Beranda blog Halaman 389

Kemenhub Imbau Operator dan Awak Transportasi Utamakan Keselamatan pada Arus Balik Lebaran 2026

Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator transportasi di semua moda untuk mengutamakan keselamatan dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026, melalui memastikan kelaikan operasi sarana dan prasarana, kesiapan awak kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, terutama pada periode arus balik yang berpotensi mengalami lonjakan pergerakan masyarakat.

“Kami meminta seluruh operator memastikan armada dalam kondisi laik operasi, mematuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca di sepanjang lintasan. Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan awak kendaraan harus benar-benar dijaga agar tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menhub, Senin (23/3) di Jakarta.

Menhub juga secara khusus mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagai upaya mencegah kelalahan yang berisiko terhadap keselamatan perjalanan. Pengemudi diimbau untuk beristirahat secara cukup sesuai regulasi, tidak memaksakan diri saat lelah, serta memanfaatkan rest area yang tersedia.

Untuk perjalanan jarak jauh, operator juga wajib memastikan adanya pengemudi cadangan bagi perjalanan dengan waktu tempuh lebih dari 8 Jam atau supir wajib istirahat minimal 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan untuk memastikan adanya pergantian pengemudi secara berkala sehingga kondisi tetap optimal selama perjalanan.

Sebagai langkah konkret pengawasan terhadap keselamatan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan rampcheck dan inspeksi secara masif di seluruh moda transportasi. Hingga 23 Maret 2026, sebanyak 60.946 unit kendaran umum moda transportasi darat, 836 kapal telah menjalani uji kelaiklautan sementara pada angkutan penyeberangan sebanyak 232 kapal telah diperiksa, dengan 91,34% memenuhi standar. Untuk transportasi udara, tercatat 372 armada pesawat dalam kondisi serviceable dari total 564 unit (65,9%), dan pada sektor perkeretaapian sebanyak 3.679 sarana telah dilakukan rampcheck dengan tingkat kelaikan mencapai 99,78%. Data ini menunjukkan kesiapan sarana transportasi dalam melayani arus balik dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Kementerian Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk secara aktif memantau informasi terkini terkait kondisi arus balik melalui kanal resmi pemerintah, termasuk perkembangan lalu lintas dan operasional transportasi di berbagai simpul perjalanan.

Selain itu, masyarakat diminta untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar perencanaan perjalanan, untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Kementerian Perhubungan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran arus balik.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan selamat, aman, dan nyaman,” kata Menhub.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Puncak Arus Balik, Menhub Dudy Serukan Pengusaha Angkutan Logistik Patuhi Aturan Pembatasan Operasional

Jelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa gelombang yaitu 24, 25, serta 27 Maret 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau pengusaha angkutan logistik untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada SKB tersebut, operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dibatasi pada 13-29 Maret 2026, guna menjaga kelancaran arus mudik dan keselamatan pengguna jalan.

“Menghadapi arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam beberapa gelombang, kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Senin (23/3).

Menhub Dudy mengatakan, kepatuhan terhadap peraturan merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan mobilitas masyarakat pada masa arus balik berlangsung aman, tertib, serta lancar. Selain itu, koordinasi dan disiplin seluruh pihak diharapkan terus terjaga hingga periode pembatasan operasional berakhir.

Untuk itu, Menhub pun mengapresiasi para pengusaha angkutan logistik yang telah mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Kami mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah menunjukkan kepatuhan, serta jajaran Polri yang konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Sinergi yang baik ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat, sehingga mobilitas pada masa arus balik dapat berlangsung aman, tertib, serta lancar,” kata Menhub Dudy.

Di sisi lain, Menhub Dudy mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan baik dan menghindari waktu-waktu yang diprediksi menjadi puncak arus balik. Dengan pengaturan perjalanan yang lebih tersebar, diharapkan kepadatan lalu lintas dapat diminimalkan dan perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman dan aman.

