Beranda blog Halaman 339

Prabowo Tegaskan Pentingnya Hukum dan Konstitusi untuk Jaga Keutuhan Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum, konstitusi, serta konsensus kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan kehidupan demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus berdiri di atas hukum, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi. Tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara, yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (08/04/2026).

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya seluruh unsur yang bertanggung jawab untuk terus bekerja keras dalam menegakkan hukum yang berlandaskan kesepakatan dan konsensus nasional. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan kembali dua konsensus besar dalam sejarah bangsa, yakni Sumpah Pemuda 1928 dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.

“Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif harus bekerja keras, harus berjuang, untuk menegakkan hukum konstitusi, hukum berdasarkan kesepakatan, hukum berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan, kesepakatan kita yang besar. Kesepakatan kita yang cemerlang adalah dua kali dalam sejarah 1928 Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsensus besar, kita tidak mau dipecah-pecah di kotak-kotak,” imbuh Kepala Negara.

Menurut Presiden Prabowo, Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting yang menyatukan bangsa Indonesia di atas keberagaman. Para pendiri bangsa, lanjut Kepala Negara, telah menunjukkan kebesaran jiwa dengan memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, meskipun bukan berasal dari kelompok mayoritas.

“Kalau prinsip demokrasi di mana-mana, dikatakan rule of the majority. Bisa saja dulu bangsa Jawa atau suku Jawa yang paling banyak,” ujar Presiden Prabowo.

“Kita pilih bahasa sebuah suku yang sangat kecil di Sumatra, dari Riau, daerah situlah, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan dan rakyat mayoritas menerima. Kita sekarang punya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana berbahasa Indonesia,” imbuh Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa konsensus kedua yang tidak kalah penting adalah perumusan konstitusi pada tahun 1945, yang menetapkan Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila. Kepala Negara menekankan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam membangun negara yang menghormati keberagaman agama dan tidak mengutamakan satu golongan tertentu.

“Kondisi seperti ini, kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Menutup arahannya, Kepala Negara mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai persatuan, hukum, dan demokrasi demi menjaga keutuhan bangsa serta memastikan stabilitas negara tetap terjaga.

Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara besar, tetapi negara yang dibangun di atas kesepakatan luhur yang harus dijaga, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 dan Evaluasi Tambang di Hutan, Ini Detail Kebijakannya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 Kementerian, Lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/4). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Seskab.
Terkait penyelenggaraan haji tahun ini, Seskab menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.
Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.
“Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkap Seskab.
Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah.
Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pastikan Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi, di Tengah Ketidakpastian Dunia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah dalam menghadapi krisis energi global saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4). Kepala Negara menyampaikan bahwa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional.

“Kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air. Hal tersebut juga telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

“Berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB,” tutur Presiden.

Terkait kondisi global terkini, Presiden Prabowo menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang relatif aman.

“Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan dalam kesempatan hari ini saya dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya,” tegasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam periode kritis 12 bulan ke depan.

“Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.

“Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, dia harus bayar harga pasar,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Presiden menyebut krisis global menjadi momentum untuk mempercepat reformasi tersebut.

“Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” tegas Presiden.

Penegasan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta memastikan seluruh kebijakan berjalan cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rapat Kerja Pemerintah, Prabowo Klaim Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Global

Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4). Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam taklimatnya, Kepala Negara mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional, khususnya di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja baik dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk kepentingan bangsa.

“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyoroti bahwa meskipun dunia tengah menghadapi krisis, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, kondisi Indonesia relatif tetap stabil dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

“Saya telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” tandasnya.

Rapat kerja ini menjadi penegasan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus terus memperkuat sinergi, meningkatkan kecepatan eksekusi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik 2026 Tertib dan Lancar, Mensesneg Sampaikan Apresiasi kepada Masyarakat dan Petugas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras untuk memastikan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2026 berlangsung dengan aman dan lancar. Berdasarkan survei yang dirilis Indikator Indonesia pada Selasa (7/4), tingkat kepuasan masyarakat yang melaksanakan mudik mencapai 85,3 persen. Sebelumnya, Lembaga KedaiKOPI menunjukkan sebanyak 88,8 persen responden menyatakan puas terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026, dengan nilai rata-rata 7,18 dari skala sepuluh.

“Kami selaku pemerintah dan mewakili Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan juga kepada seluruh masyarakat, yang kemarin serta hari ini beberapa teman-teman lembaga survei menyampaikan bahwa proses satu bulan kita menjalani ibadah bulan Ramadan, kemudian proses Lebaran, mudik maupun arus balik, dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (08/04/2026).

Kepuasan masyarakat tersebut tidak terlepas dari persiapan yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi bulan Ramadan dan libur Idulfitri 1447 H, baik dalam memastikan ketersediaan pangan dan energi maupun kelancaran mobilitas dan aktivitas masyarakat.

“Meskipun ada catatan-catatan, tentunya untuk perbaikan, tapi alhamdulillah semua dapat kita lalui dan masyarakat menyampaikan kepuasannya. Ini adalah hasil kerja sama kita semua, hasil perencanaan yang memang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna pada Maret lalu, menegaskan bahwa manajemen mudik tahun ini harus dilaksanakan secara terpadu, dengan mengutamakan kelancaran transportasi, penguatan pengamanan, serta kualitas layanan publik di seluruh titik perjalanan.

