Beranda blog Halaman 378

Menkomdigi Apresiasi X dan Bigo Live, Tegaskan Kepatuhan Platform Digital terhadap PP TUNAS

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengapresiasi langkah cepat platform X dan Bigo Live yang dinilai telah menunjukkan kepatuhan penuh.

Apresiasi tersebut disampaikan Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat (27/03/2026).

Menurutnya, langkah kedua platform tersebut tidak hanya sebatas komitmen, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk penyesuaian sistem dan kebijakan secara konkret.

Platform X, misalnya, telah menetapkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman pusat bantuan. Selain itu, X juga berkomitmen untuk melakukan identifikasi serta penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimum pengguna menjadi 18 tahun sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi dan perjanjian pengguna. Platform ini juga memperkuat sistem perlindungan dengan moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk mendeteksi serta menindak akun di bawah umur.

Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bukti bahwa platform digital global mampu memenuhi regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab.

“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, Pemerintah menekankan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh X dan Bigo Live harus menjadi standar minimum yang diikuti oleh seluruh platform lainnya.

Pemerintah akan terus memantau setiap pergerakan platform secara harian untuk memastikan bahwa setiap komitmen tidak sekadar formalitas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.

Bagi platform yang belum menunjukkan kepatuhan penuh, Pemerintah menegaskan agar segera melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah eskalasi dan tidak akan ragu mengambil tindakan administratif tegas untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Tegaskan PP TUNAS Berlaku, Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut, termasuk membatasi akses anak sesuai usia dan memperkuat perlindungan data pribadi.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegas Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (27/03/2026).

Pemerintah telah mengirimkan surat dan instruksi kepada delapan platform, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, untuk segera menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan terhadap implementasi PP TUNAS.

Meutya mengungkapkan sejumlah platform mulai melakukan penyesuaian dan ada yang sudah bersikap kooperatif penuh.

“Ada dua platform yang melakukan kooperatif penuh, yaitu X dan Bigo Live. Status kepatuhan ini bersifat dinamis. Kami masih menunggu sampai esok dan akan terus memantau,” ujarnya.

Sementara platform Roblox dan TikTok juga menunjukkan sikap kooperatif.

“Kepada keduanya kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan agar dapat dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Meutya menegaskan pemerintah membuka opsi penegakan hukum bagi platform yang tidak patuh, termasuk sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Terapkan Manajemen Talenta untuk Penempatan Pejabat, Utamakan Sistem Merit

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan manajemen talenta dalam menentukan penempatan pejabat di lingkungan birokrasi. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan setiap aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya.

Sekretaris Daerah Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa proses penempatan jabatan dilakukan melalui penilaian berlapis dengan pendekatan meritokrasi dan manajemen talenta berbasis evaluasi 360 derajat.

“Proses penempatan jabatan dilakukan melalui mekanisme penilaian berlapis, yakni pendekatan meritokrasi dan manajemen talenta berbasis pendekatan 360 derajat,” kata Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Kota Padang, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait pelantikan 44 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumbar. Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/1518/BKD-2026, yang terdiri dari 21 pejabat administrator dan 23 pejabat pengawas.

Menurut Arry, hasil penilaian tersebut dihimpun oleh Tim Penilaian Kinerja Pegawai sebagai dasar dalam menentukan posisi paling tepat bagi setiap ASN. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya oleh atasan, tetapi juga melibatkan rekan kerja hingga bawahan.

“Artinya, penilaian ASN yang bersangkutan tidak hanya dari atasannya, tetapi juga oleh rekan kerja dan bawahan. Ini kita terapkan agar memperoleh gambaran objektif terhadap kapasitas dan integritas seseorang,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses mutasi dan promosi jabatan kali ini dilakukan lebih komprehensif dan hati-hati dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas organisasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Ini proses yang paling panjang yang pernah kita jalani. Bukan karena hal aneh, tetapi karena kita ingin memastikan orang yang tepat berada di tempatnya agar akselerasi pembangunan daerah semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh keputusan penempatan pejabat didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan pribadi maupun hubungan emosional.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sumbar dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, serta berbasis kinerja guna mendukung pembangunan daerah yang lebih optimal.

“Ini bukan soal keinginan pribadi, tetapi kebutuhan organisasi yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Tunjuk PIC di Tiap Daerah, Mahyeldi Ansharullah: Perkuat Sinkronisasi Pembangunan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi pembangunan daerah dengan menunjuk person in charge (PIC) di setiap kabupaten dan kota.

