Beranda blog Halaman 359

Sri Sultan Tegaskan Komitmen Pemda DIY Turunkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Penulis
Syifa
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan komitmen Pemda DIY menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY. Upaya TPT bahkan menjadi salah satu indikator kinerja sasaran level di Pemda DIY.

“Tingkat pengangguran terbuka DIY konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dan selalu lebih rendah dari tingkat nasional. Tahun 2024, TPT DIY berada di angka 3,48%, sementara nasional di angka 4,91%. Sedangkan tahun 2025, DIY berhasil turun sedikit menjadi 3,46%, sementara nasional di angka 4,85%,” ungkap Sri Sultan pada Pra Musrenbang bersama Kemendagri RI via daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu (01/04).

Sri Sultan mengatakan, komitmen penurunan TPT ini dilakukan dengan penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Bentuknya seperti pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), serta menandai berbagai subkegiatan yang mendukung penurunan pengangguran terbuka pada aplikasi monitoring dan evaluasi milik Pemda DIY.

“Pada pelaksanaan program tahun 2025, untuk menggambarkan kinerja secara komprehensif, digunakan sembilan indikator pada tiga program kinerja. Ketiga program kinerja tersebut adalah program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, dan program penempatan tenaga kerja,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan menjelaskan, berbagai dukungan lintas perangkat daerah juga dilakukan dalam upaya penurunan TPT di DIY. Hal ini dikarenakan Pemda DIY memandang upaya penurunan TPT dipengaruhi oleh berbagai faktor dan harus diselesaikan bersama melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan berbagai lintas sektor ini, dilakukan berbagai upaya guna menciptakan beragam peluang kerja.

Upaya penumbuhan kewirausahaan contohnya, dilakukan dengan pengembangan SIBAKUL untuk penguatan ekosistem koperasi, UKM, dan wirausaha baru. Pembinaan talenta dan pelaku usaha ekonomi kreatif dilakukan dengan mengembangkan inkubasi bisnis. Selain itu, pengembangan berbagai event dan daya tarik pariwisata pun dilakukan untuk membuka kesempatan pekerjaan dan kermitraan dengan industry pariwisata.

“Kami juga menjamin kemudahan berusaha dengan memberikan pendampingan perizinan berusaha, serta meakukan pengembangan lapangan pekerjaan berbasis potensi lokal, seperti pengembangan desa maritim, lumbung mataraman, petani milenial, hingga desa niaga,” imbuh Sri Sultan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4), Seskab menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai USD 33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar USD 23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai USD 10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” tulisnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam dialog dengan para pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,” tambahnya.

Seskab juga memastikan bahwa pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Investasi, Menkeu Lantik Fauzi Ichsan sebagai Anggota Dewan Pengawas INA

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik Fauzi Ichsan sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (INA) dari unsur profesional pada Rabu (01/04) di Prosperity Tower, Jakarta. Dalam sambutannya, Menkeu menegaskan bahwa penunjukan tersebut berbasis proses yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi dan telah melalui konsultasi dengan DPR.
“Saya percaya pengalaman dan rekam jejak Pak Fauzi akan memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola di INA sebagai sovereign wealth fund Indonesia,” ujar Menkeu.
Dalam lima tahun perjalanannya, INA dinilai menunjukkan kinerja yang solid serta berhasil mencatat kepercayaan global yang kuat dengan menjadi anggota penuh forum internasional sovereign wealth fund. Dalam peringkat rating internasional, INA juga tercatat memperoleh nilai BBB dengan outlook stabil, sedangkan pada peringkat nasional memperoleh nilai AAA.
Ke depan, Menkeu mengatakan agar INA dapat menghadapi segala tantangan, memanfaatkan peluang dan bersinergi, meningkatkan kinerja, memastikan investasi dilakukan secara prudent dan tetap progresif, serta menjaga tata kelola dengan baik. Selain itu, terobosan juga diperlukan agar INA mampu menjadi katalis yang efektif dalam menarik investasi dan mendukung pembangunan nasional.
Di akhir sambutan, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada Darwin Cyril Noerhadi atas kontribusinya sejak awal pendirian INA hingga menjadi institusi yang kredibel saat ini. Tidak lupa, mengajak seluruh jajaran INA untuk terus meningkatkan kinerja, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja.

