Beranda blog Halaman 357

Gubernur Khofifah Tekankan Keseimbangan Industri dan Pertanian untuk Perkuat Ekonomi Jatim

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor industri dan pertanian guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Jatim Talk Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026 yang mengangkat tema “Sinergi Penguatan Daya Saing Jawa Timur melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Iklim Investasi Berkelanjutan”, Rabu (1/4).

Menurut Khofifah, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memastikan produksi tetap terjaga, meskipun berbagai penyesuaian kebijakan harus dilakukan, terutama terkait tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana produksi tidak mengalami penurunan, sementara kita juga harus melakukan penyesuaian kebijakan. Ini bukan hal sederhana, karena berdampak langsung pada sektor industri dan investasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kendala serius, khususnya terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang kerap berubah. Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan yang telah memiliki rencana ekspansi terhambat, meskipun telah menyiapkan lahan dan investasi.

“Banyak pelaku usaha mengeluhkan, saat membeli lahan statusnya belum LSD, tetapi ketika akan dibangun justru berubah menjadi LSD. Ini tentu menghambat ekspansi dan menciptakan ketidakpastian investasi,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu wilayah, tetapi juga lintas kabupaten/kota, sehingga memerlukan penyelesaian komprehensif melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih presisi berbasis pemetaan digital hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian ruang bagi investasi tanpa mengorbankan sektor pertanian.

“Kita ingin industrialisasi tetap berjalan produktif, tetapi sektor pertanian juga harus tetap kuat. Keduanya harus berjalan seimbang,” katanya.

Selain itu, Khofifah menekankan bahwa penurunan kemiskinan harus berjalan seiring dengan penurunan pengangguran. Untuk itu, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci dalam merespons dinamika ekonomi secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas ekonomi Jawa Timur sebagai hub distribusi, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Saat ini, sebagian besar jalur Tol Laut memiliki keterkaitan dengan Jawa Timur, yang membuka peluang besar bagi distribusi barang ke pasar Indonesia Barat.

“Banyak kapal kembali dalam kondisi kosong. Ini peluang besar bagi kita untuk mengoptimalkan distribusi barang dari Indonesia Timur ke pasar domestik yang sangat besar,” jelasnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, Khofifah menilai potensi pasar domestik harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya bergantung pada ekspor.

Dalam menjaga daya saing, Pemprov Jatim juga mulai mendorong efisiensi energi, baik listrik maupun BBM, melalui penyesuaian konsumsi yang lebih rasional. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi.

“Ini bukan pembatasan, tetapi penyesuaian agar lebih efisien dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Khofifah menyebut kinerja ekspor Jawa Timur pada 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi indikator bahwa masih terdapat peluang yang bisa dioptimalkan di tengah tekanan global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa dinamika investasi tidak hanya dipengaruhi kesiapan daerah, tetapi juga keputusan strategis di tingkat nasional. Tidak jarang, investasi yang telah direncanakan di Jawa Timur akhirnya berpindah ke daerah lain.

“Kita sudah siapkan lahan, perizinan, bahkan komunikasi intensif dengan investor. Tetapi keputusan akhir tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan lintas sektor,” ungkapnya.

Untuk itu, Khofifah menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pusat, akademisi, dan pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Soni Harsono, menambahkan bahwa antusiasme terhadap forum EJAVEC terus meningkat setiap tahunnya.

“Peminat EJAVEC selalu meningkat. Banyak akademisi dan praktisi yang mengirimkan paper atau karya ilmiah sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur,” ujarnya.

Ia menilai, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa forum EJAVEC telah menjadi wadah strategis dalam menghimpun ide dan solusi untuk memperkuat daya saing daerah.

Melalui forum ini, diharapkan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, sehingga Jawa Timur mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Apresiasi Pemerintah dalam Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBN

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pemerintah atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) secara tepat waktu untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketepatan waktu ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Hal ini disampaikan Ketua BPK, Isma Yatun dalam acara Penyerahan LKPP Tahun 2025 (unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2025, di kantor pusat BPK, Selasa (31/3).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Guna meningkatkan akurasi dan efektivitas, BPK menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat dengan pemanfaatan big data analytics guna meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan,” jelas Ketua BPK.