Kebijakan ini langsung diinisiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik seperti tumpang tindih program dan lemahnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran,” kata Mahyeldi saat memimpin rapat penunjukan PIC di Istana Gubernuran, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurutnya, penunjukan PIC tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dapat berjalan secara terintegrasi.

Ia menekankan bahwa koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci percepatan pembangunan. Tanpa sinkronisasi yang kuat, program yang dijalankan berpotensi tidak efektif dan kurang berdampak bagi masyarakat.

“Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi juga mengingatkan para PIC untuk menjalankan perannya secara aktif, responsif, dan solutif. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga bertanggung jawab mengawal program prioritas serta merespons berbagai persoalan di daerah masing-masing.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap dapat meminimalisir tumpang tindih program sekaligus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan di Sumatera Barat diharapkan menjadi lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun penunjukan PIC mencakup seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya, mulai dari perencanaan, infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan publik.

Rapat tersebut juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang terintegrasi serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perda Masyarakat Adat Dinilai Jadi Kunci Lindungi Suku Tengger, Lia Istifhama Apresiasi Khofifah Indar Parawansa

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menginisiasi dialog bersama perwakilan Suku Tengger dari empat daerah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.

Pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi pada Kamis (26/3/2026) tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Menurut Lia, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memberikan perlindungan nyata bagi komunitas adat di Jawa Timur.

“Perda tentang masyarakat adat bukan hanya simbol pengakuan, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan, pemberdayaan, dan keberlanjutan kehidupan komunitas adat di Jawa Timur,” tutur Senator Lia, pada Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, selama ini pengakuan terhadap masyarakat adat masih cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti implementasi kebijakan yang berpihak. Padahal, di tengah pesatnya pembangunan, posisi masyarakat adat semakin rentan, terutama terkait ruang hidup dan sumber penghidupan.

Lia menyoroti fenomena di mana budaya adat kerap diangkat sebagai daya tarik pariwisata, namun masyarakatnya tidak dilibatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan.

“Kita sering melihat budaya adat dipromosikan, tetapi masyarakatnya tidak dilibatkan sebagai subjek utama. Ini yang harus diperbaiki melalui kebijakan yang berpihak,” tegas Lia.

Secara konstitusional, pengakuan masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Desa Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari kepentingan ekonomi di wilayah adat.

Ia juga menyoroti potensi pergeseran fungsi tanah adat akibat program pembangunan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan konteks desa adat.

“Pemberdayaan sejati harus berbasis pada pengetahuan lokal. Jika tidak, yang terjadi justru ketergantungan baru, bukan kemandirian,” jelas Lia.

Lebih lanjut, Lia menegaskan bahwa Perda Masyarakat Adat harus menjadi jembatan antara pengakuan hukum dan implementasi nyata di lapangan. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin perlindungan hak atas tanah adat, memperkuat kelembagaan adat, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu, Perda juga dinilai penting untuk mendorong pemberdayaan berbasis kearifan lokal, sehingga masyarakat adat tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek utama dalam pembangunan daerah.

Dengan langkah ini, Lia berharap perlindungan terhadap komunitas adat seperti Suku Tengger dapat semakin kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan di Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Konservasi Satwa Liar melalui Breeding Loan Komodo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang, secara resmi menandatangani _Memorandum of Understanding (MoU)_ tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan komodo _(Varanus komodoensis)_.

MoU tersebut ditandatangani oleh Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Yasutomo Suzuki, Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, dalam rangka memperkuat kolaborasi bilateral di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat diplomasi konservasi Indonesia di tingkat global, sekaligus mendorong peningkatan upaya pelestarian satwa langka melalui pendekatan kolaboratif antara lembaga konservasi kedua pihak.

MoU ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang, sekaligus meningkatkan kontribusi kedua pihak dalam perlindungan dan konservasi satwa liar serta peningkatan kesadaran publik terhadap keanekaragaman hayati.

Dalam implementasinya, kedua pihak juga menegaskan komitmen terhadap prinsip kesejahteraan satwa dan kepatuhan terhadap ketentuan internasional, termasuk _Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)_.

Menteri Kehutanan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar pertukaran satwa, melainkan bagian dari Diplomasi Hijau _(Green Diplomacy)_ komitmen jangka panjang Indonesia dalam menjaga warisan biodiversitas dunia.

