Beranda blog Halaman 334

Gubernur Al Haris Resmi Buka Liga 4, Dorong Pembinaan Atlet Sepak Bola Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gairah sepak bola kembali bergelora di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Liga 4 Provinsi Jambi resmi dibuka pada Jumat (10/04/2026), di Stadion Jambi Swarnabhumi, ditandai dengan pertandingan eksibisi antara tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melawan tim DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung meriah dan penuh keakraban.

Laga persahabatan tersebut menjadi simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Provinsi Jambi. Disaksikan ratusan penonton, pertandingan berlangsung seru dan menghibur, sekaligus membuka secara resmi rangkaian kompetisi Liga 4 tahun ini.

Ajang Liga 4 sendiri menjadi momentum penting dalam pembinaan dan pengembangan talenta sepak bola daerah. Kompetisi ini diikuti oleh tujuh klub, yakni Tabir FC, Persisko 1960, Merangin FC, Persikoja, Perselu, PS Sailun Salimbai, dan Persebri Batanghari yang siap bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus tiket ke tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan harapannya agar kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga wadah pembinaan atlet muda.

“Saya berharap Liga 4 ini bisa terus berkembang dengan memperbanyak pertandingan. Stadion ini bisa dipergunakan secara maksimal dan dijadikan sarana latihan bagi klub-klub di Jambi. Bahkan, stadion ini layak untuk masuk ke agenda nasional sebagai tuan rumah event yang lebih besar,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa keberlangsungan kompetisi ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat di daerah.

“Sepak bola adalah olahraga rakyat yang mampu menyatukan semua kalangan. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung pembinaan, termasuk peningkatan fasilitas dan kompetisi yang berjenjang, agar lahir atlet-atlet berprestasi dari daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Muzakir, S.Pd., M.Si, menegaskan bahwa penyelenggaraan Liga 4 ini merupakan bentuk komitmen dalam membangkitkan sepak bola daerah sekaligus menciptakan ruang kompetisi yang sehat dan berkelanjutan.

“Liga 4 ini bukan sekadar kompetisi, tetapi panggung bagi putra-putra daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kami ingin melahirkan pemain-pemain hebat dari Jambi yang nantinya mampu bersaing di level nasional bahkan profesional,” ungkap Muzakir penuh semangat.

Liga 4 Provinsi Jambi diharapkan mampu menjadi titik awal kebangkitan sepak bola daerah serta membuka peluang lebih besar bagi atlet muda untuk berprestasi dan membawa nama Jambi ke kancah nasional.

Tingkatkan Efektivitas Anggaran, Diskominfo Jambi Dalami Penyaluran Hibah KPID di Sumbar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi terus memperkuat tata kelola dukungan terhadap lembaga penyiaran. Salah satunya melalui audiensi bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Diskominfo Sumatera Barat guna mendalami mekanisme pemberian dana hibah.

Dalam pertemuan tersebut, Diskominfo Jambi secara khusus mempelajari pola pengalokasian dana hibah yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Sumatera Barat, terutama yang dijalankan oleh Diskominfo dan Statistik Provinsi Sumbar.

“Kita mendalami tentang dana hibah KPID yanh dilaksanakan oleh Diskominfo dan Statistika Provinsi Sumbar. Bagaimana mereka melakukan hibah dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” ujar Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah.

Tak hanya itu, Diskominfo Jambi juga melakukan audiensi lanjutan dengan Diskominfotik Sumatera Barat untuk melihat lebih jauh implementasi teknis penyaluran hibah kepada KPID.

“Kami ingin melihat sejauh mana Diskominfotik Sumbar mengalokasikan dana hibah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh KPID,” katanya.

Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran hibah di sektor penyiaran.

Mendag Budi Perkuat Tata Niaga Gula Nasional, Impor dan Distribusi Diperketat

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kementerian Perdagangan memperkuat pengaturan tata niaga gula nasional yang mencakup pengendalian impor, penertiban distribusi, serta pengetatan impor etanol berbahan baku molase untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan tata kelola komoditas gula berjalan lebih tertib dan tepat sasaran, baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun industri.

“Pengaturan tata niaga gula kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari impor, distribusi, hingga pengawasan, agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi dan tidak terjadi penyimpangan,” ujar Mendag Busan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Senayan, Jakarta, Rabu, (8/4).

