Beranda blog Halaman 358

Kemenhaj Kawal Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan RTE Haji 2026, Pastikan Logistik Tepat Waktu

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) untuk kebutuhan logistik haji 2026.

Pengiriman tahap awal ini dilakukan dari Gudang Lini Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/4), dengan total 100 ton logistik yang akan dikirim secara bertahap ke Arab Saudi.

Proses pelepasan melibatkan dukungan PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, memastikan rantai pasok logistik berjalan terintegrasi serta distribusi melalui jalur udara berlangsung lancar.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa Kemenhaj berperan aktif dalam mengawal seluruh proses distribusi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Sebagai pengawal distribusi, Kemenhaj memastikan seluruh proses logistik haji memenuhi standar kehalalan, kesehatan, ketahanan produk, serta ketepatan waktu pengiriman, agar kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Pengiriman logistik dijadwalkan berlangsung melalui sejumlah penerbangan pada 2 hingga 6 April 2026. Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa 130 ton masih dalam proses penjadwalan penerbangan.

Jaenal menambahkan, ekspor bumbu pasta dan RTE ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari uji coba dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

“Ini sekaligus menjadi test run dan capacity building, memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan efisiensi biaya,” tambahnya.

Kemenhaj menegaskan, pengawalan distribusi logistik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, sekaligus mendorong kemandirian dan efisiensi sistem logistik haji Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Teken 3 MoU Energi Indonesia-Korea Selatan, Disaksikan Prabowo dan Presiden Lee

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meneken tiga kesepakatan bilateral bidang energi dan mineral dengan pemerintah Korea Selatan. Kesepakatan kerja sama ini berlangsung di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul, Korea Selatan, pada Rabu (1/4) waktu setempat serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Dokumen Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani adalah MSP Bidang Energi Bersih dan MSP Bidang Carbon, Capture, and Storage (CCS) dengan Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan, serta MSP Mineral Kritis dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya Korea Selatan.

Usai pertukaran MSP, Bahlil menyampaikan bahwa kerja sama di bidang energi dan mineral menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas bersama, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti potensi ancaman krisis energi akibat konflik Timur Tengah di masa mendatang.

“Baru saja kita teken kerja sama energi di hadapan Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung. Dan ini sangat penting bagi kedua negara dalam menghadapi kemungkinan lahirnya risiko gangguan pasokan energi di wilayah kawasan,” jelas Bahlil.

Pada bidang energi bersih, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan mendorong mekanisme teknologi, meningkatkan nilai investasi, menciptakan kesepakatan dagang, hingga pengembangan sumber daya manusia. Cakupan kerja sama dimulai dari energi terbarukan, nuklir, hidrogen, penyimpanan dan efisiensi energi, baterai, bioenergi, pengolahan sampah menjadi energi, jaringan listrik cerdas, stasiun pengisian, hingga sistem energi untuk pulau mandiri.

Sementara itu, implementasi praktik penangkapan karbon emisi (Carbon Capture and Storage/CCS) akan dijalankan oleh kedua negara. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang pengembangan CCS lintas batas serta mendukung promosi dan komersialisasi teknologi CCS, termasuk memfasilitasi proyek-proyek penelitian di bidang industri.

Di bidang mineral kritis, kedua negara tengah bekerja sama untuk menjalankan survei dan studi geosains, pengolahan, pemurnian, daur ulang, standar lingkungan, rehabilitasi tambang, reklamasi pascatambang, dan aspek keberlanjutan, sekaligus meningkatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta mendorong perdagangan dan investasi pada proyek-proyek mineral kritis.

“Hasil kunjungan ini mencerminkan posisi aktif Indonesia dalam membangun diplomasi energi, menjalin konsultasi dan berdiskusi atas penanganan perkembangan isu-isu energi terkini,” jelas Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi lebih komprehensif. Presiden Prabowo pun mendorong agar para menteri dari kedua negara segera bekerja untuk merealisasikan peningkatan kerja sama tersebut.

“Marilah kita meminta para menteri kita untuk berupaya mewujudkan peran yang lebih tinggi ini,” tutur Presiden.

Presiden Lee juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan strategis dengan Indonesia.

“Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea ini, menjadi sangat bermakna bahwa kita akan meraih hasil bersejarah dengan meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus,” ucap Presiden Lee.

Lee juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan strategis dan komprehensif khusus antara Korea Selatan dengan negara manapun di dunia selain dengan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nasional di Sektor Pertanian dan Perikanan dalam KTM ke-14 WTO

Penulis
Syifa
-

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah ditutup secara resmi oleh Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri Kamerun Luc Magloire Atangana Mbarga bersama Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala pada Senin dini hari (30/3) di Yaounde, Kamerun. KTM ke-14 menghasilkan kesepakatan di sejumlah isu, antara lain program kerja untuk small vulnerable economies, subsidi perikanan, dan proposal G-90 untuk Special and Differential Treatment (SNDT) terkait Technical Barriers To Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Namun, KTM ke-14 belum berhasil mencapai kesepakatan untuk sejumlah isu prioritas.

“KTM ke-14 merupakan momentum untuk menunjukkan pentingnya WTO dalam menghadapi situasi global saat ini. Indonesia telah berperan aktif untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. Namun, pertemuan kali ini belum mencapai konsensus untuk beberapa isu penting, seperti reformasi WTO, pertanian, dan perpanjangan moratorium bea masuk elektronik yang seyogianya akan berakhir akhir Maret 2026,” ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Delegasi RI pada KTM ke-14 Johni Martha.

Meskipun tidak banyak menghasilkan kesepakatan, Indonesia tetap memerjuangkan kepentingan Indonesia dalam KTM ke-14. Terkait subsidi perikanan, telah tercapai konsensus Ministerial Decision setelah Indonesia menyampaikan pernyataan nasional (national statement) yang tercatat resmi sebagai dokumen KTM ke-14 WTO.

“Sebagai negara kepulauan dan negara maritim terbesar di dunia, Indonesia terus mendukung perikanan yang berkelanjutan dengan mengeliminasi harmful subsidies dan juga untuk menjalani perundingan Fisheries tahap 2 without prejudice pada hak dan kewajibannya di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terutama terkait kedaulatan coastal state. Selain itu, pernyataan juga mencakup pengakuan bahwa sengketa terkait governance of the ocean dalam Fisheries 2 bisa tunduk pada yurisdiksi International Tribunal for Law of The Sea (ITLOS),” tambah Johni.

Terkait isu pertanian, Indonesia tetap memperjuangkan agar perundingan pertanian dapat segera dimulai, khususnya untuk isu cadangan pangan pemerintah (Public Stockholding /PSH). Indonesia juga berperan aktif dalam pertemuan tingkat Menteri Cairns Group yang menyepakati pernyataan bersama yang menekankan pada pemotongan terhadap subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan di sektor pertanian.

“Sebagai tindak lanjut Pertemuan Tingkat Menteri G-33 pada 9 Maret 2026, Delegasi RI sebagai koordinator G-33 telah melakukan pertemuan tingkat teknis untuk memfinalisasi dokumen G-33 di sela-sela Pertemuan KTM ke-14. Indonesia terus memperjuangkan fleksibilitas aturan perdagangan untuk melindungi petani kecil dan ketahanan pangan negara berkembang,” jelas Deputi Wakil Tetap RI II PTRI Jenewa/Duta Besar Rl untuk WTO Nur Rakhman Setyoko.

Pembahasan isu-isu yang belum mencapai kesepakatan di Yaounde, Kamerun disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Jenewa dan akan tetap menjadi “Paket Kesepakatan Yaounde”. Isu moratorium bea masuk elektronik dan moratorium TRIPS Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat bahwa kedua moratorium ini semestinya habis masa berlakunya jika tidak memperoleh mandat perpanjangan pada KTM ke-14 WTO di Yaounde. Namun dengan adanya perpanjangan masa KTM ke-14 WTO ke Jenewa, rencananya akan dilakukan pembahasan mengenai pemberlakuan ketentuan interim kedua moratorium ini (perpanjangan sementara).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Maruarar Mulai Penataan Kawasan Kumuh Menteng Tenggulun, 152 Rumah Direnovasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai penataan kawasan kumuh Menteng Tenggulun, Jakarta, dengan melakukan groundbreaking. Program ini menjadi langkah awal transformasi kawasan padat menjadi lingkungan layak huni sekaligus produktif secara ekonomi Rabu (1/4).

