Beranda blog Halaman 368

Stop Hoaks! BKN Tegaskan Tak Ada Status Lain Selain PNS dan PPPK

Penulis
Syifa
-

Merespons beredarnya informasi di media sosial (Facebook) berupa gambar yang mengatasnamakan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen, tentang pernyataan berjudul PPPK Tak Hilang Status Baru Menanti, maka dengan tegas disampaikan bahwa Informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Wisudo Putro Nugroho di Jakarta, Minggu (29/3).

Wisudo melanjutkan, BKN tidak pernah menerbitkan pernyataan tentang adanya status baru bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana yang tersebar dalam unggahan tersebut. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jenis ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Tidak ada skema status lain selain kedua hal tersebut,” terangnya.

Wisudo menekankan tentang pemberhentian dan perpanjangan kontrak PPPK, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi,” imbuhnya.

Terakhir, Wisudo mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar, terutama melalui kanal media sosial dan selalu berpedoman pada informasi yang bersumber dari kanal resmi BKN dan instansi pemerintah.” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Jepang Jalin Kemitraan Strategis yang Makin Bergerak Maju dan Berkelanjutan di Masa Depan

Penulis
Syifa
-

Indonesia dan Jepang telah membangun kemitraan komprehensif selama 68 tahun di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi ke Jepang yang dimulai sejak hari Minggu (29/3). Presiden Prabowo diagendakan melakukan state call dengan Kaisar Jepang Naruhito, dan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi.

Pada hari kedua, Senin (30/3), Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga, dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa hubungan ekonomi antar kedua negara yang telah terbangun selama puluhan tahun itu sangat didukung oleh kontribusi dari perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor yang ada di Indonesia.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” ungkap Presiden Prabowo.

Forum ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai mitra strategis utama Jepang di kawasan, sekaligus membuka babak baru kerja sama ekonomi yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi masa depan.

Lebih jauh, hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang saat ini semakin solid, terlihat dari posisi Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar ke-4 Indonesia dengan nilai USD17,61 miliar. Jepang merupakan salah satu investor utama untuk Indonesia, menempati peringkat ke-5 dengan total investasi sebesar USD3,13 miliar, yang terutama mengalir ke sektor industri otomotif dan alat transportasi, diikuti sektor kimia dan farmasi. Jepang juga berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur skala besar melalui skema kerja sama Pemerintah dan badan usaha serta bantuan pembangunan, khususnya di sektor transportasi, pelabuhan, energi, dan infrastruktur perkotaan.

Di hadapan para pemimpin dunia usaha, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa investasi Jepang dinilai memiliki kualitas tinggi dengan karakter disiplin, penguasaan teknologi, serta komitmen jangka panjang. Presiden pun menyampaikan penghargaan secara pribadi atas hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi, disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang. Itulah sebabnya investasi Jepang dihormati, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia dan secara pribadi saya sangat menghargai hubungan ini,” ujar Presiden Prabowo.

Pada kesempatan ini juga telah ditandatangani 10 Nota Kesepahaman (MoU) dengan total nilai kerja sama mencapai sekitar USD23,1 miliar atau Rp392,7 triliun. Pembaruan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) juga diperkirakan akan memperkuat fondasi kerja sama kedua negara melalui peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi, serta modernisasi kerangka ekonomi bilateral.

Ke depannya, kerja sama Indonesia dan Jepang diharapkan bisa melampaui kerja sama ekonomi tradisional dan beralih menuju penciptaan solusi masa depan secara bersama. Hal ini dapat diwujudkan melalui tiga area utama kerja sama, yaitu Transisi Energi dan Pertumbuhan Hijau, Transformasi Industri dan Hilirisasi, serta Memperkuat Rantai Pasok Global.

“Pertemuan business-to-business dan pertukaran MoU ini merupakan langkah konkret menuju pembangunan kemitraan yang lebih kuat. Indonesia percaya bahwa masa depan kemitraan ini terletak pada bekerja, berinovasi, dan bertumbuh bersama, sehingga dapat membentuk masa depan yang penuh kemakmuran bersama, tak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk kawasan Indo-Pasifik,” tutur Menko Airlangga pada kesempatan yang sama.