Ketua BPK juga menyoroti dinamika organisasi yang masif, berdampak langsung pada kompleksitas tata kelola entitas akuntansi serta pelaporan keuangan pada 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). “BPK sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semangat pembaruan Kabinet Merah Putih tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas tanpa cela, guna menjaga integritas pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bersama pemerintah juga akan memastikan dampak positif pelaksanaan efisiensi terhadap peningkatan kualitas belanja dan pencapaian program prioritas nasional,” tegasnya.

Penyerahan LKPP Tahun 2025 (unaudited) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketua BPK menyampaikan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih membawa transformasi signifikan melalui penataan ulang struktur birokrasi yang mencakup pemisahan, penggabungan, hingga pembentukan kementerian dan lembaga baru.

Sementara itu, Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, menyampaikan bahwa pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2025, BPK akan memfokuskan pemeriksaan pada beberapa hal, antara lain: Akurasi penyajian saldo akun LKPP; Keberadaan, kelengkapan, akurasi, serta hak dan kewajiban atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta saldo kas dan rekening bank milik/dikuasai Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk rekening penampungan dana Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA); Penilaian, penyajian dan pengungkapan atas investasi pemerintah, baik investasi permanen maupun investasi nonpermanen; serta Kecukupan penyajian dan pengungkapan LKKL yang terdampak dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan entitas pelaporan maupun entitas akuntansi sebagai dampak likuidasi pembentukan Kabinet Merah Putih.

BPK juga akan melakukan pemeriksaan atas pelaporan kinerja pemerintah guna menjamin kualitas pengungkapan informasi kinerja pada LKPP, dengan memfokuskan pada proses penyusunan, penyelarasan informasi, dan kecukupan pengungkapan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP).

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Anggota IV BPK, Haerul Saleh, Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPK, Fathan Subchi dan Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.

Hadir mewakili pemerintah diantaranya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/RB), Rini Widyantini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Kembangkan Metode AI untuk Pemetaan Garis Pantai Utara Jawa Lebih Akurat dan Detail

Penulis
Syifa
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan metode berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengekstraksi garis pantai di wilayah pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) menggunakan citra satelit Sentinel-2. Inovasi ini bertujuan meningkatkan akurasi pemantauan perubahan garis pantai yang dinamis akibat faktor alam maupun aktivitas manusia.

Penelitian ini dilakukan oleh tim periset BRIN dengan memanfaatkan model deep learning U-Net untuk memisahkan area darat dan laut secara otomatis dari citra satelit. Metode ini diterapkan di sepanjang pesisir utara Jawa yang memiliki karakteristik kompleks, mulai dari pantai berpasir, berlumpur, hingga kawasan dengan intervensi infrastruktur intensif.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, Edwin Adi Wiguna, mengungkapkan bahwa wilayah Pantura merupakan kawasan strategis yang padat penduduk. Namun demikian, kawasan ini rentan terhadap berbagai tekanan lingkungan seperti abrasi, banjir rob, serta penurunan muka tanah.

“Pemanfaatan model U-Net memungkinkan identifikasi batas darat dan laut secara lebih presisi. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai Intersection over Union mencapai sekitar 92 persen,” jelas Edwin.

Dalam prosesnya, citra satelit Sentinel-2 diolah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan dataset, pelatihan model, hingga segmentasi citra. Model U-Net menghasilkan klasifikasi piksel yang membedakan wilayah darat dan laut, yang kemudian diproses lebih lanjut menggunakan algoritma deteksi tepi untuk memperoleh garis pantai secara detail.

Hasil penelitian menunjukkan performa model yang sangat baik pada pantai berpasir dan berkerikil. Namun, tantangan masih ditemukan pada wilayah pantai berlumpur, terutama di kawasan tambak, karena memiliki kemiripan karakteristik spektral dengan perairan dangkal.

Secara kuantitatif, rata-rata deviasi hasil ekstraksi garis pantai terhadap data referensi mencapai sekitar 55,73 meter, dengan kesalahan maksimum hingga 326,45 meter pada kondisi tertentu (pada area kompleks dan berlumpur). Meskipun demikian, model tetap menunjukkan konsistensi dalam menangani kompleksitas wilayah pesisir Pantura.

