Beranda blog Halaman 337

Kemendukbangga: PP Tunas Pastikan Anak Tumbuh Aman di Ekosistem Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak menjadi langkah penting untuk memastikan anak tumbuh dalam ekosistem digital yang aman dan sehat.

Menurut Budi, perkembangan teknologi digital saat ini telah melampaui kesiapan sistem perlindungan anak, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Karena itu, keterlibatan aktif orang tua menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini.

“PP Tunas bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk memastikan mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka,” ujar Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Budi menegaskan, perkembangan teknologi digital telah melampaui kesiapan sistem perlindungan anak, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam implementasi PP Tunas, peran dan keterlibatan aktif orang tua menjadi penting.

“Ruang digital saat ini tidak sepenuhnya dirancang untuk pengasuhan anak. Tanpa regulasi yang kuat dan keterlibatan aktif orang tua, anak-anak kita sangat rentan terhadap paparan konten berbahaya, kecanduan, hingga gangguan kesehatan mental,” katanya.

Ia mengingatkan, paparan digital berlebih pada anak berpotensi memicu gangguan konsentrasi, keterlambatan perkembangan, serta meningkatkan risiko kecemasan dan depresi.

Selain itu, ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi digital, hingga interaksi tidak aman di dunia maya semakin kompleks tanpa intervensi yang sistematis.

Melalui PP Tunas pemerintah menegaskan sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan kewajiban platform digital untuk melindungi anak, termasuk pembatasan akses berbasis usia dan dorongan penerapan desain sistem yang ramah anak dan tidak eksploitatif.

Kemudian, peningkatan literasi digital sebagai bagian dari pendidikan formal dan nonformal, serta pengawasan lebih ketat terhadap konten digital yang beredar.

Budi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi memandang persoalan ini sebagai isu individu, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan penyedia platform digital menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini.

“Para Penyuluh Keluarga Berencana harus aktif memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan kepada keluarga terkait masalah ini,” ucap Budi Setiyono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendukbangga Perkuat Peran Keluarga untuk Atasi Isu Kependudukan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai isu kependudukan, mulai dari pernikahan usia dini, kesehatan ibu dan anak, stunting, hingga peningkatan kualitas hidup lansia.

Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan bahwa keluarga memiliki peran dominan dalam membentuk kualitas generasi sejak dini.

“Peran keluarga sangat dominan terhadap pencegahan pernikahan dini melalui pengasuhan, pendidikan karakter, penanaman nilai agama, serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak,” ujar Sekretaris Mendukbangga/ Sekretaris BKKBN Budi Setiyono dalam Zoom meeting di Samarinda, Rabu.

Menurutnya, orang tua tidak hanya berperan dalam pengawasan pergaulan anak, tetapi juga dalam memberikan pemahaman terkait risiko kesehatan reproduksi serta mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan agar terhindar dari pernikahan dini.

Ia juga menekankan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Menurutnya, tanggung jawab mendidik anak tidak hanya berada pada ibu, tetapi harus dilakukan secara bersama.

Sebagai upaya konkret, Kemendukbangga melalui BKKBN terus memperkuat program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang berfokus pada peningkatan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.

“Tujuan utama dari program GATI ini adalah untuk meningkatkan peran aktif, keterlibatan emosional, dan tanggung jawab ayah dalam pengasuhan, perlindungan, serta pendidikan anak sejak dini,” ujar Budi.

Program ini juga diarahkan untuk menekan fenomena fatherless, menurunkan angka stunting, serta membentuk karakter anak yang mandiri dan berdaya saing.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Kalimantan Timur tahun 2026 yang diikuti sekitar 100 peserta.

Dalam kesempatan tersebut, BKKBN Perwakilan Kalimantan Timur juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota atas capaian kinerja program Bangga Kencana.

Penghargaan di antaranya diberikan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda atas kinerja terbaik dalam penyusunan dokumen pembangunan kependudukan dan capaian program keluarga berencana.

