diwajibkan mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas atau lokasi yang telah ditentukan kepolisian.

Untuk biaya perpanjangan, tarif yang berlaku mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C, belum termasuk biaya tambahan seperti tes psikologi dan tes kesehatan melalui aplikasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Samsat Keliling Senin: 13 Titik Beroperasi di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 13 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (13/4) untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi ini disampaikan melalui akun resmi X TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling tersedia di sejumlah lokasi berikut:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (08.00–15.00 WIB) dan depan parkiran TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)
  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)
  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD Serpong (16.00–18.00 WIB)
  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village (09.00–14.00 WIB)
  • Ciputat: Samsat Ciputat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)
  • Kelapa Dua: Halaman Gtown House Gading (08.00–14.00 WIB)
  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka (09.00–12.00 WIB)
  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)
  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–12.00 WIB)

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan Samsat Keliling wajib membawa KTP asli, BPKB, dan STNK, masing-masing beserta fotokopi. Selain itu, kendaraan tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Layanan ini hanya melayani PKB tahunan, sementara pajak lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan langsung di kantor Samsat.

Sebagai alternatif, warga juga dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara daring di 33 provinsi. Melalui aplikasi ini, bukti bayar dan dokumen STNK akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Namun, pemilik kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun tetap diwajibkan mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...330331332...4,871Halaman 331 dari 4,871