Mendag Busan menjelaskan, dalam kebijakan impor, pemerintah menetapkan gula yang masuk ke Indonesia dibatasi berdasarkan jenis dan peruntukannya. Gula kristal mentah (GKM) dan gula kristal rafinasi (GKR) hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha tertentu berstatus Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sementara gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat hanya dapat diimpor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

“Seluruh impor gula ditetapkan berdasarkan Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan Persetujuan Impor (PI). Mekanisme ini bertujuan mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan riil nasional serta menghindari kelebihan pasokan di pasar domestik,” terang Mendag Busan.

Di sisi distribusi, lanjutnya, pemerintah melakukan pemisahan dan pengawasan antara gula untuk industri dan gula konsumsi. GKR hanya digunakan sebagai bahan baku atau penolong industri, sedangkan GKP diperuntukkan bagi masyarakat. “Kami pastikan distribusi GKR tidak masuk ke pasar konsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan menyebut, pemerintah juga memperketat tata niaga impor etanol sebagai produk turunan berbasis molase. Melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), impor etanol hanya dapat dilakukan setelah memperoleh PI dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi teknis dari kementerian terkait.

Hingga 7 April 2026, telah diterbitkan 6 PI dengan alokasi 6,94 juta liter, tetapi realisasinya baru mencapai 10.096 liter. Sementara itu, sepanjang 2025, pemerintah telah menerbitkan 13 PI etanol dengan total alokasi sebesar 13,28 juta liter. Namun, realisasi impor hanya mencapai 2,37 juta liter atau sekitar 17,87 persen.

Mendag Busan menilai rendahnya realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan kebijakan impor benar-benar mencerminkan kebutuhan industri. “Kami akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan impor, termasuk etanol, lebih tepat guna dan tidak menimbulkan distorsi di pasar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan tata kelola komoditas gula nasional. Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis hingga jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN), merupakan pihak-pihak profesional yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai tantangan di sektor gula.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam mendorong swasembada gula nasional serta penataan industri berbasis tebu, termasuk rencana konsolidasi BUMN gula dan pengendalian impor berbahan baku molase. Penurunan impor molase dinilai menjadi sinyal positif yang menunjukkan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada Raker tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar impor GKR dilakukan hanya melalui BUMN. Komisi VI DPR RI juga membentuk panitia kerja untuk pengawasan impor gula dan akan melakukan rapat lanjutan terkait tata kelola gula nasional.

Raker turut dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta beberapa pimpinan BUMN yang terkait komoditas gula. Turut mendampingi Mendag Busan, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana, serta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tambah Kuota Rumah Subsidi dan BSPS di Sulut, Menteri PKP Dorong Kepala Daerah Berinovasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Kamis (9/4).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Di Sulawesi Utara, Kementerian PKP juga meningkatkan alokasi program bedah rumah/BSPS dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026 atau meningkat hampir 10 kali lipat.

“Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas,” ujar Menteri Ara.

Iya mencontohkan salah satu terobosan yang mendorong peningkatan kuota rumah subsidi adalah kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini berdampak pada tambahan likuiditas sekitar Rp80 triliun yang dapat disalurkan untuk kredit perumahan, sehingga kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Selain itu, Menteri PKP juga menegaskan sejumlah kebijakan pro-rakyat lainnya seperti pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR, percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar,” tegasnya.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya inovasi melalui konsep Governmentpreneur, yaitu penggabungan pola kerja birokrasi dengan pendekatan inovatif ala dunia usaha. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan juga mampu menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan rakyat.

Sebagai contoh, Menteri Ara menyebutkan sepanjang tahun 2025, program renovasi dan bangun rumah melalui dana CSR swasta tercatat mencapai 9.701 unitm. “BSPS swasta salah satu contoh terobosan tidak mengandalkan uang negara. Perlu kepercayaan, networking, leadership,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Ara menyebutkan inovasi juga dilakukan melalui pembentukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi terobosan baru dalam pembiayaan sektor perumahan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap konsep Governmentpreneur. “Saya setuju dengan konsep Governmentpreneur yang disampaikan Pak Menteri Ara, karena mengelola APBD harus didukung dengan kemitraan yang inovatif sehingga dapat melahirkan efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi pembangunan Sulawesi Utara. “Melalui forum ini kita akan menyatukan gerak langkah untuk memastikan bahwa setiap rencana yang disusun mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara ke depan,” ujar Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal, Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan dan Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak diantaranya 42 kasus tengah diproses hukum, 1 kasus sudah tahap lanjutan serta kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden. Diantaranya perlindungan penuh terhadap jemaah serta menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Polri mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi, memastikan travel memiliki izin resmi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Bahlil soal Efisiensi Energi: Matikan Lampu hingga Beralih ke Mobil Listrik

Penulis
Syifa
-

Upaya efisiensi kini jadi hal yang semakin penting. Bukan hanya untuk menjaga pasokan energi, tapi juga untuk menekan dampak terhadap lingkungan. Langkahnya bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya mematikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini dinilai punya dampak besar jika dilakukan bersama.

