Beranda blog Halaman 340

Lia Istifhama Bersama Hyprbuzz: Soroti Peran Perempuan dan Politik Humanis di Indonesia

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, merespons hasil survei ARCI Academy yang menempatkannya dalam jajaran lima besar politisi perempuan paling populer. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah podcast bersama Hyprbuzz yang mengangkat tema politik secara lebih dekat dan humanis.

Menanggapi capaian tersebut, Lia Istifhama mengaku bersyukur, namun tetap menegaskan pentingnya menjaga sikap agar tidak terjebak dalam ambisi berlebihan. Menurutnya, dalam dunia politik terdapat banyak ruang untuk berkontribusi tanpa harus selalu menjadi yang terdepan.

“Yang penting kita punya keinginan, tapi jangan sampai menjadi ambisi atau obsesi. Banyak ruang untuk berbuat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa popularitas dalam survei tidak menjamin dukungan yang bersifat permanen. Dalam pandangannya, dinamika politik membuat persepsi publik dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan sikap bijak dalam menyikapi setiap hasil survei.

Lebih lanjut, Lia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip politik humanis dalam setiap proses demokrasi. Ia menilai bahwa pendekatan yang mengutamakan nilai kemanusiaan dapat memperkuat keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Ketika orang menyukai kita, pasti ada juga yang tidak menyukai. Dan yang suka hari ini belum tentu akan terus suka. Karena itu, politik harus diisi dengan nilai-nilai humanis,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Lia Istifhama juga menyoroti peran perempuan dalam politik Indonesia. Ia menilai bahwa saat ini perempuan tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi bagian yang diperhitungkan dalam berbagai sektor, termasuk politik.

Menurutnya, perkembangan tersebut tidak lepas dari meningkatnya penerimaan masyarakat, termasuk dari kalangan laki-laki, terhadap kepemimpinan perempuan.

“Sekarang perempuan sudah sangat diperhitungkan. Banyak ruang yang terbuka, dan masyarakat juga semakin menerima peran perempuan, termasuk dalam posisi kepemimpinan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perempuan memiliki keunggulan dalam komunikasi dan pendekatan emosional yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun hubungan dengan publik. Namun demikian, Lia mengingatkan agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perempuan.

“Kesempatan sudah terbuka. Tinggal bagaimana perempuan bisa mengambil peluang dan menjalankan perannya dengan baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Bea Cukai Berikan Asistensi pada Pelaku Industri Kecil Menengah

Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya sebagai trade facilitator dan industrial assistance melalui pemberian asistensi kepada pelaku usaha. Kali ini, Bea Cukai melalui Tim Agen Fasilitas Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Yogyakarta mengunjungi langsung pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) untuk melakukan pemetaan potensi bisnis dan memberikan panduan teknis operasional.

Tim Agen Fasilitas Kanwil Bea Cukai Kalbagtim melaksanakan asistensi ke PT Alevander Cipta Internasional di Samarinda pada Kamis (12/03), sedangkan Tim Agen Fasilitas Bea Cukai Yogyakarta melaksanakan asistensi ke PT SN Prengar Jaya, PT Harimau, PT Sukses Komerindo, dan CV Cahaya Insani pada Kamis (02/04).

Fasilitas KITE IKM merupakan salah satu kebijakan strategis Bea Cukai untuk mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah. Melalui fasilitas ini, perusahaan dapat menikmati pembebasan bea masuk serta pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor bahan baku, mesin, atau barang contoh yang nantinya akan diolah, dirakit, atau dipasang untuk tujuan ekspor.

IKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan masyarakat. IKM meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fleksibilitasnya, mendorong inovasi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendukung kemandirian ekonomi masyarakat

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, berharap dengan adanya asistensi berkelanjutan dari Agen Fasilitas ini, produk-produk lokal dapat menembus kancah internasional dengan daya saing yang lebih kuat.