Penataan kawasan yang ditandai dengan membunyikan kentongan ini akan berlangsung selama 75 hari, mulai 1 April hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 152 rumah tidak layak huni akan direnovasi, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Astra sebanyak 100 unit, serta kontribusi dari Boy Thohir dan Lawrence Barki masing-masing 25 unit.

Tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, penataan Menteng Tenggulun juga mencakup pembenahan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga pembangunan boulevard kawasan yang dilengkapi ruang terbuka hijau, area komunal, dan taman bermain.

Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. “Percuma kita perbaiki rumah dan jalan kalau ekonominya tidak kita perbaiki. Saya minta Ladies Bankers membina UMKM agar ada contoh keberhasilan yang bisa ditiru warga,” ujar Menteri Ara.

Sebanyak 35 pelaku UMKM akan dibina secara intensif oleh Ladies Bankers dari sejumlah perbankan, antara lain Artha Graha, CIMB Niaga, BNI, Hi Bank, Nobu Bank, BTN, BRI, Bank Jago, dan BCA.

Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, mengapresiasi program tersebut karena dinilai menyentuh berbagai aspek sekaligus. “Jarang ada program yang sekomplit ini. Saya melihat warga sangat bersemangat, dan ini berpotensi membawa kesejahteraan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Muhammad Ali, menyatakan keterlibatan TNI AL sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. “Ini juga bagian dari perintah Presiden agar TNI hadir membantu masyarakat. Harapannya program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, pemerintah berharap Menteng Tenggulun dapat menjadi model penataan kawasan kumuh di perkotaan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas hunian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP-BP BUMN Gerak Cepat Relokasi Warga Bantaran Rel, Manfaatkan Lahan Milik BUMN

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo di Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api, sekaligus melanjutkan langkah konkret pasca peninjauan lahan milik PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk BP BUMN dan pemangku kepentingan terkait. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura ditargetkan mampu menyediakan sekitar 300 unit hunian, sementara lahan milik PT KAI akan dimanfaatkan untuk sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.

Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan hunian di lahan lain milik PT KAI yang akan ditentukan oleh PT KAI. “Kami juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. PT KAI akan menentukan titik-titik lahan yang dapat dibangun melalui dukungan CSR, sehingga percepatan penyediaan hunian bisa lebih optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang dimiliki.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset-aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan milik Angkasa Pura, dapat kita dorong untuk dimanfaatkan bagi relokasi masyarakat di bantaran rel. Saat ini kami juga tengah memetakan aset-aset lain yang berpotensi untuk mendukung program perumahan,” ujar Dony.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menjawab arahan Presiden. “Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Dari sisi perencanaan berbasis data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi. “Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan, Kementerian PKP bersama BUMN akan merampungkan pemetaan aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, khususnya di kota-kota besar.

Program ini juga akan diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pengembangan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah tanggung. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya relokasi warga bantaran rel, dapat segera terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awasi Ketat WFH ASN, Wali Kota Bandung Ajak Pimpinan Bersepeda ke Kantor Tiap Jumat

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerapkan skema Work From Home bagi aparatur sipil negara dengan pengawasan ketat sekaligus mengajak pimpinan daerah berangkat ke kantor menggunakan sepeda setiap Jumat sebagai contoh kedisiplinan kerja (1/4).

Farhan menyampaikan kebijakan tersebut menjadi bentuk teladan pimpinan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.

“Hari Jumat kita akan berangkat ke kantor pakai sepeda bersama Forkopimda,” ujar Farhan.

Ia menegaskan kebijakan bekerja dari rumah tidak berlaku bagi pejabat pimpinan karena mereka tetap wajib hadir langsung di kantor.

“Pimpinan harus tetap datang ke kantor, karena WFH tidak berlaku untuk pimpinan,” kata Farhan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Evi Hendarin menjelaskan pemerintah kota menyiapkan sistem pengawasan digital agar kinerja aparatur tetap terpantau.