Melalui penguatan peran keluarga, Kemendukbangga optimistis berbagai tantangan kependudukan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Mobilitas Petani & Pekebun, Bupati Apresiasi Pembangunan Jembatan Perintis Garuda

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tabalong menyambut baik pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat serta memperlancar akses penghubung antar desa. Keberadaan jembatan dinilai mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, dalam sambutannya pada kegiatan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dilaksanakan oleh Kodim 1008 Tabalong, pada Senin, 6 April 2026, di Desa Mangkupis, Kecamatan Tanta.

Haji Fani menilai keberadaan jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat, khususnya para petani dan pekebun. Mengingat sebagian besar penduduk Kabupaten Tabalong berprofesi sebagai petani dan pekebun yang sangat bergantung pada akses transportasi untuk menunjang aktivitas mereka.

Haji Fani menjelaskan, kondisi geografis Tabalong yang dikelilingi oleh aliran sungai menjadikan kebutuhan akan infrastruktur jembatan semakin tinggi. Jembatan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menuju ke kebun serta mengangkut hasil pertanian.

“Jembatan ini bukan hanya sebagai sarana penghubung antar wilayah, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Yang pasti ke kebun ini mengangkut getah, mengangkut hasil kebun seperti langsat dan durian. Dengan terbangunnya jembatan ini nantinya, kita berharap dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Ia menilai program pembangunan jembatan ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabalong, khususnya melalui program prioritas 100 persen jalan dan jembatan mantap. Sehingga sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan TNI dinilai sangat tepat dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tabalong Ajak WN Malaysia Berinvestasi di Daerah, Buka Peluang Kolaborasi Ekonomi

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, memanfaatkan momentum silaturahmi dengan warga negara Malaysia untuk membuka peluang investasi di daerah. Ajakan ini disampaikan langsung dalam kegiatan penyambutan rombongan tamu Malaysia pada 6 Maret 2026 di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tabalong.

Dalam kesempatan ini, Bupati Noor Rifani secara terbuka mengundang warga Malaysia untuk menanamkan investasi di Kabupaten Tabalong. Terlebih, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Malaysia, yang menjadi peluang strategis untuk menjalin kerja sama lintas negara.

Bupati juga memaparkan berbagai potensi daerah serta tujuh program prioritas Tabalong Smart yang difokuskan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kemudian juga dari sisi investasi, kami tadi ada wakil ketua Kadin, kami berupaya menyampaikan bagaimana potensi dari Kabupaten Tabalong sehingga ini selain silaturahmi, tentu berharap nantinya bisa ditindaklanjuti baik dari berbagai kegiatan,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tabalong siap membuka ruang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, hingga bidang ekonomi lainnya yang berpotensi dikembangkan bersama. Lebih lanjut, ia menilai kunjungan warga Malaysia ini menjadi sinyal positif bahwa Tabalong mulai dilirik, tidak hanya oleh wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pustaka Bisa Hadir di Desa Wayau, Warga Dilatih Merajut untuk Tingkatkan Keterampilan

Penulis
Lucky PR
-

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong kembali menggelar kegiatan Pustaka Bisa atau perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan memberikan pelatihan merajut. Selain meningkatkan literasi di masyarakat, pelatihan tersebut juga merupakan bagian dari mendukung program prioritas Pemkab Tabalong dalam mencetak 15 ribu tenaga terampil.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong memberikan pelatihan merajut bagi puluhan warga Desa Wayau yang dilaksanakan di Kantor Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Senin, 6 April 2026.

Kegiatan merajut sendiri merupakan bagian dari program Pustaka Bisa atau perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang menjadikan kegiatan literasi tidak hanya tentang membaca, namun juga mempraktikkan bahan bacaan ke dalam prakarya atau berbagai kegiatan lainnya yang menambah keterampilan dan kemampuan.

Pustakawan Ahli Muda Dispersip Tabalong, Fajar Kusumanto, mengatakan, di tahun 2026 ini kegiatan Pustaka Bisa menyasar 10 desa. Adapun jenis pelatihan nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

“Untuk tahun 2026 ini kita melaksanakan target di 10 perpustakaan dan mudah-mudahan bisa lebih. Sasarannya bermacam-macam dan bentuk kegiatannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa masing-masing, karena setiap desa memiliki permasalahan dan kebutuhan informasi yang berbeda di titik baca digital,” ujar Fajar Kusumanto, Pustakawan Ahli Muda Dispersip Tabalong.