“Dukungan nyata ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui jalur ekspor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Rokok Ilegal di Dua Wilayah Ini

Bea Cukai terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya peredaran rokok ilegal melalui kampanye “Gempur Rokok Ilegal”. Rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan. Oleh karena itu, kampanye ini menjadi langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Kampanye dilaksanakan melalui pendekatan sosial sesuai dengan daerah sasaran sosialisasi. Di Kabupaten Pringsewu, Bea Cukai Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dengan mekanisme door to door, yaitu mendatangi langsung pelaku usaha rokok eceran untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan di bidang cukai. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Banyumas pada 16 s.d. 17 Maret 2026.

Sementara itu, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bea Cukai Sampit melaksanakan sosialisasi tatap muka yang dikemas dalam kegiatan ibadah bulan ramadan. Selain melaksanakan sosialisasi, Bea Cukai Sampit juga melaksanakan pembagian paket takjil cuma-cuma, buka bersama, dan tausiyah ramadan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Sampit pada Rabu (11/03).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, petugas Bea Cukai menyosialisasikan desain pita cukai tahun 2026 serta ciri-ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diimbau untuk tidak menjual rokok ilegal sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas penerimaan negara. Selain itu, masyarakat juga dapat menginformasikan kepada Bea Cukai mengenai indikasi keberadaan rokok ilegal di sekitarnya melalui saluran informasi yang tersedia.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya berkelanjutan yang sejalan dengan peran Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal dan berbahaya.

“Melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha, diharapkan pemahaman yang terbentuk tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kesadaran untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut Beri Nama ‘Garda Nusantara’ untuk Elang Jawa yang Baru Menetas di TNGHS

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki melakukan kunjungan kerja ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Selasa (7/4), dengan agenda utama penguatan pelestarian satwa liar dilindungi dan ekosistem hutan Jawa. Dalam rangkaian acara tersebut, Wamenhut memberikan nama “Garda Nusantara” kepada seekor anak burung Elang Jawa yang baru saja menetas.

Prosesi penamaan diawali dengan pengamatan langsung melalui sistem pemantauan daring (online) di halaman Kantor Balai TNGHS. Setelah pengamatan, Wamenhut secara resmi menuliskan nama tersebut pada sertifikat sebagai simbol perlindungan negara terhadap spesies kunci tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya beri nama Garda Nusantara. Filosofinya adalah semoga Elang Jawa ini bisa menjadi penjaga atau pengawal alam Indonesia melalui angkasa,” ujarnya.

Wamenhut menekankan bahwa Elang Jawa bukan sekadar satwa, melainkan identitas bangsa yang identik dengan Burung Garuda, lambang negara Indonesia. Sebagai predator puncak dalam rantai makanan, kehadiran Elang Jawa menjadi indikator vital bagi kesehatan ekosistem hutan di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Wamenhut memaparkan bahwa populasi Elang Jawa di seluruh Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan berdasarkan riset terbaru hasil kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan berbagai LSM dan NGO. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen pelestarian habitat di wilayah pegunungan, khususnya di TNGHS yang menjadi area bersarang favorit bagi burung pemangsa ini karena keberadaan pohon-pohon tinggi.

“Harapannya dengan kita meningkatkan perlindungan di kawasan TNGHS, Elang Jawa akan terus berkembang biak. Garda Nusantara diharapkan menjadi simbol penjaga alam hutan kita dari udara,” tambahnya.

Selain agenda konservasi satwa, Wamenhut juga melakukan aksi nyata penghijauan dengan menanam bibit Durian Rancamaya di halaman Kantor Balai TNGHS. Penanaman ini menjadi pesan penting tentang penguatan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sekaligus pemberdayaan potensi lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut Dorong Replikasi Model Konservasi Berbasis Masyarakat di Sukabumi

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memimpin aksi penanaman bibit pohon dalam peringatan Hari Hutan Internasional di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/4/26). Mengusung tema “Hutan dan Ekonomi untuk Percepatan SNDC dan FOLU Net Sink Jawa Barat”, kegiatan ini menjadi tonggak penguatan benteng konservasi sekaligus ekonomi di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Dalam arahannya, Wamenhut menekankan bahwa konservasi tidak boleh memisahkan masyarakat dari kesejahteraan. Penanaman yang dilakukan masyarakat ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, IPB University, pemerintah daerah, dan kelompok tani.