“Kita akan membuat sistem pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai harapan,” ujar Evi.

Pemerintah Kota Bandung juga mewajibkan seluruh aparatur menggunakan aplikasi presensi Gercep Mobile untuk memastikan kehadiran pegawai tercatat secara akurat.

Sistem tersebut mampu mendeteksi lokasi pegawai sehingga tidak dapat dimanipulasi menggunakan lokasi palsu.

“Absensi sekarang sudah pakai Gercep Mobile, jadi tidak ada GPS palsu. Lokasi pegawai bisa terdeteksi,” kata Evi.

Pengawasan kinerja aparatur dilakukan beberapa kali dalam sehari agar aktivitas kerja tetap berjalan meskipun pegawai tidak berada di kantor.

“Pengawasan dilakukan pagi, siang dan sore, jadi aktivitas ASN tetap terpantau,” ujar Evi.

Standar respons aparatur juga diperketat dengan mengacu pada pedoman Badan Kepegawaian Negara.

“Kalau ditelepon maksimal 5 menit harus diangkat, dan WhatsApp 3 menit harus dibalas,” tutur Evi.

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sanksi bagi aparatur yang melanggar ketentuan selama penerapan sistem kerja tersebut.

“Sanksinya ada dan sedang disusun lebih lanjut,” ujar Evi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kolaborasi, Gubernur Pramono Sambut Peserta Pendidikan P3N Lemhannas RI

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII Tahun Anggaran 2026 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dalam kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (1/4).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono memaparkan pandangan serta kebijakan terkait implementasi ekonomi nasional, khususnya dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai sekitar 5,21 persen, lebih tinggi dari target nasional sebesar 5,11 persen. Sementara itu, inflasi di DKI Jakarta terkendali di kisaran 2,5 persen, lebih rendah dari target nasional 2,8 persen. Ini menunjukkan capaian yang positif, meski tantangan tetap ada karena Jakarta merupakan barometer nasional,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 16,61 persen. Tingginya aktivitas ekonomi, terutama pada momen hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idulfitri, turut mendorong peningkatan transaksi yang berdampak pada penerimaan pajak daerah.

“Pada triwulan pertama 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai sekitar Rp7,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi Jakarta tetap bergerak positif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program pembangunan sekaligus menuntaskan pekerjaan yang telah dirintis para pemimpin sebelumnya. Ia juga berharap kolaborasi dengan Lemhannas RI dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan Jakarta ke depan.

“Saya meyakini para peserta P3N merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Selamat mengikuti rangkaian Studi Strategis Dalam Negeri P3N Angkatan XXVII Tahun 2026. Semoga kegiatan ini menjadi bekal berharga untuk menjadi pemimpin yang berkualitas,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyampaikan apresiasi atas kesempatan melaksanakan SSDN bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menjelaskan, program P3N berlangsung selama 3,5 bulan dan kini memasuki tahap studi strategis dalam negeri.

“Kami melaporkan program P3N telah berjalan selama dua bulan dan saat ini memasuki tahap SSDN. Pada kesempatan ini, kami secara khusus mengambil fokus kajian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Peserta P3N Angkatan XXVII berasal dari berbagai latar belakang, antara lain TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN) eselon I, akademisi, serta unsur non-ASN. Program ini bertujuan membentuk pemimpin nasional yang berintegritas, beretika, berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, serta mampu berpikir strategis dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Melalui program ini, peserta diharapkan mampu memahami kinerja aparatur pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus merumuskan solusi atas berbagai permasalahan secara komprehensif, integral, dan holistik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korlantas Polri Luncurkan ETLE Handheld Berfitur Barcode dan Print Out

Penulis
Syifa
-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus melakukan transformasi digital dalam sistem penindakan pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Langkah terbaru dilakukan dengan mendistribusikan perangkat ETLE handheld dengan spesifikasi yang jauh lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya.

Perangkat portabel ini dirancang untuk menutup celah pelanggaran di area yang tidak terjangkau oleh kamera ETLE statis, sekaligus memberikan efisiensi maksimal dalam proses penilangan di lapangan.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, menjelaskan bahwa perangkat handheld yang dibawa saat ini memiliki keunggulan teknis yang sangat signifikan, terutama dalam hal kecepatan administrasi.

