Beranda blog Halaman 336

Bayar Pajak Kendaraan Lebih Mudah, Ini 14 Lokasi Samsat Keliling Jadetabek

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat untuk mempermudah wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi titik lokasi layanan tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, hingga Timur. Di Jakarta Pusat, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00–14.00 WIB. Untuk Jakarta Utara, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan halaman Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada jam yang sama.

Warga Jakarta Barat dapat membayar PKB di Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB. Di Jakarta Selatan tersedia dua titik, yakni halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gedung Sampoerna Strategic (09.00–14.00 WIB). Sementara di Jakarta Timur, layanan berada di halaman parkir Samsat serta Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Layanan Samsat Keliling juga hadir di wilayah penyangga, seperti Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmasphere pukul 09.00–13.00 WIB, serta di Ciledug melalui Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City pukul 09.00–14.00 WIB.

Di Serpong, pembayaran PKB dapat dilakukan di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00–18.00 WIB. Sementara di Ciputat, titik layanan berada di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB.

Warga Kelapa Dua dapat mendatangi Hal Gtown Square Gading Serpong pukul 08.00–14.00 WIB. Untuk Kota Bekasi, layanan tersedia di Pizza Hut Kosmem Jatiasih pukul 09.00–11.30 WIB, dan di Kabupaten Bekasi berada di halaman Kantor Pemda pukul 09.00–11.30 WIB.

Kota Depok menyediakan layanan di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB serta Kelurahan Tugu pukul 09.00–11.00 WIB. Adapun untuk Cinere, Samsat Keliling beroperasi di halaman Kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00–11.30 WIB.

Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk menyiapkan dokumen lengkap sebelum mendatangi lokasi, yaitu KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.
Layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, wajib pajak tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini 10 April: Hujan Ringan Guyur Hampir Semua Wilayah

BMKG memprediksi cuaca berawan disertai hujan ringan akan mendominasi wilayah DKI Jakarta sepanjang Jumat (10/4). Berdasarkan laporan yang dirilis melalui laman resminya, kondisi tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari di hampir seluruh wilayah Jakarta.

Pada pagi hari, hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Memasuki siang hari, cuaca berawan meluas menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Adapun Jakarta Utara dan Jakarta Barat masih berpotensi diguyur hujan ringan.

Pada sore hari, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, akan berada dalam kondisi berawan. Situasi serupa juga diprediksi berlanjut hingga malam hari, dengan langit Jakarta tetap didominasi awan.

BMKG mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23–30 derajat Celsius, sementara kelembapan udara berkisar antara 71–97 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Apresiasi Inovasi Pegadaian, dari IBMA hingga Program Gadai Peduli

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pegadaian pada Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Lia menyoroti berbagai inovasi dan peran strategis Pegadaian dalam memperkuat ekosistem keuangan nasional, khususnya di sektor emas dan pemberdayaan UMKM.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Ferdian Timur Satyagraha selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, yang turut memaparkan berbagai program dan strategi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan bisnis sekaligus inklusi keuangan.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA), yang diinisiasi oleh Pegadaian bersama Bank Syariah Indonesia serta pelaku industri emas lainnya. IBMA dijadwalkan akan diresmikan pada Juni 2026 sebagai wadah koordinasi ekosistem emas dari hulu hingga hilir, sekaligus menetapkan standardisasi industri dan memperkuat daya saing pasar emas nasional.

Menurut Lia, kehadiran IBMA menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola industri bullion yang lebih terintegrasi dan transparan.

“Ini bukan hanya soal industri, tetapi juga bagaimana negara memiliki ekosistem emas yang kuat dan mampu bersaing secara global,” ujarnya.

Selain itu, Lia juga menyoroti program inklusi keuangan seperti Gadai Peduli, yang menawarkan pinjaman mikro darurat tanpa bunga (0 persen) dengan nominal Rp50.000 hingga Rp2.500.000. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil, dengan jaminan berupa emas atau barang elektronik serta tenor hingga empat bulan.

“Program seperti ini menunjukkan bahwa Pegadaian tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat,” kata Lia.