Turut hadir dalam agenda Forum Bisnis Indonesia-Jepang ini yaitu di antaranya Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Rosan Roeslani, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry Japan Komori Takuo, Chairman and CEO of Japan External Trade Organization (JETRO) Norihiko Ishiguro, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta perwakilan dari Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Japan, Keidanren, dan JETRO.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Efisiensi Energi, Ahmad Luthfi Dorong Optimalisasi Desa Mandiri Energi hingga “Bike to Work”

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggodok penerapan penghematan energi, imbas macetnya distribusi minyak di Teluk Persia akibat perang Israel-AS versus Iran. Beberapa opsi mencuat yakni, optimalisasi 2.500 desa mandiri energi, work from home, termasuk penggunaan kendaraan umum dan bersepeda ke kantor.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, beberapa opsi tersebut tengah dalam kajian, sembari menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. Rencananya edaran tersebut akan terbit pada 31 Maret 2026.

“Kita sudah punya 2.500 Desa Mandiri Energi, itu nanti kita maksimalkan. Kita juga punya BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) terkait penggunaan gas alam, yang sudah digunakan di beberapa tempat,” ujarnya, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/3).

Di samping hal tersebut, pihaknya juga tengah mengkaji draf terkait penggunaan kendaraan nirminyak atau pakai kendaraan umum ke kantor. Bukan saja pegawai Pemprov Jateng, diharapkan solusi hemat energi itu juga diikuti oleh kabupaten/ kota.

“Kita sudah kalkulasi, kalau perlu pada hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan bupati/wali kota. Ke kantor naik sepeda. Masih di hitung-hitung, kemudian pakai kendaraan umum,” tuturnya.

Selain opsi-opsi tersebut, Pemprov Jateng juga tengah mengkaji penerapan work from home (kerja dari rumah) bagi pegawai.

“Target penghematan energi masih kita hitung-hitung. Naik sepeda, kalau perlu lari. Kalau WFH juga dikaji harinya apa. Begitu pemerintah sudah bikin surat edaran, kita langsung,” pungkas Luthfi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Penulis
Syifa
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.
Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.
Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.
Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.
Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Audiensi dengan Film Meja Tanpa Laci, Menteri Ekraf Apresiasi Pesan Kejujuran yang Diangkat

Penulis
Syifa
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai film memiliki potensi lebih dari sekadar tontonan tematik tetapi juga membawa pesan moral. Salah satunya yaitu film Meja Tanpa Laci yang terinspirasi dari program inovatif anti-korupsi gagasan Andi Sri Ulva Baso, peraih Hoegeng Awards 2025 yang merupakan penghargaan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berdedikasi, jujur, dan berintegritas tinggi.

“Bioskop mengutamakan film komersial yang menjanjikan. Promosi film ini harus segera dimulai dan lebih dimaksimalkan agar semakin terjamah masyarakat. Untuk itu, kita siap berkolaborasi dalam rantai nilai film tersebut,” ujar Menteri Ekraf saat menerima audiensi perwakilan film Meja Tanpa Laci di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026.

Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan karya film yang mengangkat nilai integritas dengan tagline ‘Susah untuk Jujur’. Melalui pendekatan visual yang ringan namun bermakna, film ini diharapkan mampu menyampaikan pesan kejujuran kepada masyarakat luas sekaligus menghadirkan alternatif tontonan yang relevan dengan realitas sosial.

Produser film, Deden Ridwan, menuturkan bahwa produksi ini bertujuan menghadirkan narasi positif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Tujuan film ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui orang baik-baik di negeri ini masih ada, itu yang mau dibangun dengan lebih menghibur, memberikan nuansa baru untuk film yang integritas yang lebih menghibur, kami coba menghadirkan integritas yang ringan agar pesan-pesan sampai ke masyarakat, agar ekosistem ekonominya muncul,” ujarnya.

