Beranda blog Halaman 369

Refleksi Kinerja 2025, Gubernur HD Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna ke-XXXIII (33) DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (30/3).

Agenda utama rapat penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, pembentukan panitia khusus (pansus), serta penyampaian laporan hasil kerja sementara pansus DPRD Sumsel.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD, jajaran kepala OPD.

Gubernur menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sumsel menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 3,89 persen pada tahun 2025.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus melangkah lebih baik ke depan,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan sejumlah tantangan besar di tahun 2026, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing daerah, serta mitigasi bencana di wilayah rawan.

Pemprov Sumsel terus berkomitmen melanjutkan program strategis, seperti pembangunan New Palembang Port, penguatan Program Sumsel Berkat, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, serta pengembangan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan dukungan terhadap program food estate.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan produksi pertanian, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan rumah layak huni, perluasan akses internet desa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Di bidang sosial dan budaya, Pemprov Sumsel terus mendorong terwujudnya toleransi beragama, serta pembangunan taman seni budaya dan pelestarian aksara ulu sebagai identitas lokal.

Menutup paparannya, Gubernur menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan good and clean government, sebagai fondasi utama mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Sumsel

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras Pemerintah Tembus 4,3 Juta Ton, Langkah Cepat Indonesia Atasi Kondisi Geopolitik

Penulis
Syifa
-
Swasembada beras Indonesia yang dicapai tahun 2025 menjadi salah satu strategi dalam menghadapi dinamika geopolitik secara global. Indonesia harus mampu menjadi negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Visi Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar menjawab kondisi geopolitik saat ini.
“Di saat kondisi geopolitik yang memanas, kita butuh langkah cepat. Bapak Presiden betul-betul visioner. Pada saat beliau dilantik, langsung mengatakan pangan diselesaikan, harus mandiri pangan dan mandiri energi,” tutur Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin (30/3).
Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog di Maret tahun ini sudah kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ia pun memastikan kuantitas CBP semakin tebal di bulan selanjutnya karena penyerapan setara beras asal produksi dalam negeri terus berlanjut.
“(Untuk) sektor pangan, alhamdulillah, hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta ton. Tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2 juta ton. Hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan (bisa mencapai) 5 juta ton. Kapasitas gudang 3 juta ton, kita sewa gudang 2 juta ton kapasitasnya. Ini selesai, pangan selesai,” ungkap Kepala Bapanas Amran.
Raihan CBP di akhir Maret tahun 2026 yang 4,3 juta ton ini meningkat pesat hingga 274,9 persen jika dibandingkan CBP pada Maret 2024. Saat itu, CBP pada Maret 2024 masih berada di angka 1,1 juta ton dengan realisasi pengadaan beras dalam negeri di kisaran 24,6 ribu ton.
Sementara terhadap stok CBP pada Maret 2025, juga meningkat hingga 87,3 persen. Ini karena CBP pada Maret 2025 dalam catatan Bapanas berada di angka sekitar 2,3 juta ton dengan realisasi pengadaan beras produksi dalam negeri di kisaran 610,2 ribu ton.
Sebagai implikasi kuatnya stok CBP yang mengutamakan penyerapan produksi beras dalam negeri turut mempengaruhi kestabilan inflasi beras. Ini berkat stok CBP juga gencar digelontorkan pemerintah sebagai Intervensi pangan dan stimulus ekonomi bagi masyarakat.
“Jadi Alhamdulillah, bulan suci Ramadan, bukan harga beras menjadi penyumbang inflasi. Dan 10 sampai 20 tahun terakhir, biasanya nomor satu penyumbang inflasi adalah beras,” ungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan sampai Februari 2026 berada di 0,43 persen. Ini masih lebih rendah dibandingkan puncak inflasi beras tertinggi selama setahun dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk diketahui, inflasi beras tertinggi pada 2022 ada di Desember dengan 2,30 persen. Sementara pada 2023 inflasi beras tertinggi terjadi di September dengan 5,61 persen. Sementara 2024 dan 2025 masing-masing 5,28 persen di Februari 2024 dan 1,35 persen di Juli 2025.
Secara historis, inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui indeks 2 persen sejak Juni 2024. Ini turut pula menandakan harga beras mulai dari produsen hingga konsumen telah berhasil dikendalikan pemerintah dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini.
Terpisah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat memberikan apresiasinya kepada jajarannya yang telah  bekerja keras dalam menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan. Kepala Negara pun mengapresiasi hasil gotong royong tersebut apalagi dunia sedang sama-sama mengalami imbas konflik Timur Tengah.
“Dengan (adanya) perang, (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job,” jawab Presiden Prabowo saat menanggapi Najwa Shihab dalam tayangan video ‘Presiden Prabowo Menjawab’ yang diunggah pada Kamis (19/3/2026).
Indonesia sendiri telah bersiap sejak jauh hari untuk menghadapi kemungkinan gejolak yang datang dari luar. Sektor pangan, menurut Presiden Prabowo, merupakan salah satu esensi bangsa yang harus dijamin ketercukupannya. Sumber pangan pun harus dapat dipenuhi secara mandiri oleh bangsa Indonesia.
Indikator fluktuasi harga pangan bisa pula ditinjau dari perkembangan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Indeks inflasi pangan secara bulanan pada Februari 2026 berada di 2,50 persen. Sementara inflasi pangan secara tahunan dilaporkan BPS di level 4,64 persen di Februari lalu.