Dalam diskusi, turut dibahas peran anak usaha Pegadaian, Galeri 24, yang bergerak di bidang produksi dan retail emas. Didirikan pada 2010 dan menjadi entitas mandiri sejak 2018, Galeri 24 kini telah memproduksi emas batangan dan perhiasan berkadar 24 karat (99,99 persen) dengan sertifikasi SNI serta memiliki lebih dari 80 outlet di seluruh Indonesia.

Lia juga mengapresiasi kemampuan Pegadaian yang telah memiliki fasilitas produksi emas sendiri selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, hal ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun kemandirian industri emas nasional sekaligus memperkuat hilirisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Lia menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui partisipasi masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM. Ia menilai sistem yang dikembangkan Pegadaian mendorong semangat gotong royong, sehingga tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat kecil.

“Ekonomi produktif harus bisa melibatkan semua lapisan, bukan hanya kelompok tertentu. Pegadaian sudah menunjukkan arah ke sana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lia menyoroti kemudahan investasi emas di Pegadaian yang dinilai semakin inklusif. Dengan nominal mulai dari Rp10.000, masyarakat, termasuk generasi muda dan pelajar, sudah dapat mulai menabung emas secara aman dan terjangkau.

Ia juga menegaskan pentingnya menempatkan investasi pada lembaga dalam negeri. Menurutnya, hal ini akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi nasional, termasuk kontribusi terhadap pendapatan negara melalui dividen.

“Ketika kita berinvestasi di dalam negeri, manfaatnya akan kembali ke bangsa sendiri. Ini bagian dari penguatan kedaulatan ekonomi,” jelas Lia.

Tak hanya itu, Pegadaian juga terus melakukan ekspansi dengan menggabungkan konsep layanan keuangan dan gaya hidup, salah satunya melalui pengembangan “Gadai Cafe” yang melibatkan produk UMKM lokal. Inisiatif ini dinilai mampu menarik minat generasi muda sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menabung dan berinvestasi secara sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla, Wamenhut: Don’t Let It Burn Bukan Sekadar Slogan

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Youth Talk Take Action (YTTA) Seri 3 Tahun 2026 bertema “Don’t Let It Burn: Aksi Generasi Muda Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan” yang digelar secara hybrid (8/4/2026).

“Don’t Let It Burn bukan sekadar slogan. Ini adalah seruan, peringatan, sekaligus komitmen bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, dan reputasi bangsa,” ujar Wamenhut.

Ia menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan kompleks yang memiliki dampak multidimensi, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap, hambatan aktivitas ekonomi, hingga potensi isu lintas batas negara. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama.

Wamenhut juga mengingatkan bahwa berdasarkan proyeksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama, dengan potensi peningkatan menuju kondisi El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan.

“Dalam situasi ini, kesiapsiagaan tidak bisa ditunda. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan,” tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat pengendalian karhutla melalui penguatan sistem monitoring berbasis aplikasi Sipongi, patroli terpadu, sistem peringatan dini, penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa banyak kejadian karhutla bermula dari aktivitas manusia, sehingga peran masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif.

“Indonesia memiliki lebih dari 60 juta generasi muda. Ini adalah kekuatan besar yang jika digerakkan secara optimal dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam menjaga hutan,” ujarnya.

Wamenhut juga mengajak generasi muda untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana kampanye edukatif, sekaligus meningkatkan kewaspadaan dalam aktivitas di kawasan hutan, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan berhati-hati dalam penggunaan api.

Menutup sambutannya, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla, termasuk Manggala Agni, Polisi Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta masyarakat peduli api.

“Jangan tunggu api membesar untuk kita bertindak. Mulailah dari kesadaran, edukasi, dan aksi nyata. Tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya peduli, tetapi juga berani bertindak,” pungkas Wamenhut Rohmat Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Indra Exploitasia, melaporkan bahwa program pengembangan generasi muda kehutanan melalui Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (PUSGENRI) telah melibatkan 5.346 Generasi Pelestari Hutan (GENRIS) dari seluruh Indonesia.

