Beranda blog Halaman 379

Percantik Wajah Kota, Amsakar Tinjau Proyek Taman hingga Infrastruktur Jalan dan Drainase

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memanfaatkan hari pertama masuk kerja pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dengan meninjau langsung penataan taman dan pembangunan infrastruktur di sejumlah titik, Rabu (25/3).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kota yang lebih rapi, nyaman, dan estetis.

Di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA), Amsakar tetap turun ke lapangan guna melihat kondisi riil pekerjaan yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.

“Di hari pertama pasca Lebaran ini, saya ingin memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan benar-benar menunjukkan perkembangan yang nyata di lapangan,” ujarnya.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah kawasan taman di sekitar Bandara Hang Nadim. Amsakar menyoroti kondisi tanaman yang tampak gersang akibat cuaca panas. Ia meminta dinas terkait segera melakukan langkah penanganan agar fungsi taman sebagai elemen estetika kota tetap terjaga.

Peninjauan dilanjutkan ke kawasan Batam Centre, tepatnya pada proyek pembangunan box culvert. Infrastruktur ini dinilai penting untuk meningkatkan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan, sehingga mendukung kenyamanan lingkungan perkotaan.

Selanjutnya, Amsakar meninjau Simpang Pollux. Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan empat taman baru sebagai bagian dari penataan ruang kota. Dari jumlah tersebut, dua taman telah selesai dibangun. Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun tetap mendorong percepatan penyelesaian taman lainnya.

Di Simpang Kepri Mall, ia juga melihat langsung pembangunan kolam retensi yang masih berlangsung. Kolam ini diharapkan menjadi solusi pengendalian banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi, sekaligus mendukung tata kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.

“Ini bagian dari upaya kami memenuhi komitmen kepada masyarakat, sekaligus menjawab harapan terhadap pembangunan kota yang lebih baik dan tertata,” kata Amsakar.

Peninjauan turut mencakup kawasan Simpang Flyover Laluan Madani. Di lokasi ini direncanakan pelebaran tiga ruas jalan di sisi kanan dan kiri guna mengurai kepadatan arus lalu lintas, khususnya pada jalur Sekupang menuju Batam Centre.

Rangkaian kegiatan ditutup di DAM Sei Ladi. Amsakar meninjau instalasi pengolahan air berkapasitas 50 liter per detik yang dibangun untuk memperkuat pasokan air bersih di wilayah Batu Ampar, Nagoya, Tanjung Uma, hingga Bengkong.

Ia juga mengapresiasi kinerja tim di lapangan yang terus bekerja mendorong percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah, seluruh tim bekerja dengan baik. Kami optimistis Batam akan terus berbenah menjadi kota yang lebih tertata, indah, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Krisis Energi Global, Fadli Zon Terapkan WFH dan Efisiensi di Kemenbud

Penulis
Syifa
-

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, secara resmi menginstruksikan penerapan kebijakan efisiensi energi dan penyesuaian pola kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat daring bersama jajaran pejabat Kementerian Kebudayaan (25/3).

Langkah proaktif tersebut diambil sebagai respons terhadap dinamika global dan kelangkaan energi dunia yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk program pemerintah. Dalam arahannya, Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan konsumsi secara proaktif sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi global saat ini.

Penghematan yang perlu dilakukan antara lain melalui kebijakan Work from Home (WFH), efisiensi anggaran, dan transformasi pembangkit tenaga surya. Kementerian Kebudayaan akan mendorong efisiensi dengan melaksanakan WFH satu hari kerja dalam satu minggu. Menbud menekankan bahwa WFH tetap akan mempertimbangkan kualitas pelayanan publik.

“Output pelayanan, baik secara daring maupun luring, memiliki standar yang sama. Jadi, tidak mengurangi pelayanan, serta mendorong penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” jelas Menbud kepada seluruh jajaran.

Menteri Kebudayaan juga menekankan kepada seluruh jajaran untuk memiliki sense of emergency dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Menbud menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas kinerja kementerian di tengah situasi dunia saat ini.

