Beranda blog Halaman 386

Gubernur Papua Ajak Jaga Toleransi dan Waspada Cuaca saat Idulfitri

Penulis
Syifa
-

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengajak masyarakat menjaga toleransi dan kebersamaan antarumat beragama dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Salat Idulfitri di halaman Kantor Gubernur Papua, Sabtu (21/3).

Gubernur menekankan pentingnya memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.

“Kita jaga toleransi, kita saling bersalam-salaman dan membuka diri dengan semua saudara yang ada di Papua,” ujar Fakhiri.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk merayakan Idulfitri secara sederhana dengan tetap menjaga nilai-nilai yang telah dibangun selama bulan Ramadan.

“Kita boleh merayakan, tetapi jangan berlebihan. Kita jaga apa yang sudah kita dapat selama bulan puasa,” katanya.

Gubernur juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem di sejumlah wilayah Papua.

“Musim hujan masih tinggi, kami minta masyarakat tetap siaga dan segera melapor jika terjadi bencana,” ujarnya.

Ia berharap momentum Idulfitri dapat memperkuat persaudaraan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Yogyakarta Ajak ASN Perkuat Iman, Saling Memaafkan, dan Gotong Royong

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan sikap saling memaafkan dengan ikhlas serta membangun semangat kegotongroyongan merupakan bagian penting dari keimanan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Apel dan Halal Bihalal Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang berlangsung di Lapangan Balaikota Yogyakarta, Rabu (25/3). Kegiatan ini Hasto didampingi istri serta Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan beserta istri juga turut berjabat tangan dengan para ASN Pemkot Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Hasto juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk membuka lembaran baru dengan hati yang bersih. Ia menekankan pentingnya memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menjaga hubungan baik antar sesama.

“Sebagai manusia, kita bersama ikhlas, saling memaafkan. Yang lalu-lalu jangan diingat, tapi kita perbaiki diri kita, keimanan kita, hubungan kita dengan sesama, untuk kita bersama lebih baik ke depannya, di hadapan Sang Khalik maupun bagi masyarakat Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Hasto juga mengungkapkan, momen Halal Bihalal harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat pelayanan publik.

“Harapannya dengan saling memberi dan menerima maaf dapat meringankan langkah ASN dalam menjalankan tugas, baik sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai bagian dari kehidupan sosial,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Ia menyoroti adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD), serta potensi krisis energi di masa mendatang.

Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta akan memfokuskan program pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan penyelesaian persoalan yang ada.

“Beberapa program prioritas yang akan terus digalakkan antara lain gerakan kebersihan lingkungan, pengelolaan dan pemilahan sampah, serta penguatan gerakan MAS JOS masyarakat. Selain itu, pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat juga menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut mencakup pencegahan stunting, pembangunan keluarga, menjaga kesehatan mental, pemberdayaan lansia, bedah rumah bagi masyarakat miskin, hingga penguatan ekonomi rakyat melalui program Wamira dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pihaknya menambahkan, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, perempuan, anak, dan masyarakat kurang mampu.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita optimis dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas ekonomi di Kota Yogyakarta,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Tegaskan Fundamental Bank RI Kuat, Outlook Negatif Bukan karena Kinerja

Penulis
Syifa
-

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa kinerja industri perbankan sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif.

Mengenai revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, menurut Dian, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut.

Revisi outlook terhadap bank-bank besar Indonesia lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global.

Sebagai informasi, secara umum peringkat Lembaga/Institusi/Perusahaan pada suatu negara setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign di negara tersebut.

“Pada dasarnya kondisi industri perbankan nasional berada dalam kondisi yang positif, dengan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan DPK sebesar 13,48 persen (yoy),” kata Dian.

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14 persen, permodalan yang kuat sebesar 25,87 persen, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23 persen, 27,54 persen, dan 197,92 persen, jauh di atas threshold.

Dari sisi fundamental, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan.

Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34 persen dan 13,43 persen.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32 persen dan 16,38 persen, yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga.

Ketahanan permodalan juga berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32 persen, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33 persen. Hal ini memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1 persen hingga 3 persen, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit.

Sepanjang 2025, Bank KBMI 4 dan Himbara juga membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

Penyesuaian terhadap outlook yang​ dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan. Saat ini peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh dana pihak ketiga domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas dan dalam hal diperlukan, perbankan sudah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perhitungan atas biaya dibandingkan manfaat yang akan dihasilkan serta opsi-opsi untuk mendapatkan pendanaan tersebut.

OJK menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional serta memandang bahwa penyesuaian outlook ini bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible) seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif. OJK terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

“OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” kata Dian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut Antusias Masyarakat, Otorita IKN Imbau Penggunaan Tas Pakai Ulang dan Ketertiban di Masjid Negara IKN

Penulis
Syifa
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat guna menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bersama selama periode libur panjang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk di Masjid Negara IKN.