“Khusus untuk Youth Talk Take Action, sebanyak 4.423 GENRIS terlibat aktif. Ini menunjukkan potensi besar generasi muda dalam mendukung agenda pelestarian hutan,” ungkapnya.

Selain itu, BP2SDM juga menjalankan program Bestari Rimba yang melibatkan sekitar 500 pelajar, serta Forestry Youth Trainership yang telah melatih 260 GENRIS dalam kewirausahaan hijau berbasis hutan lestari.

Indra menambahkan bahwa YTTA Seri 3 menjadi momentum penting untuk mendorong aksi kolektif generasi muda dalam pencegahan karhutla, termasuk melalui inisiatif Youth Take Action Challenge yang berfokus pada kampanye digital dan produksi konten edukatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gratispol Ringankan Biaya Kuliah, 1.300 Mahasiswa UINSI Terima Manfaat

Program bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui Gratispol terbukti sangat membantu mahasiswa dalam meringankan beban kuliah. Di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sebanyak 1.300 mahasiswa telah merasakan manfaat program ini dengan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan mengungkapkan hasil survei kepada para penerima manfaat menunjukkan hampir seluruh mahasiswa menginginkan program ini terus dilanjutkan. Kekhawatiran pun muncul jika program dihentikan, karena banyak mahasiswa berpotensi tidak mampu melanjutkan studi.

“Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT,” ujarnya saat silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, beberapa waktu lalu.

Meski dinilai berjalan baik, Raihan menilai program Gratispol tetap perlu evaluasi agar semakin optimal. Ia juga mengusulkan adanya dukungan biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa kurang mampu, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,3 juta per bulan termasuk kebutuhan harian dan biaya kos.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji menyampaikan apresiasi atas dukungan mahasiswa terhadap program Gratispol. Ia menegaskan, Pemprov Kaltim akan terus melakukan evaluasi agar program ini semakin tepat sasaran.

“Tahun ini kita akan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi 159.000 mahasiswa,” jelasnya. Terkait usulan biaya hidup, Pemprov Kaltim akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sementara untuk hunian mahasiswa diarahkan memanfaatkan asrama yang ada dengan peningkatan fasilitas agar lebih layak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bagaimana Masa Depan Transformasi RS UIN Jakarta? Ini Penjelasan Menag

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi Rumah Sakit (RS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pusat keunggulan medis dan pendidikan. Hal ini disampaikan Menag saat menerima audiensi Direktur RS UIN Syarif Hidayatullah, Syaifullah, di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menag menyoroti pentingnya penguatan peran RS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik yang ada di Pondok Gede maupun di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia menginstruksikan agar setiap sisa lahan yang masih tersedia segera dioptimalkan untuk pembangunan fasilitas penunjang guna mendongkrak performa layanan rumah sakit secara menyeluruh.

“Sisa kawasan yang masih kosong harus segera dibangun fasilitas-fasilitas strategis. Kita ingin RS UIN tidak hanya sekadar tempat pengobatan, tapi menjadi wajah pelayanan kesehatan Kementerian Agama yang modern dan paripurna,” tegas Menag.

Menag memberikan perhatian khusus pada program Akselerasi Rumah Sakit Pendidikan yang dirancang sebagai motor penggerak bagi Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES).

“Program strategis ini tidak hanya kita tujukan untuk memperkuat kualitas praktik klinik bagi calon dokter dan spesialis, tetapi juga harus menjadi wadah kolaborasi riset guna mendorong inovasi medis berbasis akademik,” ucapnya.

Selain itu, akselerasi ini difokuskan pada pencapaian standar akreditasi unggul yang selaras dengan regulasi dari Kemendiktisaintek dan Kementerian Kesehatan demi menjamin mutu layanan yang menyeluruh.

Menag berpesan agar pengembangan program dokter spesialis menjadi prioritas utama. “Pendidikan dokter spesialis jangan sampai terlambat. Saya mendorong agar area yang tersedia segera dikembangkan, salah satunya untuk fasilitas pendidikan kedokteran, khususnya spesialisasi. Kita butuh lebih banyak ahli yang lahir dari rahim UIN,” imbuhnya.

