Beranda blog Halaman 355

Pemerintah Siapkan Pemenuhan SDM Guna Dorong Percepatan Program Prioritas

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas mengenai pemenuhan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) untuk percepatan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, Kamis (02/04/2026), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.

“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Menteri PANRB menekankan, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.

“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional,” ujarnya.

Rini menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menteri PANRB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama.

Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.

“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegas Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Solusi Hunian Gen Z: Pemkot Surabaya Hadirkan Rusunami Modern Harga Terjangkau

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan program rumah susun sederhana milik (Rusunami) khusus bagi generasi Z dengan harga terjangkau dan fasilitas yang lebih modern. Program ini ditujukan untuk pasangan muda, khususnya yang baru menikah, sebagai solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan serta tingginya harga properti di Kota Surabaya.

Rusunami tersebut direncanakan akan dibangun di tiga lokasi strategis, yakni Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa hunian ini dirancang dengan konsep yang berbeda dibandingkan rumah susun pada umumnya. Jika sebelumnya rusun identik dengan satu kamar, pada program ini setiap unit akan dilengkapi dua kamar tidur.

“Konsep dua kamar ini kami siapkan agar penghuni tetap nyaman meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Kami ingin memastikan generasi muda tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga hunian yang layak dan mendukung kualitas hidup keluarga,” kata Wali Kota Eri, Senin (6/4).

Dari sisi harga, Pemkot Surabaya menargetkan rusunami ini lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial, dengan kisaran di bawah Rp500 juta. Bahkan, sejumlah unit diproyeksikan dapat dibanderol mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasi. Saat ini, perhitungan harga masih terus dimatangkan agar sesuai dengan kemampuan masyarakat sasaran.

Menurut Wali Kota Eri, program ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan sosial Pemkot Surabaya, salah satunya program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Pemerintah ingin memastikan intervensi tidak berhenti pada pendidikan, tetapi berlanjut hingga tahap kehidupan berikutnya, termasuk saat generasi muda mulai bekerja dan membangun keluarga.

“Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang sudah menempuh pendidikan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk memiliki hunian sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung keterjangkauan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan BPR (Bank Perekonomian Rakyat). Skema yang ditawarkan mencakup bunga ringan sekitar 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun, sehingga dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan setara upah minimum.

“Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah,” terangnya.

Guna menekan harga, pembangunan rusunami akan memanfaatkan aset lahan milik Pemkot Surabaya. Skema kepemilikan yang diterapkan berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga masyarakat dapat memiliki unit hunian, sementara lahan tetap menjadi milik pemerintah.

“Dengan skema ini, harga bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kepastian hukum kepemilikan bagi masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, program ini berbeda dengan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Jika Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa, maka Rusunami menjadi tahap lanjutan bagi warga yang mulai mandiri secara ekonomi dan siap memiliki hunian.

“Pemkot Surabaya juga mendorong adanya mobilitas sosial melalui hunian. Warga yang sebelumnya tinggal di Rusunawa diarahkan untuk beralih ke Rusunami ketika kondisi ekonominya meningkat, sehingga Rusunawa tetap dapat dimanfaatkan oleh warga lain yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sejumlah persyaratan akan diberlakukan bagi calon pembeli, di antaranya merupakan warga Surabaya, pasangan muda atau yang baru menikah. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran.

“Program ini juga diharapkan dapat membantu aparatur sipil negara (ASN), petugas kebersihan, hingga tenaga satgas lapangan di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini masih banyak tinggal di luar kota atau belum memiliki hunian,” ungkapnya.

Ia menilai, penyediaan hunian yang dekat dengan lokasi kerja akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ke depan, kawasan rusunami juga direncanakan terintegrasi dengan transportasi umum guna mendukung mobilitas penghuni.

Melalui program ini, Pemkot Surabaya berharap generasi muda tetap memiliki kesempatan tinggal dan berkembang di kotanya sendiri, tanpa harus terpinggirkan akibat tingginya harga tanah dan hunian.

“Program Rusunami Gen Z ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah kota dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus memastikan Surabaya tetap menjadi kota yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Bayar Pajak Kendaraan? Cek 14 Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini!

