Beranda blog Halaman 342

Indonesia Swasembada Pangan, Kebutuhan Sumber Protein dan Karbohidrat Tanpa Impor

Penulis
Syifa
-

Indonesia kian memperkuat capaian swasembada pangan nasional, khususnya pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok strategis berupa sumber karbohidrat dan protein. Capaian ini menegaskan bahwa produksi pangan dalam negeri telah mampu menopang kebutuhan konsumsi nasional tanpa ketergantungan pada impor.

“Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta pada Selasa (7/4).

Dalam penjabarannya, Amran menyebutkan berbagai pangan pokok strategis yang telah mencapai level swasembada antara lain beras, telur ayam ras, dan daging ayam serta jagung pakan. Keempat komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein serta pendukung produksi sumber protein hewani.

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Sementara untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional. Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14 persen sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menuturkan masih ada lagi beberapa pangan pokok strategis yang sudah tidak bergantung pada importasi. Bahkan ia katakan Indonesia sudah menjadi eksportir bagi kebutuhan pasar global.

“Bawang merah, gula konsumsi, cabai, juga sudah. Bahkan ada yang ekspor, yakni minyak goreng. Kita termasuk ekspor terbesar dunia. Kita yang mensuplai dunia. Jadi semua ini sudah swasembada dan ditambah ikan, sudah ada pangan kita. Kalau yang belum itu kedelai, bawang putih, susu, daging,” tambah Amran.

Menurut Amran, visi swasembada pangan yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto merupakan kunci utama dalam penanganan krisis akibat terdampak geopolitik dan perubahan iklim. Adanya perubahan target swasembada menjadi hanya satu tahun menjadi titik pembuktian keampuhan visi Presiden Prabowo.

“Untuk menangani krisis, kalau tidak ditangani dari sejak dilantik Bapak Presiden, tidak terjadi hari ini. Kita bisa berantakan hari ini. Empat tahun rencana awal swasembada, begitu Bapak melihat ada geopolitik yang memanas, Pak Mentan, apapun caranya, satu tahun. Jadi, ini luar biasa satu tahun swasembada. Dan, stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini lima juta ton,” urai Amran.

Dalam stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) saat ini, beras memang menjadi stok yang terbesar. Per 7 April, stok CPP dalam bentuk beras bahkan telah mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

Sementara untuk stok CPP lainnya, Bapanas mencatat jagung pakan ada 177 ribu ton, minyak goreng 122 ribu kiloliter, dan gula konsumsi 48 ribu ton. Kemudian daging sapi 8 ribu ton, daging kerbau 3 ribu ton, daging ayam ras 39 ton, dan telur ayam ras 7 ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inflasi Pangan Turun ke 1,58 Persen, Pemerintah Pastikan Harga Tetap Stabil

Penulis
Syifa
-

Fluktuasi harga pangan pokok dijaga pemerintah agar tetap selalu berada dalam koridor kewajaran mulai dari tingkat produsen sampai konsumen. Pemerintah memastikan tingkat inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan terjaga kestabilannya yang menandakan daya beli masyarakat juga terjaga positif.

Ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta pada Selasa (7/4), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan perlunya merujuk pada data yang dapat menjadi referensi kuat. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan acuan.

“Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional. Sesuai BPS, kita cerita BPS. Kalau cerita kampung per kampung itu susah. BPS itu inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen bulan ini,” terang Amran.

Dalam tiga tahun terakhir, periode pasca-Idulfitri biasanya diikuti deflasi pangan. Pada 2024, inflasi pangan secara bulanan di Maret tercatat 2,16 persen, namun berbalik menjadi deflasi 0,31 persen di April. Pada 2025, di mana inflasi pangan 1,96 persen pada Maret berubah menjadi deflasi tipis 0,04 persen di bulan berikutnya.

Namun pada 2026, tren inflasi pangan tersebut berhasil dijaga sebagai pergerakan yang positif. Inflasi pangan tetap terjaga pada level positif dan wajar di angka 1,58 persen setelah bulan sebelumnya di 2,50 persen. Ini mencerminkan stabilitas pasokan dan harga yang lebih terkendali dan daya beli masyarakat masih terjaga.

Melihat tren inflasi pangan tersebut, pemerintah optimis mampu memitigasi krisis yang kemungkinan dapat terjadi sebagai implikasi konflik geopolitik dan fenomena El Nino. Beras sebagai pilihan utama konsumsi masyarakat pun dipastikan sangat memadai untuk masyarakat.

