Beranda blog Halaman 356

Mau Perpanjang SIM Tanpa Antre Lama? Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Berikut Ini

Penulis
Syifa
-

Memasuki awal pekan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali memfasilitasi warga ibu kota dengan menghadirkan layanan SIM Keliling. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat legal berkendara di jalan raya.

Berdasarkan informasi resmi dari akun X (sebelumnya Twitter) TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling pada Senin (6/4) ini mulai beroperasi sejak pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang.

Sebaran Lokasi SIM Keliling Jakarta

Untuk menjangkau warga di lima wilayah kota administrasi, petugas bersiaga di lokasi-lokasi strategis berikut:

  • Jakarta Timur: Lapangan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area Parkir Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Dokumen dan Prosedur

Sebelum mendatangi gerai, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses permohonan berjalan lancar. Beberapa syarat yang wajib dibawa meliputi:

  1. KTP asli beserta fotokopi.

  2. SIM asli yang masih berlaku beserta fotokopi.

  3. Mengisi formulir permohonan yang disediakan di lokasi.

  4. Mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi di gerai tersebut.

Penting untuk diingat bahwa layanan keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) yang masa berlakunya belum habis. Jika masa berlaku SIM Anda sudah terlewat meski hanya satu hari, Anda wajib mengajukan permohonan SIM baru secara langsung di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Rincian Biaya Perpanjangan

Mengenai tarif, mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemohon akan dikenakan biaya sebesar:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A.

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

Biaya tersebut belum termasuk biaya tes kesehatan dan asuransi yang biasanya tersedia di lokasi gerai. Pastikan Anda tetap menerapkan ketertiban selama berada di lokasi layanan demi kenyamanan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Transformasi ID FOOD: Perkuat Produksi Dalam Negeri, Distribusi Nasional, dan Dukungan ke Koperasi Desa

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.

“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.

“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada El Nino Ekstrem, Pemprov Jambi Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman perubahan cuaca ekstrem menyusul potensi kemunculan fenomena El Nino ekstrem atau yang kerap disebut “El Nino Godzilla” dalam waktu dekat.

Meski status siaga banjir belum sepenuhnya berakhir, pemerintah daerah kini mulai mengalihkan fokus pada ancaman berikutnya, yakni kekeringan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu pembaruan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan cuaca ke depan.

“Saat ini kita masih menunggu update resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca ke depan, termasuk potensi El Nino,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, perubahan pola cuaca yang ekstrem harus diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas, terutama terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan, setelah fase penanganan banjir berakhir, perhatian pemerintah akan segera bergeser pada ancaman kekeringan.

“Kalau fase banjir sudah selesai, kita harus siap menghadapi potensi kekeringan dan karhutla,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jambi mulai menyusun berbagai strategi mitigasi, termasuk kesiapan sumber daya serta penguatan koordinasi lintas instansi. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan respons cepat jika kondisi memburuk.

Selain itu, Sudirman juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi.

“Kami minta semua pihak tetap siaga dan terus memantau informasi resmi, sambil menunggu penetapan status lanjutan berdasarkan hasil pemantauan terkini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian PANRB terus memperkuat kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional guna memastikan layanan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik agar negara dapat hadir secara utuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa pelayanan publik ke depan tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Tantangan kita bukan lagi hanya menyediakan layanan, tetapi memastikan layanan hadir secara relevan, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh,” ujar Otok dalam kegiatan pendampingan kebijakan pelayanan publik lingkup Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan, di Bali, Rabu (1/4/2026).

Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong penguatan pada lima aspek utama, mulai dari kebijakan yang lebih transparan, partisipasi masyarakat, pelayanan yang aksesibel dan inklusif, pengembangan inovasi, hingga pelayanan bermutu tinggi.
Transformasi ini juga didukung berbagai inisiatif seperti optimalisasi pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) baik fisik maupun digital, hingga integrasi layanan omni-channel.

Otok menambahkan, arah pelayanan publik ke depan harus semakin berfokus pada dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan sistem atau prosedur.

“Pelayanan publik harus terus bergerak menjadi semakin sederhana, semakin cepat, semakin terintegrasi, dan semakin manusiawi. Dan yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keadilan, kepastian, dan manfaat nyata dari pelayanan yang kita selenggarakan tersebut,” imbuh Otok.

