Beranda blog Halaman 354

Dampingi Gubernur Al Haris, Plt Kadisdik Jambi Pastikan TKA 2026 Berjalan Lancar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP di Provinsi Jambi tahun 2026 berjalan lancar dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, saat mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris, meninjau langsung pelaksanaan TKA di sejumlah sekolah, Senin (6/4/2026).

Umar mengungkapkan, partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan TKA tahun ini mencapai 94,5 persen. Angka tersebut dinilai cukup baik, mengingat cakupan peserta yang cukup luas di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

“Alhamdulillah seluruh peserta kelas 3 berpartisipasi dalam pelaksanaan TKA jenjang SMP ini. Provinsi Jambi 94,5 persen tingkat partisipasi, dari 1.333 MTS/SMP/Paket B/ dan SMPLB, ada 62.212 peserta didik. Kami berharap ini dapat ditingkatkan,” ujar Umar.

Meski demikian, pihaknya tetap berharap angka partisipasi tersebut dapat terus ditingkatkan pada pelaksanaan berikutnya, guna memastikan seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti evaluasi akademik tersebut.

Selain itu, Umar juga memastikan bahwa pelaksanaan TKA di lapangan berjalan tanpa kendala berarti. Berdasarkan hasil peninjauan langsung di sejumlah sekolah, seluruh proses ujian berlangsung tertib dan sesuai prosedur.

“Insyaallah tidak ada kendala, dari peninjauan berjalan lancar semua,” ungkapnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan TKA, baik dari sisi peserta didik, tenaga pendidik, hingga aspek kurikulum dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Langkah evaluasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan TKA sekaligus mendorong mutu pendidikan di Provinsi Jambi agar semakin optimal.

Gubernur Al Haris Tinjau Langsung Pelaksanaan TKA di SMPN 7 Kota Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026 di SMP Negeri 7 Kota Jambi, Senin (6/4/2026) siang.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Jambi, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam peninjauan itu, Gubernur Al Haris memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar, termasuk dari sisi teknis dan kesiapan infrastruktur. Ia menyebut, hasil TKA menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana kualitas pembelajaran di tingkat SMP.

“Tentu ini barometer kita untuk melihat standar belajar di SMP, apakah yang selama ini dipelajari sudah diimplementasikan dengan baik. Karena ini juga bisa untuk melihat secara nasional,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa evaluasi dari TKA akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sektor pendidikan, khususnya pada aspek yang masih lemah, seperti ketersediaan sarana dan prasarana di sejumlah sekolah.

“Kita juga melihat proses yang lemah, nanti seperti apa, mungkin semua sekolah tidak mempunyai kelengkapan yang cukup. Ini menjadi pelajaran kita pemerintah untuk melengkapi kedepannya apa yang menjadi penguatan dari sekolah kita ini,” katanya.

Al Haris juga menaruh harapan besar agar capaian nilai siswa di Provinsi Jambi dapat melampaui rata-rata nasional. Namun, ia mengakui masih terdapat kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.

“Saya yakin SMP favorit bisa lebih, tapi yang diluar daerah terpencil mungkin masih ada di bawah nasional. Ini tugas kita untuk memperbaiki,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan TKA berbasis sistem, Al Haris memastikan seluruh jaringan dalam kondisi aman dan tidak mengalami kendala berarti selama ujian berlangsung.

“Insyaallah tidak ada kendala, semua jaringan aman,” pungkasnya.

Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

Penulis
Syifa
-

Setelah sukses menyelenggarakan batch I, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026.

Program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 tidak lagi bisa dipandang sekadar pelengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

“Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Karena itu, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

“Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya.

Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023. Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Kemnaker mengimbau pekerja yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar melalui tautan https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2.

Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui media sosial resmi Kemnaker.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Salurkan Bantuan Pasca-Bencana Rp54,5 Miliar untuk Agam, Bireuen, dan Pidie Jaya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan santunan ahli waris, korban luka dan jaminan hidup bagi korban bencana di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya dan Agam, Jumat (4/3). Hari libur nasional tak menjadi penghalang untuk tetap menyalurkan bantuan lanjutan dengan total Rp 54.572.100.000 tersebut.