“Intinya krisis yang kita hadapi yang lalu dan yang akan datang, kita beresin. Hari ini, stok cadangan beras kita mencapai 4,6 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Itu sektor pangan. Sekarang ini dua tahun terakhir selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beras bukan penyumbang utama inflasi sampai hari ini. Artinya apa? Beras kita cukup,” kata Amran.

Beras sendiri tercatat memiliki tingkat inflasi secara bulanan yang cukup terkendali. Sejak Juni 2024, level inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui indeks 2 persen. Terbaru inflasi beras secara bulanan di Maret 2026 berada di 0,65 persen, meningkat tipis dibandingkan inflasi beras Februari 2026 yang 0,43 persen.

Sementara inflasi beras secara tahunan terbaru di Maret 2026 berada di level 3,71 persen. Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi beras secara tahunan di Maret 2024 yang pernah sangat tinggi di level 20,07 persen dan juga lebih rendah dibandingkan titik tertinggi inflasi beras tahun 2025 yang 4,24 persen di Agustus.

Salah satu upaya menjaga volatilitas harga beras secara nasional, pemerintah mengupayakan berbagai program, baik yang menyasar langsung ke masyarakat maupun pembangunan infrastruktur pascapanen. Ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Caranya adalah ada bantuan pangan. Ada SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Kemudian kita bangun gudang di titik-titik yang tidak ada produksi beras, seperti NTT, NTB, Ambon yang berasnya terkadang kurang, kita bangun. Itu anggarannya Rp 5 triliun dan Presiden sudah setuju,” ungkap Amran.

Dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras yang sepaket dengan minyak goreng per 7 April telah mencapai beras 36,4 juta kilogram (kg) dan minyak goreng 125,7 liter. Sementara realisasi penjualan beras SPHP sejak Maret sampai 7 April telah mencapai 82,2 ribu ton.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto mengamini stok pangan nasional terbilang masih aman dan cukup, terutama beras. Kendati begitu, Titiek tetap mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan langkah mitigasi yang relevan.

“Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa kalau stok kita alhamdulillah insya Allah cukup stok pangan terutama beras. Tadi rapat dengan mitra-mitra Komisi IV untuk membahas mengenai dampak daripada situasi global perang yang ada di antara Amerika dan Iran ini,” jelas Titiek.

“Tentunya di mana Selat Hormuz ditutup, kemudian harga bahan bakar meningkat, ini bagaimana dampaknya dengan produksi pangan kita dan tahanan pangan kita. Juga mengenai dampak dari perubahan iklim El Nino tadi katanya akan datang dan cukup panjang. Kemarau panjang,” imbuh dia.

Terkait itu, Bapanas diminta Komisi IV DPR RI untuk dapat memperkuat sistem stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara adaptif terhadap dinamika global dan perubahan iklim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras 4,6 Juta Ton, Pemerintah Klaim Pangan RI Aman Hadapi El Nino 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah kembali memastikan stok pangan pokok strategis secara nasional masih dalam kondisi surplus dan aman. Tidak hanya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diperkuat pemerintah, jenis pangan pokok lainnya juga diproyeksikan masih memadai bagi konsumsi masyarakat Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian mengutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta pada Selasa (7/4/2026) bahwa CBP per hari ini kembali memecahkan rekor. Tidak hanya itu, berbagai komoditas pangan lain juga mencatatkan surplus.

“Cadangan beras hari ini, per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi kemarin 4,5 juta ton. Sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Pasokan bahan pangan utama lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, dan gula pasir, juga mencukupi,” kata Amran.

Dengan stok CBP 4,6 juta ton per hari ini kembali mengokohkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dampak konflik geopolitik dan juga fenomena El Nino. CBP 4,6 juta ton tercatat telah mengalami peningkatan eksponensial hingga 521 persen dibandingkan CBP pada April tahun 2024 yang kala itu berada di angka 740,7 ribu ton.

Sementara apabila dibandingkan terhadap stok CBP April tahun sebelumnya, stok CBP pada April tahun 2026 ini telah berhasil ditingkatkan hingga 90,1 persen. Stok CBP pada minggu pertama April tahun 2025 kala itu tercatat berada di angka 2,42 juta ton.

Tidak hanya beras, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan ketersediaan pangan pokok strategis lainnya juga mencukupi dan tidak mengandalkan importasi. Produksi pangan dalam negeri masih dapat menopangnya.