Film Meja Tanpa Laci memiliki sinopsis mengikuti kisah Dipa, seorang polisi muda yang menjunjung tinggi integritas di tengah sistem yang sarat praktik suap. Dalam penyelidikannya atas hilangnya seorang pemuda, Dipa menemukan keterkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di balik distribusi sembako.

Di tengah tekanan dari atasan, ancaman mafia, serta konflik personal yang semakin kompleks, ia dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan prinsip atau menyerah pada sistem yang ingin membungkamnya.

Kementerian Ekraf menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri film Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan kualitas produksi, serta menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam audiensi tersebut yaitu Produser Eksekutif Riki Handayani, Sutradara Ody C. Harahap, Asisten Produser Ali Irani dan Faila.

Menteri Ekraf didampingi oleh Direktur Film, Animasi, dan Video Doni Setiawan, Tenaga Ahli Menteri Bidang Media Rocklin Aprilius Anderson, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Media dan Opini Publik Hasbil Mustaqim Lubis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Perkuat SDM Bioinformatika, Peternak Diuntungkan Lewat Deteksi Penyakit Lebih Cepat

Penulis
Syifa
-

Upaya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap peternak terus dilakukan. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Wates meningkatkan kapasitas tenaga teknisnya dengan mengirim tim bioinformatika mengikuti pelatihan internasional pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026 di Phnom Penh, Kamboja.

Pelatihan bertajuk “Tim Bioinformatika BBV Wates Ikuti Pelatihan di Institute Pasteur du Cambodge” ini menjadi bagian dari strategi negara dalam memperkuat sistem deteksi dini penyakit hewan. Langkah ini berdampak langsung pada penanganan penyakit yang lebih cepat, akurat, dan terukur sehingga risiko kerugian dapat ditekan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Pasteur du Cambodge melalui kerja sama FAO ECTAD Indonesia, Institut Pasteur du Cambodge, serta Australia–Indonesia Centre for Disease Preparedness. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan analisis data genomik untuk mendukung surveilans dan penelitian penyakit hewan.

Pelatihan ini dikoordinasikan oleh Eric Karlsson selaku Deputi Kepala Bagian Virologi, dengan Giorgio Gonnella sebagai pelatih utama di bidang bioinformatika dan kecerdasan buatan.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hendra Wibawa, menegaskan penguatan kapasitas ini menjadi langkah strategis untuk melindungi peternak dari ancaman penyakit.

“Penguatan kapasitas bioinformatika ini merupakan investasi penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis penyakit hewan. Dengan sistem deteksi yang lebih dini dan presisi, kita bisa melindungi ternak peternak dari potensi wabah dan menekan kerugian ekonomi di tingkat peternak,” ujar Hendra di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (30/3/2026).

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional.

“Dengan peningkatan kompetensi SDM dan teknologi yang kita miliki, BBV Wates semakin siap menjadi laboratorium referensi bioinformatika di tingkat ASEAN. Ini penting agar Indonesia tidak hanya mampu melindungi peternaknya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam sistem kewaspadaan dan respons penyakit hewan di kawasan,” kata Hendra.

Bagi peternak, penguatan kapasitas ini menjadi kabar baik. Dengan kemampuan analisis yang lebih canggih, laboratorium veteriner pemerintah mampu mendeteksi penyakit secara lebih cepat dan presisi, sehingga respons penanganan di lapangan bisa dilakukan sebelum wabah meluas.

Kementerian Pertanian menegaskan, penguatan SDM laboratorium merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi usaha peternak. Sistem diagnostik yang kuat tidak hanya menjaga kesehatan hewan, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi dan stabilitas pendapatan peternak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Turun ke Lapangan, Menteri PKP Pastikan 5.000 Unit BSPS di Banten 2026 Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Banten berjalan tepat sasaran sekaligus mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara mengatakan, di Provinsi Banten pada tahun 2026 dialokasikan sebanyak 5000 rumah yang akan dibedah/direnovasi. “Naik dari tahun 2025 sebanyak 1.742 unit rumah yang dibedah di Banten,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung kondisi rumah calon penerima bantuan di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa. Di lokasi tersebut terdapat 10 unit rumah yang akan diperbaiki melalui program BSPS. Kondisi rumah penerima bantuan masih memprihatinkan, mulai dari minimnya pencahayaan, berlantai tanah, hingga atap yang bocor.