Patut diketahui, target khusus untuk indeks volatile food yang dijaga pemerintah berada di rentang 3 sampai 5 persen, sehingga inflasi pangan Februari 2026 masih dalam kondisi yang wajar. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pecah Rekor! Penyerapan Beras Produksi Dalam Negeri Tertinggi, Indonesia Lebih Siap Hadapi Kemarau

Penulis
Syifa
-

Pemerintah optimis lebih siap dalam menghadapi musim kemarau di tahun 2026 ini. Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat dengan menyerap hasil panen produksi dalam negeri. Produsen pangan dalam negeri tetap menjadi prioritas untuk mendukung kekuatan stok CPP.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyatakan realisasi penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri telah menyentuh level yang eksponensial hingga memecahkan rekor. Pemerintah bersama Perum Bulog pun akan terus mengakselerasi tingkat penyerapan beras, meskipun kemarau diprediksi akan dimulai April mendatang.

“Insya Allah pangan, khusus sektor pangan itu aman. Sekarang serapan kita 1,3 juta ton. Sekarang, kalau ditambah 1 bulan (April) ini 1 juta ton saja, berarti (bisa mencapai) 2,3 juta ton,” ujar Kepala Bapanas Amran ditemui di Kantornya, Jakarta pada Senin (30/3/2026).

Dalam catatan Bapanas, realisasi penyerapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri telah mencapai 1,39 juta ton. Pencapaian pada kuartal pertama tahun ini bahkan jauh melampaui realisasi Januari sampai Maret pada tahun-tahun sebelumnya.

Terhadap realisasi kuartal pertama tahun 2020 tercatat melesat hingga 1.442 persen karena pada Januari-Maret 2020 realisasi serap berada di level 90,1 ribu ton. Lalu dibandingkan pada kuartal pertama 2021 meningkat 492,5 persen. Kala itu realisasi serap Januari-Maret 2021 berada di 234,6 ribu ton.

Sementara terhadap realisasi Januari-Maret 2022 sampai 2025 masing-masing meningkat 2.071 persen, 1.374 persen, 3.871 persen, dan 93,2 persen. Ini berkaca pada realisasi serapan beras produksi dalam negeri 2022-2025 yang masing-masing tercatat 64 ribu ton, 94,3 ribu ton, 35 ribu ton, dan 719,3 ribu ton.

Dengan realisasi serapan beras produksi dalam negeri yang sangat progresif tersebut telah memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pemerintah pun percaya diri lebih siap dalam mengatasi dampak musim kemarau yang akan menjelang.