Kegiatan ini pun disambut baik oleh Kepala Desa Wayau, Masrani. Menurutnya, kegiatan ini membantu masyarakatnya, selain untuk menambah keterampilan dan kemampuan, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha.

“Ya, warga Wayau sebenarnya sangat senang, artinya sangat terbantukan dengan kegiatan seperti ini, karena ini juga untuk mendapatkan penghasilan. Mereka dibekali keterampilan sehingga ini juga bisa membantu perekonomian mereka di kemudian hari,” tutur Masrani, Kepala Desa Wayau.

Kegiatan Pustaka Bisa sendiri tidak hanya sebagai wadah untuk menerapkan kegiatan literasi, namun juga menjadi kegiatan yang mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dalam mencetak 15 ribu tenaga terampil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bank Sulselbar borong Dua Penghargaan pada Ajang Gerak Syariah OJK 2026

Penulis
Lucky PR
-

Bank Sulselbar kembali menegaskan komitmennya dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan meraih dua penghargaan pada ajang Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Gerak Syariah) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, sebuah program nasional OJK yang dilaksanakan selama bulan Ramadan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan layanan keuangan syariah. Melalui berbagai aktivitas seperti kampanye edukasi publik, kompetisi konten digital, literasi komunitas, serta kolaborasi lintas sektor, program ini mendorong peran aktif industri jasa keuangan dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam acara puncak sekaligus pengumuman pemenang yang digelar di Makassar, Bank Sulselbar berhasil meraih:
• Pemenang Lomba Konten Sosial Media Terviral
• Pemenang Kategori Literasi Keuangan Syariah Tersmasif

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Bank Sulselbar dalam mengemas dan menyampaikan edukasi keuangan syariah secara kreatif, adaptif, dan berdampak luas kepada masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan platform digital yang relevan dengan perkembangan perilaku audiens saat ini.

Penghargaan secara simbolis diterima oleh Rakhmat Nur Kadir, Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan:

“Penghargaan ini menjadi penguatan atas komitmen Bank Sulselbar dalam mendorong literasi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi kami, literasi keuangan syariah bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk tumbuh bersama masyarakat. Melalui berbagai inisiatif strategis, kami terus menghadirkan edukasi yang relevan, mudah diakses, serta mampu menjangkau lebih luas dan memberikan dampak nyata.”

Beliau juga menambahkan bahwa dari perspektif kepatuhan, penguatan literasi keuangan syariah merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan dan integritas industri keuangan.

“Sebagai fungsi kepatuhan, kami memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga sejalan dengan prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik. Literasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.”

Partisipasi aktif Bank Sulselbar dalam ajang ini mencerminkan peran strategis sebagai lembaga keuangan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan perbankan, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas literasi masyarakat serta mendukung agenda nasional dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah.

Ke depan, Bank Sulselbar berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi layanan berbasis syariah, memperluas jangkauan edukasi, serta menghadirkan program-program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Soroti Kinerja SIG: Transformasi Bisnis dan Intervensi Kebijakan Jadi Kunci Keluar dari Tekanan Industri

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi.

“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.

Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional.

Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen.

“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Toleransi, Kadis Kominfo Jambi Ikuti Diklat Moderasi Beragama di Kemenag Sumbar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) moderasi beragama yang digelar oleh Kementerian Agama di Sumatera Barat, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua KPID Provinsi Jambi, Kepala dinas Kominfo kabupaten di Provinsi Jambi, di antaranya dari Batang Hari, Tebo, Merangin, dan Bungo, serta jajaran Kominfo Provinsi Jambi lainnya. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pemahaman moderasi beragama di lingkungan pemerintahan.