Salah satu imbauan yang disampaikan adalah penggunaan tas pakai ulang (reusable bag) sebagai tempat menyimpan sepatu atau sandal sebelum memasuki ruang utama masjid. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan area ibadah sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di kawasan Nusantara.

Selain itu, imbauan ini juga menjadi bagian dari antisipasi meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk beribadah maupun menikmati keindahan Masjid Negara IKN selama periode libur panjang.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menekankan bahwa kebiasaan sederhana tersebut dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kenyamanan bersama.

“Penggunaan tas pakai ulang untuk menyimpan alas kaki adalah langkah kecil yang dapat memberikan dampak besar. Kami mengajak seluruh pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan dan mendukung prinsip keberlanjutan yang diterapkan di IKN,” ujar Troy, pada Senin (23/03/2026) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Dalam mendukung kenyamanan kunjungan masyarakat, Otorita IKN juga mengimbau pengunjung untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, termasuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan serta menggunakan titik parkir yang telah disediakan di sekitar kawasan Masjid Negara IKN maupun lokasi lainnya.

Masyarakat juga diharapkan turut menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta memperhatikan barang bawaan dan keamanan kendaraan selama berada di kawasan Nusantara.

Untuk memudahkan akses informasi, pengunjung disarankan mengunduh aplikasi IKNOW yang menyediakan berbagai informasi terkait IKN, termasuk fitur tombol darurat (panic button) yang dapat digunakan dalam kondisi membutuhkan bantuan.

Bagi masyarakat yang melanjutkan kunjungan ke kawasan Istana Negara IKN, akses dibatasi hingga pukul 17.00 WITA dengan ketentuan pengunjung mengenakan sepatu tertutup, tidak menggunakan celana pendek, serta tidak mengenakan pakaian tanpa lengan/lengan terbuka.

Selain itu, pengunjung juga diimbau untuk menyesuaikan perlengkapan pribadi dengan kondisi cuaca, seperti menggunakan topi atau payung guna mengantisipasi panas terik maupun hujan.

Melalui berbagai imbauan ini, Otorita IKN berharap masyarakat dapat menikmati pengalaman beribadah dan berkunjung di Masjid Negara IKN dengan aman, nyaman, dan tertib, sekaligus turut menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan Nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Mudik ke Jakarta Dongkrak Wisata dan Transportasi Publik saat Lebaran 1447 H

Penulis
Syifa
-

Program “Mudik ke Jakarta” yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan penggunaan transportasi publik selama periode Idulfitri 1447 Hijriah. Lonjakan mobilitas ini mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk berkunjung sekaligus beraktivitas di Ibu Kota.

Peningkatan tersebut terlihat dari tingginya angka kunjungan ke berbagai destinasi wisata serta melonjaknya jumlah pengguna moda transportasi publik, seperti MRT dan LRT. Pemprov DKI menilai tren ini sebagai sinergi positif antara kebijakan mobilitas dan daya tarik pariwisata Jakarta.

“Program Mudik ke Jakarta tidak hanya mendorong pergerakan ekonomi, tetapi juga meningkatkan penggunaan transportasi publik secara signifikan,” ujar Gubernur Pramono saat menghadiri halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah bersama aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Balai Kota, pada Rabu (25/3). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Gubernur Pramono menyebutkan, pengguna MRT mencapai 135.117 penumpang atau meningkat sekitar 59 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, LRT mencatat 9.987 penumpang atau naik sekitar 6 persen.

Di sektor pariwisata, lonjakan pengunjung juga terjadi di sejumlah destinasi unggulan. Kawasan Monas mencatat 126.790 pengunjung, Ragunan 222.991 pengunjung, dan Ancol sekitar 155.000 pengunjung selama masa libur Lebaran.

“Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menikmati Jakarta sebagai destinasi wisata sekaligus kota aktivitas,” kata Gubernur Pramono.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dalam program “Mudik ke Jakarta”, termasuk dukungan dari sektor transportasi dan perhotelan.

“Sampai sebelum Lebaran, nilai transaksi program ini mencapai sekitar Rp21 triliun. Kami berharap hingga 31 Maret dapat melampaui Rp25 triliun,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, sejumlah daerah juga berpartisipasi dalam program ini melalui skema promosi. Beberapa kota mencatat transaksi cukup besar, seperti Semarang sekitar Rp8 miliar dan Surabaya sekitar Rp6,2 miliar.

Pemprov DKI memastikan peningkatan mobilitas tersebut tetap diimbangi dengan pelayanan publik yang optimal. “Selama periode mudik hingga Lebaran, pelayanan publik berjalan baik dan tidak ada keluhan signifikan dari masyarakat,” tutur Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja sesuai arahan pemerintah pusat. Skema work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA) masih diberlakukan dalam masa transisi pascalibur Idulfitri.