“Dari sisi stok, stok hari ini tertinggi yaitu 4,3 juta ton. Di bulan depan perkiraan 5 juta ton lebih, berarti aman. Jadi persiapan kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Rekor realisasi serapan beras produksi dalam negeri di kuartal pertama tahun 2026 ini turut diamini oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Dirut Rizal mengungkapkan capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Penyerapannya 1,3 juta ton, Januari sampai bulan Maret ini. Itu sudah 1,3 juta ton. Itu sepanjang sejarah juga tertinggi juga. Belum pernah dalam 3 bulan sampai 1,3 juta itu belum pernah. Baru kali ini,” beber Rizal.

Sebagai salah satu implikasi positifnya, terdapat transformasi ciamik di hulu yang dapat dilihat dalam data perkembangan indeks harga yang diterima petani padi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Puncak indeks tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercatat di September 2025 dengan torehan 146,28.

Capaian tersebut jauh melampaui titik tertinggi tahunan mulai tahun 2019 yang di Desember 2019 dengan 109,22, di Maret 2020 dengan 108,82, di Januari 2021 dengan 108,19, di Desember 2022 dengan 118,65 dan di Desember 2023 dengan 137,75 serta di Februari 2024 dengan 146,08. Selanjutnya indeks terakhir di Februari 2026 berada di 144,84 yang juga masih lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara capaian di hilir dalam bentuk inflasi khusus beras juga relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam bentuk inflasi beras secara bulanan maupun tahunan. Inflasi beras secara bulanan yang terakhir di Februari 2026 berada di 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan inflasi beras paling tinggi di 2024 dan 2025 yang masing-masing pernah sampai 5,28 persen di Februari 2024 dan 1,35 persen di Juli 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Rano Dorong Penguatan Teknologi Bank Jakarta Menuju Transformasi Digital

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri Malam Apresiasi Tim Teknologi Informasi Bank Jakarta di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin (30/3). Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan atas peran strategis tim teknologi informasi dalam menjaga stabilitas layanan perbankan, khususnya selama periode Hari Raya Idulfitri.

Wagub Rano menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bank Jakarta, terutama tim teknologi informasi, yang telah memastikan layanan perbankan tetap berjalan optimal di tengah tingginya aktivitas transaksi selama libur Lebaran.

“Periode Idulfitri merupakan masa krusial dengan intensitas transaksi yang sangat tinggi. Saya mengapresiasi kerja keras tim teknologi informasi yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kelancaran dan stabilitas sistem, sehingga layanan perbankan tetap optimal selama libur Lebaran,” ujarnya.

Wagub Rano menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari perbaikan berkelanjutan serta peningkatan standar layanan, dengan infrastruktur teknologi sebagai tulang punggung transformasi Bank Jakarta. Karena itu, penguatan fundamental teknologi, termasuk pengembangan infrastruktur dan peluncuran layanan mobile banking generasi baru, menjadi hal penting.

“Investasi di bidang teknologi perbankan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Perbankan berbasis teknologi. Karena itu, sistem harus kuat, aman, dan memiliki cadangan yang memadai,” tandasnya.

Selain itu, Wagub Rano mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko keamanan siber. Menurutnya, teknologi yang canggih tetap memiliki potensi celah jika tidak dikelola dengan baik dan disiplin. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung langkah strategis Bank Jakarta dalam pengembangan layanan perbankan digital.

“Upaya ini merupakan bagian dari visi menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bank Jakarta diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan serta menghadirkan layanan digital yang adaptif, aman, dan solutif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagub Rano mengajak seluruh insan Bank Jakarta menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan, serta menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Hal ini penting, terutama untuk memastikan kesiapan sistem perbankan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Momen ini harus menjadi pembelajaran. Sistem perbankan harus benar-benar siap agar ke depan tidak terjadi gangguan yang merugikan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh tim teknologi informasi Bank Jakarta. Semoga momentum ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut-JICA Setuju Perkuat Kejasama Indonesia-Jepang di Sektor Kehutanan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-Jepang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut) melaksanakan pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi degradasi lahan, serta pengelolaan kawasan konservasi berkelas dunia.

Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan antara Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan dengan Yoshifumi Yoshikawa, Senior Vice President JICA. Turut mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan tersebut, yakni Ristianto Pribadi selaku Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Ahmad Munawir selaku Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, serta Ima Yudin Rayaningtyas selaku Atase Kehutanan KBRI Tokyo.

