Beranda blog Halaman 352

Update BMKG: Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering dan Panjang

Penulis
Syifa
-

Pasca Konferensi Pers untuk Prediksi Musim Kemarau dan Prediksi El Nino tanggal 4 Maret 2026 yang lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga akhir Maret 2026, sebanyak 7% Zona Musim (Z0M) di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan terus bertambah secara signifikan dengan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT dan Maluku, serta sebagian kecil Papua Barat.

“BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (5/4).

Di sisi lain, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan BMKG juga memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral. Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

“Pada saat ini, prediksi BMKG untuk intensitas El Niño berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80%, dan mencatat adanya kemungkinan kecil (kurang dari 20%) fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat” ujarnya.

BMKG mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan data prediksi saat ini karena adanya fenomena spring predictability barrier—penurunan drastis akurasi prediksi model cuaca dan iklim untuk ENSO saat belahan Bumi utara melewati periode musim semi (Maret, April, Mei). Akurasi prediksi El Niño yang dihasilkan pada periode Maret-April umumnya hanya andal untuk prakiraan tiga bulan ke depan, sehingga diperlukan expertise dalam pemahaman interaksi multi-faktor yang menyebabkan lahirnya kondisi El Nino maupun dampak telekoneksinya ke wilayah Indonesia. Untuk itu BMKG perlu terus memantau pembaruan data secara berkala dan mengkaji perkembangannya.

Senada dengan hal tersebut, bahwa tingkat kepercayaan (confidence) terhadap intensitas El Niño akan semakin tinggi pada hasil prediksi bulan Mei 2026. Secara statistik, prediksi pada bulan Mei memiliki keandalan yang lebih baik untuk menjangkau kondisi iklim hingga enam bulan ke depan.

“Meskipun intensitas pastinya masih berkembang, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya, sebagai kontribusi juga dari variabilitas iklim alamiah yang ada di wilayah Indonesia,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan melalui langkah-langkah presisi yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak. Informasi lengkap mengenai Prediksi Musim Kemarau 2026 dan langkah antisipasi pemangku kebijakan, beragam sektor dan masyarakat dapat di akses di link berikut ini:

https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-musim/prediksi-musim-kemarau-tahun-2026-di-indonesia

Lebih lanjut dimohon pemangku kebijakan dan masyarakat untuk mengacu kepada informasi perkembangan iklim yang resmi dan kredibel dari BMKG melalui beragam kanal informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi El Nino, Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Nasional hingga ke Daerah