Jika pada model lama petugas masih membutuhkan waktu proses yang sedikit lebih lama, perangkat terbaru ini sudah terintegrasi dengan sistem cetak instan.

Hal ini memungkinkan petugas untuk langsung memberikan bukti pelanggaran kepada pengendara secara transparan dan akurat di lokasi kejadian.

“ETLE handheld yang kita bawa ini spesifikasinya beda dengan yang ada sekarang. Ini sudah bisa langsung print out. Jadi, misalnya ada pelanggaran, petugas bisa langsung cetak dan di sana sudah ada barcode-nya. Kalau yang lama kan belum ada, jadi prosesnya agak lama. Kalau ini bisa langsung ditempel, ini jauh lebih bagus lagi,” ujar Brigjen Pol Faizal dalam kegiatan Anev ETLE di Aula Polda Sulawesi Selatan, Rabu (1/4/2026).

Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengimbangi keberadaan ETLE statis yang titik lokasinya sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Dengan sifatnya yang dinamis dan mobile, ETLE handheld menjadi alat yang lebih efektif untuk menjangkau pelanggar yang mencoba menghindari kamera permanen.

Brigjen Pol Faizal menegaskan bahwa kehadiran perangkat ini bertujuan agar penindakan hukum tetap berjalan meski masyarakat sudah hafal dengan titik-titik kamera yang terpasang di persimpangan jalan.

“Kenapa handheld kita adakan? Karena untuk mengimbangi yang statis. Statis itu di situ saja, dan masyarakat sudah tahu ada kamera di sana. Maka handheld ini mainnya lebih dinamis. Bahkan ini jauh lebih efektif karena sifatnya yang portabel,” tambah Brigjen Pol Faizal menekankan fleksibilitas alat tersebut.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Faizal menekankan bahwa optimalisasi teknologi ini bukan sekadar soal menangkap jumlah pelanggaran sebanyak-banyaknya, melainkan sebagai upaya menekan angka kecelakaan fatal melalui pengawasan yang lebih ketat.

Ia juga mengingatkan jajarannya agar penggunaan teknologi ini diikuti dengan integritas tinggi agar tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik yang merugikan citra kepolisian di mata publik.

“Data itu bisa muncul melalui satu proses rekayasa dan patroli yang baik. Yang penting bagi saya adalah tidak ada lagi hal-hal yang bersifat transaksional di lapangan. Semuanya harus terekam secara valid karena sistem ini menggunakan data yang akurat dan tidak bisa dimanipulasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kebijakan TKDN Diperbarui, Kemenperin Hadirkan LSP untuk Tata Kelola Lebih Transparan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendorong daya saing industri nasional serta memperkuat struktur industri dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan tata kelola verifikasi TKDN melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Verifikator TKDN yang didukung oleh balai di lingkungan Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan TKDN melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

“Regulasi ini merupakan langkah reformasi yang membuat kebijakan TKDN menjadi lebih terukur, adaptif, dan berkeadilan. Reformasi ini juga penting untuk memastikan kebijakan TKDN semakin relevan dengan dinamika rantai pasok global sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4).

Menperin menegaskan, kebijakan TKDN merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian industri nasional. Reformasi kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem industri yang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa industri nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. TKDN bukan sekadar angka kandungan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kapasitas industri nasional,” jelasnya.

Langkah penguatan implementasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TKDN di lingkungan balai Kemenperin. Kehadiran LSP ini bertujuan menjamin kompetensi, profesionalisme, dan kredibilitas para verifikator TKDN, sekaligus memastikan proses penilaian TKDN dilakukan secara objektif, terstandar, dan akuntabel.

Selain itu, pembentukan LSP TKDN juga menjadi bagian dari komitmen Kemenperin dalam mengembangkan sumber daya manusia industri yang unggul dan berdaya saing melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi.