Pertemuan berlangsung secara konstruktif. Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk memperluas kolaborasi yang telah terjalin selama ini, sekaligus menjajaki peluang kerja sama baru yang lebih inovatif dan berdampak.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat dalam pengendalian perubahan iklim dan percepatan rehabilitasi lahan terdegradasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemenhut menyampaikan visi besar dalam mengembangkan kawasan konservasi Indonesia menjadi World Class National Park, yang tidak hanya unggul dalam perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam tata kelola, praktik terbaik ekowisata, serta kontribusi terhadap ekonomi lokal dan global.

Selain itu, Kemenhut mengajak JICA untuk bersama-sama memperkuat inisiatif World Mangrove Center sebagai jembatan bagi upaya global dalam rehabilitasi, riset, edukasi, dan inovasi pengelolaan ekosistem mangrove. Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam.

JICA menyambut baik berbagai inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerja sama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi. Dukungan JICA selama ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai program kehutanan di Indonesia, termasuk pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang di sektor kehutanan, sekaligus menegaskan peran strategis kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Penguatan kerjasama teknis kehutanan dengan JICA menjadi salah satu program untuk memperkuat hubungan Indonesia-Jepang dan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di berbagai wilayah Indonesia. Pada Maret 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi. Langkah itu ditindaklanjuti agar semakin progresif dengan target penyusunan peta luasan LSD di 17 provinsi lainnya pada kuartal II tahun 2026.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kita selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Senin (30/03/2026).

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN telah lebih dulu menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi. Berdasarkan hasil _overlay_ berbagai peta tematik, total luasan LSD yang diusulkan mencapai 2.739.650,36 hektare dan saat ini telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui keputusan menteri. Ke-12 provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, untuk perluasan ke 17 provinsi, pemerintah akan memulai tahapan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Proses tersebut meliputi verifikasi data Lahan Baku Sawah (LBS) menggunakan citra satelit, dilanjutkan dengan kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Tentunya akan kita lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjutnya.

Tahapan itu ditargetkan rampung secara bertahap, mulai dari verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor pada akhir Mei 2026. Dengan demikian, peta LSD yang dihasilkan diharapkan sudah bersifat final dan siap ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN pada pertengahan Juni 2026.

Dalam prosesnya, Kementerian ATR/BPN juga melakukan _cleansing_ data dengan mengintegrasikan berbagai peta, seperti peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data serta menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan. “Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-_cleansing_ data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” tutur Wamen Ossy.

Ia menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian/lembaga dalam upaya percepatan penetapan LSD ini. Mulai dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami sangat memohon dukungan dari kementerian dan lembaga terkait agar proses verifikasi dan sinkronisasi ini bisa berjalan sesuai target,” pungkasnya.

Mendukung pernyataan Wamen Ossy, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga agar target penetapan LSD dapat tercapai tepat waktu. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam penyelesaian data untuk 17 provinsi dengan luasan sekitar 7,44 juta hektare.

“Bapak/Ibu sekalian di sini ada semuanya, minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam Rakortas kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald. Turut hadir, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; serta sejumlah jajaran kementerian/lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angkutan Lebaran 2026 Tembus 147,55 Juta Perjalanan, Menhub Dudy: Naik 2,53%

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (30/3). Menhub Dudy menyampaikan, berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD), jumlah orang melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran (13-29 Maret 2026) mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53% dari hasil survei sebanyak 143,92 juta orang.

“Penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini merupakan kerja besar bersama, yang melibatkan koordinasi lintas sektor secara intensif, baik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, maupun seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, selamat, dan lancar,” tutur Menhub Dudy.