Penulis
Syifa
-
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan cadangan pangan nasional kian kokoh dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan cadangan pangan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri serta kesiapan cadangan pangan yang merata di seluruh wilayah.
Penguatan cadangan pangan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga optimalisasi distribusi dan pengelolaan cadangan di berbagai tingkatan wilayah, sehingga tidak hanya memperkuat kesiapan nasional, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah potensi gangguan iklim.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif sejak dini, khususnya melalui penguatan sektor produksi dan dukungan sarana prasarana pertanian.
“Beliau (Kepala Badan Pangan Nasional) sudah memerintahkan ke seluruh jajarannya bagaimana penyiapan pupuk, pendistribusian pupuk, sekaligus juga peningkatan luas tambah tanam (LTT). Ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” ujar Ketut dalam talkshow Indonesia Kita pada Kamis (2/4/2026).
“Kita sudah punya pengalaman di 2023-2024, kita mengalami juga El Nino yang tinggi. Pak Kepala Badan sudah pengalaman juga bagaimana menyikapi itu. Sehingga harapan kita, walaupun akan ada El Nino, kita sudah memiliki langkah-langkah mitigasi dan antisipasi,” lanjutnya.
Menurutnya, penguatan sistem pangan tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan.
“Tidak mungkin bekerja sendirian. Kita mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan LTT, distribusi pupuk, benih, dan berbagai dukungan lainnya,” jelasnya.
Selain aspek produksi, penguatan cadangan pangan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim.
“Cadangan pangan tidak hanya disiapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga wajib memiliki cadangan pangan. Ini akan memeratakan stok dan memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi apapun,” tambahnya.
Berdasarkan data per 2 April 2026, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunjukkan kondisi yang relatif kuat, khususnya untuk komoditas strategis. Stok beras tercatat mencapai sekitar 4,4 juta ton, yang setara dengan 169 persen terhadap kebutuhan bulanan nasional, sehingga memberikan ruang yang memadai dalam menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga. Sementara itu, komoditas lain seperti jagung 168 ribu ton, gula konsumsi 49 ribu ton, serta minyak goreng 121 ribu kiloliter juga menunjukkan ketersediaan yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Penguatan cadangan pangan juga dilakukan hingga ke tingkat daerah. Data menunjukkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kabupaten/kota telah mencapai 14.169,03 ton yang tersebar di 322 daerah. Pelaksanaan CPPD yang menjangkau berbagai wilayah ini semakin memperkuat ketahanan pasokan di tingkat lokal sekaligus mempercepat respons terhadap potensi gangguan distribusi.
Dari sisi capaian wilayah, kabupaten/kota di Jawa Barat mencatatkan jumlah cadangan terbesar dengan 2.790,9 ton, disusul oleh Banten sebesar 2.007,25 ton, yang menunjukkan semakin kuatnya kapasitas daerah dalam mendukung penguatan cadangan pangan secara lebih merata.
Pada level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) secara nasional tercatat mencapai 7.561,23 ton, dengan 33 provinsi telah memiliki regulasi dan mekanisme pengelolaan cadangan beras pemerintah provinsi.
Jumlah cadangan terbesar tercatat di Jawa Barat dengan 2.626,94 ton, diikuti oleh Jawa Timur sebesar 825,36 ton, yang mencerminkan semakin kuatnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan yang terencana dan terkoordinasi.
Ketut menegaskan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan sistem pangan nasional tetap tangguh, terutama dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem.
“Langkah-langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi berbagai fenomena cuaca. Kita harus tetap waspada, bukan untuk menakutkan, tetapi memastikan semua langkah mitigasi yang sudah disiapkan dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan cadangan pangan nasional menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika global dan risiko iklim yang semakin kompleks.
“Sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwasanya ada El Nino, Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan. sekarang ini capaian kita, stok kita hari ini 4,4 juta ton, insya Allah bulan ini bisa mencapai 5 juta ton. Ini kebanggaan di saat krisis kondisi ekonomi dunia, pertanian tampil untuk mitigasi risiko, menstabilkan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Dengan penguatan produksi, distribusi, serta cadangan pangan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, pemerintah memastikan cadangan pangan nasional tetap kian kokoh, sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga serta melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegaskan Kesiapan Indonesia Hadapi El Nino, Mentan: Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengakui bahwa dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun, berbekal pengalaman yang dimiliki dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah siap menghadapi potensi El Nino saat ini.

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Mentan usai meninjau gudang Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (05/04/2026).

Mentan menekankan, ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi sangat kuat. Stok beras pemerintah yang tersimpan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, menyentuh angka 4,5 juta ton di awal April 2026.

“Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka. 4,5 juta [ton]. Insyaallah 10 hari, 20 hari ke depan itu 5 juta [ton],” ujarnya.

Selain stok di gudang pemerintah, Amran juga mengungkapkan ketersediaan pangan yang tersebar di sektor lain serta potensi produksi yang sedang berjalan.

“Yang ada di horeka (hotel, restauran, kafe/katering) sesuai data kita yang kelola itu 12,5 juta ton. Kemudian standing crop kita yang ditanam sekarang siap panen, itu 11 juta ton. Berarti sudah 23 juta ton,” ungkapnya.

Dengan total ketersediaan tersebut, Mentan memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang, bahkan melampaui periode puncak kekeringan.

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peran Pers Dikuatkan, DPRD Dorong Publikasi Pembangunan Lebih Optimal

Penulis
Lucky PR
-

Komisi Tiga DPRD Tabalong mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Tabalong untuk mengoptimalkan kerja sama dengan insan pers. Hal ini dilakukan agar seluruh pembangunan di Tabalong dapat dipublikasikan melalui media cetak, online maupun televisi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Tiga DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, saat rapat bersama Diskominfo Tabalong, pada Senin, 30 Maret 2026. Menurutnya, seluruh insan pers di Tabalong perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama dalam kerja sama media.

Ia menilai bahwa saat ini pagu anggaran mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dengan seluruh media masih belum mencukupi, terlebih kerja sama media hanya berlangsung kurang dari satu tahun.