Penulis
Syifa
-

Kabar baik bagi warga Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) yang ingin mengurus kewajiban pajak kendaraan tanpa harus antre lama di kantor pusat. Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan layanan Samsat Keliling (Samling) di 14 titik strategis pada hari Senin ini.

Kehadiran gerai mobile ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dengan akses yang lebih dekat dari rumah atau tempat kerja. Melalui informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya, layanan ini tersebar merata mulai dari pusat kota hingga area penyangga.

Jadwal dan Lokasi Lengkap Samsat Keliling Hari Ini

Bagi Anda yang berencana melakukan pembayaran, berikut adalah daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di wilayah Jadetabek:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat & Mall Artha Gading (08.00-14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00-14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat & TMP Kalibata (09.00-14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Lapangan parkir Samsat & Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB).

  • Tangerang Kota: Alun-alun Cibodas & Foodmosphere (09.00-13.00 WIB).

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00-14.00 WIB) & Mal ITC BSD (16.00-18.00 WIB).

  • Bekasi Kota: Mono Caffe Pekayon Jaya (Khusus malam: 18.00-21.00 WIB).

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00-14.00 WIB) & Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00-12.00 WIB).

(Lokasi lain mencakup wilayah Ciledug, Ciputat, Kelapa Dua, Kabupaten Bekasi, dan Cinere sesuai dengan jadwal operasional masing-masing daerah).

Syarat Dokumen yang Harus Dibawa

Agar proses pembayaran berjalan lancar, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan berikut dalam bentuk asli dan fotokopi:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan.

  2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.

  3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

Catatan Penting untuk Wajib Pajak

Perlu diingat bahwa layanan Samsat Keliling ini memiliki keterbatasan fungsi. Petugas di lapangan hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan (TNKB), tetap diwajibkan untuk datang langsung ke kantor Samsat induk terdekat.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi warga untuk terlambat membayar pajak, mengingat akses yang diberikan kini semakin fleksibel dan menjangkau pusat perbelanjaan hingga perkantoran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Siapkan Payung, Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Secara umum, warga ibu kota diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang akan menyelingi kondisi cuaca cerah berawan sepanjang hari ini.

Pagi Hari: Jakarta Kompak Berawan Mengawali aktivitas di awal pekan, seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan memulai hari dengan langit berawan. Berdasarkan data dari laman resmi BMKG, kondisi ini merata mulai dari pusat kota hingga wilayah administrasi Kepulauan Seribu. Suasana teduh ini diprediksi menjadi pembuka hari yang nyaman bagi warga yang memulai rutinitas pagi.

Siang hingga Sore: Potensi Hujan di Beberapa Titik Memasuki siang hari, dinamika cuaca mulai berubah. Sementara wilayah Jakarta Utara diprediksi mengalami cuaca cerah dan Kepulauan Seribu tetap berawan, wilayah lainnya harus bersiap menghadapi hujan ringan. BMKG mencatat bahwa Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas rendah pada siang hari.

Kondisi ini berlanjut hingga sore hari. Meskipun awan mulai meluas menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, hujan ringan diprakirakan masih akan bertahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Malam Hari: Langit Kembali Bersahabat Bagi masyarakat yang memiliki agenda di malam hari, cuaca diprediksi akan kembali tenang. BMKG memprakirakan langit cerah berawan akan mendominasi hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Hanya wilayah Jakarta Utara yang diperkirakan akan tetap berada dalam kondisi berawan.

Suhu dan Kelembapan Udara Terkait kondisi lingkungan, suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23 hingga 29°C. Angka ini menunjukkan suhu yang relatif sejuk untuk ukuran kota metropolitan. Sementara itu, tingkat kelembapan udara terpantau cukup tinggi, yakni berada di rentang 71 hingga 97 persen.

Dengan adanya potensi hujan ringan di beberapa titik, masyarakat disarankan untuk tetap membawa payung atau jas hujan, terutama bagi yang beraktivitas di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Perpanjang SIM Tanpa Antre Lama? Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Berikut Ini

Penulis
Syifa
-

Memasuki awal pekan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali memfasilitasi warga ibu kota dengan menghadirkan layanan SIM Keliling. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat legal berkendara di jalan raya.

