Beranda blog Halaman 39

Pemkot Bandung Perkuat Pelayanan Perizinan, Investasi dan Lapangan Kerja Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjalani visitasi dan uji petik penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur No 34, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).

Kota Bandung sebelumnya terpilih sebagai salah satu nomine Pemerintah Daerah Berkinerja Sangat Baik dalam Penyelenggaraan PTSP dan PPB Tahun 2026. Visitasi menjadi bagian dari tahapan penilaian untuk melihat langsung komitmen pemerintah daerah serta implementasi pelayanan di lapangan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pelaksanaan uji petik menjadi kesempatan untuk menunjukkan keterbukaan Kota Bandung dalam menerima investasi sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih kerap disampaikan pelaku usaha adalah perizinan. Karena itu, Pemkot Bandung ingin memastikan perizinan tidak dipandang sebagai sesuatu yang mempersulit, melainkan memberikan manfaat bagi dunia usaha.

“Perizinan ini bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai hal yang mempersulit, tapi juga memberikan benefit yang besar kepada dunia usaha,” ujar Farhan dalam sambutannya.

Farhan mengatakan, posisi Kota Bandung memiliki sejumlah potensi yang dapat mendukung pengembangan investasi. Salah satunya terkait kembali diaktifkannya Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung sebagai bagian dari ekosistem industri aviasi Jawa Barat yang terhubung dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Menurutnya, apabila BIJB berkembang sebagai pusat industri strategis dan aviasi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki peran penting dalam penyediaan sumber daya manusia serta berbagai fasilitas pendukung.

Farhan juga menilai posisi Kota Bandung yang memiliki akses transportasi dan infrastruktur relatif kuat menjadi modal penting dalam menarik investasi. Karena itu, hal yang perlu dipastikan adalah proses pelayanan benar-benar membantu dunia usaha merealisasikan potensinya.

“Nilai kita ini tinggi sekali. Tinggal masalahnya adalah apakah prosesnya memang betul-betul membantu dunia usaha atau justru menghalangi realisasi potensi yang begitu besar,” katanya.

Ia menekankan investasi tidak boleh hanya dilihat dari nilai penanaman modal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja.

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung ingin penurunan tingkat pengangguran diikuti dengan semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke sektor pekerjaan formal. Karena itu, pelayanan PTSP dan PPB diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya dunia usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Menurutnya, berbagai penataan yang berlangsung di Kota Bandung juga harus diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan formal bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor informal.

“Keuntungan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi,” ujarnya.

Farhan juga mengaitkan pelayanan perizinan dengan pengembangan UMKM. Ia mengatakan, Kota Bandung memiliki sentra UMKM di setiap kecamatan, sementara berbagai event kreatif dan pariwisata yang digelar di Kota Bandung membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan volume bisnis.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelayanan, termasuk proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menurutnya belum cukup cepat. Namun, Pemkot Bandung terus mendorong percepatan pada layanan perizinan lainnya.

Selain perizinan usaha, Farhan menekankan pentingnya layanan dasar yang mendukung kebutuhan investor dan tenaga kerja yang datang ke Kota Bandung.

Ia mencontohkan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga layanan administrasi perkawinan yang dapat memberikan kemudahan bagi pegawai perusahaan yang tinggal dan bekerja di Kota Bandung.

“Untuk itulah memang kehadiran dari Kementerian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan juga Dunia Usaha ini menjadi motivasi bagi kami agar terus bergerak, memanfaatkan semua sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan para investor yang datang ke Kota Bandung,” katanya.

Farhan juga menyampaikan sejumlah potensi investasi yang sedang dikembangkan, termasuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka.

Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi Kota Bandung juga dapat menjadi peluang untuk menghadirkan investasi sekaligus menyelesaikan persoalan kota.

Ia berharap pelaksanaan penilaian PTSP dan PPB tidak hanya menjadi ajang kompetisi antardaerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pelayanan dan menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu tujuan utama investasi di Indonesia.

Sementara itu Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Didi Apriadi mengatakan, Kota Bandung telah masuk nominasi bersama enam kota lainnya dalam penilaian PTSP dan PPB Tahun 2026.