Melalui pendampingan ini, lanjut Otok, pemerintah daerah didorong tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang konsisten dan berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan transformasi pelayanan publik tidak berjalan sporadis, tetapi konsisten, berkelanjutan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Dorong Integrasi Layanan BPJS di MPP dan Portal INAku

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mendorong penguatan integrasi layanan BPJS Kesehatan dalam ekosistem pelayanan publik nasional melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal digital INAku.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

“Saat ini masih terdapat 35 MPP yang belum menyediakan layanan BPJS Kesehatan, sementara pada beberapa lokasi layanan yang tersedia masih terbatas pada informasi dan konsultasi. Oleh karena itu diperlukan percepatan perluasan layanan sekaligus penguatan konsistensi operasional agar seluruh jenis layanan utama dapat tersedia secara merata di MPP,” kata Menteri Rini saat bertemu dengan Direktur Teknologi Informasi BPJS Setiaji di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu terkait integrasi layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam INAku, saat ini proses antara fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS masih terfragmentasi.

“Melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), ini bisa kita satukan dalam satu alur,” jelasnya.

Kunci untuk melakukan integrasi tersebut menurutnya yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single key yang tervalidasi, dan pertukaran data real-time antar sistem. Dengan itu, proses bisa disederhanakan dari sebelas tahap menjadi empat tahap utama, dan bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini merupakan peluang konkret integrasi layanan kelahiran dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam INAku dengan dampak yang jelas, yaitu mengurangi exclusion, meningkatkan coverage, dan mempermudah layanan jaminan kesehatan bagi Masyarakat. Melalui Citizen Portal INAku, BPJS tidak hanya mengandalkan kanal existing, tetapi berpotensi menjangkau lebih dari 200 juta pengguna yang sudah tervalidasi melalui NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Artinya, setiap event kelahiran dapat langsung menjadi entry point kepesertaan.

“Hal ini, tentu akan meningkatkan coverage sekaligus menekan potensi exclusion secara sistematis. Di sisi lain, dari perspektif layanan, masyarakat langsung merasakan proses yang jauh lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan terhadap layanan BPJS sebagai bagian dari layanan pemerintah,” kata Menteri Rini.

Lebih lanjut Menteri Rini menambahkan bahwa INAku juga dapat menjadi kanal strategis bagi BPJS untuk memperluas diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.

“Jadi, integrasi ini bukan hanya menyederhanakan proses, tetapi juga memperkuat positioning BPJS dalam ekosistem layanan publik digital yang terintegrasi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, kerangka integrasi INAku dirancang sebagai enabler, bukan pengganti sistem yang sudah ada di masing-masing instansi. Portal tersebut berperan sebagai front door yang menghubungkan berbagai layanan melalui pemanfaatan DPI.

“Artinya, layanan seperti BPJS tetap berjalan di sistemnya, namun diorkestrasi dalam satu pengalaman layanan yang utuh bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, integrasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan layanan, mulai dari informasi, interaksi, hingga integrasi nantinya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Tegaskan Penolakan Ritel Luar, Fokus Lindungi UMKM Lokal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan kebijakan untuk tidak memberikan izin kepada usaha ritel dari luar daerah masuk dan beroperasi di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar tetap berkembang.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama demi menjaga keberlangsungan UMKM di daerah.

“Aturan resminya memang tidak ada, itu seperti kesepakatan saja demi melindungi UMKM lokal,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar.

Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar roda ekonomi tetap bergerak di tingkat masyarakat.

Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

“Ini untuk melindungi para UMKM kita agar mereka bisa hidup, lalu ekonomi bisa bergerak di tingkat lokal,” ujarnya.

Senada dengan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa pemerintah kota juga tidak memberikan izin bagi ritel luar untuk beroperasi di Kota Padang.

Ia menyebut kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong UMKM lokal naik kelas dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Sebagai langkah konkret, ritel lokal di Kota Padang nantinya akan menyediakan ruang khusus atau pojok UMKM untuk menampilkan produk-produk lokal kepada konsumen.

“Pengusaha minta agar produk UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), karena setiap pengusaha ritel punya standar agar produk aman dan dapat terjual habis,” kata dia.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap UMKM lokal dapat semakin berkembang, mandiri, dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bioetanol Jadi Solusi Energi Saat Minyak Langka, Lia Istifhama Apresiasi Langkah Presiden Prabowo

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, mengapresiasi arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan bioetanol sebagai solusi energi alternatif di tengah tantangan kelangkaan minyak dan ketergantungan pada energi fosil.

Dukungan tersebut juga ditujukan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.

Pernyataan ini disampaikan Lia usai pertemuannya dengan jajaran PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di Surabaya, Kamis (2/4/2026), yang membahas potensi besar sektor tebu sebagai sumber energi terbarukan.