“Pengaturan ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan publik agar tetap berjalan baik. Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski ada fleksibilitas kerja,” tuturnya.

Gubernur Pramono lebih lanjut menegaskan, Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dan bekerja, dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing.

“Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi harus diimbangi kesiapan dan kapasitas untuk bekerja. Kami ingin setiap orang yang datang dapat berkontribusi positif,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Minta SPBU Prioritaskan BBM Subsidi untuk Rakyat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan agar seluruh petugas SPBU mengutamakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan ataupun aktivitas tambang ilegal.

Penegasan tersebut disampaikan Al Haris saat dikonfirmasi awak media pada Minggu (22/3/2026). Ia menyoroti masih adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang justru dialihkan ke pihak-pihak yang tidak berhak.

“Saya minta petugas SPBU kalau ada yang begitu mohonlah konsisten, utamakan publik biasa karena itu hak mereka. Jangan berikan perusahaan yang uangnya banyak, dia bisa beli yang industri,” tegasnya.

Al Haris mengungkapkan, pihaknya menemukan indikasi distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, bahkan sampai ke tambang-tambang ilegal. Hal ini, menurutnya, menjadi perhatian serius karena merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

“Kita kemarin melihat bahwa subsidi itu dikirim ke tambang-tambang ilegal. Nah, makanya ada yang tertangkap oleh kepolisian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya oknum yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan BBM subsidi bagi kepentingan industri. Padahal, perusahaan memiliki akses untuk membeli BBM non-subsidi atau industri sesuai aturan yang berlaku.

“Kan banyak bbm yang tidak berindustri itu, kenapa itu tidak digunakan dengan industri saja. Yang namanya oknum ada aja yang nakal beli yang bersubsidi ubtuk industri,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris berharap seluruh pihak, khususnya pengelola SPBU, dapat menjalankan aturan dengan tegas dan bertanggung jawab, agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Gubernur Jambi Jamin Stok BBM Aman Saat Arus Balik Lebaran

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Jambi dalam kondisi aman menjelang arus balik Lebaran 2026. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi lonjakan permintaan dalam beberapa hari ke depan.

Kepastian tersebut disampaikan Al Haris saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (20/3/2026) malam. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, kondisi stok BBM saat ini masih terjaga dengan baik.

“Saya tanya kemarin dengan Pertamina, kondisinya masih bagus. Cuma kita belum tahu beberapa hari kedepan, karena cadangan kita tidak cukup besar,” ujarnya.

Al Haris juga mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke fasilitas penyimpanan BBM di wilayah Kasang, dan memastikan distribusi masih berjalan lancar.

Meski stok dinilai mencukupi, Pemprov Jambi tetap meminta laporan berkala dari Pertamina untuk memantau perkembangan di lapangan, terutama saat puncak arus balik.

“Saya minta laporan kepada kami kondisinya seperti apa, sampai hari ini masih cukuplah. Mudah-mudahan arus balik nanti tidak ada kekurangan BBM di SPBU kita,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga telah menyiapkan distribusi tambahan melalui BBM mobile. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Kita sudah menambah BBM mobile, tapi kita lihat dulu situasinya. Kalau Jambi belum begitu membutuhkan mungkin cukup di SPBU saja,” pungkasnya.

Harga Pangan Indonesia Terkendali Selama Ramadan, Presiden Prabowo: Good Job

Penulis
Syifa
-

Kondisi gejolak geopolitik di Timur Tengah yang membayangi sejak awal Ramadan tahun ini, membuat pemerintah dalam komando Presiden Prabowo Subianto telah bersiaga mengantisipasi implikasinya. Di sektor pangan masih ada kemungkinan menerima imbas yang mendorong fluktuasi harga di ranah domestik.

Kendati demikian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan jajarannya telah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan. Kepala Negara pun mengapresiasi hasil gotong royong tersebut sebagai sesuatu pekerjaan yang bagus nan apik.

“Dengan (adanya) perang, (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? _I think we are doing a good job_,” jawab Presiden saat menanggapi Najwa Shihab dalam tayangan video ‘Presiden Prabowo Menjawab !!!’ yang diunggah pada Kamis (19/3/2026).

Indonesia sendiri telah bersiap sejak jauh hari untuk menghadapi kemungkinan gejolak yang datang dari luar. Sektor pangan, menurut Presiden Prabowo, merupakan salah satu esensi bangsa yang harus dijamin ketercukupannya. Sumber pangan pun harus dapat dipenuhi secara mandiri oleh bangsa Indonesia.

“Pertama itu kan pangan, makan. _It’s a basic need_. Dan disitu saya lihat, _common denominator_, masalah yang asasi, selalu adalah pangan. Jadi itu yang mempengaruhi saya, sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan,” ujar RI-1 saat berdiskusi dengan para pakar dan jurnalis.