“Jadi, perkuat sinergi, jaga profesionalisme, amanah ini besar, kita harus deliver dengan disiplin dan integritas,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inilah Edaran Menaker tentang WFH dan Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja yang ditandatangani pada Selasa, 31 Maret 2026. Surat edaran (SE) yang ditujukan pada para pimpinan perusahaan/pelaku usaha di seluruh Indonesia ini dikeluarkan dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) diimbau untuk menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan,” ujar Menaker.

Adapun ketentuan WFH yang dituangkan dalam SE adalah, pertama, upah/gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan.

Kedua, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan.

Ketiga, bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya.

Keempat, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga.

Kelima, pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik), sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah), sektor ritel/perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat perbelanjaan), sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality), sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner), sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman), sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek).

“Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” ditegaskan dalam peraturan ini.

Melalui SE, Menaker juga mendorong sektor swasta, BUMN, dan BUMD untuk melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, yang mencakup, antara lain, pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi; penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak; serta pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan ini.

“Diimbau untuk melibatkan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi; membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak; dan mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi,” kata Menaker.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Terbitkan Edaran WFH Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) menerapkan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu. Imbauan yang disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker.

Di dalam SE disebutkan bahwa pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja, dengan upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan.

“Bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan seusai dengan tugas dan kewajibannya. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga,” kata Yassierli.

Menaker menekankan, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, Menaker juga mengimbau perusahaan untuk melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Lebih lanjut, Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi.

“Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” pungkas Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Cepat Presiden Prabowo Tingkatkan Kepercayaan Investor Jepang dan Korea

Penulis
Syifa
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Jepang dan Republik Korea berlangsung sangat produktif. Tak hanya itu, kunjungan tersebut juga berhasil meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Berbicara kepada awak media usai menghadiri forum “Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth” di Seoul, Rabu (1/4), Rosan menyebutkan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam berdialog dengan pelaku usaha menjadi faktor kunci yang mendorong respons positif dari dunia usaha.

“Mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden inputnya, kemudian feedback-nya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia dan Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka. Dan ini sangat-sangat direspons positif oleh dunia usaha,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan, selama kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai pertemuan strategis dengan pelaku industri besar. Di Jepang, forum bisnis dihadiri lebih dari 300 pengusaha, disertai pertemuan terbatas dengan 12 perusahaan besar. Sementara di Republik Korea, dilakukan pertemuan intensif dengan 11 perusahaan besar.

Rosan menambahkan, di tengah ketidakpastian geopolitik global, minat investasi dari Jepang dan Korea terhadap Indonesia justru terus meningkat. Secara rata-rata, investasi Korea tumbuh sekitar 14 persen per tahun, sementara Jepang sekitar 8–9 persen per tahun.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia turut meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi bersama (co-investment). Saat ini, pemerintah tengah menindaklanjuti rencana investasi bersama dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk Lotte Chemical dan POSCO.

“Kami memang dalam proses menindaklanjuti untuk investasi bersama-sama dengan Lotte Chemical dan juga dengan POSCO dengan nilai investasinya kurang lebih itu bersama-sama bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika,” ungkapnya.