“Ke depan, kita tidak bisa hanya berpikir soal gula. Tebu harus dilihat sebagai komoditas strategis yang juga berkontribusi pada kemandirian energi nasional,” ujar Lia Istifhama.

Menurutnya, perubahan paradigma terhadap komoditas tebu menjadi langkah penting dalam mendukung transisi energi. Selama ini, tebu identik dengan produksi gula, namun kini memiliki nilai tambah melalui produk samping berupa tetes (molasses) yang dapat diolah menjadi bioetanol.

Bioetanol dinilai sebagai bahan bakar ramah lingkungan yang mampu menjadi alternatif pengganti energi fosil, sekaligus menjawab tantangan kelangkaan minyak di masa depan.

Lia menambahkan, pendekatan ini menjadikan tebu tidak hanya sebagai komoditas pangan, tetapi juga bagian dari solusi energi nasional.

Sebagai daerah penghasil lebih dari 50 persen gula konsumsi nasional, Jawa Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan bioetanol. Infrastruktur industri gula yang telah mapan menjadi modal utama untuk mempercepat produksi energi terbarukan tersebut.

“Kalau potensi ini dimaksimalkan, Jawa Timur tidak hanya menjadi lumbung gula, tetapi juga bisa menjadi pusat energi hijau nasional,” tegas Lia.

Lebih lanjut, Lia menilai pengembangan bioetanol juga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani tebu. Integrasi antara sektor pertanian dan energi diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kalau ini berjalan, petani tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi energi nasional,” ungkap Lia.

Namun demikian, Lia mengakui bahwa pengembangan bioetanol masih menghadapi tantangan, terutama terkait biaya produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan energi fosil.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghadirkan kebijakan strategis agar energi hijau dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.

Lia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan dukungan melalui kebijakan strategis.

“Ini tantangan yang harus dijawab bersama. Negara harus hadir untuk memastikan energi hijau ini bisa kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Lia.

Pengembangan bioetanol sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.

Langkah ini tidak hanya menjadi respons terhadap dinamika global, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi impor energi dan memperkuat kemandirian nasional.

Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpeluang menjadi negara yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga unggul dalam pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, Lia Istifhama menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan bioetanol sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, terutama petani sebagai ujung tombak produksi.

“Kalau ini berjalan, petani tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi energi nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Strategi Kemandirian Gula Nasional, Lia Istifhama Soroti Peran Petani Tebu dan Potensi Jawa Timur

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Lia Istifhama, menegaskan pentingnya optimalisasi peran petani tebu dalam mendorong kemandirian gula nasional. Ia juga menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat kekuatan industri gula di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Lia usai melakukan pertemuan dengan Direktur SGN, M. Fakhrur Rozi, di Surabaya, Kamis (2/4/2026). Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai strategi penguatan sektor gula berbasis daerah sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

“Jawa Timur ini bukan sekadar produsen, tetapi lumbung gula nasional. Maka penguatan sektor ini harus menjadi prioritas, baik dari sisi petani maupun industrinya,” ujar Lia.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional. Lebih dari 50 persen konsumsi gula rumah tangga Indonesia berasal dari provinsi tersebut, menjadikannya episentrum industri gula nasional.

Menurut Lia, keberhasilan sektor gula tidak hanya ditentukan oleh tingkat produksi, tetapi juga oleh keberlanjutan sistem pertanian serta kesejahteraan petani tebu.

“Interaksi dengan petani menjadi kunci. Kita tidak hanya bicara produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka melalui perbaikan budidaya dan dukungan kebijakan,” ungkap Lia.

Ia menekankan pentingnya pemberdayaan petani melalui peningkatan kualitas benih, akses terhadap teknologi, serta penguatan program intensifikasi pertanian guna menjaga produktivitas.

Selain sebagai komoditas pangan, Lia juga menyoroti potensi tebu sebagai sumber energi baru terbarukan melalui pengembangan bioetanol. Produk turunan seperti tetes (molasses) dinilai memiliki nilai strategis sebagai bahan baku energi ramah lingkungan.

“Orientasi ke depan bukan hanya gula, tetapi juga energi. Bioetanol menjadi peluang besar, apalagi Jawa Timur punya basis produksi tebu yang kuat,” kata Lia.

Lia menambahkan, integrasi antara sektor pangan dan energi merupakan langkah strategis yang perlu didorong melalui hilirisasi industri.

“Kita tidak boleh hanya berhenti di produksi bahan mentah. Hilirisasi menjadi penting, termasuk menjadikan tebu sebagai bagian dari solusi energi nasional,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lia juga menyoroti peran perempuan dalam industri gula yang dinilai cukup signifikan, baik sebagai petani maupun pelaku usaha.