Pemerintah terus mendorong kesadaran ini agar jadi kebiasaan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah. Ajakan ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil pun mengingatkan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, sekaligus masyarakat luas, untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan energi.

Salah satunya dengan beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, upaya ini bisa membantu penghematan energi sekaligus mendukung penggunaan energi bersih.

Pesan tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial Kementerian ESDM. Bahlil yang dalam kesehariannya dikenal kerap menyapa pegawai, menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan sederhana soal efisiensi energi. Dalam salah satu kesempatan, Bahlil mengingatkan soal penggunaan listrik di kantor.

“Kalian kapan pulang? Pulang jam berapa? Kalau sudah tidak ada tamu dan mau pulang, jangan lupa matikan lampu,” ujar Bahlil.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih hemat energi.

“Sekarang pakai mobil listrik ya, biar hemat energi dan tidak perlu antre di SPBU,” tambahnya.

Selain kebiasaan harian, pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi mobilitas harian, sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan dan efisiensi energi meningkat.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk di lingkungan instansi pemerintahan.

Namun demikian, sektor energi menjadi salah satu sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH tersebut. Hal ini mengingat peran strategis sektor energi dalam menjaga pasokan dan pelayanan yang harus tetap berjalan secara optimal, sehingga kehadiran langsung petugas di lapangan maupun di fasilitas operasional tetap diperlukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai 3,88 Miliar ke Kementerian PU

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Yogyakarta, Kamis (9/4). Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset rampasan tersebut dilakukan karena lokasinya berada dalam area proyek strategis pembangunan jalan tol.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy, menyampaikan bahwa aset dimaksud telah digunakan sebagai akses keluar Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo. Temuan serupa juga terjadi pada aset rampasan di ruas Probolinggo–Banyuwangi yang telah terintegrasi dalam pembangunan jalan tol, sehingga turut dialihkan penggunaannya kepada Kementerian PU.

“Tahun lalu, aset barang rampasan tersebut sempat diajukan untuk dilelang. Namun, proses lelang dibatalkan oleh KPKNL Yogyakarta karena adanya blokir tanah dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol. Dengan status tersebut, aset tidak dapat dilelang kapan pun dan harus diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian PU,” jelas Feby.

Aset berupa tanah tersebut berasal dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Buru Selatan periode 2011–2016 dan 2016–2021 Tagop Sudarsono Soulisa dan Perkara tindak pidana korupsi Bupati Probolinggo periode 2013-2018, 2019-2024 Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminudin selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019, 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2008, 2008-2013.

Aset yang terkait dengan Tagop terdiri atas tiga bidang tanah berikut bangunannya, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aset tersebut meliputi satu bidang tanah seluas 52 m² di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, serta dua bidang tanah seluas 3 m² dan 139 m² yang berada di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati. Total nilai aset Tagop mencapai Rp3.421.373.000.

Sedangkan aset Puput dan suaminya Hasan berupa satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur bernilai Rp465.932.000.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2022, KPK menetapkan Tagop Sudarsono Soulisa bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, periode 2011–2016.

Dalam perkara tersebut, Tagop diduga secara sepihak menentukan pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan dengan meminta fee sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak. Praktik ini diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar Rp10 miliar. Selain itu, Tagop juga diduga menyamarkan hasil tindak pidana dengan membeli sejumlah aset atas nama pihak lain guna menyembunyikan asal-usul dana dari para kontraktor.

Sementara itu, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Agustus 2021. Keduanya diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Hadiri Wisuda Unhan RI 2026 di Bogor, 466 Lulusan Unhan Siap Mengabdi untuk Bangsa

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2026 di Aula Merah Putih Unhan RI, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Kamis (9/4).

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 466 peserta didik telah menyelesaikan pendidikan, yang terdiri atas 76 lulusan Program Sarjana (S-1), 385 lulusan Program Magister (S-2), dan 5 lulusan Program Doktor (S-3). Di antara para wisudawan dan wisudawati, terdapat 17 mahasiswa internasional yang berasal dari sembilan negara, yaitu Singapura, India, Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Kamboja, Laos, dan Pakistan.