Edwin menambahkan bahwa teknologi ini berpotensi besar untuk mendukung pemantauan garis pantai secara rutin dan efisien.

“Pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk observasi garis pantai secara berkala dengan biaya yang lebih rendah, sehingga membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan berbasis data, khususnya terkait mitigasi abrasi, banjir rob, dan perubahan garis pantai,” tambahnya.

Melalui inovasi ini, BRIN terus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan penginderaan jauh guna mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif, berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Serahkan LKPP 2025 Unaudited, Wujudkan Transparansi APBN di Masa Transisi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus menggelar entry meeting pemeriksaan LKPP 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (31/3). Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyerahan LKPP merupakan amanat Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan APBN 2025 tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tantangan global, dengan defisit terjaga pada 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.765,2 triliun dan belanja negara Rp3.434,7 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Entry meeting merupakan tahap awal komunikasi antara pemerintah dan BPK sebelum pelaksanaan pemeriksaan secara rinci. Tahapan ini menjadi krusial dalam memastikan kelancaran proses audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas penyampaian LKPP Tahun 2025 secara tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen tinggi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia juga menambahkan bahwa BPK menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat pemanfaatan big data analytics untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Di sisi lain, dinamika organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, termasuk pengelolaan 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan satu LKBUN, menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola dan pelaporan keuangan.

Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan BPK menegaskan komitmen untuk terus menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sultra Serahkan LKPD 2025, Targetkan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Selasa (31/3), di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra.

Dalam paparannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen mempertahankan capaian penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, sebagaimana yang diraih pada tahun sebelumnya.

“Kami berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK RI, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi cerminan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK selama ini, serta sinergi yang terus terjalin dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan hasil terbaik bagi peningkatan tata kelola keuangan di Sultra,” tutup Gubernur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ancaman Krisis Energi, Gubernur Jambi Ajak Masyarakat Irit BBM

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah bayang-bayang krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Himbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pasokan BBM di daerah, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gejolak.

“Oleh karena situasi dunia yang saat ini kekurangan BBM, tentu kita di Jambi irit BBM,” ujar Al Haris, Kamis (2/4/2026).

Al Haris menegaskan, peran seluruh elemen masyarakat, termasuk swasta, sangat penting dalam menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran.

Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan agar tidak menggunakan BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Saya minta dengan swasta pakailah BBM industri, jangan beli BBM subsidi. Karena ini ranahnya masyarakat, mudah-mudahan Jambi aman. Semoga kedepannya stabil,” tegas Al Haris.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi BBM, terutama peralihan BBM subsidi ke sektor industri.

“Kita juga menjaga BBM Industri tidak dipakai dengan subsidi, artinya kita awasi itu semua,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap kesadaran kolektif masyarakat dapat menjadi benteng awal menghadapi potensi krisis yang lebih luas.

Hibah Rp6 Miliar untuk Unsri, Gubernur Herman Deru Tekankan Akuntabilitas Penggunaan Dana

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempertegas komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan tinggi di Bumi Sriwijaya. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Sumsel dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (1/4).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, bersama Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., serta disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pemberian hibah ini bukan sekadar penyerahan nominal angka, melainkan sebuah amanah yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang ketat. Ia menekankan pentingnya aspek mens rea (niat baik) dalam menjaga kualitas volume pekerjaan agar terhindar dari praktik mark-up maupun kegiatan fiktif.

“Dana hibah sebesar 6 Miliar ini harus benar-benar berwujud dan bermanfaat bagi mahasiswa, jangan sampai terbengkalai,” tegas Herman Deru.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar alokasi dana tersebut difokuskan pada infrastruktur yang fungsional. Adapun hibah kali ini diperuntukkan bagi kelanjutan pembangunan Gedung FISIP serta pembenahan sarana olahraga di lingkungan kampus Unsri.

“Kedepan, saya ingin kerjasama riset ini semakin intensif, baik fisik maupun non-fisik, sehingga mampu mewujudkan inovasi yang mengharumkan nama baik Sumatera Selatan di kancah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, kepedulian Gubernur Herman Deru terhadap dunia pendidikan sangat terasa, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang dalam tahap efisiensi.