Menhub juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik.

“Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika pergerakan arus balik di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat dapat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan informasi resmi yang disampaikan agar perjalanan dapat berlangsung tertib dan selamat,” tutur Menhub Dudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angkutan Mudik Lebaran 2026 Terkendali, Penumpang Angkutan Umum Hari H Lebaran Capai 873 Ribu Orang

Kementerian Perhubungan melalui Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 mencatat pergerakan penumpang angkutan umum pada hari H Lebaran, Sabtu (21/3) mencapai 873.916 orang. Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan juga terpantau masih cukup tinggi di sejumlah simpul transportasi.

“Pemudik dengan angkutan umum hingga hari Lebaran masih cukup tinggi, tetapi masih tetap terkendali. Moda transportasi terbanyak yang digunakan masih dengan moda kereta api,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Ernita Titits Dewi di Jakarta, Minggu (22/3).

Berdasarkan data harian, pergerakan keberangkatan penumpang angkutan umum pada hari H Lebaran pada moda kereta api sebanyak 364.649 orang, terdiri atas 205.335 penumpang antarkota dan 159.314 penumpang perkotaan regional. Keberangkatan dengan angkutan udara sebanyak 206.785 orang, terdiri atas 155.675 penumpang domestik dan 51.110 penumpang internasional. Keberangkatan dengan angkutan laut sebanyak 21.141 orang dan angkutan penyeberangan sebanyak 177.564 orang. Sementara itu, keberangkatan dengan moda angkutan darat (penumpang bus) sebanyak 103.777 orang.

Secara kumulatif, pergerakan penumpang angkutan umum sejak H-8 (13 Maret 2026) hingga hari H Lebaran (21 Maret 2026) mencapai 10.887.584 orang. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 8,58% dibandingkan dengan angkutan Lebaran 2025 yang sebanyak 10.027.482 orang.

Adapun, distribusi kumulatif per moda meliputi moda kereta api sebanyak 3.349.343 orang, naik 13,46% dari 2.952.055 orang pada tahun sebelumnya; angkutan udara sebanyak 2.397.192 orang, naik 2,95% dari 2.328.551 orang; angkutan penyeberangan sebanyak 2.664.004 orang, naik 14,01% dari 2.336.619 orang; angkutan bus sebanyak 1.693.931 orang, naik 9,37% dari 1.548.874 orang; dan angkutan laut sebanyak 783.114 orang.

Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan juga terpantau di sejumlah simpul transportasi. Pada hari H Lebaran, kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Jakarta tercatat sebanyak 193.237 unit, sementara kendaraan yang masuk mencapai 122.074 unit. Total pergerakan kendaraan keluar dan masuk pada gerbang Tol Jabodetabek tercatat sebanyak 380.753 unit, dan pada gerbang Tol Non-Jabodetabek sebanyak 353.546 unit.

Di ruas arteri, kendaraan yang keluar dari Jabodetabek tercatat sebanyak 601.275 unit, dan yang masuk sebanyak 460.089 unit. Sementara itu, pergerakan kendaraan di ruas arteri Non-Jabodetabek mencapai 607.366 unit.

Kementerian Perhubungan juga mencatat kinerja ketepatan waktu (on time performance/OTP) angkutan umum pada hari H Lebaran. OTP pada angkutan perkeretaapian antarkota sebesar 97,70%, moda perkeretaapian regional 99,40%, moda udara domestic sebesar 88.09%, dan moda udara internasional 69,31%. Sementara OTP untuk moda angkutan laut mencapai 95,92%, angkutan penyeberangan mencapai 93,20%, dan angkutan darat sebesar 64,97%.

Kementerian Perhubungan terus memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran berjalan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kelancaran melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan intensif di seluruh simpul transportasi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi arus balik yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Maret 2026 (H+3).