Selain itu, sebagian rumah tidak memiliki struktur rangka dan kolom yang memadai, serta berada di wilayah yang memiliki potensi risiko gempa sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan penghuni. Pemerintah menargetkan pelaksanaan perbaikan rumah melalui program BSPS ini dapat dimulai pada April 2026.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Masyarakat penerima bantuan didorong untuk turut aktif mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Pemerintah menegaskan bahwa program BSPS harus bebas dari pungutan liar serta membuka ruang pelaporan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Kementerian PKP juga menekankan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta berani menegakkan aturan demi memastikan kualitas pelaksanaan program.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan dengan jujur, cepat, serta tepat sasaran. Program BSPS harus memberikan dampak nyata, tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa program perumahan menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Menurutnya, pembangunan rumah tidak hanya dilihat dari sisi kenyamanan, tetapi juga keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Program BSPS diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi pemilihan toko terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan material program BSPS. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat secara langsung memahami proses pemilihan penyedia bahan bangunan yang dilakukan secara terbuka, sederhana, dan akuntabel.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan harga yang lebih kompetitif, tetapi juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima bantuan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pelaksanaan simulasi pemilihan toko terbuka menunjukkan proses yang selama ini identik dengan mekanisme lelang yang kompleks dapat disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan akuntabilitasnya. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memahami proses pengadaan material.

“Melalui simulasi pemilihan toko terbuka ini, kita bisa melihat bahwa proses yang selama ini dianggap rumit seperti lelang dapat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dengan baik,” ujar Kepala BPS.

Program BSPS Tahun 2026 memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian layak, aman, dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemberdayaan penerima bantuan agar dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan di Provinsi Banten.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BSPS 2026 Resmi Diluncurkan, Percepat Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Banten Andra Soni, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran pimpinan lembaga dan mitra strategis, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Di Provinsi Banten sendiri, jumlah penerima BSPS meningkat dari sekitar 1.700 unit pada tahun sebelumnya menjadi 5.000 unit pada tahun ini.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Program BSPS tahun ini meningkat signifikan dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas dukungan terhadap penguatan anggaran sektor perumahan, sehingga program BSPS dapat diperluas secara signifikan pada tahun ini.

Menteri Dalam Negeri menegaskan dukungannya terhadap program perumahan yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan perumahan dan secara langsung meninjau kondisi masyarakat di berbagai daerah.

“Saya all out mendukung program perumahan ini, termasuk mendorong kepala daerah untuk turut berperan aktif. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus kita dorong bersama,” ujar Menteri Dalam Negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan. Penyaluran Kredit Progrma Perumahan oleh perbankan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti developer, kontraktor, hingga bahan bangunan.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi melalui PNM juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha mikro. Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih terjangkau sebagai alternatif dari praktik pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan bahwa program perumahan yang dijalankan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan backlog perumahan, serta didukung oleh penggunaan data yang akurat dalam penentuan sasaran penerima bantuan.

“Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya menjadi solusi penyediaan hunian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkop Tegaskan Koperasi Untuk Ekspansi ke Sektor Strategis

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi besar di Indonesia untuk tidak lagi bermain di zona nyaman khususnya Koperasi Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), untuk berani melakukan ekspansi ke sektor-sektor ekonomi strategis guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Hal tersebut ditegaskan Menkop saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopelindo yang berlangsung di Surabaya, Sabtu (28/3). Menurutnya, momentum transformasi ekonomi saat ini harus dimanfaatkan koperasi untuk masuk ke lini bisnis yang memiliki dampak luas.

Dalam sambutannya, Menkop menekankan bahwa koperasi harus mulai melirik sektor energi, pangan, hingga infrastruktur sebagai ladang pengabdian sekaligus bisnis yang menjanjikan.