Berdasarkan informasi resmi dari akun X (sebelumnya Twitter) TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling pada Senin (6/4) ini mulai beroperasi sejak pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang.

Sebaran Lokasi SIM Keliling Jakarta

Untuk menjangkau warga di lima wilayah kota administrasi, petugas bersiaga di lokasi-lokasi strategis berikut:

  • Jakarta Timur: Lapangan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area Parkir Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Dokumen dan Prosedur

Sebelum mendatangi gerai, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses permohonan berjalan lancar. Beberapa syarat yang wajib dibawa meliputi:

  1. KTP asli beserta fotokopi.

  2. SIM asli yang masih berlaku beserta fotokopi.

  3. Mengisi formulir permohonan yang disediakan di lokasi.

  4. Mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi di gerai tersebut.

Penting untuk diingat bahwa layanan keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) yang masa berlakunya belum habis. Jika masa berlaku SIM Anda sudah terlewat meski hanya satu hari, Anda wajib mengajukan permohonan SIM baru secara langsung di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Rincian Biaya Perpanjangan

Mengenai tarif, mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemohon akan dikenakan biaya sebesar:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A.

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Biaya tersebut belum termasuk biaya tes kesehatan dan asuransi yang biasanya tersedia di lokasi gerai. Pastikan Anda tetap menerapkan ketertiban selama berada di lokasi layanan demi kenyamanan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD: Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.

“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.

“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada El Nino Ekstrem, Pemprov Jambi Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman perubahan cuaca ekstrem menyusul potensi kemunculan fenomena El Nino ekstrem atau yang kerap disebut “El Nino Godzilla” dalam waktu dekat.

Meski status siaga banjir belum sepenuhnya berakhir, pemerintah daerah kini mulai mengalihkan fokus pada ancaman berikutnya, yakni kekeringan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu pembaruan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan cuaca ke depan.

“Saat ini kita masih menunggu update resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca ke depan, termasuk potensi El Nino,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, perubahan pola cuaca yang ekstrem harus diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas, terutama terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan, setelah fase penanganan banjir berakhir, perhatian pemerintah akan segera bergeser pada ancaman kekeringan.

“Kalau fase banjir sudah selesai, kita harus siap menghadapi potensi kekeringan dan karhutla,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jambi mulai menyusun berbagai strategi mitigasi, termasuk kesiapan sumber daya serta penguatan koordinasi lintas instansi. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan respons cepat jika kondisi memburuk.

Selain itu, Sudirman juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi.

“Kami minta semua pihak tetap siaga dan terus memantau informasi resmi, sambil menunggu penetapan status lanjutan berdasarkan hasil pemantauan terkini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian PANRB terus memperkuat kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional guna memastikan layanan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik agar negara dapat hadir secara utuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa pelayanan publik ke depan tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Tantangan kita bukan lagi hanya menyediakan layanan, tetapi memastikan layanan hadir secara relevan, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh,” ujar Otok dalam kegiatan pendampingan kebijakan pelayanan publik lingkup Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan, di Bali, Rabu (1/4/2026).

Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong penguatan pada lima aspek utama, mulai dari kebijakan yang lebih transparan, partisipasi masyarakat, pelayanan yang aksesibel dan inklusif, pengembangan inovasi, hingga pelayanan bermutu tinggi.
Transformasi ini juga didukung berbagai inisiatif seperti optimalisasi pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) baik fisik maupun digital, hingga integrasi layanan omni-channel.

Otok menambahkan, arah pelayanan publik ke depan harus semakin berfokus pada dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan sistem atau prosedur.

“Pelayanan publik harus terus bergerak menjadi semakin sederhana, semakin cepat, semakin terintegrasi, dan semakin manusiawi. Dan yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keadilan, kepastian, dan manfaat nyata dari pelayanan yang kita selenggarakan tersebut,” imbuh Otok.