“Ketersediaan komoditas pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional hingga Mei 2026, beberapa komoditas utama tercatat surplus antara lain beras 16,39 juta ton, jagung 4,3 juta ton, gula konsumsi 632 ribu ton, daging ayam 837 ribu ton, telur ayam 423 ribu ton dan komoditas lainnya” beber Amran.

Kalkulasi tersebut merupakan proyeksi ketersediaan sampai akhir Mei mendatang. Beras masih mencatatkan ketersediaan sampai akhir Mei di 16,39 juta ton dari ketersediaan awal 29,3 juta ton dikurangi kebutuhan konsumsi 12,9 juta ton. Jagung pakan pun masih surplus 4,3 juta ton dari total ketersediaan awal 11,49 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 7,1 juta ton.

Sementara gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang merah dipastikan masih mencukupi dan tidak perlu adanya importasi. Hasil panen petani dan peternak Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dengan kondisi yang mengutamakan produksi dalam negeri tersebut, sektor pangan Indonesia optimis dapat lebih kondusif dalam menghadapi dampak El Nino dan potensi krisis pangan global. Kondisi harga pangan saat ini pun mulai melandai setelah Ramadan dan Idulfitri.

“Kondisi stok beras nasional di Indonesia dipastikan aman untuk 10 sampai 11 bulan ke depan. Di sisi lain, El Nino diperkirakan 6 bulan. Jadi insya Allah pangan kita aman. Selain krisis pangan global, Indonesia dihadapkan pada ancaman kemarau yang akan terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia yang kita sebut El Nino Godzilla” kata Amran.

“Tantangan pangan semakin kompleks dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta perubahan iklim yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Akan tetapi secara umum harga pangan terkendali di saat bulan Puasa. Inflasi pangan menunjukkan tren penurunan, di mana inflasi pangan 2,5 persen turun menjadi 1,58 persen Maret 2026,” ungkap Kepala Bapanas Amran.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan (volatile food) pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,58 persen secara bulanan, menurun dari 2,50 persen pada bulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, inflasi pangan juga turun menjadi 4,24 persen dari 4,64 persen.

Di forum yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto meminta pemerintah bersiap sepenuhnya dalam menghadapi El Nino. Selain itu, ketegangan geopolitik juga harus dimitigasi agar tidak terjadi kenaikan harga pangan.

“Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi. Di sisi lain, ketegangan geopolitik global berpotensi memicu gangguan rantai pasok global, lonjakan harga energi, serta kenaikan harga pangan dunia,” beber Titiek.

“Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri, distribusi pangan, hingga stabilitas harga di tingkat konsumen. Komisi IV DPR RI memandang bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam,” tambah dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Penulis
Syifa
-
Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) untuk wilayah Aceh dan Sumatra. Dalam rencana tersebut, total kebutuhan anggaran pemulihan wilayah terdampak bencana mencapai Rp100,2 triliun dengan periode pelaksanaan selama tiga tahun, yaitu 2026 hingga 2028.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, menyampaikan bahwa rencana induk PRRP yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan ditinjau kembali oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
“Produk hukum rencana induk ini nantinya akan diajukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini masih dalam proses finalisasi, kemudian akan diajukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk ditetapkan sebagai dasar penganggaran,” ujar Pratikno di Jakarta, Senin (6/4), usai memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pratikno menekankan bahwa kecepatan menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana hingga tahap pemulihan. Oleh karena itu, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, ia meminta agar Satgas bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait segera menetapkan prioritas program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
“Setelah dilakukan peninjauan ulang antara Satgas, Bappenas, dan K/L terkait, termasuk BNPB, maka alokasi program harus segera ditetapkan. Sekali lagi, kecepatan sangat penting dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Finalisasi rencana induk ini menandai babak baru dalam penanganan bencana yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra pada November 2025 lalu. Sesuai rencana, pada April 2026 penanganan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah sebelumnya berada pada masa transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Maret 2026.
Pemulihan wilayah terdampak akan difokuskan pada lima sektor utama, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Dalam kurun waktu tiga tahun, program pemulihan direncanakan mencakup 12.047 kegiatan dengan total anggaran Rp100,2 triliun. Pendanaan tersebut akan dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 2026, serta melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan APBN (RAPBN) pada 2027 dan 2028.
Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, menyatakan bahwa sektor-sektor mendasar seperti hunian tetap (huntap), jalan utama, dan infrastruktur akan menjadi prioritas pada tahun ini agar dapat diselesaikan lebih cepat.
Hal ini sejalan dengan usulan BNPB dalam rencana aksi PRRP 2026–2028, yang mencakup pembangunan hunian tetap melalui skema in-situ maupun relokasi mandiri sebanyak 35.823 unit dengan nilai sekitar Rp2,15 triliun.
Tito juga mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah, seiring telah disetujuinya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp10,6 triliun.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama secara optimal. Pemerintah pusat bergerak, daerah juga harus bergerak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Tito.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa mekanisme penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang diterapkan di Aceh dan Sumatra juga berlaku secara nasional, termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak, seperti pemberian hunian tetap.
“Penanganan ini tidak hanya berfokus pada Sumatra. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berlaku di seluruh wilayah Indonesia apabila terjadi bencana. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, kejadian bencana juga meningkat di berbagai daerah,” jelas Suharyanto.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa hingga 6 April 2026, realisasi Dana Siap Pakai (DSP) untuk bantuan stimulan rumah rusak di tiga wilayah terdampak telah mencapai Rp537,22 miliar. Rinciannya, Rp313,71 miliar untuk rumah rusak sedang dan Rp223,51 miliar untuk rumah rusak ringan, yang mencakup 25.358 unit rumah di 41 kabupaten/kota.
Selanjutnya, pemerintah merencanakan penyaluran dana stimulan tahap kedua sebesar Rp104,85 miliar yang diajukan oleh Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing sebesar Rp31,92 miliar dan Rp72,93 miliar.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR ini dipimpin oleh Menko PMK Prof. Pratikno dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Imbas Krisis Energi, Eddy Soeparno Dorong Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Plastik hingga Pupuk