“Kita tahu kebutuhan BBM ini sangat vital dan esensial, serta bisa menimbulkan berbagai dampak lainnya. Kita harus bersiap bahwa ada efisiensi. Berharap yang terbaik, tetapi juga harus menyiapkan skenario terburuk, atau hope for the best, but prepare for the worst,” ujar Menteri Kebudayaan.

Lebih jauh, Menteri Fadli turut menginstruksikan pembatasan operasional perangkat elektronik dan kendaraan dinas guna menekan konsumsi energi secara signifikan. Menbud menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah taktis kementerian untuk melakukan realokasi anggaran dari biaya operasional rutin ke program-program yang memiliki dampak langsung pada pelestarian budaya di masyarakat.

“Tentu tujuannya jelas, yaitu efisiensi melalui pengurangan mobilitas, karena mobilitas menggunakan BBM dalam jumlah besar. Kemudian, dalam satu hari saja, paling tidak kita bisa mengefisienkan pertemuan melalui daring seperti ini, karena pertemuan daring juga menjadi metode yang sangat efisien,” papar Menbud.

Menbud Fadli juga menjelaskan sejumlah kebijakan efisiensi Kementerian Kebudayaan yang akan diberlakukan mulai 1 April 2026, di antaranya penerapan Work From Home (WFH), efisiensi energi gedung, serta pengurangan kegiatan seremonial.

Kebijakan Kementerian Kebudayaan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas sehingga memangkas penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM). Pelaksanaan kebijakan ini selanjutnya telah tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel bagi Pegawai dalam rangka Mewujudkan Efisiensi Penggunaan Energi di Lingkungan Kementerian Kebudayaan.

Turut hadir dalam rapat daring ini antara lain Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo; jajaran pejabat eselon I dan II; serta kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kementerian Kebudayaan.

Menutup rapat, Menteri Fadli menambahkan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan untuk melihat efektivitasnya terhadap penghematan energi dan kinerja Kementerian Kebudayaan. Menbud juga memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian pola kerja, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Harapan saya, semua yang menjalankan program kegiatan ini harus seefisien mungkin dan memiliki dampak nyata, terutama dalam membangun ekosistem budaya kita,” pungkas Menteri Kebudayaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Perkuat Standar Vaksin PMK, Peternak Dapat Kepastian Perlindungan

Penulis
Syifa
-
Upaya pemerintah melindungi usaha peternak rakyat terus diperkuat melalui peningkatan kualitas vaksin hewan. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan setiap vaksin yang digunakan di lapangan telah melalui proses verifikasi ketat agar benar-benar efektif melindungi ternak.
Langkah ini mengemuka dalam forum TAFS Roundtable on Vaccine Verification yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 24 Maret 2026. Forum tersebut diikuti para ahli kesehatan hewan dan perwakilan negara Asia untuk membahas pentingnya pemilihan dan verifikasi vaksin berbasis ilmiah.
Penguatan sistem ini memberikan kepastian bahwa vaksin yang digunakan tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar bekerja di lapangan. Dengan vaksin yang tepat, risiko kematian ternak dapat ditekan dan produktivitas tetap terjaga.
Forum menegaskan bahwa pemilihan vaksin, termasuk untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berbagai aspek harus diperhatikan, mulai dari keamanan, efektivitas terhadap strain virus yang beredar, hingga stabilitas dan masa simpan vaksin.
Kementan hadir dalam forum tersebut melalui Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur. Keterlibatan ini menjadi langkah konkret memperkuat kapasitas nasional dalam produksi, pengujian, dan sertifikasi vaksin hewan.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa kualitas vaksin menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian penyakit di tingkat peternak.
“Pemilihan vaksin tidak bisa sembarangan. Harus dipastikan aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan serta strain virus yang beredar. Ini menjadi kunci agar vaksinasi benar-benar memberikan perlindungan optimal bagi ternak,” ujarnya di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan agar vaksin yang digunakan memiliki mutu terjamin.
“Pemerintah terus memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan vaksin agar yang digunakan di lapangan memiliki mutu terjamin, stabil, dan mampu memberikan kekebalan yang maksimal,” katanya.
Delegasi Indonesia, Nur Khusni Hidayanto, menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama kawasan dalam mendukung sistem verifikasi vaksin yang lebih solid.
“Ke depan diperlukan standarisasi protokol, dibentuk laboratory network dan expert group untuk mendiskusikan technical guidance verifikasi vaksin PMK khususnya di ASEAN,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, PMK dijadikan contoh utama karena masih menjadi tantangan di sejumlah negara. Diskusi juga menekankan bahwa evaluasi vaksin harus disesuaikan dengan kondisi epidemiologis dan sistem peternakan masing-masing negara.
Bagi pelaku usaha peternakan, pendekatan ini memberikan dampak nyata. Vaksin yang tepat akan meningkatkan keberhasilan pengendalian penyakit, mengurangi kerugian akibat kematian ternak, serta menjaga stabilitas produksi dan pendapatan peternak.
Selain itu, penguatan standar vaksin juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk peternakan Indonesia, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.
Melalui forum ini, negara-negara di kawasan menyusun rekomendasi teknis terkait verifikasi vaksin yang disesuaikan dengan kondisi regional. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas program vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan.

