Beranda blog Halaman 338

Kondisi Pangan Terjaga, Langkah Taktis Pemerintah Redam Fluktuasi Harga Tuai Hasil Positif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus menjaga stabilitas pangan nasional melalui langkah-langkah kolaboratif yang terukur dan responsif. Pasca momentum Ramadan dan Idulfitri, kondisi harga pangan pokok strategis terpantau semakin stabil di tingkat konsumen. Di saat yang sama, perhatian terhadap keseimbangan harga di tingkat produsen juga terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan usaha petani dan peternak.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengapresiasi langkah taktis yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan dalam meredam fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen. Stabilitas yang mulai tercapai mencerminkan semakin efektifnya implementasi instrumen kebijakan harga, seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

“Tentunya Bapanas dalam menetapkan HET dan HAP, ini dalam rangka melindungi baik di tingkat produsen maupun konsumen. Namun kadang yang terjadi di lapangan, dinamikanya cepat berubah. Begitu harga di konsumen berfluktuasi, pemerintah cepat bertindak. Ini tentu langkah taktis yang luar biasa,” tutur Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono di Jakarta, Rabu (8/4).

Langkah taktis yang ia maksud merujuk pada pengawasan kewajaran harga pangan pokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. Pengawasan harga di tingkat konsumen sudah berjalan baik, selanjutnya juga perlu ditingkatkan pada penjagaan harga di tingkat produsen.

Kondisi pangan pokok strategis di tingkat konsumen sebagian besar telah mengalami penurunan harga. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam data Indeks Perkembangan Harga (IPH) melaporkan setidaknya 5 komoditas pangan mengalami penurunan IPH selama pekan pertama di bulan April.

Daging ayam ras ada penurunan IPH di 125 kabupaten/kota. Ini meningkat pesat karena pada pekan sebelumnya hanya ada 64 kabupaten/kota saja. Telur ayam ras pun tercatat mengalami penurunan IPH di 116 kabupaten/kota. Cabai merah dan cabai rawit masing-masing telah terjadi penurunan IPH di 198 dan 161 kabupaten/kota. Terakhir, IPH daging sapi menurun di 105 kabupaten/kota.

Sementara, kondisi pangan di tingkat produsen tentunya turut pula menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya menyikapi kabar harga ayam hidup yang mengalami depresiasi usai Lebaran ini. Pemerintah telah menyiapkan program SPHP jagung pakan agar setidaknya dapat menekan biaya pokok produksi para peternak.

“Ada program SPHP beras dan jagung pakan. Ini bagian dari pemerintah untuk menjaga harga beras, terutama di tingkat konsumen, dengan menjual harga yang lebih murah. SPHP beras tentunya bisa dinikmati oleh semua orang. Lalu kalau SPHP jagung, ini memang terbatas untuk para peternak sebagai pengguna jagung untuk pakan ternaknya,” kata Maino.

Adapun untuk program SPHP jagung pakan tahun 2026, anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebanyak Rp 678 miliar. Total alokasi salur mencapai 242 ribu ton untuk membantu peternak unggas dan nonunggas dalam memperoleh jagung pakan berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

Dalam pelaksanaan penyaluran SPHP jagung pakan tetap harus memperhatikan daerah yang sedang ada panen raya jagung. Ini penting agar dapat lebih difokuskan pada wilayah yang bukan sentra produksi jagung dan/atau wilayah yang tidak sedang memasuki panen raya.

Di kesempatan terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa program-program Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berpihak pada rakyat. Tapi juga berimplikasi pada kesejahteraan petani pangan dan peternak di dalam negeri.

“Program prioritas Bapak Presiden Prabowo sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak. Petani kita sejahtera dan ekonomi bangsa kita semakin kuat. Inilah wujud nyata kemaslahatan rakyat,” ungkap Amran.

Dalam data BPS, indeks harga yang diterima petani padi selalu berada lebih dari 140 poin sejak Juli 2025 sampai saat ini. Indeks terbaru di Maret 2026 berada di 144,52 dan masih lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang berada di 137,94.

Sementara untuk indeks harga yang diterima peternak unggas di Maret 2026 yang berada di 138,19 menjadi yang tertinggi sejak tahun 2023. Jenis indeks ini terus bertumbuh setelah pada Desember 2025 berada di angka 129,68.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Jamin Biaya Tambahan Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jemaah

Penulis
Syifa
-

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak akan dibebankan kepada jemaah.

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4).

Menhaj mengungkapkan bahwa dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.
Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.

Menhaj juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menambahkan, situasi global yang mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Sinergikan Percepatan Pembangunan Transportasi Pariwisata Bali

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyinergikan percepatan pembangunan transportasi pariwisata di Bali, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dan Gubernur Bali, di Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Kemenhub telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas di Provinsi Bali melalui pengembangan water taxi dan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng.