Tahapan penilaian telah berlangsung sekitar satu bulan, termasuk paparan Wali Kota Bandung di hadapan tim penilai. Menurutnya, penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang menjadi pedoman penilaian kinerja PTSP dan PPB pemerintah daerah.

Didi menjelaskan, salah satu hal penting dalam penilaian adalah komitmen pimpinan daerah dan implementasi komitmen tersebut di lapangan.

“Jadi salah satu penilai yang paling utama adalah adanya komitmen dari pimpinan daerah,” katanya.

Menurut Didi, tim penilai sebelumnya telah melihat langsung implementasi pelayanan di Kota Bandung. Ia menilai pelayanan di lapangan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, termasuk inovasi pelayanan perkawinan terpadu yang dinilainya sebagai salah satu inovasi yang menarik.

“Kami tadi sudah lihat implementasinya di lapangan sudah cukup bagus,” ujarnya.

Didi mengatakan, tim penilai juga melihat konsistensi antara komitmen pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan oleh jajaran di bawahnya. Hal tersebut penting agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pimpinan benar-benar diterapkan hingga tingkat pelayanan.

“Kalau lihat tadi sih saya lihat hampir semuanya sama,” katanya.

Selain melihat implementasi, tim penilai juga menggali bagaimana inovasi pelayanan berdampak terhadap investasi, tenaga kerja, masyarakat, serta pengembangan UMKM.

Menurut Didi, pertumbuhan investasi perlu memberikan manfaat yang lebih luas sehingga tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.

Ia menyatakan, perizinan pada dasarnya bukan instrumen untuk membatasi dunia usaha. Sebaliknya, perizinan harus menjadi bagian dari tata kelola yang mendukung investasi.

“Perizinan ini bukan hambatan tapi adalah dukungan untuk pengembangan investasi,” ujarnya.

Karena itu, Didi membuka ruang untuk membantu pemerintah daerah dan dunia usaha menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perizinan.

“Mestinya yang perizinan ini tata kelolanya lebih bagus dan juga investasinya akan lebih rapi dan juga ada dampak untuk kepentingan kita semua,” katanya.

Didi juga mengapresiasi kehadiran langsung Wali Kota Bandung bersama jajaran kepala perangkat daerah dalam proses visitasi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti proses penilaian.

Ia berharap Kota Bandung dapat melanjutkan tahapan penilaian dan meraih hasil terbaik. Namun, Didi menegaskan keputusan akhir tetap berada dalam proses penilaian dan akan dilaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

“Kita enggak bisa janji karena ini bukan yang memutuskan, nanti Pak Menteri,” katanya.

Didi menambahkan, hasil penilaian akan disusun berdasarkan fakta di lapangan, hasil diskusi, serta keseluruhan proses evaluasi sebelum disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

“Bagaimanapun juga nanti finalnya itu kami laporkan kepada Pak Menteri,” ujarnya.

Dalam sesi paparan, sejumlah perangkat daerah menyampaikan implementasi pelayanan dan dukungan terhadap percepatan berusaha di Kota Bandung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung memaparkan penguatan integritas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan perkawinan terpadu di MPP yang mengintegrasikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.

Disdukcapil juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Salaman atau “selesai dalam genggaman”. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengurus sejumlah dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk dokumen kartu keluarga serta akta kelahiran dan kematian.

Selain itu, Disdukcapil mengembangkan pelayanan berbasis kewilayahan dan layanan Pelita Hati untuk membantu proses administrasi kematian masyarakat melalui kolaborasi dengan kelurahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) memaparkan bahwa Kota Bandung memiliki potensi besar pada sektor perdagangan dan perindustrian. Pemkot Bandung terus memperkuat kepastian berusaha melalui regulasi dan standar operasional prosedur yang mendukung sistem Online Single Submission (OSS).

Disdagin juga menyampaikan sejumlah layanan perizinan dan pengaduan bagi pelaku usaha, termasuk pelayanan di MPP dan kanal pengaduan yang terintegrasi.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung memaparkan upaya percepatan pelayanan perizinan angkutan umum. Salah satunya melalui koordinasi dengan DPMPTSP dan koperasi angkutan kota untuk membantu pemilik angkutan yang belum memenuhi persyaratan perizinan.