Dalam sambutannya, Rektor Unhan RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menyampaikan bahwa gelar yang diterima para lulusan bukan sekadar simbol pencapaian intelektual, melainkan wujud dari kerja keras, dedikasi, dan ketangguhan selama menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan RI. Pencapaian tersebut patut disyukuri, namun juga membawa tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Pada kesempatan yang sama, Menhan menyampaikan pentingnya tiga fondasi fundamental yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.

“Yang dibutuhkan bukan hanya potensi selama di kampus, tetapi juga prestasi dan pembuktian di lapangan. Tunjukkan kemampuan, nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme kalian untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Menhan.

Di akhir sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas capaian yang telah diraih.

Usai sambutan, Menhan Sjafrie bersama Rektor Unhan memimpin prosesi wisuda Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pertahanan RI. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Pertahanan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik dari Program Doktor, Magister, dan Sarjana di lingkungan fakultas Unhan RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN Gelar Donor Darah dan Skrining Diabetes Berbasis Aplikasi DoScreen

Penulis
Syifa
-

Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Kalimantan Timur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abadi Samboja, RSUD Ratu Aji Putri Botung, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Balikpapan, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Sepaku menyelenggarakan kegiatan donor darah dan sosialisasi skrining diabetes melitus berbasis aplikasi DoScreen. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Jumat (10/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan diabetes melitus melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kegiatan donor darah juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial sekaligus memenuhi kebutuhan stok darah.

Acara yang terbuka untuk umum ini diikuti oleh ratusan peserta, yang terdiri dari pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara, pekerja konstruksi, hingga masyarakat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan berkontribusi bagi sesama.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan hari ini kita dapat mengumpulkan minimal 300 kantong darah,” ujar Basuki.

Sementara itu, Dosen UMY, Mahendro Kusumo, yang mewakili Kepala Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit UMY, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang sehat dan berdaya saing.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan ibu kota yang sehat dan berdaya saing,” ujar Mahendro.

Melalui kegiatan ini, Otorita IKN terus mendorong terciptanya ekosistem kesehatan yang inklusif, preventif, dan berbasis teknologi guna mendukung pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi frekuensi gempabumi susulan pasca-gempa utama M7,6 di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan analisis statistik terbaru, Seluruh rangkaian aktivitas tektonik ini akan meluruh sepenuhnya dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu sejak gempa utama yang terjadi pada 2 April 2026 lalu.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan berdasarkan hasil monitoring hingga 9 April 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan telah terjadi dengan 25 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Data harian menunjukkan penurunan yang konsisten, di mana pada hari pertama tercatat 394 kejadian, dan terus merosot hingga mencapai 91 gempa pada hari keenam, dan 63 gempa pada hari ketujuh.

“Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif, sehingga getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil,” kata Nelly di Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Tim survei gabungan BMKG dari Pusat, Balai Besar MKG Wilayah IV, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maluku Utara dan Sulawesi Utara saat ini masih terus memvalidasi dampak di lapangan. Tim melakukan survei makroseismik yang membuktikan tingkat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua, sesuai dengan peta guncangan (shakemap) yang diterbitkan BMKG.

Selain itu, petugas di lapangan telah memverifikasi jejak rendaman tsunami setinggi 0,5 hingga 1,5 meter di wilayah Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, yang membuktikan akurasi Peringatan Dini Tsunami pada tingkat “Siaga” saat kejadian berlangsung.

Guna menjamin keamanan warga selama masa pemulihan, BMKG juga melaksanakan pengukuran mikrozonasi untuk memetakan kerentanan tanah terhadap potensi likuefaksi dan longsor. Langkah ini berjalan beriringan dengan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk menangkal informasi hoaks yang seringkali memicu kepanikan.

“Edukasi terkait prosedur evakuasi mandiri yang benar menjadi prioritas utama tim di lapangan agar warga memiliki pemahaman mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik. Ia menegaskan agar warga menghindari bangunan yang telah mengalami kerusakan struktur atau retakan signifikan guna menghindari risiko runtuhan akibat gempa susulan. Masyarakat juga wajib menjauhi area lereng perbukitan yang rawan longsor akibat ketidakstabilan tanah pasca-gempa.

BMKG meminta masyarakat untuk hanya memercayai informasi resmi melalui kanal komunikasi yang telah tersedia, seperti aplikasi InfoBMKG, situs resmi http://www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG. Pengawasan ketat terhadap aktivitas tektonik di wilayah Maluku Utara akan terus berlanjut hingga parameter seismik kembali pada kondisi normal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...333334335...4,871Halaman 334 dari 4,871