“Banyak perempuan yang terlibat, baik sebagai petani maupun pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa sektor ini juga memiliki dimensi pemberdayaan yang kuat,” tambah Lia.

Ia berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih kuat, khususnya dalam mendorong kemandirian pangan dan energi berbasis potensi lokal.

“Kalau dikelola serius, sektor gula ini bukan hanya menopang kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional,” pungkas Lia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Hadiri Entry Meeting BPK RI, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Kamis, (2/4/26).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh para gubernur serta ketua DPRD provinsi se-Indonesia.

Entry meeting ini menjadi tahap awal dalam rangkaian pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap proses perencanaan hingga pelaporan keuangan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” ujarnya.

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Ia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan responsif terhadap setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali memberikan opini terbaik bagi Provinsi Jambi, sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri oleh para pimpinan daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapannya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Tekankan Keseimbangan Industri dan Pertanian untuk Perkuat Ekonomi Jatim

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor industri dan pertanian guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Jatim Talk Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026 yang mengangkat tema “Sinergi Penguatan Daya Saing Jawa Timur melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Iklim Investasi Berkelanjutan”, Rabu (1/4).

Menurut Khofifah, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memastikan produksi tetap terjaga, meskipun berbagai penyesuaian kebijakan harus dilakukan, terutama terkait tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana produksi tidak mengalami penurunan, sementara kita juga harus melakukan penyesuaian kebijakan. Ini bukan hal sederhana, karena berdampak langsung pada sektor industri dan investasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kendala serius, khususnya terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang kerap berubah. Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan yang telah memiliki rencana ekspansi terhambat, meskipun telah menyiapkan lahan dan investasi.

“Banyak pelaku usaha mengeluhkan, saat membeli lahan statusnya belum LSD, tetapi ketika akan dibangun justru berubah menjadi LSD. Ini tentu menghambat ekspansi dan menciptakan ketidakpastian investasi,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu wilayah, tetapi juga lintas kabupaten/kota, sehingga memerlukan penyelesaian komprehensif melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih presisi berbasis pemetaan digital hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian ruang bagi investasi tanpa mengorbankan sektor pertanian.

“Kita ingin industrialisasi tetap berjalan produktif, tetapi sektor pertanian juga harus tetap kuat. Keduanya harus berjalan seimbang,” katanya.

Selain itu, Khofifah menekankan bahwa penurunan kemiskinan harus berjalan seiring dengan penurunan pengangguran. Untuk itu, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci dalam merespons dinamika ekonomi secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas ekonomi Jawa Timur sebagai hub distribusi, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Saat ini, sebagian besar jalur Tol Laut memiliki keterkaitan dengan Jawa Timur, yang membuka peluang besar bagi distribusi barang ke pasar Indonesia Barat.

“Banyak kapal kembali dalam kondisi kosong. Ini peluang besar bagi kita untuk mengoptimalkan distribusi barang dari Indonesia Timur ke pasar domestik yang sangat besar,” jelasnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, Khofifah menilai potensi pasar domestik harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya bergantung pada ekspor.

Dalam menjaga daya saing, Pemprov Jatim juga mulai mendorong efisiensi energi, baik listrik maupun BBM, melalui penyesuaian konsumsi yang lebih rasional. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi.

“Ini bukan pembatasan, tetapi penyesuaian agar lebih efisien dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Khofifah menyebut kinerja ekspor Jawa Timur pada 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi indikator bahwa masih terdapat peluang yang bisa dioptimalkan di tengah tekanan global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa dinamika investasi tidak hanya dipengaruhi kesiapan daerah, tetapi juga keputusan strategis di tingkat nasional. Tidak jarang, investasi yang telah direncanakan di Jawa Timur akhirnya berpindah ke daerah lain.

“Kita sudah siapkan lahan, perizinan, bahkan komunikasi intensif dengan investor. Tetapi keputusan akhir tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan lintas sektor,” ungkapnya.

Untuk itu, Khofifah menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pusat, akademisi, dan pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Soni Harsono, menambahkan bahwa antusiasme terhadap forum EJAVEC terus meningkat setiap tahunnya.

“Peminat EJAVEC selalu meningkat. Banyak akademisi dan praktisi yang mengirimkan paper atau karya ilmiah sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menilai, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa forum EJAVEC telah menjadi wadah strategis dalam menghimpun ide dan solusi untuk memperkuat daya saing daerah.

Melalui forum ini, diharapkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, sehingga Jawa Timur mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...355356357...4,874Halaman 356 dari 4,874