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan potensi adanya tantangan baru bagi Indonesia akibat krisis energi dari penutupan Selat Hormuz.

Eddy Soeparno menjelaskan, berkurangnya pasokan produk migas akibat penutupan Selat Hormuz akan berakibat pada kenaikan produk berbasis hidrokarbon.

“Sejumlah kebutuhan esensial yang bahan bakunya bersumber dari minyak dan gas telah atau akan mengalami kenaikan harga,”

“Saat ini selain minyak mentah dan gas, produk jadi dari turunan migas seperti plastik, pupuk, obat-obatan, dan pakaian jadi merupakan di antara barang-barang yang biaya produksinya melonjak sehingga otomatis harga jualnya juga akan meningkat,” jelas Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini mengapresiasi pemerintah yang menanggung kenaikan harga BBM agar tidak menggerus daya beli masyarakat. Namun, Eddy meminta pemerintah mengantisipasi gejolak harga yang bergerak naik akibat krisis energi global saat ini.

“Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga produk plastik seperti kemasan mie instan, air minum kemasan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Harga pangan otomatis juga akan mengalami kenaikan karena harga pupuk yang menggunakan bahan baku gas telah naik juga,” lanjutnya.

Waketum PAN ini meyakini pemerintah akan menyediakan bantalan atau menyerap dampak dari kenaikan berbagai kebutuhan utama masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah melalui subsidi atau bantalan sosial lainnya.

“Namun demikian sebagai anggota masyarakat kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan aksi penghematan energi serta daur ulang, khususnya plastik,” ungkapnya.

“Oleh karenanya, kami mendukung jika pemerintah mengampanyekan ‘program efisiensi nasional’ antara lain agar makanan tidak terbuang secara mubazir, mengurangi penggunaan kemasan plastik, serta pemberian insentif bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, khususnya kendaraan umum listrik seperti bus listrik atau MRT,” tutup Eddy.

Dalam menghadapi krisis energi, Eddy menekankan pentingnya langkah kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menekan dampak kenaikan harga serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkop Teken MoU Bersama BPJS Kesehatan untuk Akselerasi Layanan Kesehatan di Desa

Penulis
Syifa
-

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan guna memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Melalui kerja sama ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam penyediaan akses kesehatan, termasuk layanan apotek dan klinik di desa-desa.

Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop), Ahmad Zabadi, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Menteri Koperasi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 23 Desember 2024 lalu.

Dalam sambutannya, Zabadi mengungkap rencana besar pemerintah untuk melakukan launching operasionalisasi 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menyentuh puluhan juta masyarakat desa secara langsung.

“Kalau kita hitung rata-rata anggotanya seribu orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi di tahap pertama,” ujar Ahmad Zabadi.

Zabadi menambahkan, potensi cakupan ini masih sangat luas mengingat terdapat total 83.393 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka terdapat lebih dari 80 juta orang yang harus dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan.