Dengan sistem verifikasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis pengendalian PMK dan penyakit hewan lainnya akan semakin efektif, sehingga usaha peternak tetap aman, produktif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mulai Hari Ini, Akun X di Bawah 16 Tahun Akan Dinonaktifkan

Penulis
Syifa
-
Platform digital X (sebelumnya Twitter) menetapkan batas usia minimum pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan perubahan ini merupakan langkah konkret platform global dalam memenuhi kewajiban regulasi nasional sekaligus meningkatkan pelindungan anak di ruang digital.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah yang diambil oleh X.
“Kami mengapresiasi tindakan nyata yang diambil X sebagai bentuk komitmen kepatuhan sekaligus memastikan pelindungan terhadap anak di ruang digital,” kata Dirjen Alexander di Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Melalui surat per tanggal 17 Maret 2026, X menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan implementasi PP TUNAS, yang secara khusus mengatur layanan jejaring dan sosial media berisiko tinggi, sehingga hanya diperkenankan bagi anak usia 16 tahun keatas.
Dirjen Alexander menyatakan X telah  menyampaikan perubahan ini dalam laman Pusat Bantuan khusus Indonesia yang tersedia melalui tautan https://help.x.com/en/rules-and-policies/indonesia-resources.
Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku.
“Kemkomdigi akan melakukan pemantauan secara periodik atas kemajuan dari proses tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi PP TUNAS terpenuhi,” tegas Dirjen Alexander.
Kemkomdigi menegaskan agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lainnya yang telah menerima surat dari Menteri Komunikasi dan Digital segera memberikan respons resmi serta mengambil langkah konkret sebagaimana yang telah dan akan dilakukan oleh X.
“Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” tegas Dirjen Alexander.

Kemkomdigi menuggu platform lainnya untuk menunjukan itikad mematuhi hukum di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Arus Mudik 2026 Naik, Tapi Lebih Aman: Pemerintah Ungkap Data dan Strateginya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan pelaksanaan arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar, aman, dan terkendali, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengatur waktu arus balik lebih awal guna menjaga kelancaran perjalanan secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada tahun ini tetap dapat dikelola dengan baik berkat sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas.

“Alhamdulillah, arus mudik berjalan lancar dan aman. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemudik meningkat, namun kasus kecelakaan justru menurun. Ini menunjukkan bahwa mobilitas tinggi tetap bisa dikelola dengan baik dan semakin aman,” ujarnya saat meninjau Pengelolaan Arus Lalu Lintas Libur Lebaran 2026 di Pos Pantau Jasa Marga Toll Command Center (JMTC) Bekasi, Rabu (25/3).

Data pemantauan menunjukkan bahwa puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 (H-3) mencapai lebih dari 270.315 kendaraan, meningkat sekitar 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai sekitar 2,52 juta kendaraan, atau naik tipis 0,9 persen.

Data tersebut selaras dengan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 yang menunjukkan bahwa puncak pergerakan pemudik terjadi secara serentak di berbagai moda transportasi. Pada H-3 Lebaran, pergerakan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan sebesar 403.883 penumpang, diikuti angkutan kereta api sebanyak 401.238 penumpang, angkutan udara 311.836 penumpang, serta angkutan darat 232.016 penumpang.