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan arus balik lebih awal menghindari waktu-waktu puncak, serta mempertimbangkan alternatif jadwal perjalanan guna mengurangi kepadatan serta memastikan perjalanan tetap aman dan nyaman. Kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan juga menjadi kunci dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan selama arus balik Lebaran 2026,” ujar Ernita Titis.

Titis juga mengingatkan agar masyarakat memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima, membawa obat-obatan pribadi, serta memastikan kesiapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan moda transportasi yang resmi dan berizin serta memanfaatkan informasi terkini dari kanal resmi pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Siapkan Strategi Arus Balik Penyeberangan Sumatra-Jawa

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bergerak cepat melakukan evaluasi sejumlah titik krusial pada puncak arus mudik Lebaran 2026, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan arus balik di lintas penyeberangan Sumatra-Jawa berjalan lebih terkendali, selamat, aman, dan lancar.

Rapat evaluasi dan koordinasi tersebut digelar di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), di Merak, Minggu (22/3), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” tutur Menhub Dudy.

Menghadapi arus balik, Menhub menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui skenario yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Sejumlah strategi telah disiapkan, antara lain percepatan aktivasi TBB saat terjadi peningkatan kendaraan, disertai simulasi kapasitas layanan pada skema 5 dan 6 dermaga guna memastikan daya tampung optimal. Antisipasi juga dilakukan terhadap potensi titik crossing di Bakauheni agar tidak menghambat arus bongkar muat, serta optimalisasi rest area melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian dalam pengaturan distribusi dan arus kendaraan.

Selain itu, dilakukan evaluasi penggunaan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal agar tetap efisien, serta menyiapkan opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS) apabila terjadi penumpukan kendaraan.

Pemanfaatan teknologi juga diperkuat melalui penggunaan drone untuk pemantauan secara real-time, khususnya di wilayah Bakauheni, guna mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.

Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone, rest area dalam penerapan mekanisme delaying system di Pulau Sumatera dilakukan melalui koordinasi bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan. Selain itu, peningkatan kewaspadaan dilakukan pada titik rawan, seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.

Menhub menegaskan bahwa hasil evaluasi arus mudik menjadi dasar dalam menyempurnakan strategi arus balik, mengingat potensi pergerakan masyarakat masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Menhub.

Berdasarkan hasil evaluasi, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Secara umum penyelenggaraan berjalan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah catatan penting, salah satunya terkait penerapan mekanisme tiba–bongkar–berangkat (TBB) yang baru optimal di 3–4 dermaga.

Ke depan, Menhub meminta agar mekanisme TBB dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5–6 dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan serta menekan potensi antrean.

“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Menhub Dudy.

Menhub turut menyoroti pentingnya pengendalian arus kendaraan (flow) di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area pelabuhan.

Pengaturan di kawasan penyangga turut menjadi sorotan, seperti di kawasan Indah Kiat yang memerlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat guna menghindari perpotongan arus kendaraan. Sementara itu, aktivitas pembelian tiket juga menjadi evaluasi, dengan perlunya perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 km untuk meminimalisir penumpukan di titik-titik krusial menuju pelabuhan.

Menhub menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket untk mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan. “Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Menhub menekankan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Kelancaran itu penting, tetapi keselamatan adalah yang utama. “Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” pungkas Menhub.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Kucurkan Rp16,34 Miliar untuk Perbaikan Jembatan Manunggal dan Jalan di Tanah Datar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,34 miliar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan di Kabupaten Tanah Datar.

Program tersebut merupakan hasil sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Sabtu (14/3/2026).

Rapat tersebut membahas penyelenggaraan ruas jalan provinsi di wilayah Tanah Datar serta rencana pembangunan kembali Jembatan Manunggal di Kecamatan Lima Kaum yang rusak akibat bencana banjir bandang pada 2024 lalu.

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Manunggal akan segera dimulai dalam waktu dekat. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam proses pembebasan lahan agar proyek berjalan lancar.