Direktur RS UIN Syarif Hidayatullah, Syaifullah, melaporkan bahwa pihaknya saat ini tengah merampungkan naskah persyaratan akreditasi RS Pendidikan untuk diajukan ke Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan.

Langkah ini diambil untuk menciptakan standardisasi pendidikan kedokteran yang terintegrasi di bawah naungan UIN. Dengan status RS Pendidikan, seluruh proses pendidikan dari jenjang S1 hingga spesialis dapat dikontrol secara kualitas dan keseragaman kurikulumnya.

“Visi kami adalah memastikan seluruh mahasiswa FK UIN mendapatkan standar pendidikan klinis yang sama dan berkualitas tinggi. Setelah lulus S1, mereka akan masuk ke jenjang berikutnya secara tersistem di bawah kontrol rumah sakit pendidikan kita sendiri,” jelas Syaifullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dorong Produktivitas Lahan di Majene Jadi Desa Tematik

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong produktivitas lahan di desa-desa agar menjadi desa tematik, yang fokus pada karakteristik lokal (pertanian dan perikanan) demi membentuk potensi unggulan desa.

Menurutnya, hal itu amatlah penting karena akan mengubah desa menjadi pelaku ekonomi produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menyejahterakan warga, salah satunya menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa.

“Jangan sampai desa-desa di Kabupaten Majene ini jadi penonton dengan program-program prioritas Bapak Presiden, salah satunya MBG. Buat saja desa tematik, dipetakan saja desa A potensinya apa, misal 10 desa ikan nila, 10 desa ikan lele, 10 desa ayam petelur. Maksud saya jangan sampai kebutuhan MBG itu Bapak/Ibu ambil dari luar daerah/kabupaten,” papar Mendes Yandri saat menerima audiensi Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani, di ruang kerjanya, Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Tak hanya itu, Mendes Yandri juga berharap Majene dapat mengembangkan potensi desa dengan merambah ke pasar ekspor. Hal itu merupakan sinergi program yang berkaitan dengan pencapaian sejumlah sasaran pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan dan peningkatan nilai tambah bagi para petani di desa.

Namun demikian, Mendes Yandri berharap desa tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, namun juga kepada pengolahan berstandar ekspor yang sesuai ekspektasi pasar atau negara tujuan. Dengan demikian maka hal itu dipastikan bakal memperluas pemasaran ke luar negeri serta mendorong aktivitas ekonomi desa kepada pengembangan produk lokal.

“Atau desa coklat, buat aja kita desa pengekspor coklat misalnya ya, kan. Misal kita buat bahan bakunya, kemudian kita lempar kemana, gitu. Kalau sudah itu dilakukan, wah Majene gak usah ngarep transfer dari daerah lagi. Karena sudah pasti maju semua desanya itu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Telah Sasar Desa, Mendes Yandri Setuju soal Pelarangan Vape

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Suanto mendukung penuh usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto soal adanya larangan peredaran vape di Indonesia karena berpotensi disalahgunakan terkait narkoba.

Mendes Yandri mengatakan, jika vape saat memang sedang digandrungi oleh kalangan generasi muda dan tertentu dengan populasi yang cenderung meningkat.

“Olehnya, saya setuju dengan usulan Kepala BNN ini karena memang potensi Vape disalahgunakan terkait narkoba,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menegaskan, pelarangan Vape harusnya dibuatkan aturan hukum yang jelas agar bisa melindungi masyarakat dari bahaya laten narkoba.

Usulan pelarangan Vape dimasukkan ke RUU Narkotika yang masih dibahas Komisi III DPR juga diapresiasi oleh Mendes Yandri.

“Saat ini Narkoba telah menyasar wilayah desa. Olehnya, hal ini perlu jadi perhatian besar kita semua,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI.

Untuk itu, Program Desa Bersinar yang digagas oleh BNN perlu digenjot lagi agar menjadi benteng pertahanan desa melawan bahaya narkoba ini.