Rosan juga menyoroti bahwa banyak investor yang telah beroperasi di Indonesia kini justru berkomitmen untuk memperluas investasinya ke tahap berikutnya, misalnya KCC Glass, POSCO dan beberapa perusahaan lain yang akan masuk ke fase kedua. Menurut Rosan, kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang diakui oleh investor sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

“Karena itu adalah modal utama dari setiap investasi yang merupakan long term commitment kepada Indonesia. Dan ini juga diakui oleh mereka semua sehingga investasi yang masuk itu mereka malah menyampaikan untuk yang fase kedua,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai agar segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

“Kami meyakini ke depannya investasi yang masuk ke Indonesia ini akan terus berkembang, dan memberikan, kembali lagi yang Pak Presiden sampaikan, manfaat untuk kita semua,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kerja Sama RI-Korsel Menguat, Kunjungan Presiden Prabowo Hasilkan Investasi Rp173 Triliun

Penulis
Syifa
-

Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Republik Korea membawa hasil yang signifikan dalam memperkuat sektor perekonomian, khususnya investasi. Penguatan kerja sama itu antara lain ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp173 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian usai menghadiri forum “Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth” di Seoul Rabu (1/4) yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media di Seoul.

Airlangga menuturkan, kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain energi dan transisi hijau, termasuk tenaga surya, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS), serta energi terbarukan. Selain itu, kerja sama juga meliputi sektor industri dan manufaktur seperti baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan.

“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen,” lanjutnya.

Di samping itu, Airlangga menyebut bahwa sejumlah perusahaan besar Korea turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia, termasuk pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menekankan bahwa hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan melengkapi capaian investasi dari kunjungan sebelumnya ke Jepang, yang menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 23,6 miliar atau sekitar Rp401 triliun.

“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi melalui langkah debottlenecking, yakni penyelesaian hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha.

“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berlangsung sangat positif, sejalan dengan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Republik Korea yang menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat transformasi industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global di berbagai sektor strategis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Lee Jae Myung Tegaskan Era Baru Kemitraan Indonesia– Republik Korea

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Korea Lee Jae Myung menyampaikan kegembiraannya dapat kembali bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam suasana yang istimewa, bertepatan dengan musim semi di Korea dan momentum Idulfitri di Indonesia yang melambangkan awal baru.

Hal tersebut disampaikan Presiden Lee dalam pengantarnya saat menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4).

“Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya bertemu Presiden Prabowo pada musim gugur tahun lalu, dan sekarang di musim semi Korea, ketika seluruh alam kembali hidup, dan tepat setelah Lebaran Indonesia, yang menandai awal yang baru, sungguh suatu kehormatan besar dapat menyambut Presiden Prabowo sebagai tamu negara kami,” ujar Presiden Lee.

Presiden Lee menegaskan bahwa hari tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan kedua negara, ditandai dengan peningkatan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus. Lebih lanjut, Presiden Lee menekankan bahwa peningkatan kemitraan ini akan memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan hingga ekonomi, inovasi, serta budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lee juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo terhadap perusahaan-perusahaan Republik Korea yang berinvestasi di Indonesia. Presiden Lee turut menyoroti potensi besar kerja sama investasi strategis, termasuk melalui Danantara Fund yang dinilai memiliki skala global.

“Saya juga menantikan kerja sama investasi strategis yang kuat yang dilakukan melalui Danantara, yang telah berkembang menjadi sovereign fund berskala global,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden Lee turut menyinggung keberhasilan kerja sama pengembangan pesawat tempur bersama sebagai simbol pembukaan peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk di sektor maritim dan teknologi kecerdasan buatan. Presiden Lee menekankan kesamaan visi kedua pemimpin dalam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, serta komitmen untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Presiden Prabowo dan saya memiliki banyak kesamaan pandangan, yaitu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan kami,” kata Presiden Lee.

Menggambarkan kedekatan hubungan Indonesia dan Republik Korea, Presiden Lee mengutip peribahasa Indonesia yang mencerminkan keterikatan yang erat dan saling menguatkan. Presiden Lee pun optimistis terhadap masa depan hubungan kedua negara yang semakin kokoh dan saling menguntungkan.