Pembentukan LSP TKDN tersebut ditandai dengan penyerahan lisensi dari Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi kepada balai Kemenperin pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Kemenperin, Jakarta. Lisensi tersebut tercatat dengan Nomor BNSP-LSP-2709-ID yang berlaku hingga 14 November 2030.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, LSP TKDN menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sertifikasi TKDN di Indonesia. Melalui penerapan standar kompetensi yang jelas serta keterlibatan asesor tersertifikasi, diharapkan proses verifikasi TKDN dapat berlangsung lebih konsisten dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

“LSP TKDN hadir sebagai instrumen penting dalam perbaikan tata kelola sertifikasi TKDN. Penerapan standardisasi skema kompetensi dan keterlibatan asesor tersertifikasi diharapkan mampu menjamin konsistensi proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi TKDN,” papar Emmy.

Saat ini, LSP BSPJI Jakarta telah memiliki sejumlah skema sertifikasi profesi, antara lain Verifikator TKDN, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC). Program sertifikasi tersebut diperkuat oleh 18 asesor kompeten yang telah mendapatkan pengakuan lisensi dari BNSP sejak 14 November 2025.

Kepala BSPJI Jakarta Fathullah menyampaikan bahwa pembentukan LSP merupakan langkah strategis dalam memastikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi TKDN. Selain itu, keberadaan skema QA dan QC juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu agar layanan verifikasi TKDN dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui skema sertifikasi ini, industri akan memperoleh kepastian layanan verifikasi TKDN yang profesional dan terpercaya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional yang lebih transparan dan berstandar,” ujar Fathullah.

Ke depan, BSPJI Jakarta akan terus memperluas cakupan layanan sertifikasi profesi untuk mendukung penguatan industri nasional yang berkelanjutan. Kehadiran LSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memastikan kompetensi verifikator TKDN sekaligus mendukung sistem penjaminan mutu industri yang lebih terstruktur dan konsisten sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku industri di dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Sultan Tegaskan Komitmen Pemda DIY Turunkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Penulis
Syifa
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan komitmen Pemda DIY menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY. Upaya TPT bahkan menjadi salah satu indikator kinerja sasaran level di Pemda DIY.

“Tingkat pengangguran terbuka DIY konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dan selalu lebih rendah dari tingkat nasional. Tahun 2024, TPT DIY berada di angka 3,48%, sementara nasional di angka 4,91%. Sedangkan tahun 2025, DIY berhasil turun sedikit menjadi 3,46%, sementara nasional di angka 4,85%,” ungkap Sri Sultan pada Pra Musrenbang bersama Kemendagri RI via daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu (01/04).

Sri Sultan mengatakan, komitmen penurunan TPT ini dilakukan dengan penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Bentuknya seperti pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), serta menandai berbagai subkegiatan yang mendukung penurunan pengangguran terbuka pada aplikasi monitoring dan evaluasi milik Pemda DIY.

“Pada pelaksanaan program tahun 2025, untuk menggambarkan kinerja secara komprehensif, digunakan sembilan indikator pada tiga program kinerja. Ketiga program kinerja tersebut adalah program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan program penempatan tenaga kerja,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan menjelaskan, berbagai dukungan lintas perangkat daerah juga dilakukan dalam upaya penurunan TPT di DIY. Hal ini dikarenakan Pemda DIY memandang upaya penurunan TPT dipengaruhi oleh berbagai faktor dan harus diselesaikan bersama melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan berbagai lintas sektor ini, dilakukan berbagai upaya guna menciptakan beragam peluang kerja.

Upaya penumbuhan kewirausahaan contohnya, dilakukan dengan pengembangan SIBAKUL untuk penguatan ekosistem koperasi, UKM, dan wirausaha baru. Pembinaan talenta dan pelaku usaha ekonomi kreatif dilakukan dengan mengembangkan inkubasi bisnis. Selain itu, pengembangan berbagai event dan daya tarik pariwisata pun dilakukan untuk membuka kesempatan pekerjaan dan kermitraan dengan industry pariwisata.

“Kami juga menjamin kemudahan berusaha dengan memberikan pendampingan perizinan berusaha, serta meakukan pengembangan lapangan pekerjaan berbasis potensi lokal, seperti pengembangan desa maritim, lumbung mataraman, petani milenial, hingga desa niaga,” imbuh Sri Sultan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...357358359...4,874Halaman 358 dari 4,874