Satgas yang dibentuk untuk program Desa Bersinar ini perlu meningkatkan kolaborasi dengan seluruh warga desa agar tidak ada ruang bagi narkoba di desa-desa.

Sebelumnya Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan temuan BNN terhadap sampel cairan vape.

“Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” kata Suyudi dalam rapat Komisi III DPR.

Dia mengatakan 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja hingga satu sampel berisi methamphetamine atau sabu. Dia menyebut BNN juga menemukan zat etomidate, yang merupakan obat bius, dalam kandungan sampel vape yang diuji.

Dia mengatakan narkotika berkembang sangat cepat. Dia mengatakan sudah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Kementerian ATR/BPN jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai dari Sertipikat HPL untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan.

“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (09/04/2026).

Proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Sebelumnya, untuk mendukung pembangunan pelabuhan, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan seluas 599.500 m2 pada 2025 lalu.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Nusron dan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari. Luasan untuk sertipikat HPL tanah mozaik 5 diketahui mencapai 810.577 m2, sedangkan tanah mozaik 6 seluas 882.943 m2.

Demi mendukung keberlangsungan pembangunan dan investasi di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Nusron mengajak para pimpinan daerah yang hadir untuk menyelesaikan persoalan tanah khususnya pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan, hingga saat ini pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6%.

“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat ini memiliki posisi penting dalam agenda pusat pembangunan nasional. Khususnya, dalam meningkatkan efisiensi logistik dan desain ekonomi Indonesia di tingkat global. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut telah melalui beberapa tahapan, mulai studi kelayakan, penetapan lokasi pelabuhan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), skema pemanfaatan lahan, hingga penyerahan hingga peluncuran proyek dan serah terima sertipikat HPL yang berlangsung pada hari ini.

“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy Purwagandhi.

Project Launching Pelabuhan Palembang Baru ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu; dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) se-Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat dan jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Umumnya, pemilik ruko hanya memegang alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal, status kepemilikan ruko bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, mengungkapkan bahwa peluang peningkatan hak tersebut terbuka bagi masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ruko dengan status HGB dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang terpenting, masyarakat memastikan status tanahnya, kesesuaian peruntukan ruang, serta kelengkapan administrasinya sebelum mengajukan permohonan,” kata Shamy Ardian dalam keterangannya pada Kamis (09/04/2026).

Secara prinsip, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, meskipun masa itu dapat diperpanjang. Artinya, HGB tidak bersifat selamanya. Berbeda dengan Hak Milik yang merupakan hak kepemilikan penuh atas tanah, bersifat turun-temurun, dan tidak dibatasi waktu. Oleh karena itu, peningkatan status menjadi Hak Milik dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemegangnya.

Namun demikian, tidak semua HGB dapat langsung ditingkatkan. Ruko yang alas haknya dapat ditingkatkan perlu memenuhi syarat, di antaranya status HGB masih berlaku; berdiri di atas tanah negara; peruntukan tanahnya sesuai dan tidak berada di kawasan yang dibatasi untuk pemberian Hak Milik; serta pemohonnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, bangunan ruko tersebut harus memenuhi ketentuan, termasuk apabila difungsikan sebagai tempat tinggal sesuai regulasi yang berlaku. Sebaliknya, peningkatan tidak dapat dilakukan apabila tanah berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang tidak memungkinkan peningkatan hak, pemohon bukan WNI, atau tanah termasuk kategori dengan pembatasan khusus.

Adapun syarat administratif yang perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, yaitu pemohon perlu menyiapkan identitas diri, sertipikat HGB yang masih berlaku, dokumen perizinan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, serta bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila dipersyaratkan. Dalam kondisi tertentu, misalnya peralihan karena pewarisan, dokumen tambahan seperti surat keterangan ahli waris juga diperlukan. Seluruh proses dan pembiayaan mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.

Dengan memahami syarat dan mekanismenya, pemilik ruko dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan status hak atas tanahnya. “Untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan dokumen, masyarakat disarankan melakukan pengecekan dan berkonsultasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat agar proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai prosedur,” pungkas Shamy Ardian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News