Menurutnya alokasi Rp6 Miliar yang dikucurkan pada tahap ini dinilai menjadi stimulan penting bagi percepatan fasilitas akademik di universitas kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Sampaikan Duka Mendalam atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Ketiga prajurit tersebut gugur dalam dua insiden berbeda di wilayah Lebanon Selatan. Seorang prajurit lebih dahulu gugur akibat serangan artileri yang menghantam posisi kontingen Indonesia di Adchit al-Qusayr pada Minggu (29/3). Sehari berselang, dua prajurit lainnya gugur dalam ledakan yang mengenai konvoi logistik UNIFIL, Senin (30/3).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon dalam misi perdamaian di Lebanon,” ujar Wapres dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).

Lebih dari sekadar kehilangan, kepergian mereka adalah pengingat akan keberanian dan pengabdian tanpa pamrih prajurit Indonesia di panggung dunia. Atas hal tersebut, Wapres menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para putra terbaik bangsa yang telah mengemban amanah menjaga perdamaian global.

“Penghormatan tertinggi bagi para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia menjaga perdamaian dunia,” tuturnya.

Wapres juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dalam mendorong investigasi menyeluruh oleh PBB guna mengungkap secara jelas penyebab insiden tersebut. Ia memastikan, proses penanganan akan dilakukan secara cermat, termasuk pemulangan jenazah para prajurit dengan penghormatan yang layak, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat SDM Ekonomi Kreatif Lewat Kerja Sama dengan RMIT University

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjalin kerja sama strategis dengan RMIT University melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif antara Indonesia dan Australia. Kerja sama ini bertujuan membangun fondasi kemitraan yang produktif melalui pengembangan program dan kegiatan yang saling menguntungkan.

“Nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem kreatif yang lebih kuat, yang mendorong inovasi, membina talenta, serta mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi masa depan. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor kreatif terbukti tidak hanya tangguh, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan,” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026.

Kesepakatan ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua pihak. Menteri Ekraf menyampaikan bahwa penandatanganan ini sebagai langkah maju dalam memperkuat kerja sama di sektor ekonomi kreatif, sebuah sektor yang terus menghubungkan ide, talenta, dan peluang lintas negara karena RMIT University memiliki rekam jejak yang kuat dalam pendidikan vokasi dan kreatif meliputi desain, arsitektur, teknologi digital, serta seni merupakan institusi yang mampu mengembangkan potensi menjadi kapabilitas nyata dan berdampak.

Melalui MoU ini, kedua pihak menyepakati lima bidang utama kerja sama, yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, serta program pertukaran di subsektor gim, film, animasi, musik, teknologi digital, seni budaya, dan desain.

2. Penguatan kewirausahaan dan inovasi melalui pengembangan inkubator, creative hub, serta program akselerasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kreatif.

3. Kerja sama riset dan dialog strategis yang mencakup penelitian bersama terkait tren industri serta partisipasi dalam forum kebijakan, simposium, dan diskusi internasional.

4. Kolaborasi lintas budaya dan sektor melalui penyelenggaraan pameran, showcase, serta ko-produksi yang mendorong pertukaran budaya dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pengembangan bentuk kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh kedua pihak.

Ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sekitar 7,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, dengan dukungan lebih dari 27,4 juta tenaga kerja. Di balik angka tersebut terdapat individu dengan ide, keterampilan, dan aspirasi yang besar. Memperkuat hal tersebut, Menteri Ekraf menegaskan bahwa peran pemerintah adalah memastikan talenta tersebut mendapatkan dukungan, pengembangan, serta akses terhadap peluang yang lebih luas.

“Saya berharap akan semakin banyak kolaborasi dalam bentuk program bersama, pertukaran, serta inisiatif peningkatan kapasitas, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi talenta Indonesia untuk belajar dan berkembang dalam ekosistem global. Pada saat yang sama, kami menyambut kehadiran RMIT yang lebih kuat di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong visi Asta Cita, khususnya dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang lebih inovatif, kompetitif, dan inklusif,” ujarnya.