Dari total jumlah penumpang angkutan umum, Menhub menyebut terdapat kenaikan 10,87% selama masa Angkutan Lebaran tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya, dari 21,23 juta penumpang menjadi 23,54 juta penumpang. Adapun rincian per moda transportasi moda angkutan jalan sebanyak 3,89 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,64% dibandingkan 2025 yaitu 3,49 juta penumpang; moda angkutan laut sebanyak 2,02 Juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 9,86% dibandingkan 2025 yaitu 1,84 Juta Penumpang; moda angkutan udara sebanyak 4,77 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 6,97% dibandingkan 2025 yaitu 4,47 juta penumpang; moda kereta api sebanyak 7,31 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 10,13% dibandingkan 2025 yaitu 6,64 juta penumpang; dan moda penyeberangan sebanyak 5,52 juta penumpang, mengalami kenaikan sebesar 15,36% dibandingkan 2025 yaitu 4,79 juta penumpang.

Sementara dari sisi keselamatan, data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 3.517 kejadian mengalami penurunan sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 3.754 kejadian. Fatalitas kecelakaan pun mengalami penurunan sebesar 31,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebanyak 300 jiwa, dibanding Angkutan Lebaran 2025 sejumlah 436 jiwa.

“Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya ingin menekankan kembali bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi. Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kelaikan sarana, kesiapan prasarana, maupun kepatuhan terhadap standar operasional,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy terus mendorong penguatan keselamatan, termasuk pelaksanaan ramp check, pengawasan di lapangan, serta pengendalian lalu lintas yang terintegrasi. Demikian pula dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan respons terhadap dinamika di lapangan.

Di sisi lain, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. “Transportasi haruslah menjadi sebuah upaya memindahkan orang dan barang, seraya menghadirkan rasa aman, nyaman, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” lanjut Menhub.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy mengapresiasai kerja keras, dedikasi, dan sinergi semua pihak, diantaranya segenap jajaran TNI, Polri, seluruh Kementerian/Lembaga terkait, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, operator transportasi di semua moda, serta seluruh pihak yang telah bekerja tanpa kenal lelah selama periode Angkutan Lebaran tahun ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus juga disampaikan Menhub Dudy kepada seluruh lembaga pemberitaan, media massa, para jurnalis nasional, atas pemberitaan yang informatif, lengkap, dan jujur selama masa Angkutan Lebaran 2026 sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai situasi perjalanan mudik dan balik.

“Dan tentu saja, saya harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi arahan petugas serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan,” imbuh Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Mohammad Syafii, beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Luncurkan KBLI 2025, Dorong Akurasi dan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha

Penulis
Syifa
-

Pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, akurasi klasifikasi usaha, serta integrasi sistem perizinan nasional.

SEB tersebut ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. SEB ini ditujukan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, notaris, dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Penyesuaian KBLI 2025 ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berjalan lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan sektor usaha. Dengan klasifikasi yang lebih mutakhir, pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan,” ujar Rosan.

SEB ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KBLI 2025 pada berbagai sistem, termasuk Sistem OSS (Online Single Submission), sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem lain yang terintegrasi. Saat ini, sistem OSS telah mencatat lebih dari 15,7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya aktivitas dan pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Melalui SEB ini, pemerintah menegaskan beberapa hal penting sebagai pedoman implementasi:

1. Status Perizinan Berusaha Eksisting Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ( PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025, dinyatakan tetap berlaku.

2. Penyesuaian Data di Sistem AHU Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 dalam Anggaran Dasar apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha. Dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik (tanpa mengubah substansi kegiatan usaha), sistem OSS dan Ditjen AHU akan melakukan penyesuaian secara otomatis.

3. Penyesuaian Sistem Antarinstansi Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan otorita kawasan wajib melakukan penyesuaian sistem dan layanan untuk mendukung implementasi KBLI 2025 secara terintegrasi.

4. Sinkronisasi Data dan Regulasi Implementasi KBLI 2025 bertujuan untuk memastikan keselarasan data usaha antarinstansi, sehingga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.

5. Kepastian bagi Pelaku Usaha Dalam masa transisi, pelaku usaha tetap mendapatkan kepastian layanan perizinan, tanpa gangguan terhadap proses perizinan yang sedang berjalan.

“Kami mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan KBLI 2025 secara konsisten. Sinergi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing Indonesia,” tambah Rosan.