Dalam diklat tersebut, peserta mendapatkan pembekalan langsung dari Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi narasumber utama. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Usai mengikuti kegiatan, Ariansyah menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga harmoni sosial sekaligus mendorong kemajuan bangsa.

“Moderasi agama itu hal yang harus dilaksanakan dalam kemajuan agam dan budaya di Indonesia. Dengan moderasi beragama kita memelihara toleransi bagi agama-agama lain dalam mengisi pembangunan di Indonesia,” ujar Ariansyah.

Menurutnya, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati perlu terus diperkuat, terutama di tengah masyarakat yang majemuk. Ia berharap, melalui diklat ini, para peserta dapat mengimplementasikan pemahaman moderasi beragama dalam tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam penyebaran informasi yang menyejukkan di ruang publik.

Gubernur Al Haris Gelontorkan Rp40 Miliar, Komisi VIII DPR RI Apresiasi Keseriusan Jambi Layani Jemaah Haji

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jambi Al Haris atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ditandai dengan pengalokasian anggaran lebih dari Rp40 miliar untuk menunjang pelayanan jemaah.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kamis (9/4/2026).

Menurut Marwan, alokasi anggaran yang digelontorkan Pemprov Jambi bukanlah angka kecil, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan jemaah haji, khususnya dalam hal transportasi dari daerah menuju embarkasi.

“Ternyata Provinsi Jambi untuk memberangkatkan jemaah ke embarkasi pesawat terbang, jemaah dari daerah ke asrama haji. Mereka mengalokasikan anggaran Rp40 miliiar lebih, ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa dukungan serius dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, jemaah haji berpotensi menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam aspek logistik dan pelayanan.

“Bukan kecil 40 milliar itu. Kalau Gubernur dan Bupati nya tidak perhatian, ini bisa membuat jemaah kesulitan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa berbagai persiapan teknis hingga pelayanan bagi jemaah telah dilakukan secara maksimal.

“Untuk persiapan haji, kita di daerah sudah siap dan sudah manasik. Di daerah menyiapkan kendaraan bus yang nantinya akan mengantar ke Jambi,” ujar Al Haris.

Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Al Haris memastikan dukungan terhadap pelayanan haji tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Kami berkomitmen sepanjang ini kebaikan untuk umat Jambi, akan kita kurangi beban untuk jemaah haji kita. Meskipun efisiensi kita tetap mempertahankan semuanya,” tegasnya.

Al Haris berharap seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan, serta seluruh jemaah asal Jambi dapat kembali ke tanah air dengan selamat.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada halangan jemaah haji kita, sehingga mereka kembali dengan selamat ke Jambi,” pungkasnya.

Jadi Sorotan Publik, Pemprov Kaltim Beberkan Rincian Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang disebut mencapai sekitar Rp 25 miliar.

Faisal menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Namun juga mencakup penataan ruang kerja di kantor gubernur serta renovasi rumah jabatan wakil gubernur.

Dari sisi sumber pembiayaan, anggaran tersebut berasal dari beberapa tahun dan skema. Yaitu APBD Tahun Anggaran 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta ada pergeseran anggaran. Dengan demikian, total anggaran tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tahap, bukan dialokasikan sekaligus dalam satu waktu.

“Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” jelas Faisal di Samarinda, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, penggunaan anggaran juga terbagi dalam beberapa jenis kegiatan. Mulai dari jasa perencanaan, konsultan, dan pengawasan sebagai panduan pekerjaan, rehabilitasi untuk memperbaiki bagian yang rusak sekaligus memperindah interior, pemeliharaan rutin tahunan, hingga pengadaan peralatan untuk mengganti fasilitas lama atau menyesuaikan kebutuhan baru.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, terdapat sekitar 35 item kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan, pengadaan meubeler, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebanyak 17 item senilai Rp 4,9 miliar serta penataan ruang kerja di kantor gubernur sebanyak 5 item dengan nilai Rp 8,2 miliar.

Dengan rincian tersebut, Faisal berharap masyarakat dapat memahami bahwa angka Rp 25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran. Sehingga tidak seluruhnya digunakan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...336337338...4,871Halaman 337 dari 4,871