“Sebelum pembangunan jembatan permanen dimulai, terlebih dahulu akan dibangun jembatan darurat agar akses masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Selain pembangunan jembatan, Pemprov Sumbar juga menganggarkan sejumlah proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan. Di antaranya rehabilitasi ruas Batusangkar (Bukik Gombak)–Guguak Cino dengan anggaran Rp2,13 miliar.

Kemudian rehabilitasi ruas Baso–Batas Batusangkar (Balai Selasa) sebesar Rp4,01 miliar, serta rekonstruksi jalan pada ruas Guguak Cino–Sitangkai senilai Rp1,69 miliar, termasuk dukungan pokok pikiran anggota DPRD Sumbar sebesar Rp600 juta.

Untuk pembangunan Jembatan Manunggal di Kecamatan Lima Kaum, dialokasikan anggaran sebesar Rp7,39 miliar. Selain itu, terdapat pula program pemeliharaan rutin dan berkala jalan dengan nilai Rp1,10 miliar.

“Secara keseluruhan, total anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan di Kabupaten Tanah Datar mencapai Rp16.348.365.750,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Perkuat Pengawasan Penyiaran, KPID Sumatera Barat Diminta Jaga Kualitas Konten

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan penyiaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Melalui peran KPID Sumatera Barat, pemerintah daerah mendorong agar kualitas konten tetap sehat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melantik tujuh Komisioner KPID Sumbar periode 2026–2029 di Auditorium Gubernuran, Senin (16/3/2026). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-51-2026.

Menurut Mahyeldi, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat membawa tantangan besar bagi dunia penyiaran. Oleh karena itu, peran KPID menjadi semakin strategis dalam menjaga kualitas siaran di ruang publik.

“Perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat. Karena itu, peran KPID menjadi sangat penting untuk memastikan penyiaran tetap sehat, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar.

Ia menegaskan, pengawasan penyiaran tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga kualitas konten agar tetap selaras dengan nilai agama, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat.

Selain itu, Mahyeldi juga menekankan pentingnya independensi dan profesionalitas KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Amin Shabana, menyatakan bahwa KPID sebagai perpanjangan tangan KPI di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem penyiaran agar tetap sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan publik.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi media masyarakat sebagai langkah strategis dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

“Tantangan ke depan akan semakin berat, mari kita bahu membahu menjaga ekosistem penyiaran berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.

Pemprov Sumbar turut menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan fungsi KPID, termasuk dalam menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, serta tetap menjaga nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tarif AS Turun Jadi 19 Persen, DPD RI Lia Istifhama Dorong Kebijakan Turunan untuk Jaga Investasi

Penurunan tarif perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen dinilai sebagai hasil negosiasi strategis yang menguntungkan. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan kebijakan turunan guna memastikan arus investasi tetap terkendali dan berpihak pada kepentingan nasional.

Di tengah dinamika perdagangan global, langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dinilai menunjukkan ketegasan sekaligus kecermatan dalam menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi dan kedaulatan nasional.

Menurut Lia Istifhama, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto mencerminkan keberanian negara berkembang dalam menegosiasikan kepentingannya di level global. Ia menegaskan bahwa prinsip kepentingan nasional yang tidak dapat ditawar menjadi fondasi penting dalam membangun kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Langkah Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam posisi defensif, tetapi mulai memainkan peran sebagai equal partner dalam perjanjian internasional. Ini penting untuk membangun kepercayaan pasar sekaligus menjaga martabat ekonomi nasional,” ujar Ning Lia sapaan Lia Istifhama.

Ia menambahkan, penurunan tarif menjadi 19 persen harus dipahami sebagai hasil negosiasi yang realistis. Terlebih, adanya akses tarif nol persen untuk lebih dari 1.800 komoditas strategis dinilai membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

“Ini momentum besar bagi pelaku usaha nasional, khususnya sektor UMKM dan industri berbasis komoditas seperti kopi dan sawit, untuk naik kelas dan memperluas penetrasi global,” jelasnya.