Koperasi Sebagai Sentra Layanan Kesehatan

Salah satu poin krusial dalam sinergi ini adalah pemanfaatan gerai Kopdes Merah Putih sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat. Zabadi menekankan bahwa koperasi ke depan tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi penyedia akses medis melalui kehadiran apotek dan klinik.

“Gerai apotek dan klinik akan menjadi bagian penting. Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa mendapatkan akses obat-obatan dan layanan kesehatan melalui apotek Koperasi Desa Kelurahan Anggota Putih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua entitas ini adalah “satu nyawa” yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan total 139.000 koperasi yang saat ini eksis di Indonesia, potensi untuk mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai sangat besar.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dan akan terus mendorong seluruh anggota koperasi untuk menjadi peserta BPJS. Ini adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ucap Zabadi.

Selain dengan Kemenkop, BPJS Kesehatan juga menandatangani dengan sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia.

Fokus utama dari kolaborasi ini, kata Prihati, adalah menjaga keberlangsungan program serta memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata guna mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.

“Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN bisa sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Merah Putih, kemudian ke ekosistem MBG dan SPPG ke daerah-daerah,” ungkap Prihati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan-Kemensos Melakukan Audiensi dengan DPD RI, Penguatan Regulasi Kesejahteraan Sosial

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto bersama Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di Jakarta, Selasa (7/4). Pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian untuk mendorong penguatan regulasi kesejahteraan sosial, khususnya dalam pengelolaan TMP-TMPN (Taman Makam Pahlawan Nasional) Utama melalui peran dan fungsi legislasi DPD RI.

Dalam pembahasan tersebut, Kemhan RI berharap DPD RI dapat melakukan pengaturan tentang kewenangan pengelolaan (TMP-TMPN Utama) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya diharapkan dapat diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Dengan demikian pengelolaan TMP-TMPN Utama ke depan memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan berkelanjutan sebagai landasan kebijakan.

“Di antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Sosial, kita sudah memiliki kesepahaman untuk mengalihkan pengelolaan TMPNU Kalibata, utamanya dari Kementerian Sosial. Ke depan, pengelolaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan, dan kebangsaan,” ujar Wamenhan dalam doorstop kepada awak media.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan bersama tim teknis lintas kementerian telah menyusun draft serta melaksanakan pembahasan untuk menyepakati pengalihan pengelolaan TMP-TMPN Utama, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Kesepakatan ini juga diperkuat melalui pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Sosial pada Kamis (2/4), guna memastikan kesiapan dan sinkronisasi kebijakan ke depan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI, Sekjen Kemhan, serta pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Risiko Karhutla, BMKG Tekankan Kesiapsiagaan dalam Rakornas Pengendalian Karhutla 2026

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Jakarta, Selasa (7/4).

Dalam paparannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim tahun 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan normal. Ia menyebutkan adanya indikasi musim kemarau akan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.

Ia menyampaikan bahwa saat ini kondisi ENSO masih berada pada fase netral, namun pada semester kedua 2026 diprediksi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang sekitar 50–80 persen.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” jelasnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, hingga awal April 2026 jumlah titik panas (hotspot) di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa potensi karhutla diprediksi mulai meningkat di wilayah Riau pada bulan Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus.

Sebagai upaya mitigasi, BMKG terus memperkuat pendekatan preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan (rewetting). Faisal menjelaskan bahwa ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan agar tidak mudah terbakar.

Dalam pelaksanaannya, strategi BMKG mencakup pemantauan dan prediksi iklim secara berkala, pemanfaatan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran, pemantauan hotspot dan sebaran asap, serta prediksi potensi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi di lapangan. Selain itu, BMKG juga memperkuat diseminasi informasi peringatan dini serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas operasi yang telah dilaksanakan.

Adapun saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di Riau, operasi yang dimulai sejak 28 Maret 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 11 April 2026 telah menunjukkan hasil signifikan. Sementara itu, operasi di Natuna yang berlangsung pada 1–5 April 2026 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan curah hujan.

“Di Posko Riau, dari 23 sorti penerbangan, kita berhasil menambah curah hujan hingga 33 persen dengan volume air lebih dari 100 juta meter kubik. Di Natuna, tiga sorti penerbangan meningkatkan curah hujan sebesar 36 persen atau sekitar 1,4 juta meter kubik,” ungkap Faisal.

Ia juga menegaskan bahwa BMKG mendapatkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sistem operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla.