Lebih lanjut, Menteri Kehutanan menekankan bahwa program breeding loan juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat edukasi publik dan meningkatkan kesadaran internasional terhadap pentingnya konservasi.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian implementasi antara lembaga konservasi di Indonesia dan Prefektur Shizuoka, yaitu antara iZoo dan Kebun Binatang Surabaya, termasuk pengaturan teknis terkait pemeliharaan, transportasi, serta pengawasan satwa.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun standar internasional.

Melalui kemitraan ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam kepemimpinan global di bidang konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus memperkuat diplomasi lingkungan sebagai bagian dari kontribusi terhadap keberlanjutan alam di tingkat nasional dan global.

Penandatanganan MoU ini menjadi salah satu program memperkuat hubungan Indonesia-Jepang dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Sanae Takaichi guna mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wacana WFH Satu Hari untuk Tekan Konsumsi BBM Harus Dievaluasi

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta Jumat (27/3).

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.

Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Di sisi lain, ia menambahkan, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. “Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. “Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Jamin Distribusi BBM dan Elpiji Sesuai Ketentuan

Penulis
Syifa
-
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri kegiatan Halal Bihalal dan Silaturahmi bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Kabupaten Garut. Acara yang berlangsung di Rumah Makan Asep Strawberry (Astro) Cimaragas, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Kamis (26/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Nurdin Yana, perwakilan Pertamina, serta jajaran pengusaha di bidang industri Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) se-Kabupaten Garut. Kehadiran elemen-elemen penting ini menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ketersediaan energi bagi masyarakat.
Bupati Syakur Amin menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang diskusi untuk memastikan distribusi Elpiji dan BBM sampai ke tangan masyarakat sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah, tadi kami sepekat membuat semacam komunikasi lebih intens diantara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melihat tantangan kedepan yang lebih menarik yang mengharuskan kita menyikapi dari awal dan antisipasi sejak dini,” ujar Bupati.
Selain itu, Ketua Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut, Iday Hidayatulloh, menyampaikan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir.
“Kehadiran Bapak/Ibu menjadi bukti nyata, sinergi dan komitmen kita bersama dalam menjaga stabilitas energi di daerah yang kita cintai ini,” ucapnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi forum stategis untuk membahas penyaluran Gas elpiji & BBM di wilayah Kabupaten Garut, mengingat distribusi energi merupakan aspek yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan perekonomian di daerah.
Ia menekankan bahwa para pengusaha SPBU dan agen Elpiji adalah ujung tombak pelayanan energi. Serta ia mengajak seluruh anggota untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Para pengusaha elpiji, pengusaha SPBU dan lain sebagainya memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak penyaluran energi kepada masyarakat. Oleh karena itu kita dituntut untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” tegas Ida.
Ida berharap melalui kebersamaan ini, tercipta komunikasi yang lebih terbuka, harmonis dan produktif dalam menjaga distribusi yang tepat dan adil bagi masyarakat.

Selain itu, Perwakilan Pertamina, Jamal Bachtiar, melaporkan bahwa masa Satuan Tugas (Satgas) Lebaran yang berjalan sejak H-14 hingga H+14 akan berakhir pada 1 April 2026 mendatang. Secara keseluruhan, penyaluran energi di Kabupaten Garut selama periode mudik dan balik berjalan dengan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu lantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (27/3). Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari kesinambungan kualitas organisasi yang harus terus dijaga dan diperkuat.

Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Heru Pambudi atas fondasi yang telah dibangun selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Menurutnya, kepemimpinan Heru tidak hanya terlihat dalam forum rapat, tetapi juga dalam tindak lanjut yang konsisten, kemampuan membangun kepercayaan, serta keberhasilan membentuk kerja tim yang solid. Nilai kerja keras, loyalitas, dan amanah tersebut menjadi fondasi penting bagi Sekretariat Jenderal ke depan.

Kepada Robert Leonard Marbun, Menteri Keuangan menilai bahwa bekal kepemimpinan yang dimiliki sudah kuat. Robert disebut memiliki latar belakang akademik yang lengkap serta pengalaman karier yang mencakup pengawasan dan penegakan hukum, kepemimpinan wilayah, fungsi internasional, hingga kebijakan penerimaan negara. Kombinasi pengalaman lapangan, kebijakan, dan koordinasi itu dinilai menjadi modal penting untuk memimpin Sekretariat Jenderal.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan juga menyoroti tantangan global yang masih penuh ketidakpastian, mulai dari dinamika geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas. Di tengah situasi tersebut, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan harus terus menjaga APBN agar tetap kredibel, termasuk dalam menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber sekaligus engine perekonomian.