“Dengan membangun di atas fondasi ini, saya yakin bahwa persahabatan, kepercayaan, dan kerja sama antara kedua negara kita akan membuahkan hasil yang gemilang. Saya mendoakan Presiden Prabowo kesehatan yang baik, dan saya berharap masa depan di mana Korea dan Indonesia akan bersinar dan makmur bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jamuan Kenegaraan di Blue House, Presiden Prabowo Tegaskan Persahabatan Indonesia–Republik Korea

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Korea Lee Jae Myung menyelenggarakan jamuan santap siang kenegaraan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4). Jamuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan serta menekankan pentingnya hasil pertemuan bilateral yang telah dilaksanakan sebelumnya. Presiden Prabowo menilai bahwa pembahasan yang berlangsung antara kedua pemimpin telah menghasilkan capaian yang produktif dan strategis bagi hubungan Indonesia dan Republik Korea.

“Suatu kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini setelah diskusi yang sangat produktif dan bermanfaat yang telah kita adakan hari ini. Peningkatan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus, bersamaan dengan penandatanganan beberapa perjanjian penting, mencerminkan kepercayaan mendalam dan visi bersama yang mengikat kedua negara kita,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa peningkatan kemitraan serta sejumlah kesepakatan yang dicapai akan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua negara. Kepala Negara juga menyoroti kesamaan perjalanan sejarah antara Indonesia dan Republik Korea, yang sama-sama berjuang keras untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa.

“Kita memiliki banyak kesamaan dalam sejarah dan kepentingan bersama. Kedua negara kita harus berjuang sangat keras untuk kemerdekaan. Republik Korea telah berhasil dengan sangat baik menjadi negara industri yang sangat maju,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan kekagumannya atas capaian Korea Selatan, khususnya dalam hal kemajuan industri dan etos kerja masyarakatnya. Presiden Prabowo bahkan mengutip pepatah Korea, “함께 가면 멀리 간다” [hamkke gamyeon meolli ganda] sebagai refleksi semangat kebersamaan dalam memperkuat kerja sama kedua negara.

“Kami mengagumi pencapaian Anda. Kami mengagumi kedisiplinan Anda, kerja keras Anda, dan keinginan Anda untuk selalu mengatasi tantangan. Saya mengerti ada pepatah Korea yang terkenal yang berbunyi seperti ini, 함께 가면 멀리 간다. Kalau pergi bersama, (kita) akan pergi jauh,” ucap Presiden.

Jamuan santap siang kenegaraan ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan diplomatik, tetapi juga memperkuat komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan berorientasi pada masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi Republik Korea, The Grand Order of Mugunghwa

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari Pemerintah Republik Korea, The Grand Order of Mugunghwa, yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, dalam sebuah Friendship Event yang berlangsung di Garden of Sangchungjae, Istana Kepresidenan Republik Korea, Rabu (01/04/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Republik Korea.

The Grand Order of Mugunghwa merupakan penghargaan nasional tertinggi Republik Korea yang secara khusus dianugerahkan kepada Presiden Republik Korea beserta pasangan, serta para Kepala Negara atau mantan Kepala Negara dari negara sahabat beserta pasangan. Penghargaan ini diberikan atas jasa yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan keamanan Republik Korea.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Republik Korea menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea, termasuk dalam meningkatkan status kemitraan kedua negara menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership.

Penghargaan yang diterima Presiden Prabowo terdiri atas sejumlah atribut kehormatan, yakni badge berupa pita, collar (kalung), star (bros), serta lapel badge (pin), yang seluruhnya dibuat dari logam mulia dan dihiasi batu permata.

Sejak pertama kali dianugerahkan pada tahun 1949, The Grand Order of Mugunghwa telah diberikan kepada lebih dari 100 tokoh dunia, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah tokoh besar yang pernah menerima penghargaan ini antara lain Presiden pertama Republik Korea Syngman Rhee (1949), Raja Jordan Hussein of Jordan (1983), Ratu Inggris Elizabeth II (1986), Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani (2007), Presiden Prancis Emmanuel Macron (2018), dan Raja Belanda Willem-Alexander (2003).

Penganugerahan ini semakin menegaskan eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Korea yang terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara serta kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...358359360...4,874Halaman 359 dari 4,874