“Kita berkumpul bukan sekadar seremoni, tapi memperkuat benteng konservasi dan ekonomi. Penanaman pohon ini adalah langkah strategis untuk menyambung kembali koridor hijau yang terputus, memastikan satwa kebanggaan seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa dapat berkembang biak dengan aman,” ujar Wamenhut.

Penanaman pohon oleh masyarakat didominasi oleh jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS) atau pohon multifungsi sebesar 70%, sementara 30% sisanya merupakan tanaman kehutanan endemik seperti Puspa dan Rasamala. Komposisi ini dirancang agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari buah-buahan, sambil tetap memulihkan fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan penyedia air.

Wamenhut juga menyoroti tantangan pemulihan lahan kritis di kawasan konservasi Jawa Barat. Menurutnya, rehabilitasi di hulu Sukabumi berfungsi sebagai “menara air” yang menjamin ketersediaan air untuk irigasi, industri, hingga kebutuhan air minum masyarakat di hilir dan perkotaan.

“Para petani di sini adalah pahlawan lingkungan. Melalui penanaman di lahan sendiri, Bapak-Ibu telah menjaga ketersediaan air bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bibit secara simbolis kepada delapan petani yang mewakili empat desa penyangga, yaitu Desa Cipeuteuy, Mekarjaya, Cihamerang, dan Kabandungan. Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif bertajuk “Rembuk Penyangga Halimun Salak: Desa Berdaulat, Hutan Terawat, Ekonomi Kuat”.

Wamenhut berpesan agar seluruh jajaran dan mitra kerja tidak berhenti pada tahap penanaman saja. “Tugas yang lebih berat adalah memastikan tanaman itu hidup dan memberikan manfaat nyata secara ekonomi. Saya berharap IPB University dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak terus mendampingi masyarakat agar kegiatan ini menjadi percontohan yang bisa direplikasi di daerah lain,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Heboh Renovasi Rumah Dinas Rp 25 Miliar, Gubernur Rudy Mas’ud Buka Suara

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memberikan penjelasan soal heboh di media sosial terkait renovasi rumah dinas senilai Rp 25 miliar.

Gubernur Rudy Mas’ud memaparkan bahwa anggaran Rp 25 miliar tidak sepenuhnya dipakai untuk renovasi rumah dinas gubernur, melainkan wakil gubernur beserta fasilitas penunjang.

“Jadi, intinya Rp 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tetapi juga wakil gubernur, dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya,” bebernya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan rumah dinas gubernur dan wakil gubernur di Kaltim memiliki pendopo, rumah tamu atau guest house, hingga ruang pertemuan yang perlu direnovasi. Menurutnya pendopo bisa dipakai untuk menerima pejabat provinsi, kabupaten atau kota, hingga masyarakat umum.

“Pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari Pemprov Kaltim, kabupaten, kota, sampai masyarakat, dan semuanya,” ujar Gubernur Kaltim.

Sementara itu, kata Gubernur Rudy Mas’ud, area guest house bisa dipakai sebagai tempat menginap alternatif tamu pemerintahan yang datang ke Kaltim. Dia bahkan menyebut guest house area rumah dinas Gubernur Kaltim pernah dipakai Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginap ketika berkunjung ke provinsi tersebut.

“Dahulu zamannya Pak SBY, kalau Pak SBY datang ke Kaltim, menginapnya di situ, di rumah dinas, guest house, ya, karena jadi satu di pendopo,” katanya.

Dia menuturkan area rumah dinas Gubernur Kaltim memiliki dua ruang pertemuan yang disebut Olah Bebaya dan Odah Etam. Olah Bebaya, lanjut Rudy, mampu menampung 500 orang dan Odah Etam bisa memuat lebih dari seribu pengunjung.