Terkait rencana pengembangan water taxi, Menhub Dudy menyatakan, merupakan solusi alternatif dalam mengintegrasikan transportasi darat, laut, serta udara, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung. Saat ini, PT. ASDP Indonesia Ferry sedang melakukan penyusunan studi Detail Engineering Design (DED). Adapun pekerjaan konstruksi, akan mulai dilaksanakan pada Agustus 2026 hingga Juli 2027

“Water taxi dapat menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu. Berdasarkan observasi lapangan, waktu tempuh perjalanan darat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu adalah 1-2 jam. Sedangkan menggunakan Water Taxi, diharapkan bisa menempuh maksimal 30 menit,” ujar Menhub Dudy.

Sementara itu, terkait pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Menhub Dudy mengatakan, Dermaga I Pelabuhan Celukan Bawang direncanakan akan melayani kegiatan sandar kapal general cargo dan aspal curah cair, dengan pengembangan tambahan panjang dermaga 92 meter. Sedangkan Dermaga II akan menjadi dermaga multipurpose yang melayani penumpang, general cargo, serta curah kering, dengan rencana pengembangan tambahan panjang dermaga 60 meter. Hal tersebut merupakan hasil dari evaluasi yaitu diperlukan pelabuhan alternatif agar kendaraan berat, besar, serta kecil tidak bercampur.

“Sebagai salah satu solusi jangka pendek, kami juga meminta Pelindo melakukan pengembangan pelabuhan khususnya di Ketapang, dengan membuka dermaga baru di Gilimanuk. Kami harap bisa mendapat wilayah sebagai pelabuhan pasangan yang menerima kapal dari Ketapang. Kami harap juga bisa mendapat wilayah buffer zone sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengatasi flow arus kendaraan yang begitu besar. Apalagi tahun depan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri akan berdampingan,” kata Menhub Dudy.

Menhub Dudy berharap, langkah-langkah strategis yang telah disiapkan dapat segera terlaksana guna memperkuat konektivitas, mendukung mobilitas penumpang dan distribusi logistik yang lebih efisien, mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi di kawasan pariwisata.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Gubernur Bali Wayan Koster.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui langkah konkret di lapangan, dengan membekali personel menggunakan Buku Saku “0%: Mari Kita Bantu Presiden Prabowo Bantu Saudara-Saudara Kita Keluar Dari Kemiskinan”.

Buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Pesan Presiden Prabowo yang menjadi semangat gerakan ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial:

“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang.”

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 8 April 2026.

Buku Saku 0% disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama, yaitu:

I. Program 0% Kemiskinan

Program yang difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, meliputi:

• Sekolah Rakyat (SR)

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bantuan Sosial Sembako

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

• Program Indonesia Pintar (PIP)

• Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas

• Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Bansos Atensi)

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

• Dukungan Generasi Melek Teknologi (Gen-Matic)

• Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim-Piatu (Atensi YAPI)

• Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

• Subsidi LPG

• Subsidi & Kompensasi Listrik

• Kompensasi Pertalite

• Subsidi dan Kompensasi Solar

• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

• Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

II. Program Universal

Program yang menyasar seluruh lapisan masyarakat:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Cek Kesehatan Gratis (CKG)

⸻

III. Program Afirmatif

Program yang memberikan dukungan khusus untuk peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat:

• Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub)

• Sekolah Unggul Garuda

• Beasiswa LPDP

• Beasiswa S1 Garuda (Kemendiktisaintek)

• Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara

• Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (UNHAN)

• Subsidi Pupuk

• Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Selain itu, buku saku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran, sehingga memudahkan petugas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan pembekalan ini, Polri optimistis seluruh personel di lapangan dapat menjadi ujung tombak penyampaian informasi program pemerintah, sekaligus memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal Pertama 2026 Tumbuh Kuat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap terjaga kuat dan stabil di tengah dinamika global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” jelasnya.

Menko Airlangga menjelaskan, capaian tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. “Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran yang signifikan yang didukung oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama yang meningkat. “Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun) dan manufaktur juga ekspansif,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga turut menjelaskan kondisi ketahanan pangan nasional yang juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton) dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton,” imbuhnya.

Meskipun demikian, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60 persen. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3 persen dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Jamin Ketahanan Energi Nasional Tetap Aman di Tengah Gejolak Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin saja, tinggal keluar lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu saja,” ujar Menteri ESDM.

Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan rawan relatif terbatas. Menurut Bahlil, impor dari kawasan Timur Tengah hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara BBM jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.

“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya saja, crude-nya itu sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.

Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pasokan LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur distribusi di Selat Hormuz, melainkan berasal dari negara-negara lain seperti Australia.