“Semoga kita semua dapat bersinergi dalam langkah yang sama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi paparan BMKG dan menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, hingga 28 Februari 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

“Pada periode yang sama tahun lalu, luas karhutla sekitar 1.000-an hektare, sementara tahun ini sudah mencapai lebih dari 32.600 hektare. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data BMKG, musim kemarau 2026 berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, perkebunan, lingkungan, serta kualitas udara.

Rakornas ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antara lain BNPB, para gubernur dan wakil gubernur dari wilayah rawan karhutla, serta unsur TNI-Polri.

Melalui Rakornas ini, BMKG menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan data berbasis sains, serta optimalisasi strategi guna menekan potensi karhutla secara lebih efektif dan terkoordinasi pada tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Dorong Penguatan GRC Berkelanjutan, Hadapi Tantangan Global dan Disrupsi Digital

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang diselenggarakan OJK di Gedung A. A. Maramis Jakarta, Selasa, sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri jasa keuangan.

Forum yang mengusung tema “Rajut Silaturahmi dalam Mendorong Penerapan Fungsi GRC yang Berintegritas dan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan” tersebut menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim, dengan moderator Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs, dan Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Fransiska Oei, serta dihadiri oleh pimpinan asosiasi profesi di bidang GRC.

Dalam sambutannya, Sophia menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan fungsi GRC menuju pelaksanaan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 pada 14 Juli 2026.

“Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan,” ujar Sophia.

Lebih lanjut, Sophia menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari dinamika global maupun domestik. Mengacu pada publikasi The Institute of Internal Auditors (IIA), sejumlah risiko utama yang perlu menjadi perhatian antara lain cybersecurity, disrupsi digital termasuk artificial intelligence (AI), ketahanan bisnis, sumber daya manusia, perubahan iklim, serta perubahan regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan menghadapi tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi sehingga peran fungsi GRC menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan ketahanan industri.

Dalam sesi diskusi panel, forum membahas tema “Transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) dan Implikasinya bagi Penguatan GRC di Sektor Jasa Keuangan” yang mencakup perkembangan kebijakan dan arah penguatan BO/UBO, pemanfaatan data BO/UBO dalam pengawasan berbasis risiko, serta peran intelijen keuangan dalam mendukung transparansi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Selain itu, forum juga membahas persiapan rangkaian kegiatan Road to RGS 2026, termasuk partisipasi asosiasi dalam program Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), penyediaan booth asosiasi, serta pengembangan konten edukasi melalui podcast atau media komunikasi lainnya yang disambut positif oleh para pimpinan dan perwakilan asosiasi.

Sebagai penutup, dilakukan Penandatanganan Komitmen Kolaborasi OJK dan Asosiasi untuk mendukung penyelenggaraan RGS 2026.

Melalui forum ini, OJK berharap dapat memperkuat ekosistem GRC yang solid serta meningkatkan kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri dalam mendorong praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap perkembangan kebijakan dan implementasi pelaporan Beneficial Ownership (BO/UBO) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan transparansi, tata kelola dan manajemen risiko di sektor jasa keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketahanan Pangan RI Diperkuat, Kementan Siapkan Strategi Hadapi Perubahan Iklim

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.

“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.

Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.

Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.

Di sisi produksi, Kementerian Pertanian terus mendorong program prioritas untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, antara lain melalui cetak sawah dan optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.

Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiagakan alsintan secara masif. Pada periode 2024–2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada tahun 2026. Sementara itu, distribusi infrastruktur air mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan target tambahan 21 ribu unit pada tahun 2026.

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global, Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang bersumber dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.

“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insyaallah, tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pemerintah juga akan mengimplementasikan pembangunan pabrik etanol dengan bahan baku dari ubi kayu, tebu, dan jagung,” jelas Menteri Pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini tidak lagi sekadar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.

“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan sebagai strategi utama peningkatan produksi pangan nasional.

“Kami sampaikan juga ke Pak Menteri supaya kalau mengenai pangan ini, penting untuk melakukan intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana lahan yang ada ini bisa panen dua kali, yang sekali bisa panen dua kali, kemudian yang dua bisa jadi tiga,” ujarnya.

“Yang perlu diperhatikan adalah mengenai air, pompa air untuk menghadapi kemarau panjang ini perlu diperbanyak, kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya hasil pertanian kita bisa meningkat,” lanjutnya.

Senada dengan Menteri Pertanian, Titiek menilai bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual.

“Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim yang terus berkembang

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...341342343...4,871Halaman 342 dari 4,871