Presiden Prabowo turut mengungkapkan inspirasi dari visi swasembada pangan yang diusungnya selama ini. Ia mengaku tergerak dari langkah awal yang digagas Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Di awal kemerdekaan Indonesia, sektor pangan dan pertanian menjadi fokus pembangunan kala itu.

“Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia mimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya ya pangan, (dan) pertanian. Dia yang bikin IPB (Institut Pertanian Bogor). Dia yang selalu ngomong, _the hungry stomach cannot wait_,” ungkap Presiden Prabowo.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian memastikan fluktuasi harga pangan selama Ramadan sampai Idulfitri terus terjaga agar kewajaran harga dapat dirasakan masyarakat. Terlebih, Indonesia sudah berdikari untuk 9 pangan pokok strategis.

“Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadan, harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga. Indonesia sudah swasembada, 9 komoditas. Ada 3 yang belum, tapi stoknya banyak. Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi,” tegas Amran.

Tak hanya itu, pemerintah secara kolaboratif turut mengimplementasikan berbagai program intervensi pangan. Deretan program intervensi pangan yang telah digeber selama Ramadan sampai Idulfitri antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga bantuan pangan beras dan minyak goreng.

Realisasi penjualan beras SPHP sampai 19 Maret telah mencapai 42,3 ribu ton. Adapun total target SPHP beras untuk 2026 ini adalah sebanyak 828 ribu ton. Perlu diketahui, Bapanas sebelumnya telah mengajukan anggaran untuk SPHP beras 1,5 juta ton. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan yang salah satunya melihat realisasi SPHP beras sampai akhir tahun sebelumnya, ditetapkan anggaran sebesar Rp 4,97 triliun yang setara dengan biaya subsidi harga sejumlah 828 ribu ton.

Sementara untuk realisasi GPM secara nasional selama Maret ini total telah mencapai 789 kali pada berbagai lokasi di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota. Tidak hanya GPM yang menyediakan pangan secara umum, pemerintah pun menggelar pula GPM khusus yang menyediakan daging ayam beku berkualitas premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).

GPM khusus daging ayam beku ini tersedia di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Idulfitri. Program ini merupakan kolaborasi antara Bapanas dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk. GPM khusus lainnya dilakukan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari untuk daging sapi dan kerbau dengan harga yang lebih terjangkau.

Terakhir, realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah mulai didistribusikan sejak minggu pertama Maret ini. Perum Bulog pun terus mempercepat distribusi program stimulus ekonomi ini kepada total 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan penyerahan bantuan pangan secara serentak di 565 cabang Bulog se-Indonesia pada Rabu (17/3/2026) lalu.

Lebih lanjut, indikator fluktuasi harga pangan bisa juga ditinjau dari perkembangan inflasi komponen harga bergejolak (_volatile food_) atau inflasi pangan. Indeks inflasi pangan secara bulanan pada Februari 2026 berada di 2,50 persen. Sementara inflasi pangan secara tahunan dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) di level 4,64 persen di Februari lalu.

Patut diketahui, target khusus untuk indeks _volatile food_ yang dijaga pemerintah berada di rentang 3 sampai 5 persen, sehingga inflasi pangan Februari 2026 masih dalam kondisi yang wajar. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumut Bobby Nasution Gelar Open House Idulfitri, Ribuan Warga Padati Rumah Dinas

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, menggelar open house Idulfitri 1447 H bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Sabtu (21/3).

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Sejak pagi hari, ribuan warga tampak memadati lokasi. Antrean panjang terlihat saat masyarakat secara bergiliran memasuki halaman rumah dinas untuk bersilaturahmi langsung dengan gubernur.

Open house ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mencerminkan keterbukaan serta kedekatan pemimpin daerah dengan warganya.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, masyarakat yang hadir berkesempatan untuk bertemu, berjabat tangan, serta berbincang langsung dengan Gubernur Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.

Tak hanya itu, gubernur juga memberikan bantuan tali asih kepada warga, mulai dari anak-anak hingga lansia. Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir bersama Staf Ahli TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, dalam kegiatan tersebut.

Salah seorang warga, Rina, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia berharap kegiatan silaturahmi seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

“Ini momen yang kami tunggu. Setahun sekali, Alhamdulillah, bisa bersalaman dan berjumpa dengan Bapak Bobby dan Ibu Kahiyang,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri KTM WTO 2026, Indonesia Dorong Reformasi Perdagangan Global yang Lebih Adil

Penulis
Syifa
-

Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun. Dalam KTM tersebut, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Mendag Busan.

Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia. Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegas Mendag Busan.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Mendag Busan berpandangan, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Mendag Busan.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...385386387...4,876Halaman 386 dari 4,876