Menurutnya, anggaran renovasi Rp25 miliar tidak diperuntukkan untuk kediaman semata, melainkan fasilitas penunjang.

“Jadi, banyak hal yang dibenahi di dalam rumah dinas itu, begitu,” tuturnya.

Gubernur Rudy Mas’ud melanjutkan rumah dinas gubernur selama lebih dari sepuluh tahun tak terpakai dan saat ini ingin dimaksimalkan oleh politikus Golkar itu.

“Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala-galanya,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan pihaknya berupaya membuat rumah dinas Gubernur Kaltim kembali layak, semisal membenahi toilet dan perlengkapan elektronik.

“Termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak, kami buat baik kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltim,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dispora Kaltim Dorong Kemandirian Pemuda Lewat Seminar Ekonomi Digital

Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menggelar kegiatan Seminar Kemandirian Ekonomi Kreatif Pemuda dengan tema “Ekonomi Kreatif di Era Platform Digital”, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Kampus I UINSI Samarinda, Jalan KH. Abul Hasan.

Acara dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dispora Kaltim, H. Muhammad Faisal, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.

Dalam sambutannya, Kepala Dispora Kaltim menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa UINSI Samarinda yang dinilainya luar biasa.

“Saya percaya mahasiswa UINSI mampu mewarnai perkembangan Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.

Kepala Dispora Kaltim juga menekankan bahwa perkembangan ekonomi digital saat ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dunia digital memiliki sisi positif dan negatif, layaknya dunia nyata.

“Dunia digital itu sama saja dengan dunia nyata, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkannya,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Dispora Kaltim menjelaskan bahwa terdapat empat pilar penting dalam menghadapi era digital, yaitu kemampuan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

Ia menyebutkan bahwa generasi muda saat ini sudah sangat akrab dengan teknologi digital karena lahir di era milenial. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan teknologi tidak hanya sebatas hiburan.

“Hampir setiap hari kita menghabiskan waktu 5 hingga 7 jam di dunia digital, bahkan ada yang lebih dari 10 jam. Jangan sampai waktu tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” pesannya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya etika dalam beraktivitas di ruang digital, serta bagaimana perkembangan teknologi turut memengaruhi budaya masyarakat.

Kepala Dispora Kaltim juga menyinggung perkembangan infrastruktur digital di Kalimantan Timur, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah didukung jaringan internet 5G.

“Keamanan digital juga menjadi hal yang sangat penting. Mari kita manfaatkan dunia digital dengan terus meningkatkan kemampuan dan membaca peluang yang ada,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) UINSI Samarinda, Prof. Dr. H. Muhammad Abzar Duraesa, M.Ag., Plt. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Agung Sugiarto serta para mahasiswa UINSI Samarinda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Perkuat Peran PPID dalam Rapat Koordinasi Komunikasi dan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar rapat koordinasi bidang komunikasi dan informasi publik pada Selasa,(7/4/2026) bertempat di Ruang Rapat Tepian 1, Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (MKP) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur, M. Huseni Labib. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Irene Yuriantini, beserta perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari berbagai perangkat daerah.

Dalam arahannya, M. Huseni Labib menegaskan pentingnya peran strategis PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta membangun citra positif pemerintah daerah melalui komunikasi yang efektif dan terarah.

“PPID memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas serta konsistensi dalam produksi dan distribusi konten informasi,” ujarnya.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain peningkatan peran PPID dalam pemenuhan informasi publik. Pertama, setiap PPID didorong untuk mengikuti pelatihan produksi konten informasi guna meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Kedua, PPID diwajibkan memproduksi minimal satu konten informasi setiap hari, khususnya terkait informasi serta merta yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan akurat. Ketiga, seluruh PPID juga diwajibkan untuk membagikan konten resmi Pemprov Kaltim melalui kanal media sosial masing-masing sebagai bentuk sinergi komunikasi.