Menurut Menteri Keuangan, peran Sekretaris Jenderal menjadi sangat sentral dalam memastikan organisasi bergerak secara terpadu. Sekretaris Jenderal, ujarnya, harus berperan sebagai orkestrator agar seluruh unit berjalan sinkron, sebagai penggerak transformasi organisasi, sebagai penjaga kualitas informasi, dan sebagai integrator kebijakan pimpinan agar setiap arahan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dan ditindaklanjuti dengan baik.

Menutup arahannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kekuatan organisasi terletak pada kemampuan seluruh elemen untuk berjalan bersama dengan arah, ritme, dan nilai yang sama. Kepada Robert Leonard Marbun, ia berpesan agar fokus pada eksekusi dan orkestrasi, karena tugas Sekretaris Jenderal bukan bekerja sendiri, melainkan memastikan seluruh insan Kementerian Keuangan bekerja selaras untuk mendukung kinerja organisasi dan perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Balik Gratis 2026 Kediri Resmi Diberangkatkan, 3 Bus Menuju Jakarta dan Surabaya

Penulis
Syifa
-

Wakil Wali Kota Qowimuddin memberangkatkan tiga bus Balik Gratis 2026 dengan tujuan Jakarta. Pemberangkatan dilakukan di Terminal Tamanan, Selasa (24/3). Tak hanya tujuan Jakarta, ada pula satu bus lain dengan tujuan Surabaya. Program Balik Gratis 2026 ini diikuti 200 orang, dengan rincian 150 orang ke tujuan Jakarta dan 50 orang ke tujuan Surabaya.

“Dalam Balik Gratis ini juga disediakan cek kesehatan. Hal ini guna memastikan perjalanan hingga ke kota tujuan nanti aman,” ujarnya.

Gus Qowim mengungkapkan program balik gratis ini merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi, menekan risiko kecelakaan, sekaligus membantu meringankan biaya perjalanan. Tahun ini juga ada layanan cek kesehatan hasil kolaborasi Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Pemerintah Kota Kediri ingin memastikan kepulangan ke tempat tugas maupun tempat belajar berlangsung aman dan nyaman.

“Setelah lebaran biasanya kita menikmati banyak hidangan enak, yang manis, gurih, dan bersantan. Tidak ada yang salah, itu bagian dari kebahagiaan tetapi kesehatan tetap harus kita jaga. Cek kesehatan ini memastikan tekanan darah aman, kondisi tubuh siap, supaya berangkatnya tenang, sampainya pun nyaman,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Gus Qowim juga menitipkan pesan kepada para pemudik yang kembali ke perantauan. Dimana mereka semua adalah duta Kota Kediri. Ketika nanti kembali ke Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan kota-kota lainnya, bawalah nama baik Kota Kediri. Selalu bawa nilai-nilai kebaikan dari kota ini, baik itu keramahan, religiusitasnya, dan semangat gotong royongnya.

“Kami terus berbenah mulai dari infrastruktur kita tata, pelayanan publik kita perbaiki, ekonomi kerakyatan kita kuatkan, dan suasana kota kita jaga agar tetap aman, nyaman, dan penuh keberkahan.

Semua itu agar ketika panjenengan pulang nanti, entah untuk liburan, untuk menetap, atau bahkan untuk membangun usaha di kampung halaman, Kota Kediri sudah semakin dan membanggakan,” pungkasnya

Isnan Munawar salah satu pemudik yang mengikuti program balik gratis ini menyambut baik adanya program ini. Menurutnya program ini sangat membantu masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan kepada peserta Balik Gratis ini juga semakin bagus dari tahun ke tahun.

“Bagi saya yang mudik dengan jumlah tujuh orang ini sangat terbantu dengan program ini. Tahun kemarin saya juga Alhamdulillah mendapat kuota ikut program ini. Untuk tahun ini saya daftar di hari-hari terkahir dan Alhamdulillah dapat kuota. Pelayanan yang diberikan juga semakin meningkat ya dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Sebelum memberangkatkan Gus Qowim juga menempelkan stiker kepada bus. Sebagai tanda bahwa bus yang digunakan ini telah lolos ramp check. Artinya kondisi fisik bus layak dan aman untuk jalan, kelengkapan administrasi kendaraan juga terpenuhi, dan pengemudi juga dalam kondisi sehat.

Turut mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kasatlantas AKP Tutud Yudho, Kepala Dishub Arief Cholisudin, Kepala Bagian Perekonomian Bambang Tri Lasmono, Wasatpel Terminal Tipe A Tamanan Dukut Siswantoyo, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...377378379...4,876Halaman 378 dari 4,876