Lebih jauh, Lia menyoroti pentingnya klausul penyesuaian dalam perjanjian tersebut. Menurutnya, fleksibilitas berupa ruang renegosiasi menjadi bentuk perlindungan adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah.

“Adanya ruang renegosiasi adalah bukti pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential policy) dalam diplomasi ekonomi. Ini jarang dimiliki negara lain, dan patut diapresiasi,” tegasnya.

Terkait investasi dan pengelolaan sumber daya alam, Lia juga mendukung kebijakan pemerintah yang menempatkan hilirisasi sebagai syarat utama. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya transformasi ekonomi nasional menuju penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Pemerintah perlu mendorong hilirisasi dan menetapkan harga berbasis pasar internasional menunjukkan arah kebijakan yang pro-bisnis sekaligus pro-nasional. Investor diberi kepastian, tetapi negara tetap memegang kendali,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan domestik melalui pendekatan “smart protectionism”.

“Bukan proteksionisme namun juga smart protectionism melindungi kepentingan nasional tanpa menutup diri dari kolaborasi global,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, senator asal Jawa Timur itu juga mendorong pemerintah untuk mengawal implementasi perjanjian melalui kebijakan turunan yang konkret, seperti penguatan regulasi, pemberian insentif industri, serta perlindungan terhadap sektor-sektor strategis.

“Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya perjanjian yang baik, tetapi juga eksekusi kebijakan yang konsisten. Di sinilah peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam kerja sama dagang Indonesia–Amerika Serikat melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART). Pemerintah juga memastikan memiliki ruang evaluasi terhadap perjanjian tersebut apabila dinilai tidak lagi menguntungkan.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa investasi asing tetap terbuka, namun wajib mengikuti regulasi nasional. Dalam pengelolaan mineral kritis, pemerintah juga mewajibkan penerapan harga berbasis pasar internasional serta mendorong hilirisasi dengan melarang ekspor bahan mentah tanpa proses di dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Open House di Balai Kota, Pemprov DKI Pererat Silaturahmi dengan Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar open house bersama warga di Ruang Sunda Kelapa, Balai Kota Jakarta, pada Sabtu (21/3). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus merawat harmoni sosial di tengah keberagaman Ibu Kota.
Beragam lapisan masyarakat hadir dan disambut langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno.
Wagub Rano menjelaskan, rangkaian kegiatan keagamaan dan kebudayaan sejak Ramadan, Idulfitri, hingga halal bihalal merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
“Rangkaian kegiatan mulai dari Ramadan, Idulfitri, hingga halal bihalal ini sebetulnya menjadi bagian dari upaya Jakarta dalam meningkatkan Global City Index,” ujarnya.
Wagub Rano bersyukur seluruh rangkaian kegiatan lintas budaya dan keagamaan yang digelar dari akhir hingga awal tahun ini berjalan baik.
“Mulai dari Christmas Carol, Tahun Baru, Imlek, Nyepi, hingga takbiran bersama, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walaupun sempat diguyur hujan cukup besar, kegiatan tetap dimulai tepat waktu,” katanya.
Wagub Rano menuturkan, open house menjadi ruang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan jajaran perangkat daerah.
“Hari ini kita mengadakan open house agar bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan juga teman-teman OPD,” ujarnya.
Open house difokuskan sebagai ajang silaturahmi, bukan untuk penyampaian aspirasi. “Dalam momen ini tidak ada penyampaian aspirasi. Ini hanya halal bihalal,” ucap Wagub Rano.
Adapun penyampaian aspirasi tetap difasilitasi Pemprov DKI Jakarta melalui berbagai kanal, seperti Balai Kota, kantor kelurahan, kecamatan, hingga kantor wali kota. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta dan aplikasi JAKI.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Gelar Salat Idulfitri, Gubernur Pramono Ajak Warga Bersama Jaga Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyelenggarakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/3). Ibadah yang diikuti sekitar 2.000 jemaah itu berlangsung khidmat. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, serta Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma’ruf Amin.
Dalam khutbahnya, KH Ma’ruf Amin menegaskan Idulfitri merupakan hari kemenangan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencerminkan kemenangan moral dan spiritual. Ia juga mengingatkan, tradisi halalbihalal di Indonesia merupakan bentuk ijtihad sosial untuk memperkuat ukhuwah atau persaudaraan.
“Hari ini adalah hari yang agung, penuh syukur dan keharuan. Idulfitri menjadi momentum kembali kepada fitrah, yakni kesucian hati, kejujuran, dan kedamaian dalam hubungan antarsesama. Silaturahmi melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan kerja sama, dan kerja sama melahirkan kemajuan. Ini menjadi modal sosial dalam membangun peradaban,” ujarnya.
KH Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesalehan spiritual dan sosial. Menurutnya, ibadah Ramadan tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mendorong kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks kehidupan bangsa yang majemuk, ia mengajak seluruh masyarakat untuk merawat persatuan dalam keberagaman.
“Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirajut menjadi harmoni, seperti sebuah simfoni. Itulah makna kemenangan yang sesungguhnya,” katanya.
Usai pelaksanaan salat, Gubernur Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno dan KH Ma’ruf Amin bersalaman dengan para jemaah. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan halalbihalal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan.
“Penyelenggaraan salat Idulfitri tahun ini mengusung tema ‘Merajut Silaturahmi dalam Simfoni Kemenangan untuk Jakarta yang Fitrah’. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan kerukunan, baik di lingkungan aparatur sipil negara maupun masyarakat luas,” ujar Gubernur Pramono.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Jakarta sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, semangat “Jaga Jakarta” perlu terus diperkuat di tengah berbagai tantangan global agar Jakarta tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan publik yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Car Free Night yang berlangsung aman dan tertib. Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus dihadirkan dengan penyelenggaraan yang lebih baik,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Ajak Masyarakat Pantau Pergerakan Angkutan Lebaran Secara Real Time melalui Nusantara Hub

Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat memantau pergerakan Angkutan Lebaran 2026, baik arus mudik maupun arus balik, secara real time melalui Nusantara Hub – Live Streaming. Kanal ini disediakan sebagai sumber informasi resmi agar masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini di lapangan secara langsung dan tidak mudah terpengaruh hoax maupun informasi yang belum terverifikasi.

Pemantauan tersebut didukung oleh Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang menjadi pusat koordinasi nasional selama masa Angkutan Lebaran. Melalui Nusantara Hub, masyarakat dapat memantau informasi terkini seputar kondisi lalu lintas dan transportasi, cuaca, serta titik-titik rawan di sejumlah simpul transportasi penting.

Nusantara Hub merupakan platform digital terpadu Kementerian Perhubungan yang mendukung layanan transportasi lintas moda. Platform ini juga digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan mudik gratis secara terpadu, sehingga proses pelayanan menjadi lebih aman, transparan, dan terintegrasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan pelayanan transportasi selama masa angkutan lebaran berjalan dengan baik. “Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dan balik dapat berjalan dengan baik,” ujar Menhub Dudy saat memantau Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pusintrans) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (21/3).

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3) dengan pergerakan tinggi di hampir seluruh moda transportasi. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026, sehingga masyarakat diimbau dapat memantau kondisi perjalanan secara berkala melalui kanal resmi yang disediakan Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat menjadikan Nusantara Hub – Live Streaming sebagai rujukan utama untuk memantau kondisi perjalanan selama masa Angkutan Lebaran. Melalui kanal resmi ini, masyarakat dapat menyesuaikan waktu perjalanan, memilih rute, dan menghindari kepadatan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Layanan pemantauan dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Perhubungan Nusantara Hub – Live Streaming di tautan: https://nusantara.kemenhub.go.id/layanan/info-mudik/live-streaming serta melalui Contact Center 151 untuk informasi dan pengaduan resmi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News