Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan cadangan pangan nasional kian kokoh dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan cadangan pangan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri serta kesiapan cadangan pangan yang merata di seluruh wilayah.
Penguatan cadangan pangan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga optimalisasi distribusi dan pengelolaan cadangan di berbagai tingkatan wilayah, sehingga tidak hanya memperkuat kesiapan nasional, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah potensi gangguan iklim.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif sejak dini, khususnya melalui penguatan sektor produksi dan dukungan sarana prasarana pertanian.
“Beliau (Kepala Badan Pangan Nasional) sudah memerintahkan ke seluruh jajarannya bagaimana penyiapan pupuk, pendistribusian pupuk, sekaligus juga peningkatan luas tambah tanam (LTT). Ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” ujar Ketut dalam talkshow Indonesia Kita pada Kamis (2/4/2026).
“Kita sudah punya pengalaman di 2023-2024, kita mengalami juga El Nino yang tinggi. Pak Kepala Badan sudah pengalaman juga bagaimana menyikapi itu. Sehingga harapan kita, walaupun akan ada El Nino, kita sudah memiliki langkah-langkah mitigasi dan antisipasi,” lanjutnya.
Menurutnya, penguatan sistem pangan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan.
“Tidak mungkin bekerja sendirian. Kita mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan LTT, distribusi pupuk, benih, dan berbagai dukungan lainnya,” jelasnya.
Selain aspek produksi, penguatan cadangan pangan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim.
“Cadangan pangan tidak hanya disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga wajib memiliki cadangan pangan. Ini akan memeratakan stok dan memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi apapun,” tambahnya.
Berdasarkan data per 2 April 2026, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunjukkan kondisi yang relatif kuat, khususnya untuk komoditas strategis. Stok beras tercatat mencapai sekitar 4,4 juta ton, yang setara dengan 169 persen terhadap kebutuhan bulanan nasional, sehingga memberikan ruang yang memadai dalam menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga. Sementara itu, komoditas lain seperti jagung 168 ribu ton, gula konsumsi 49 ribu ton, serta minyak goreng 121 ribu kiloliter juga menunjukkan ketersediaan yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Penguatan cadangan pangan juga dilakukan hingga ke tingkat daerah. Data menunjukkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kabupaten/kota telah mencapai 14.169,03 ton yang tersebar di 322 daerah. Pelaksanaan CPPD yang menjangkau berbagai wilayah ini semakin memperkuat ketahanan pasokan di tingkat lokal sekaligus mempercepat respons terhadap potensi gangguan distribusi.
Dari sisi capaian wilayah, kabupaten/kota di Jawa Barat mencatatkan jumlah cadangan terbesar dengan 2.790,9 ton, disusul oleh Banten sebesar 2.007,25 ton, yang menunjukkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam mendukung penguatan cadangan pangan secara lebih merata.
Pada level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) secara nasional tercatat mencapai 7.561,23 ton, dengan 33 provinsi telah memiliki regulasi dan mekanisme pengelolaan cadangan beras pemerintah provinsi.
Jumlah cadangan terbesar tercatat di Jawa Barat dengan 2.626,94 ton, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 825,36 ton, yang mencerminkan semakin kuatnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan yang terencana dan terkoordinasi.
Ketut menegaskan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan sistem pangan nasional tetap tangguh, terutama dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem.
“Langkah-langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi berbagai fenomena cuaca. Kita harus tetap waspada, bukan untuk menakutkan, tetapi memastikan semua langkah mitigasi yang sudah disiapkan dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan cadangan pangan nasional menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global dan risiko iklim yang semakin kompleks.
“Sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwasanya ada El Nino, Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan. sekarang ini capaian kita, stok kita hari ini 4,4 juta ton, insya Allah bulan ini bisa mencapai 5 juta ton. Ini kebanggaan di saat krisis kondisi ekonomi dunia, pertanian tampil untuk mitigasi risiko, menstabilkan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Dengan penguatan produksi, distribusi, serta cadangan pangan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, pemerintah memastikan cadangan pangan nasional tetap kian kokoh, sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga serta melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ke depan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