Meski terjadi peningkatan mobilitas, tingkat keselamatan menunjukkan perbaikan signifikan. Sepanjang periode mudik, jumlah kecelakaan di perjalanan tercatat turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun 2025, dari 31 kejadian menjadi 26 kejadian. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan arus mudik tidak hanya mampu mengakomodasi peningkatan pergerakan, tetapi juga semakin efektif dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Menko PMK menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang mengedepankan koordinasi cepat dan berbasis data.

“Semua ini berkat kerja sama semua pihak yang merancang, mengantisipasi, dan merespons dengan cepat dan akurat, didukung teknologi seperti CCTV yang merata, intelligent transport system, dan analisis data,” jelasnya.

Memasuki fase arus balik, pemerintah melihat tren yang lebih positif. Puncak arus balik tercatat lebih awal pada 24 Maret 2026 (H+3) dengan volume sekitar 256.338 kendaraan, atau turun 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa arus balik mulai terdistribusi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu.

Di sisi lain, total kendaraan yang kembali ke Jakarta mencapai sekitar 1,96 juta kendaraan atau meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat, namun dengan pola pergerakan yang lebih terkendali.

Namun demikian, Menko PMK mengingatkan pentingnya menjaga momentum pengelolaan arus balik agar tetap optimal.
“Sekarang kita masuk tahap arus balik. Kami mengajak aparat untuk tetap fokus, melanjutkan kerja keras dan kerja cerdas berbasis data,” tegasnya.

Menko PMK juga mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan kembali lebih awal guna menghindari kepadatan pada tanggal-tanggal puncak arus balik.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak menunggu arus balik pada tanggal 28 dan 29 Maret. Mulai arus balik secepatnya, dari hari ini tanggal 25 Maret sudah bisa kembali. Manfaatkan juga diskon tarif tol pada tanggal 26 dan 27 Maret agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” ujarnya.

Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara aparat dan masyarakat, arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih merata, aman, dan terkendali.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan BUMN yang telah bekerja keras. Di saat masyarakat mudik, para petugas tetap menjalankan tugasnya untuk melayani. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” pungkas Menko PMK.

Dalam peninjauan tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Stabilitas Ekonomi Nasional Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan. Perlu kami tambahkan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang tetap kuat dan mampu menghadapi tekanan global.

“Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilian, ditopang oleh beberapa faktor utama,” ujar Juru Bicara Haryo.

Lebih lanjut, Juru Bicara Haryo menjelaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11% (yoy), relatif tinggi dibandingkan negara peers, sementara inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Pemerintah terus menjaga stabilitas tersebut melalui pengendalian inflasi dan kebijakan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan kinerja yang kuat dengan PMI sebesar 53,8 yang berada pada fase ekspansi dan menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Ketahanan fiskal juga tetap terjaga dengan kinerja APBN yang solid. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak tumbuh sebesar 30,4% (yoy), didukung oleh reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem coretax yang terus memperkuat basis penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional semakin menguat. Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta mencatat surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi. Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah tetap optimistis perekonomian Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,4% pada tahun 2026, dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

“Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Pekanbaru Siapkan WiFi Gratis di Seluruh Halte, Dukung Transportasi Modern

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan akses internet gratis di berbagai titik strategis. Pemko menargetkan seluruh halte di kota tersebut akan dilengkapi jaringan WiFi.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (26/3), mengatakan, penyediaan WiFi di halte akan mendukung pengembangan sistem transportasi. Apalagi, pemko berencana akan melakukan pembaruan layanan bus listrik yang diharapkan dapat beroperasi lebih cepat, tepat waktu, dan efisien dalam melayani masyarakat.

Selain halte, akses WiFi juga akan diperluas ke sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti masjid, pos pelayanan terpadu (posyandu), ruang terbuka hijau, serta sarana olahraga. Pemko juga akan menyesuaikan pemasangan di lokasi strategis, seperti halaman masjid, kawasan Perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, serta stadion.