“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri. Menteri ESDM berharap momentum gencatan senjata bisa memudahkan distribusi tersebut.

“Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ucapnya.

Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.

“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” pungkasnya.

Dengan langkah antisipatif, diversifikasi pasokan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan energi nasional akan tetap terjaga serta menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang, Dorong Kemandirian Energi Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa peresmian ini merupakan bagian dari upaya transformasi menuju energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional.

“Kita mesti beralih dari energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan yang salah satunya adalah berbasis listrik,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).

Beberapa waktu lalu pemerintah telah mengumumkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika global serta mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Mensesneg mengungkapkan bahwa penggunaan kendaraan berbasis listrik dan transportasi massal merupakan bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja tersebut.

“Kita berharap kita semua mulai pelan-pelan memperbaiki transportasi publik kita, sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal. Harapannya semua ke depan ini kita akan mandiri secara energi, tapi memang ini membutuhkan waktu,” ujarnya.

Mensesneg menambahkan, saat ini pemerintah juga mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil, dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” ujarnya.

Tak hanya mendorong kemandirian energi, pemerintah juga tengah fokus dalam melaksanakan berbagai program prioritas yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), hingga rencana kerja tahunan pemerintah.

“Ada yang kita menangani masalah swasembada pangan, ada kita fokus untuk mengejar swasembada energi, ada juga kita fokus untuk menangani masalah pendidikan baik infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya, ada juga kita yang menangani dengan bekerja keras luar biasa untuk masalah ekonomi dengan kita kemudian membentuk Danantara, kemudian juga salah satu kuncinya adalah industrialisasi dan hilirisasi,” ujarnya.

Semua program tersebut dijalankan pemerintah untuk meningkatkan fondasi perekonomian nasional sekaligus mendorong kemandirian bangsa serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Insyaallah kami semua berkomitmen untuk mengelola dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, orientasi Bapak Presiden selalu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat,” pungkas Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rapat Kerja Pemerintah, Mensesneg: Satukan Energi untuk Bangsa dan Negara

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah (RKP) bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4). Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam mengakselerasi berbagai program pemerintah di tengah tantangan dinamika global yang semakin kompleks.

“Beliau ingin menyatukan visi, menyatukan pandangan, menyatukan energi kita untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Beliau ingin seluruh program-program kerja pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).

Mensesneg memandang situasi geopolitik global saat ini, yang memengaruhi semua sendi-sendi kehidupan seluruh bangsa-bangsa di dunia, sebagai pelecut untuk melahirkan gagasan dan terobosan demi meningkatkan ketahanan bangsa.

“[Presiden Prabowo] memberikan arahan, termasuk menyuntikkan semangat kepada kita semua untuk terus bekerja dengan lebih keras lagi, melaksanakan program dan terus berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kabinet pemerintahan yang dipimpinnya.

“Bagaimana pun juga, ini sebagai sebuah tim, analogi sebagai sebuah tim sepak bola, salah satunya adalah birokrasi yang menjalankan seluruh program-program pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya pada RKP menyampaikan apresiasi atas capaian bersama dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional, khususnya di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja baik dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk kepentingan bangsa.

“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” ujar Presiden

Selain itu, Presiden menyoroti bahwa meskipun dunia tengah menghadapi krisis, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, kondisi Indonesia relatif tetap stabil dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

“Saya telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” tandas Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal Pertama 2026 Tumbuh Kuat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 tetap terjaga kuat dan stabil di tengah dinamika global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/4).

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” jelasnya.

Airlangga menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.

“Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran yang signifikan yang didukung oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama yang meningkat.

“Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun) dan manufaktur juga ekspansif,”kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga turut menjelaskan kondisi ketahanan pangan nasional yang juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton) dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton,” imbuhnya.

Meskipun demikian, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran.

“Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60 persen. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3 persen dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Jamin Ketahanan Energi Nasional Tetap Aman di Tengah Gejolak Global

Penulis
Syifa
-
Pemerintah memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4).
“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin saja, tinggal keluar lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu saja,” ujar Menteri ESDM.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan rawan relatif terbatas. Menurut Bahlil, impor dari kawasan Timur Tengah hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara BBM jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.
“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya saja, crude-nya itu sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.
Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pasokan LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur distribusi di Selat Hormuz, melainkan berasal dari negara-negara lain seperti Australia.
“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaallah sudah clear lah, insyaallah aman,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri. Menteri ESDM berharap momentum gencatan senjata bisa memudahkan distribusi tersebut.
“Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ucapnya.
Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.
“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” pungkasnya.

Dengan langkah antisipatif, diversifikasi pasokan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan energi nasional akan tetap terjaga serta menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...337338339...4,871Halaman 338 dari 4,871