Dinas Pendidikan Kota Bandung memaparkan kolaborasi dalam memastikan satuan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan nonformal, memenuhi persyaratan perizinan. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya mengatasi anak tidak sekolah sekaligus memastikan kebutuhan pendidikan dapat mendukung kebutuhan dunia kerja.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menyampaikan sejumlah program untuk menekan tingkat pengangguran dan mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja.

Disnaker mengembangkan aplikasi New Bima, pelatihan berbasis kompetensi, job fair, serta program pemagangan dalam dan luar negeri. Pemkot Bandung juga telah memberangkatkan 40 warga Kota Bandung untuk bekerja atau mengikuti program di Jepang melalui kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja.

Pada sektor tata ruang dan bangunan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung memaparkan integrasi rekomendasi teknis tata ruang dengan OSS berbasis risiko serta sejumlah inovasi untuk mempercepat pelayanan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dinas Ciptabintar juga menyediakan layanan gambar gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan PBG, pengkaji teknis gratis untuk SLF dengan kriteria tertentu, serta prototipe gambar rumah yang dapat digunakan masyarakat.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung memaparkan pelayanan perizinan usaha pariwisata melalui OSS, termasuk pendampingan, penyuluhan, pelatihan, sertifikasi, serta pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif dengan DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya.

Disbudpar juga mendorong pengembangan sektor pariwisata tidak hanya pada kuliner dan fashion, tetapi juga sport tourism serta pemanfaatan potensi cagar budaya sebagai bagian dari peluang investasi Kota Bandung.

Dengan proses tersebut, Pemkot Bandung berharap evaluasi PTSP dan PPB dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas pelayanan, mempercepat proses berusaha, serta memastikan investasi yang masuk memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kota Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Malang Ajak Masyarakat Rawat Kebinekaan dan Perkuat Persatuan

Penulis
Reta
-

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat kebinekaan, memperkuat persatuan, dan menjaga kondusivitas Kota Malang. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” di Café Jeep, Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 102, Madyopuro, Selasa malam (11/8/2026).

FGD ini dihadiri Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi Sukarno, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Malang, Pj. Sekda Kota Malang beserta jajaran terkait, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam diskusi yang berlangsung gayeng, berbagai persoalan, kritik, saran, dan masukan disampaikan. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana, penutupan akses jalan umum di Perumahan Griya Shanta, kemacetan lalu lintas, keamanan aktivitas masyarakat, fenomena bunuh diri, hingga tantangan di ruang digital seiring perkembangan teknologi informasi.

Menanggapi berbagai hal yang disampaikan, Wali Kota Malang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam menjaga Kota Malang tetap aman dan kondusif. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda sehingga penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Kami akan selalu hadir saat dibutuhkan masyarakat, karena pada dasarnya kami dalam bekerja mengabdi kepada masyarakat. Jadi sudah tentu, kami di pemerintahan akan memberi yang terbaik untuk masyarakat,” jelas Wahyu.

Wahyu menegaskan, perbedaan pendapat maupun pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, perbedaan justru dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik dan disikapi secara dewasa.

“Bangsa kita pun berdiri tegak hingga hari ini karena adanya perbedaan, seperti perbedaan suku, bahasa dan agama. Tinggal bagaimana kita meramu perbedaan itu dengan baik, kuncinya ada pada peran aktif dari kita semua. Mari kita jaga dan rawat kebinekaan ini,” ajaknya.

Terkait pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, Wahyu menyampaikan bahwa pemerintah akan merespons setiap kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. “Ketika ada suatu persoalan di masyarakat atau meminta pelayanan perbaikan sarana prasarana umum, pasti kami akan segera merespons namun tetap memegang aturan yang ada. Seperti halnya untuk perbaikan Kawasan Velodrome di Sawojajar. Lahannya memang milik Pemkot Malang, tapi bangunannya milik Pemprov Jatim, sehingga ketika ada fasilitas yang harus diperbaiki, kita harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dulu. Hal-hal seperti ini yang terkadang kurang dipahami masyarakat,” urainya.