Implementasi KBLI 2025 ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yg mencabut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas layanan perizinan, efisiensi proses bisnis, serta transparansi data usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Blok Masela Dikebut, Bahlil Ungkap Arahan Langsung Prabowo soal Investasi Energi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah strategis di sektor energi, baik melalui penguatan investasi migas maupun pengembangan energi baru dan terbarukan di tengah perkembangan kondisi geopolitik global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengakselerasi dua agenda utama, yakni percepatan investasi transisi energi serta penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut Inpex blok Masela,” ujar Bahlil di sela kunjungan kerja di Tokyo, Jepang, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, proyek Blok Masela yang telah lama berada dalam tahap pembahasan kini menunjukkan kemajuan signifikan setelah dilakukan pertemuan intensif sepanjang 2025. Pemerintah telah menyepakati skema pengembangan proyek dengan nilai awal mencapai USD20,9 miliar, yang berpotensi meningkat seiring dinamika geopolitik dan penambahan teknologi penangkapan karbon (CCS).

Bahlil menambahkan bahwa secara keseluruhan nilai investasi proyek diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun, sekaligus menegaskan dominasi sektor ESDM dalam struktur investasi yang masuk. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan percepatan implementasi proyek tersebut, termasuk pelaksanaan tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta penyelesaian Front-End Engineering and Design (FEED) pada tahun 2026.

“Nah, tugas saya sebagai Menteri ESDM, Bapak Presiden tadi dalam arahannya, ketika saya pertemukan Presiden Direktur daripada Inpex, dengan Bapak Presiden, mengharapkan agar proyek ini bisa cepat diimplementasikan. Dan tahun ini, 2026, tender EPC-nya akan kita lakukan. FEED-nya juga akan selesai. Dan kita minta untuk dipercepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa percepatan proyek ini akan berdampak besar terhadap ketahanan energi nasional, mengingat Blok Masela merupakan salah satu proyek migas berskala besar (giant) yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain gas dunia. Pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik guna memperkuat hilirisasi energi nasional.

Selain penguatan sektor migas, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan energi non-fosil sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Pemanfaatan energi panas bumi, tenaga air, surya, hingga angin akan terus didorong selama didukung oleh teknologi yang efisien dan kompetitif. Dalam konteks tersebut, Bahlil menegaskan bahwa percepatan transisi energi menjadi langkah penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang tidak dapat diprediksi.

“Karena geopolitik ini kita gak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi harganya efisien, kita akan dorong,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, guna menjaga kepastian investasi dan kelancaran proyek strategis nasional di tengah dinamika geopolitik.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam industri gas dan transisi energi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Transisi Energi dan Percepatan Blok Masela, Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang Hasilkan Komitmen Strategis

Penulis
Syifa
-

Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Tokyo, Jepang, menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat investasi strategis, khususnya di sektor energi dan hilirisasi. Fokus utama kunjungan tersebut mencakup percepatan transisi energi nasional serta pengembangan proyek Blok Masela.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan dua agenda utama dalam kunjungan tersebut berjalan optimal.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal dalam kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut INPEX, Blok Masela,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Tokyo, pada Senin (30/3).

Bahlil menjelaskan bahwa proyek Blok Masela kini telah mencapai kepastian besar setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun. Menurutnya, nilai dasar pengembangan proyek (DPOD) mencapai sekitar 20 miliar dolar AS, dengan tambahan sekitar 1 miliar dolar AS untuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) agar lebih ramah lingkungan.

“Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025, kami melakukan pertemuan intensif dan alhamdulillah sudah selesai, total project-nya 20,9 miliar US dolar karena dia tambah CCS 1 miliar, DPOD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun (rupiah) lebih,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan implementasi proyek tersebut, mengingat perannya yang strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia,” tegasnya.

Selain Blok Masela, pemerintah juga memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan seluruh potensi energi yang dimiliki di tengah ketidakpastian global.

“Memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita gak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi harganya efisien, kita akan dorong,” ujarnya.

Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang solid antarkementerian dan lembaga dalam kunjungan ke Jepang. “Ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu, dan semua ini sudah tentu bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskab sebagai ketua kelas dalam mengoordinasi urusan-urusan ini di Jepang,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...368369370...4,874Halaman 369 dari 4,874