Melalui pendampingan ini, lanjut Otok, pemerintah daerah didorong tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan transformasi pelayanan publik tidak berjalan sporadis, tetapi konsisten, berkelanjutan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Dorong Integrasi Layanan BPJS di MPP dan Portal INAku

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendorong penguatan integrasi layanan BPJS Kesehatan dalam ekosistem pelayanan publik nasional melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal digital INAku.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

“Saat ini masih terdapat 35 MPP yang belum menyediakan layanan BPJS Kesehatan, sementara pada beberapa lokasi layanan yang tersedia masih terbatas pada informasi dan konsultasi. Oleh karena itu diperlukan percepatan perluasan layanan sekaligus penguatan konsistensi operasional agar seluruh jenis layanan utama dapat tersedia secara merata di MPP,” kata Menteri Rini saat bertemu dengan Direktur Teknologi Informasi BPJS Setiaji di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu terkait integrasi layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam INAku, saat ini proses antara fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS masih terfragmentasi.

“Melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), ini bisa kita satukan dalam satu alur,” jelasnya.

Kunci untuk melakukan integrasi tersebut menurutnya yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single key yang tervalidasi, dan pertukaran data real-time antar sistem. Dengan itu, proses bisa disederhanakan dari sebelas tahap menjadi empat tahap utama, dan bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini merupakan peluang konkret integrasi layanan kelahiran dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam INAku dengan dampak yang jelas, yaitu mengurangi exclusion, meningkatkan coverage, dan mempermudah layanan jaminan kesehatan bagi Masyarakat. Melalui Citizen Portal INAku, BPJS tidak hanya mengandalkan kanal existing, tetapi berpotensi menjangkau lebih dari 200 juta pengguna yang sudah tervalidasi melalui NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Artinya, setiap event kelahiran dapat langsung menjadi entry point kepesertaan.

“Hal ini, tentu akan meningkatkan coverage sekaligus menekan potensi exclusion secara sistematis. Di sisi lain, dari perspektif layanan, masyarakat langsung merasakan proses yang jauh lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan terhadap layanan BPJS sebagai bagian dari layanan pemerintah,” kata Menteri Rini.

Lebih lanjut Menteri Rini menambahkan bahwa INAku juga dapat menjadi kanal strategis bagi BPJS untuk memperluas diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.

“Jadi, integrasi ini bukan hanya menyederhanakan proses, tetapi juga memperkuat positioning BPJS dalam ekosistem layanan publik digital yang terintegrasi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, kerangka integrasi INAku dirancang sebagai enabler, bukan pengganti sistem yang sudah ada di masing-masing instansi. Portal tersebut berperan sebagai front door yang menghubungkan berbagai layanan melalui pemanfaatan DPI.

“Artinya, layanan seperti BPJS tetap berjalan di sistemnya, namun diorkestrasi dalam satu pengalaman layanan yang utuh bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, integrasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan layanan, mulai dari informasi, interaksi, hingga integrasi nantinya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Tegaskan Penolakan Ritel Luar, Fokus Lindungi UMKM Lokal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan kebijakan untuk tidak memberikan izin kepada usaha ritel dari luar daerah masuk dan beroperasi di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar tetap berkembang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama demi menjaga keberlangsungan UMKM di daerah.

“Aturan resminya memang tidak ada, itu seperti kesepakatan saja demi melindungi UMKM lokal,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar.

Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar roda ekonomi tetap bergerak di tingkat masyarakat.

Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

“Ini untuk melindungi para UMKM kita agar mereka bisa hidup, lalu ekonomi bisa bergerak di tingkat lokal,” ujarnya.

Senada dengan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa pemerintah kota juga tidak memberikan izin bagi ritel luar untuk beroperasi di Kota Padang.

Ia menyebut kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong UMKM lokal naik kelas dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Sebagai langkah konkret, ritel lokal di Kota Padang nantinya akan menyediakan ruang khusus atau pojok UMKM untuk menampilkan produk-produk lokal kepada konsumen.

“Pengusaha minta agar produk UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), karena setiap pengusaha ritel punya standar agar produk aman dan dapat terjual habis,” kata dia.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap UMKM lokal dapat semakin berkembang, mandiri, dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...354355356...4,873Halaman 355 dari 4,873