“(Meski) di hari libur, kita bisa bertemu secara hybrid dalam rangka untuk memberikan bantuan atau penyaluran bantuan kebencanaan dari pemerintah kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang terdampak bencana pada beberapa bulan yang lalu,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memimpin penyaluran bantuan secara daring dari kantor Kemensos di Jakarta.

Hadir dalam rapat ini secara hybrid Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Bireuen Mukhlis, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Sekretaris Daerah Pidie Jaya Munawar, Direktur Perlindungan Sosial Bencana Alam Kemensos Masryani Mansyur serta jajaran pejabat pemerintah daerah Agam, Bireuen dan Pidie. Selain itu hadir pula ratusan penerima bantuan sosial dan ahli waris korban bencana.

Dalam kesempatan ini Kemensos menyalurkan bantuan di Kabupaten Agam senilai Rp 11.708.250.000 dengan rincian jaminan hidup Rp 11.063.250.000 bagi 8.195 penerima manfaat (PM), Santunan Ahli Waris Tahap II Rp 120.000.000 untuk 8 PM, serta santunan korban luka Rp 525.000.000 untuk 105 PM. Sementara di Pidie Jaya, bantuan sebesar Rp20.758.950.000 diberikan kepada 15.377 PM. Penyaluran di Bireuen, mencapai Rp 22.104.900.000 untuk jadup bagi 16.374 PM.

“Nilai semuanya total Rp 54.572.100.000. Nanti akan kita salurkan juga pada tahap berikutnya untuk isian rumah dan juga untuk stimulan ekonomi,” kata Gus Ipul.

Bantuan pascakebencanaan Kemensos pada fase kedaruratan mencakup santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta, bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp 5 juta, bantuan isi rumah Rp 3 juta per keluarga, serta stimulan ekonomi Rp 5 juta per keluarga. Selain itu, diberikan pula jadup Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap kepada daerah yang datanya telah terverifikasi.

Data penerima bantuan bersumber dari BNPB yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemda, ditetapkan oleh bupati/ wali kota, serta dikuatkan oleh Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri. Data tersebut selanjutnya diproses oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), dipadankan dengan data Dukcapil, dan divalidasi oleh BPS. Setelah seluruh tahapan dilalui, data ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua Satgas PRR. Data yang telah disahkan inilah yang menjadi dasar penyaluran bantuan.

“Data yang terbaru hampir 90 ribu sudah terverifikasi, ditandatangani Pak Mendagri 75 ribu. Mungkin minggu depan sudah akan ditandatangani lagi. Insya Allah hampir mencapai sekitar 90-100 ribu. Nah dengan begitu kami bisa menyalurkan secara bertahap,” jelas Gus Ipul.

Penyaluran bantuan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dengan tiga model penyaluran, yakni diambil langsung di kantor Pos, disalurkan melalui komunitas baik di kantor kelurahan, kecamatan maupun titik yang disepakati. Selain itu bantuan disalurkan melalui door-to-door bagi lansia dan penyandang disabilitas.

“Yang saya tahu PT Pos tetap melaksanakan tugas meskipun di hari libur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos Meskipun libur, selama memang datanya sudah ada, angkanya sudah siap, bisa membuka kantornya untuk menyalurkan kepada para penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

Dalam kesempatan ini Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada Bapak Menteri Sosial yang sudah memberikan bantuan terhadap jadup ataupun bantuan stimulan yang sudah pernah kami terima sebelumnya, lebih kurang ada Rp 241,6 miliar. Alhamdulillah atas bantuan ini kami sangat merasakan manfaatnya,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Usut Tuntas Serangan Berulang terhadap UNIFIL

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang sangat mendalam atas ledakan yang terjadi pada 3 April 2026 di El Addaiseh, Lebanon selatan, yang melukai tiga personel peacekeepers Indonesia yang bertugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Hal ini merupakan insiden serius ketiga yang melibatkan peacekeepers Indonesia di UNIFIL dalam kurun waktu satu minggu terakhir.

Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Terlepas dari apapun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya.

Indonesia kembali meminta agar Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan untuk UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan perlindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL.

Indonesia juga kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.

Insiden ini terjadi di tengah serangan Israel ke Lebanon. Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, termasuk pernyataan untuk mempertahankan keberadaan Israel, beresiko mendestabilisasi situasi dan terus membahayakan personel pasukan perdamaian PBB.

Indonesia menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Indonesia mendoakan pemulihan yang cepat bagi para personel yang terluka dan menyampaikan solidaritas kepada para personel beserta keluarganya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Akselerasi Industri Barang Gunaan Penuhi Sertifikasi Halal 2026

Penulis
Syifa
-

Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan mulai 18 Oktober 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi kesiapan industri nasional melalui penguatan ekosistem halal dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, seiring dengan besarnya pasar domestik dan meningkatnya tren halal sebagai bagian dari gaya hidup global.

“Sudah saatnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, bukan hanya sebagai pasar bagi produk luar negeri. Kinerja ekspor produk halal, termasuk sektor modest fashion, menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan capaian mencapai USD8,28 miliar pada tahun 2024,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin terus mempercepat implementasi program pengembangan industri halal sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahap II 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada penguatan daya saing sektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki yang termasuk dalam kategori barang gunaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil Kemenperin menyelenggarakan kegiatan TEXTalk yang diikuti oleh lebih dari 180 peserta dari berbagai pemangku kepentingan industri. Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi terkait implementasi sertifikasi halal pada produk barang gunaan, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sertifikasi halal untuk barang gunaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta regulasi turunan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini mencakup berbagai kategori produk seperti sandang, aksesoris, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, hingga bahan penyusun barang gunaan, terutama yang mengandung unsur hewani.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengemukakan, peran unit balai sangat strategis dalam mendukung kesiapan industri menghadapi regulasi nasional maupun standar global.

“Balai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa industri, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pendampingan untuk memperkuat daya saing industri. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kemandirian rantai pasok serta peningkatan kualitas produk industri nasional,” jelas Emmy.

BBSPJI Tekstil sendiri telah mengantongi akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Kategori Utama dari BPJPH untuk ruang lingkup barang gunaan. Dengan kapasitas tersebut, diharapkan balai dapat memberikan layanan pemeriksaan halal yang profesional dan kredibel bagi industri sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

Kepala BBSPJI Tekstil Hagung Eko Pawoko menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi industri adalah belum terbentuknya ekosistem halal yang terintegrasi, khususnya pada rantai pasok bahan baku dan bahan penolong.

“Panduan titik kritis halal yang kami sampaikan diharapkan dapat membantu pelaku industri, khususnya sektor TPT, dalam mengidentifikasi kewajiban sertifikasi halal serta menelusuri sumber bahan baku yang berpotensi mengandung unsur non-halal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hagung menambahkan bahwa pemahaman yang seragam terkait regulasi halal akan mempercepat proses pengumpulan dokumen dari pemasok, seperti Sertifikat Halal, MSDS, Certificate of Analysis (COA), hingga surat pernyataan bebas unsur babi, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien.

Kemenperin optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendukung, implementasi sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL, Indonesia Dorong Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

“Kita semua mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (04/04/2026).

Selain tiga personel gugur, Menlu juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka.

“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya.

Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurut Menlu, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menlu pun menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Menlu.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Misi UNIFIL Lebanon

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Prosesi ini dilaksanakan di tempat persemayaman di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4).

Penghormatan tersebut diberikan kepada tiga jenazah personel penjaga perdamaian Indonesia, yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. Prosesi berlangsung khidmat dengan diiringi doa bagi para prajurit yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia.

Presiden Prabowo turut menghampiri keluarga yang ditinggalkan satu per satu untuk berinteraksi dan menguatkan mereka. Kepada para keluarga, Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa, serta penghormatan atas pengabdian para personel yang gugur.

