Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, membawa rencana investasi bernilai triliunan rupiah ke Provinsi Jambi untuk pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Hal tersebut disampaikan Menteri LH usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jambi Raya, Sabtu (11/4/2026) malam di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Menurut Hanif, proyek strategis ini akan menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang hati-hati.

“Secara teknis Danatara, tetapi itu anggarannya trilliun rupiah. Sehingga perlu dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasca-penandatanganan MoU, pemerintah pusat akan segera menindaklanjuti dengan proses lelang proyek. Namun, tahapan tersebut diperkirakan memakan waktu hingga tiga tahun.

“Bapak Presiden memerintahkan yang menggunakan dana APBN, sehingga pembangunan ini harus hati-hati. Biaya yanh cukup tinggi memerlukan kehatian-hatian,” tegasnya.

Hanif juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program nasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi, Al Haris, praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) dapat diakhiri dan sistem pemilahan sampah bisa diterapkan secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh proyek tersebut, khususnya dalam penyediaan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan.

“Tugas kami menyiapkan lahan dengan kabupaten/kota, agar tidak ada hambatan dalam pembangunannya nanti. Sehingga target pemerintah mengurangi sampah dalam memilah bisa terwujud menjadi energi terbarukan,” kata Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah yang selama ini berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Kami siap mendukung program pak Presiden, tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kedepannya, permasalahan sampah yang luar biasa menimbulkan penyakit bagi masyarakat ini bisa dikelola dengan baik. Bahkan, menjadi energi bagi kita semua,” tambahnya.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Gubernur Jambi bersama sejumlah kepala daerah, yakni Wali Kota Jambi, Bupati Muaro Jambi, Bupati Batanghari, Bupati Tanjung Jabung Barat, serta Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan di wilayah Jambi Raya.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P bersama Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung mengikuti kegiatan gotong royong di kawasan wisata Danau Sipin, Sabtu (11/4/2026) sore.

Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Turut hadir dalam aksi ini Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kapolsek Telanaipura, jajaran Pemerintah Kota Jambi, hingga siswa-siswi Pramuka yang ikut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih kawasan wisata.

Dalam keterangannya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa arahan langsung dari Presiden mengharuskan seluruh kepala daerah menggalakkan gerakan nasional kebersihan lingkungan.

“Bapak Presiden mengingatkan kita terhadap pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota dengan bersih. Pak Presiden minta seluruh kepala daerah melakukan gerakan asri secara nasional,” ujarnya.

Tak hanya itu, keterlibatan lintas sektor juga ditekankan. TNI dan Polri, kata dia, didorong untuk aktif melakukan kegiatan kebersihan di berbagai wilayah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) diminta memulai rutinitas kerja dengan aksi bersih-bersih di lingkungan masing-masing.

“ASN Juga diminta sebelum masuk kantor melakukan pembersihan di lingkungannya, ini bertujuan untuk menjaga pola bersih kita,” tambah Menteri LH.

Meski demikian, ia mengakui bahwa secara nasional, Jambi masih perlu meningkatkan capaian dalam pengelolaan kebersihan. Padahal, dari sisi infrastruktur, daerah ini dinilai sudah memiliki fasilitas yang memadai.

“Secara nasional Jambi belum mendapatkan predikat, ini harus ditingkatkan lagi. Karena fasilitasnya sudah lengkap, TPA Jambi merupakan salah satu TPA terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” jelas Menteri LH.

Ia juga mengungkapkan bahwa produksi sampah di Jambi mencapai sekitar 500 ton per hari. Angka ini menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Namun demikian, Hanif optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris, Jambi mampu bertransformasi menjadi kota yang bersih dan tertata dalam waktu dekat.

“Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan pak Gubernur tahun 2026 nanti kita yakin Kota Jambi akan mampu menghadirkan kota bersih,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Provinsi Jambi dapat segera berbenah, termasuk menghentikan praktik open dumping yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Kepada pak Gubernur Kita berharap bulan Agustus seluruh TPA di Provinsi Jambi berhasil menutup seluruh TPA dengan praktek open dumping,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa gerakan kebersihan tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan masyarakat luas. Menurutnya, persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama karena dampaknya dirasakan oleh semua pihak.

“Gerakan Asri ini mengajak seluruh masyarakat terlibat. Sampah ini penting karena berdampak bagi kita semua,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah daerah akan melanjutkan dan memperkuat program tersebut, dengan fokus pada area publik yang kerap menjadi titik penumpukan sampah. Ke depan, seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan dalam gerakan ini.

Tak hanya berhenti pada pembersihan, Al Haris juga menyiapkan langkah pengelolaan yang lebih produktif, termasuk mengolah sampah menjadi kerajinan bernilai guna.

“Nanti sampah ini kita olah menjadi kerajinan tangan, tapi tentu harus dipilah terlebih dahulu,” jelasnya.

Sejumlah mahasiswa asal Jambi yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah mengeluhkan belum tersentuh program beasiswa dari Pemerintah Provinsi. Keluhan ini mencuat karena mereka merasa memiliki hak yang sama, terutama bagi mahasiswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan perlunya pembenahan dalam mekanisme penyaluran beasiswa agar lebih adil dan merata.

“Kedepan jangan lagi ada yang di dalam Provinsi Jambi. Ketika anak Jambi kuliah di luar yang memprihatinkan dan membutuhkan uang untuk kuliah, kenapa tidak. Ini juga anak jambi,” tegasnya.

Gubernur Al Haris menyoroti persoalan utama yang diduga terletak pada sistem seleksi penerima beasiswa. Ia menyebut, keterlibatan panitia seleksi dari kampus-kampus di Jambi menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi.

“Jangan sampai ini berlaku di Provinsi Jambi. Karena panitia seleksinya dari kampus Jambi, itu masalahnya,” ujar Al Haris.

Namun demikian, saat ditanya mengenai kemungkinan pergantian panitia seleksi (pansel), Gubernur Al Haris menegaskan hal tersebut tidak akan dilakukan.

“Gak mungkin,” singkatnya.

Di sisi lain, data realisasi program beasiswa tahun 2025 menunjukkan sebanyak 436 mahasiswa telah menerima bantuan dari pemerintah provinsi. Rinciannya meliputi 183 mahasiswa S1 dari kalangan kurang mampu, 101 mahasiswa S1 berprestasi, 51 mahasiswa S2 umum, 39 mahasiswa S3 umum, serta 62 mahasiswa S3 dari kalangan dosen.

Meski jumlah penerima terbilang ratusan, polemik ini menunjukkan masih adanya celah dalam pemerataan akses beasiswa, khususnya bagi mahasiswa Jambi yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Pemerintah provinsi pun diharapkan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program beasiswa benar-benar menjangkau seluruh putra-putri daerah tanpa terkecuali.