Beberapa titik yang menjadi prioritas antara lain Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti, Stadion Kaharuddin Nasution di Rumbai, pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bundaran Keris dan Jalan Cut Nyak Dien, hingga kawasan UMKM di Taman Labuai.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses layanan internet, sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial di ruang-ruang publik. Dengan adanya WiFi gratis ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memanfaatkan layanan digital secara optimal,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan Selama Lebaran

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan khusus bagi para tahanan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. KPK memastikan momen Idul Fitri di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK berjalan kondusif dengan pengawasan berlapis.

Sepanjang libur Lebaran yang dimulai pada Sabtu (21/3) lalu, tercatat sebanyak 265 keluarga mendaftar untuk berkunjung ke Rutan Gedung Merah Putih KPK dan Rutan Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC). Diketahui dari total 81 orang tahanan, sebanyak 73 orang dikunjungi keluarga mereka secara langsung, serta 4 orang dikunjungi secara daring (online).

“Dalam upaya kunjungan hari raya, selalu terjadi lonjakan jumlah pengunjung. Rutan menambah meja pendaftaran sebagai upaya mengurangi antrean,” tutur Kepala Rutan KPK, Togi Robson Sirait.

Meskipun kental dengan suasana emosional, KPK menegaskan tidak ada kelonggaran prosedur bagi para pengunjung. Petugas rutan memeriksa fisik dan barang bawaan secara ketat, guna memastikan tidak ada barang terlarang atau ‘bingkisan’ ilegal yang masuk ke dalam ruang tahanan.

KPK menyadari beribadah dan bersilaturahmi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), dengan tidak mengabaikan status hukum para tahanan. Kunjungan yang dijadwalkan secara terbatas ini menjadi momen krusial bagi para tahanan untuk merefleksikan diri di hadapan keluarga.

“Para tahanan mulai dengan salat Ied berjamaah pada pukul 06.00–08.00 di Masjid Gedung Merah Putih KPK,” tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Lebih lanjut, usai salat, KPK baru membuka layanan penerimaan hantaran makanan bagi para tahanan dari pukul 09.00–10.00 WIB. Selain itu, KPK memberikan kesempatan bagi para tahanan untuk bertemu langsung dengan anggota keluarga dan kerabat dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

“Kehadiran keluarga diharapkan mampu mendukung secara moral dan emosional para tahanan, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dari proses refleksi diri,” imbuh Budi.

Tutup Celah Gratifikasi di Tengah Tradisi

Lebih dari sekadar kunjungan, momen Lebaran sering menjadi celah bagi praktik pemberian hadiah tidak sah atau gratifikasi. KPK telah mengarahkan seluruh petugas rutan agar menolak segala pemberian dari keluarga tahanan.

Penguatan pengawasan ini merupakan upaya KPK dalam menjaga marwah institusi bahkan di hari besar keagamaan. Oleh karena itu, KPK mengapresiasi kerja sama keluarga tahanan yang mematuhi aturan jam kunjung serta membatasi barang bawaan.

Ke depan, KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan rutan yang manusiawi namun tetap berfokus pada potensi penyimpangan, guna memastikan setiap proses hukum berjalan adil dan terhormat.

Sebagai informasi, hingga saat ini Rutan KPK menampung total 81 tahanan yang tersebar di dua lokasi utama, yaitu 41 tahanan di Rutan Gedung Merah Putih dan 40 tahanan di Rutan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), dengan 67 tahanan beragama Muslim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Bea Cukai dan BNN Perkuat Pengawasan Narkotika di Wilayah Perbatasan

Penulis
Syifa
-

Ancaman peredaran narkotika yang semakin kompleks, terutama di wilayah perbatasan dan jalur logistik, menjadi tantangan serius bagi keamanan masyarakat. Tanpa sinergi antarinstansi, celah penyelundupan berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara. Untuk itu, Bea Cukai bersama berbagai instansi terus menjalin sinergi guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan narkotika.