Penghormatan terakhir diberikan Kepala Negara kepada ketiga jenazah sebelum diusung menuju lokasi upacara persemayaman, yang dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.

Sebelumnya, pada Kamis (02/04/2026), telah dilaksanakan upacara pelepasan dan penghormatan kepada ketiga personel tersebut di Bandara Internasional Rafic Hariri di Beirut, Lebanon yang dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL.

Turut hadir dalam prosesi penghormatan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Pemenuhan SDM Guna Dorong Percepatan Program Prioritas

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas mengenai pemenuhan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) untuk percepatan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, Kamis (02/04/2026), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.

“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Menteri PANRB menekankan, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.

“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional,” ujarnya.

Rini menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menteri PANRB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama.

Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.

“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegas Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Solusi Hunian Gen Z: Pemkot Surabaya Hadirkan Rusunami Modern Harga Terjangkau

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan program rumah susun sederhana milik (Rusunami) khusus bagi generasi Z dengan harga terjangkau dan fasilitas yang lebih modern. Program ini ditujukan untuk pasangan muda, khususnya yang baru menikah, sebagai solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan serta tingginya harga properti di Kota Surabaya.

Rusunami tersebut direncanakan akan dibangun di tiga lokasi strategis, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa hunian ini dirancang dengan konsep yang berbeda dibandingkan rumah susun pada umumnya. Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, pada program ini setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur.

“Konsep dua kamar ini kami siapkan agar penghuni tetap nyaman meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kami ingin memastikan generasi muda tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup keluarga,” kata Wali Kota Eri, Senin (6/4).

Dari sisi harga, Pemkot Surabaya menargetkan rusunami ini lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial, dengan kisaran di bawah Rp500 juta. Bahkan, sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi. Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran.

Menurut Wali Kota Eri, program ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya, salah satunya program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Pemerintah ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pendidikan, tetapi berlanjut hingga tahap kehidupan berikutnya, termasuk saat generasi muda mulai bekerja dan membangun keluarga.

“Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang sudah menempuh pendidikan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk memiliki hunian sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung keterjangkauan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat). Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.

“Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah,” terangnya.

Guna menekan harga, pembangunan rusunami akan memanfaatkan aset lahan milik Pemkot Surabaya. Skema kepemilikan yang diterapkan berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga masyarakat dapat memiliki unit hunian, sementara lahan tetap menjadi milik pemerintah.

“Dengan skema ini, harga bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kepastian hukum kepemilikan bagi masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, program ini berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Jika Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa, maka Rusunami menjadi tahap lanjutan bagi warga yang mulai mandiri secara ekonomi dan siap memiliki hunian.

“Pemkot Surabaya juga mendorong adanya mobilitas sosial melalui hunian. Warga yang sebelumnya tinggal di Rusunawa diarahkan untuk beralih ke Rusunami ketika kondisi ekonominya meningkat, sehingga Rusunawa tetap dapat dimanfaatkan oleh warga lain yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sejumlah persyaratan akan diberlakukan bagi calon pembeli, di antaranya merupakan warga Surabaya, pasangan muda atau yang baru menikah. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran.

“Program ini juga diharapkan dapat membantu aparatur sipil negara (ASN), petugas kebersihan, hingga tenaga satgas lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini masih banyak tinggal di luar kota atau belum memiliki hunian,” ungkapnya.

Ia menilai, penyediaan hunian yang dekat dengan lokasi kerja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ke depan, kawasan rusunami juga direncanakan terintegrasi dengan transportasi umum guna mendukung mobilitas penghuni.

Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap generasi muda tetap memiliki kesempatan tinggal dan berkembang di kotanya sendiri, tanpa harus terpinggirkan akibat tingginya harga tanah dan hunian.

“Program Rusunami Gen Z ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah kota dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus memastikan Surabaya tetap menjadi kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...353354355...4,873Halaman 354 dari 4,873