Ari mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan para insan pers agar bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah selama satu tahun penuh. Terlebih media memiliki peran penting terhadap publikasi pembangunan di daerah.

“kami arahkan tadi karena kami ingin seluruh insan pers di Tabalong ini terakomodir dan bisa mendapatkan keringat dari kerja-kerja mereka. Kami minta penganggaran ditambahkan agar bisa 12 bulan, tidak ada lagi yang mungkin 2 bulan, 3 bulan saja. Nah itu kan kasihan wartawan-wartawannya,” kata Ari Wahyu Utomo, Ketua Komisi III DPRD Tabalong.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Tabalong, Eddy Suriyani, menyampaikan pihaknya akan tetap melaksanakan kerja sama media dan berupaya menambah pagu anggaran pada perubahan 2026. Ia berharap hal itu mendapat persetujuan dari eksekutif dan legislatif agar kontrak kerja sama dapat berjalan selama satu tahun penuh.

“kerja sama media kita akan tetap lakukan, tetap laksanakan dan kita akan sempurnakan pagu anggaran sehingga nanti bisa murni 12 bulan dan kontrak media itu bisa berjalan dengan baik,” kata Eddy Suriyani, Kepala Diskominfo Tabalong.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan kerja sama antara pemerintah daerah dan insan pers di Tabalong dapat berjalan lebih optimal, serta mampu meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Usulkan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Madrasah dan Sekolah Keagamaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk memperkuat satuan pendidikan binaan Kementerian Agama. Menag mengaku telah mengajukan usulan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Tambahan anggaran difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menag dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kemenko PMK pada Sabtu (4/4/26).

“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” tegas Menag.

Menag merinci bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun, Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” tegasnya.

Revitalisasi 7.131 Lembaga Pendidikan

Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Perluasan Jangkauan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hal lain yang menjadi sorotan Menag adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok esantren baru mencapai 10-12%, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80%.

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.

Ia juga menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG. “Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkasnya.

Menag berharap usulan anggaran ini dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi BNPB dan Pemda Percepat Penanganan Dampak Gempa M 7,6 di Bitung

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemantauan langsung ke lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 7,6 di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Jumat (3/4). Peninjauan ini dilakukan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kerusakan infrastruktur serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat pascagempa yang terjadi sehari sebelumnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, bersama Plt. Inspektur III BNPB, Kombes Pol. Deden Nurhidayatullah, yang hadir atas arahan Kepala BNPB, sejauh ini telah berkoordinasi intensif dengan Wali Kota Bitung beserta jajaran Forkopimda, termasuk Danlantamal, Kapolres, dan Danramil setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah pusat saat ini tengah memetakan skala prioritas bantuan untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Peninjauan lapangan ini sekaligus menegaskan komitmen BNPB dalam memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Bitung. Sesuai arahan Presiden RI, bantuan yang disiapkan mencakup logistik permakanan dan non-permakanan, peralatan kebencanaan, pengerahan personel tambahan, hingga dukungan anggaran darurat guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pendataan di lapangan guna memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan, serta mengikuti instruksi resmi dari pemerintah daerah dan otoritas kebencanaan setempat.
Apresiasi Wali Kota Bitung
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada daerahnya. Berdasarkan data sementara, terdapat 41 bangunan, baik rumah maupun fasilitas umum, yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, kerusakan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan dan masih dapat ditangani oleh pemerintah kota.
“Kami memberikan apresiasi kepada BNPB yang hadir langsung di Kota Bitung untuk meninjau dampak bencana yang baru saja terjadi,” ujar Hengky.
Wali Kota juga menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat melalui BNPB dengan Pemerintah Kota Bitung dalam percepatan penanganan darurat bencana. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan melakukan pendataan lanjutan serta intervensi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sesuai arahan BNPB.
“Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan BNPB pusat. Apabila terdapat kebutuhan dukungan tambahan, akan segera kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Kota Bitung. BNPB bersama Pemerintah Kota Bitung berkomitmen memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan optimal sehingga aktivitas masyarakat segera kembali normal. BNPB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan sebagai bagian dari upaya bersama dalam meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal di Tengah Penerapan WFA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah lebih dahulu menerapkan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 13 Februari 2026, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2025.