Di wilayah perbatasan, penguatan sinergi dilakukan Bea Cukai Jagoi Babang bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bengkayang. Hal ini ditandai dengan pertemuan antara Kepala Kantor Bea Cukai Jagoi Babang, Arman Tarmidzi, dan Kepala BNNK Bengkayang, Wahyu Kurniawan, pada Rabu (4/3) di Kantor Bea Cukai Jagoi Babang.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam pengawasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Wilayah ini dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika.

Melalui penguatan kerja sama ini, kedua instansi berharap upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. Selain itu, kolaborasi juga membuka peluang pelaksanaan kegiatan bersama, seperti sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas petugas dalam mendeteksi dan menangani tindak pidana narkotika.

Sementara itu di Bontang, sinergi lintas instansi juga diperkuat melalui Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2026 yang digelar pada Kamis (12/03) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Kegiatan ini melibatkan Bea Cukai Bontang bersama jajaran Forkopimda Plus, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dalam upaya menyusun langkah terpadu untuk menekan peredaran narkotika. Salah satu fokusnya adalah peningkatan intensitas operasi dan pengawasan di delapan titik prioritas di Kota Bontang.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan ketahanan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Dalam forum tersebut, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bontang, Candra Haqu Yodana, menyampaikan bahwa peran Bea Cukai tidak hanya terbatas pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman barang berbahaya. “Bea Cukai tidak hanya fokus pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melakukan perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba dan barang berbahaya lainnya. Kami menyinergikan kekuatan intelijen dan penindakan dengan program kerja pemerintah kota untuk memastikan Kota Bontang tetap kondusif dan bebas narkotika,” ujarnya.

Melalui penguatan sinergi ini, pengawasan di pintu masuk wilayah diharapkan semakin ketat sehingga mampu memutus rantai distribusi narkotika. Upaya ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kesiapan Haji 2026 Hampir 100%, Menteri Haji Minta Jemaah Maksimalkan Manasik

Penulis
Syifa
-

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa kesiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026M hampir mencapai 100%. Ia meminta seluruh jemaah untuk memaksimalkan manasik sebagai bekal utama agar ibadah berjalan tertib, aman, dan sesuai syariat.

Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan manasik haji Kota Blitar yang digelar di Masjid Ar Rahman, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (25/3), dan diikuti oleh seluruh jemaah haji setempat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abdul Haris, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam, serta unsur pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

Menhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Blitar dan Kantor Kementerian Haji setempat atas sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan,” ujar Menhaj.

Ia menegaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan layanan haji yang lebih fokus dan terintegrasi.

“Kementerian ini hadir untuk memastikan pelayanan yang berpusat pada jemaah, sejak persiapan, pelaksanaan, hingga kembali ke tanah air,” lanjutnya.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, penyelenggaraan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jemaah dapat melaksanakan ibadah sesuai syariat. Hal ini diwujudkan melalui konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses keadaban dan peradaban.

Menhaj juga menyampaikan sejumlah penguatan program strategis, antara lain penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penyesuaian kuota berbasis daftar tunggu untuk menjamin keadilan, serta mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi.

Selain itu, pengembangan Kampung Haji juga tengah disiapkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan jemaah yang terintegrasi.
Dalam penyelenggaraan haji tahun 1447H/2026M, pemerintah mengusung tagline “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan.”

“Kami memastikan layanan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan panggilan istimewa yang tidak semua orang dapatkan.

“Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Manasik ini menjadi bekal penting agar ibadah dapat dilaksanakan dengan benar, disiplin, dan penuh kebersamaan,” ungkapnya.

Terkait kesiapan penyelenggaraan haji 2026, Menhaj memastikan bahwa seluruh aspek layanan telah siap.

“Akomodasi di Makkah dan Madinah, layanan konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah telah dipersiapkan. Penerbitan visa juga telah mencapai lebih dari 95%,” jelasnya.
Pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan dimulai pada 22 April 2026.

Kementerian Haji dan Umrah juga telah bekerja sama dengan pihak syarikah di Arab Saudi untuk memastikan kualitas layanan, termasuk distribusi kartu Nusuk yang akan diterima jemaah saat di embarkasi.

Menutup pernyataannya, Menhaj mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika situasi global.

“Kita semua berharap situasi di Timur Tengah tetap kondusif sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...378379380...4,876Halaman 379 dari 4,876