Dari sisi tata kelola, kesepakatan ini menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, di mana masing-masing pihak tetap memiliki hak atas kekayaan intelektualnya. Penggunaan oleh pihak lain harus melalui persetujuan tertulis. Selain itu, seluruh informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan setiap publikasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Duta Besar Australia, Roderick Brazier, menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan sektor ekonomi kreatif melalui kolaborasi. Kemitraan ini didasarkan pada kesamaan visi ekonomi serta keyakinan bahwa kreativitas mampu mendekatkan masyarakat lintas negara. Dampak dari kerja sama tersebut telah dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.

“Salah satu contoh nyata adalah Festival Sinema Australia Indonesia yang akan diluncurkan pada bulan mendatang. Memasuki tahun ke-11, festival ini menampilkan berbagai kolaborasi kreatif terbaik antara Australia dan Indonesia di bidang film, dengan pemutaran yang berlangsung di 11 kota di Indonesia,” ujarnya.

Vice President International RMIT University, Layton Pike, menyatakan bahwa kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong kreativitas, pengembangan talenta, serta kolaborasi yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa forum diskusi yang akan digelar setelah penandatanganan menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut dan merupakan kelanjutan dari berbagai kerja sama praktis yang telah berjalan.

“Kami telah bekerja sama selama beberapa waktu, dan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan sekaligus meningkatkan dukungan terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Hal ini mencerminkan keunikan kolaborasi yang kami bangun serta pendekatan yang dihadirkan RMIT dalam kerja sama ini. Kami juga berkomitmen untuk memperluas kehadiran RMIT di Jakarta agar dapat terus meningkatkan ambisi dan kontribusi kami seiring penandatanganan MoU ini dalam tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap sinergi lintas negara dapat mempercepat pengembangan talenta, memperkuat inovasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global.

Penandatangann MoU langsung dilanjutkan dengan penyelenggaraan Roundtable terkait ‘Tenaga Kerja Masa Depan dalam Gim dan Animasi’, yang dimoderatori oleh Mish Eastman, RMIT University Deputy Vice Chancellor College of Vocational Education, dan Pak Muhammad Neil el Himam, Deputy for Digital and Technology Creativity, Ministry of Creative Economy. Roundtable tersebut mempertemukan pembuat kebijakan, perwakilan industry, dan mitra Pendidikan untuk saling tukar pandang dan diskusi kesempatan untuk kolaborasi.

Turut hadir Perwakilan Public Affairs Australian Embassy in Jakarta Chloe Ashbolt, perwakilan Austrade Elise Terrell dan Nico Alexander, perwakilan RMIT University Ms Mish Eastman dan Prashil Singh, serta Southeast Asia Commissioner Victorian Government Naïla Mazzucco.

Menteri Ekraf didampingi oleh Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Dessy Ruhati, Deputi Bidang Digital dan Teknologi Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Kreatifitas Media Agustini Rahayu, Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Agus Syarip Hidayat, Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Radi Manggala, Direktur Gim Luat S.P. Sihombing, serta Direktur Film, Animasi, Video Doni Setiawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Kawal Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan RTE Haji 2026, Pastikan Logistik Tepat Waktu

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) untuk kebutuhan logistik haji 2026.

Pengiriman tahap awal ini dilakukan dari Gudang Lini Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/4), dengan total 100 ton logistik yang akan dikirim secara bertahap ke Arab Saudi.

Proses pelepasan melibatkan dukungan PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, memastikan rantai pasok logistik berjalan terintegrasi serta distribusi melalui jalur udara berlangsung lancar.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa Kemenhaj berperan aktif dalam mengawal seluruh proses distribusi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Sebagai pengawal distribusi, Kemenhaj memastikan seluruh proses logistik haji memenuhi standar kehalalan, kesehatan, ketahanan produk, serta ketepatan waktu pengiriman, agar kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Pengiriman logistik dijadwalkan berlangsung melalui sejumlah penerbangan pada 2 hingga 6 April 2026. Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa 130 ton masih dalam proses penjadwalan penerbangan.

Jaenal menambahkan, ekspor bumbu pasta dan RTE ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari uji coba dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

“Ini sekaligus menjadi test run dan capacity building, memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan efisiensi biaya,” tambahnya.

Kemenhaj menegaskan, pengawalan distribusi logistik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, sekaligus mendorong kemandirian dan efisiensi sistem logistik haji Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...356357358...4,874Halaman 357 dari 4,874