Selain itu, PPID diharapkan berperan aktif dalam manajemen isu, terutama dalam merespons isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin kesamaan persepsi dan langkah strategis antar PPID di lingkungan Pemprov Kaltim dalam mengelola informasi publik secara profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Terus Berjuang Wujudkan Pembangunan di Perbatasan

Perjuangan terus dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan. Berbagai upaya dan lobi terus dilakukan agar jalan mulus juga bisa dinikmati masyarakat di kawasan perbatasan.

Gubernur Kaltim mengungkapkan, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) akan segera terhubung melalui jalur darat. Saat ini, proses pembangunan sudah dimulai dengan menggunakan dana swasta.

“Untuk Kaltim ke Kaltara, investasi dilakukan oleh swasta yang akan membantu membangun jalan sepanjang 122 km, dari Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) hingga STA 22 berbatasan dengan Malinau (Kaltara),” katanya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Aset TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Pembangunan jalan rigid tersebut murni merupakan hasil perjuangan dan negosiasi Gubernur Kaltim dengan pihak swasta.

Jembatan strategis juga akan dibangun di Long Bagun. Jembatan ini sekaligus akan menjadi penghubung jalur dari Kecamatan Putussibau di Kalimantan Barat hingga tembus ke Kalimantan Utara.

Selain dukungan swasta, untuk memuluskan jalur perbatasan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim juga sudah bertemu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, untuk menggolkan jalur perbatasan dengan Serawak, Malaysia, tersebut. Jalur Kalbar–Kaltim nantinya akan dikerjakan dengan dana APBN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag dan Bhante Paññavaro Bahas Persiapan Waisak 2026 dan Toleransi Umat

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar hari ini menerima audiensi Bhante Sri Paññavaro Mahāthera bersama jajaran Sangha Theravada Indonesia. Pertemuan ini membahas persiapan rangkaian perayaan Waisak 2026 serta sejumlah agenda besar umat Buddha.

Pertemuan di kantor Kementerian Agama ini juga menyoroti tiga agenda penting, yakni Gema Waisak 2026, ITC-Āsālha Mahāpūjā, serta peringatan Tahun Kencana setengah abad Sangha Theravada Indonesia.

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan dalam sejarah peradaban, termasuk melalui Pilar Asoka, relevan untuk terus dihidupkan dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini.

“Dalam salah satu Pilar Asoka, terdapat pesan yang sangat kuat bahwa menghormati agama sendiri harus dibarengi dengan penghargaan terhadap agama orang lain. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun kerukunan di Indonesia yang majemuk,” ujar Menag di kantor Kementerian Agama, Selasa (7/4/2026).

Menag juga mengenang kebersamaannya dengan Bhante dalam momentum internasional sebelumnya.

“Saya masih mengingat kebersamaan kita pada perhelatan Tipitaka 2025. Itu menjadi simbol kuat bahwa Indonesia mampu menghadirkan ruang dialog dan perjumpaan spiritual lintas bangsa dan tradisi,” tambahnya.

Menurut Menag, semangat toleransi dan moderasi beragama harus terus dirawat, terutama dalam momentum keagamaan besar seperti Waisak. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama siap mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang membawa pesan damai dan inklusif.

Bhante Sri Paññavaro Mahāthera menyampaikan bahwa ajaran dalam Pilar Asoka menjadi pedoman universal yang terus relevan hingga saat ini. “Ajaran Raja Asoka mengingatkan kita bahwa penghormatan terhadap keyakinan sendiri tidak boleh melahirkan sikap merendahkan keyakinan lain. Justru dengan saling menghargai, kita memperkuat harmoni dan kedamaian,” ungkap Bhante.

Ia menambahkan, nilai tersebut sejalan dengan semangat ajaran Buddha yang menekankan welas asih, kebijaksanaan, dan hidup berdampingan secara damai. “Kami berharap rangkaian Waisak 2026 tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat pesan perdamaian dan persaudaraan lintas umat,” lanjutnya.

Komitmen bersama menjaga perdamaian Indonesia antar umat beragama ini penting untuk terus menjaga harmoni, memperkuat toleransi, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News