“Untuk semua kementerian dan badan saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi Lebaran, kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan dan persiapkan segala aspek dengan matang,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi dengan TNI dan Polri dalam mendukung kelancaran arus mudik. Peningkatan kualitas layanan publik di berbagai titik transportasi turut menjadi sorotan Kepala Negara, termasuk pengendalian antrean serta jaminan ketersediaan energi dan layanan komunikasi.

“Saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat,” kata Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diikuti Lebih dari 10 Ribu Peserta, Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch I Resmi Dimulai

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memulai (kick-off) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sederajat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan tenaga kerja memasuki dunia kerja.
“Suatu kebahagiaan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan acara kick-off Pelatihan Vokasi Nasional 2026. Ini adalah acara pertama kita dalam pelaksanaan pelatihan vokasi secara serentak,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat peluncuran program yang dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (08/04/2026).
Yassierli menegaskan, pelatihan vokasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama,” ungkap Menaker.
Dari jumlah tersebut, imbuh Menaker, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri atas 5.833 orang melalui jalur seleksi dan 4.572 orang melalui jalur kerja sama afirmatif dengan mitra industri dan masyarakat. Para peserta tersebar di 21 balai latihan kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Yassierli menegaskan, pelaksanaan pelatihan secara serentak ini bertujuan memberikan akses yang lebih adil dan merata bagi seluruh pencari kerja di Indonesia.
“Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujarnya.
Program ini juga dirancang secara inklusif, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan.
Lebih dari sekadar jumlah peserta, program ini menunjukkan hasil konkret. Sekitar 50 persen peserta pada batch pertama ini telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan, mencerminkan kuatnya keterkaitan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.
Menaker juga menegaskan bahwa manfaat program ini dirancang agar benar-benar dirasakan peserta. Mereka memperoleh pelatihan gratis, makan siang selama pelatihan, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama untuk pelatihan tertentu.
“Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” tandas Menaker.

Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Evaluasi dan Cabut Ratusan IUP Bermasalah di Kawasan Hutan, Presiden Prabowo: Tidak Ada Kompromi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa izin-izin yang tidak memiliki kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola harus dicabut tanpa kompromi. “Kalau enggak jelas, cabut semua itu, IUP, IUP cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang,” katanya.

Presiden Prabowo juga menetapkan tenggat waktu yang ketat dalam proses evaluasi tersebut. Kepada Menteri ESDM, Presiden meminta agar laporan hasil evaluasi disampaikan kembali dalam waktu satu minggu.

“Satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut, harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” ujarnya.

Menurut Presiden, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan kepentingan nasional dan melindungi sumber daya alam dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kepentingan kelompok atau individu dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Cek Jadwal Lengkapnya

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis (9/4). Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Melansir informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, masyarakat dapat mengakses layanan Samsat Keliling yang tersebar di 14 lokasi berikut:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)
  • Kota Tangerang: Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas (09.00–13.00 WIB)
  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00–12.00 WIB)
  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–18.00 WIB)
  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)
  • Kelapa Dua: Gtown Square Gading Serpong (08.00–12.00 WIB)
  • Kota Bekasi: Mano Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan (09.00–13.00 WIB)
  • Kabupaten Bekasi: Pasar Central Lippo Cikarang (09.00–12.00 WIB)
  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (09.00–12.00 WIB)
  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasar Putih (09.00–12.00 WIB)

Untuk dapat mengurus pembayaran pajak tahunan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen, yakni KTP, BPKB dan STNK asli, beserta fotokopinya.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan layanan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat induk.

Dengan adanya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas terdekat untuk mempermudah proses administrasi kendaraan bermotor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan dan Hujan Ringan hingga Sedang

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (9/4). Menurut laporan cuaca yang dirilis melalui laman resminya, pola hujan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga sore hari dengan variasi intensitas di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, cuaca berawan diprediksi menaungi kawasan Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Adapun Jakarta Selatan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Memasuki siang hari, Kepulauan Seribu masih berada di bawah cuaca berawan. Hujan ringan diprediksi kembali terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Pada sore hari, cuaca berawan diperkirakan meluas ke Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

BMKG memperkirakan kondisi berawan akan merata di seluruh wilayah Jakarta pada malam hari.

Adapun suhu udara hari ini berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 70 hingga 97 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling di Jakarta: Syarat, Lokasi, dan Biaya Perpanjangan

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Kamis (9/4) guna memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Dalam informasi yang dibagikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, masyarakat dapat mendatangi lokasi SIM Keliling yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota, yaitu:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon wajib membawa fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama, serta SIM asli. Selain itu, warga juga harus menjalani tes kesehatan dan tes psikologi di lokasi layanan.

Layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah kedaluwarsa, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan SIM baru di Satpas yang telah ditentukan.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNBP, yaitu:

  • Rp80.000 untuk SIM A
  • Rp75.000 untuk SIM C

Sementara itu, perpanjangan SIM B hanya dapat dilakukan di kantor Satpas, mengingat adanya perbedaan persyaratan dokumen untuk kendaraan dengan bobot lebih dari 3,5 ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News