Kepala Biro Organisasi Setda Kaltim, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa penerapan WFA memungkinkan ASN bekerja dari mana saja tanpa mengurangi tanggung jawab dan kinerja.

“Jadi kita sudah menerapkan work from anywhere, artinya bekerja di mana saja. Itu sudah kita terapkan sejak 13 Februari 2026,” ujarnya saat menjadi pembicara terkait Efektivitas WFA ASN bagi pelayanan publik Kaltim, Sabtu (4/4/2026).

Ia menyebutkan, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kaltim mencapai lebih dari 20 ribu orang, terdiri dari PNS dan PPPK. Meski bekerja fleksibel, sistem absensi tetap diberlakukan secara ketat.

Absensi dilakukan secara online melalui sistem yang disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yakni Sistem Absensi Online (SAO) versi 2 berbasis Android. ASN diwajibkan melakukan absensi pada pukul 06.30 hingga 07.30 WITA. Di luar waktu tersebut, sistem otomatis tertutup dan ASN dianggap terlambat.

Selain itu, perangkat daerah juga dapat menggunakan Google Form sebagai pendukung pencatatan kehadiran.

Terkait pelaporan kinerja, Pemprov Kaltim menggunakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam sistem ini, ASN diberikan waktu maksimal tiga hari untuk melaporkan aktivitas kerja selama menjalankan WFA.

“Laporan kinerja bisa disampaikan kapan saja dalam rentang waktu tiga hari. Atasan langsung juga bisa memantau dan mengecek apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan tugas yang diberikan,” jelas Iwan

Ia menegaskan, apabila dalam batas waktu yang ditentukan ASN tidak menyampaikan laporan, maka atasan berhak memberikan sanksi disiplin.

Dari sisi pengawasan, koordinasi dengan BKD terus dilakukan untuk memastikan kedisiplinan ASN, termasuk ketepatan waktu absensi masuk dan pulang. Khusus hari Jumat, absensi pulang dibatasi hingga pukul 14.00 WITA.

Meski menerapkan WFA, Iwan memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal, terutama pada instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit, DPMPTSP, dan UPTD Samsat.

“Untuk pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltim tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal, termasuk melalui komunikasi jarak jauh.

“Masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan, baik secara langsung maupun melalui telepon atau media lainnya. Intinya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Bangun Kembali 30 Rumah Terdampak Kebakaran di Sumbawa dengan Standar Tipe 36

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan percepatan penataan kawasan terdampak kebakaran di Desa Kalimango, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya pemulihan sekaligus peningkatan kualitas permukiman masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 30 rumah hangus terbakar, dengan 21 rumah yang terdampak. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pemulihan pascabencana, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan permukiman yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan.

“Penataan ini tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk memastikan kawasan ini menjadi contoh penataan permukiman yang lebih baik ke depan,” ujar Fahri Hamzah saat meninjau lokasi di Balai Desa Kalimango, Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kualitas hunian masyarakat.

“Negara harus hadir dalam menyediakan perumahan yang layak dan berstandar. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk membenahi sistem perumahan secara menyeluruh, agar kejadian serupa tidak terulang akibat tata permukiman yang tidak terencana,” tegasnya.

Kementerian PKP berkomitmen bahwa pembangunan kawasan harus dilakukan secara terpadu dan tidak parsial, dengan mengacu pada standar yang jelas guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

Penataan kawasan mencakup pembenahan sistem kelistrikan, penyediaan air bersih, serta pengaturan tata ruang kawasan sebagai bagian dari upaya mitigasi.

Dalam aspek perumahan, pembangunan akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu rumah layak huni dengan standar minimal tipe 36.

“Kami memastikan setiap rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari percepatan, Kementerian PKP berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Desain kawasan ditargetkan rampung dalam satu minggu agar pembangunan segera dimulai, dengan dukungan anggaran yang telah tersedia.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk turut mendukung proses penataan yang tengah berlangsung. Kawasan yang tertata dengan baik diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemulihan jangka pendek, tetapi juga menjadi model dalam pembangunan permukiman yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tingkatkan Program Bedah Rumah di NTT hingga 20 Kali Lipat, Minimal 5.000 Unit Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis (2/4). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program konkret berbasis data guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta pengentasan kemiskinan di wilayah NTT.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan secara signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di NTT. Jika pada tahun 2025 hanya sebanyak 436 unit, maka pada tahun 2026 ditargetkan meningkat minimal menjadi 5.000 unit.