“Koperasi jangan hanya puas di sektor simpan pinjam atau jasa penunjang kecil-kecilan. Saya mengajak Kopelindo untuk berani ekspansi ke sektor strategis. Kita ingin melihat koperasi terlibat dalam pengelolaan logistik nasional yang lebih luas, energi terbarukan, bahkan ketahanan pangan,” ujar Menkop.

Ia menambahkan, sebagai koperasi yang berbasis di lingkungan pelabuhan, Kopelindo memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperbesar skala bisnis di rantai pasok global. Menurutnya, pemerintah siap memberikan dukungan regulasi agar hambatan birokrasi bagi koperasi yang ingin masuk ke sektor padat modal dapat diminimalisir.

Selain soal ekspansi sektor, Menkop juga menyoroti pentingnya modernisasi tata kelola. Ia mengapresiasi Kopelindo yang terus konsisten melaksanakan RAT tepat waktu sebagai bentuk transparansi kepada anggota. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan masa depan menuntut kecepatan digital.

“Ekspansi ke sektor strategis mustahil dilakukan tanpa penguatan teknologi informasi. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban agar koperasi bisa bersaing dengan korporasi swasta maupun BUMN,” imbuhnya.

Menkop juga menambahkan bahwa Rapat Anggota Tahunan menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penentuan arah strategis koperasi. Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia mencatat aset mencapai sekitar Rp800 miliar dan SHU sekitar Rp20 miliar, dengan tren kinerja yang terus tumbuh dan jumlah anggota yang meningkat. “Ke depan, koperasi perlu memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta transformasi digital, sekaligus mendorong partisipasi anggota dan kolaborasi,” ucap Menkop.

Menkop juga berharap Kopelindo dapat bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas manfaat dan memperkuat ekonomi bersama.

Di akhir arahannya, Menkop berharap langkah berani Kopelindo nantinya dapat menjadi pemicu bagi koperasi lain di Indonesia untuk melakukan langkah serupa. Dengan masuknya koperasi ke sektor strategis, diharapkan distribusi kekayaan tidak hanya berputar di segelintir pihak, melainkan kembali ke anggota dan masyarakat luas.

“Jika koperasi sudah masuk ke sektor strategis, maka kita benar-benar sedang membangun demokrasi ekonomi yang sesungguhnya,” pungkas Ferry.

Kopelindo mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun buku 2025. Dalam pembukaan RAT, pengurus melaporkan keberhasilan pencapaian target utama yang dibarengi dengan transformasi besar-besaran menjadi koperasi modern.

Plh Ketua Kopelindo, Rudy Herdiyanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia menyebut tahun 2025 sebagai fondasi kuat sebelum koperasi melakukan lompatan besar di tahun-tahun mendatang.

Dalam laporannya, Rudy memaparkan bahwa Kopelindo berhasil mencapai berbagai target strategis, mulai dari peningkatan akses anggota hingga pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU). Tidak hanya soal angka, Kopelindo juga telah memperluas wilayah kerja dan melakukan migrasi sistem ke arah digital.

“Tahun 2025, Kopelindo berhasil mencapai target utama, mulai dari peningkatan akses, peningkatan SHU, perluasan wilayah kerja, dan kita sudah bertransformasi digital menjadi koperasi modern,” ujar Rudy di hadapan para anggota.

Dengan mengusung tema “Beyond Cooperative”, Kopelindo berkomitmen untuk keluar dari peran tradisional dan mulai memperluas dampak ekosistem bisnisnya agar lebih kompetitif di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Tekankan Peningkatan Layanan Kemnaker agar Lebih Mudah Diakses

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja menjadi fokus utama agar pekerja dapat memperoleh layanan secara optimal.

Menurut Yassierli, layanan tersebut harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan responsif karena langsung menyangkut kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian serius seluruh jajaran Kemnaker.

“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3).

Ia menilai, layanan publik yang bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.

Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki cara kerja internal agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan, satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara bersama.

“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Menurut dia, pembenahan internal perlu dilakukan seiring dengan tantangan global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.

Bagi Yassierli, situasi tersebut harus menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik tidak boleh turun. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja, tetap bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...367368369...4,874Halaman 368 dari 4,874