“Kita membicarakan beberapa program yang nyata dan konkret, berbasis data dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu kita tingkatkan secara signifikan program bedah rumah atau BSPS di NTT, dari tahun 2025 sebanyak 436 unit naik menjadi 5 ribu, minimal 5 ribu,” ujar Menteri PKP.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut didasarkan pada data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah memberikan prioritas khusus terhadap daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan.

“Karena berdasarkan data yang kami terima dari BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan saya sebagai pembantunya untuk memprioritaskan daerah-daerah miskin yang rumahnya banyak tidak layak huni,” kata Maruarar Sirait.

Menurutnya, peningkatan program hingga 20 kali lipat tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal di NTT. “Harapannya dengan naiknya 20 kali lipat, itu juga akan menggerakkan ekonomi di NTT,” lanjutnya.

Selain peningkatan jumlah unit, Kementerian PKP juga akan mengedepankan digitalisasi dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme “tender rakyat” untuk menciptakan transparansi dan efisiensi anggaran.

“Kemudian kita juga mengusahakan program bedah rumah tadi dengan mengedepankan digitalisasi, kemudian juga ada tender rakyat supaya ada perbandingan harga sehingga terjadi efisiensi harga dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada rakyat,” jelasnya.

Menteri PKP juga menyoroti penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang yang akan dievaluasi secara menyeluruh agar program penanganan tidak hanya bersifat sementara. Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program.

“Kita sedang mengevaluasi program-program sebelumnya agar kawasan kumuh yang sudah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya bangun fisiknya, tapi manusianya juga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan.

“KUR perumahan Rp130 triliun memberikan subsidi bunga yang luar biasa bagi UMKM, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Harusnya itu membuat sektor perumahan di NTT berkembang pesat,” ujarnya.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan di NTT tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj dan KJRI Jeddah Ingatkan Masyarakat Waspadai Modus Haji Ilegal

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal. Hal ini menyusul semakin ketatnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Komitmen pelindungan jemaah tersebut dipertegas dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina PHU, Puji Raharjo, dengan Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, di Kantor KJRI Jeddah.

Kedua belah pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak dalam praktik haji non-prosedural.

“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk beribadah haji,” ujar Puji di sela-sela pertemuan, Jumat (3/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary mengingatkan jemaah agar memastikan jenis visa yang mereka miliki sebelum berangkat.

“Masyarakat jangan mudah terbujuk iming-iming jalur cepat. Visa ziarah, visa kunjungan, atau dokumen lainnya di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji. Hanya visa haji yang ditetapkan otoritas Saudi yang diterima,” tegas Yusron.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Aparat keamanan Saudi telah berulang kali menindak WNI yang mencoba berhaji menggunakan visa non-haji. KJRI Jeddah mencatat berbagai kasus di mana jemaah ditangkap karena menggunakan atribut haji palsu, kartu identitas palsu, hingga visa yang datanya tidak sesuai dengan paspor pemegang.

Yusron mengingatkan bahwa konsekuensi bagi pelanggar sangatlah berat. Selain gagal beribadah, jemaah yang kedapatan ilegal terancam sanksi berupa denda besar, deportasi, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi (cekal) selama 10 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai salah kaprah terkait Haji Dakhili (haji domestik). Jalur ini dikhususkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (Iqamah) yang valid minimal satu tahun. Jalur ini bukan merupakan ruang untuk mengakali keberangkatan jemaah dari Indonesia yang tidak melalui mekanisme resmi.

Masyarakat juga diminta kritis terhadap tawaran haji dengan sebutan Furoda atau paket lain yang menjanjikan keberangkatan tanpa antre.

“Masyarakat jangan terpaku pada nama paketnya, tetapi pastikan kepastian visa hajinya, legalitas penyelenggaranya, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi pemerintah,” tambahnya.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah memandang perlunya penguatan pengawasan serta penanganan lintas instansi untuk mencegah munculnya korban penipuan perjalanan ibadah. Melalui edukasi yang masif dan perbaikan sistem pendataan umrah yang lebih valid, diharapkan perlindungan jemaah Indonesia dapat semakin maksimal.

Fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai aturan demi keselamatan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...351352353...4,872Halaman 352 dari 4,872