Wali Kota Malang menyebut FGD ini menjadi ruang dialog yang positif karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung dalam suasana yang santai dan terbuka. Ia mengapresiasi peserta yang aktif dan kritis dalam menyikapi berbagai fenomena serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. “Diskusi seperti ini sangat menarik. Saya sangat senang jika sering ada forum seperti ini, yaitu berdiskusi dengan masyarakat dalam suasana santai, tidak formal, dan dengan nuansa ngopi bareng,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi Sukarno menyampaikan bahwa perbedaan merupakan anugerah yang harus diterima dan disyukuri. Menurutnya, kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Dengan kebersamaan dan saling menguatkan, kami optimistis semua permasalahan yang dihadapi masyarakat akan terselesaikan dengan baik serta menemukan solusi yang tepat,” optimisnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang HUT ke-81 RI dan Provinsi Maluku, Ketua MUI Serukan Perdamaian dan Persatuan

Penulis
Reta
-

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku, Prof. Dr. H. Abdullah Latuapo, M.Pd., mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan, sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Maluku dalam melanjutkan pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Abdullah Latuapo dalam wawancara di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (12/8/2026), menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-81 Provinsi Maluku.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Maluku dalam menyambut dua momentum bersejarah tersebut. Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus dan HUT Provinsi Maluku pada 19 Agustus menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan, kebersamaan dan semangat membangun daerah.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Maluku, mari sama-sama kita menjaga keamanan dan kedamaian. Mari kita mendukung pemerintah, Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan kepemimpinan, sehingga kehidupan kita di Maluku tetap aman, damai dan sejahtera untuk kelanjutan pembangunan di Provinsi Maluku,” ujar Latuapo.

Ia juga mengapresiasi berbagai perkembangan pembangunan di Maluku, khususnya di tengah kondisi efisiensi yang turut dirasakan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan perkembangan positif, termasuk pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Walaupun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur masih relatif baru, alhamdulillah, puji Tuhan, kita dapat merasakan adanya perkembangan positif. Ekonomi Maluku semakin baik, sementara kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan penurunan. Ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi bersama,” katanya.

Latuapo menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Perbedaan maupun kekurangan yang masih ada, menurutnya, merupakan bagian dari proses pemerintahan yang perlu disikapi secara bijaksana dan konstruktif.

Sebagai Ketua MUI dan FKUB Provinsi Maluku, ia menyatakan akan terus mengajak masyarakat melalui berbagai momentum pembinaan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan untuk menjaga persatuan, toleransi dan kerukunan.

“Saya tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk sepenuhnya mendukung pemerintah, menjaga keamanan, kedamaian dan ketenangan. Kalau Maluku aman dan damai, maka pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan bersama,” tuturnya.

Menutup pesannya, Abdullah Latuapo kembali mengajak seluruh masyarakat Maluku menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan HUT ke-81 Provinsi Maluku sebagai kesempatan memperkuat komitmen bersama untuk menjaga Maluku tetap aman, damai dan sejahtera.

“Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-81 Provinsi Maluku. Mudah-mudahan Maluku selalu aman, damai dan sejahtera, serta kita semua dapat terus bersama-sama mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Potensi Ekonomi Papua Makin Menjanjikan, 30 Ton Kopra Sarmi Dikirim

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen, menghadiri sekaligus secara resmi melepas pengiriman Kopra Produksi Petani Pekebun Rakyat Provinsi Papua Tahun 2026 di Jayapura, Selasa (11/8).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 30 ton kopra hasil produksi petani Kabupaten Sarmi dilepas untuk dikirim dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp516 juta.

Wakil Gubernur mengatakan, pengiriman kopra tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi lokal Papua dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan.

“Nilai ini mungkin baru sebuah awal, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Ini adalah bukti bahwa apabila potensi lokal dikelola secara serius, maka akan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Aryoko, keberhasilan pengiriman tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, petani, dunia usaha, mitra pembangunan dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan Papua.

 Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya sektor-sektor ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semarak HUT ke-81 RI di Sofifi, Ratusan Talenta Muda Tampilkan Seni dan Budaya

Penulis
Reta
-

Kemerdekaan dirayakan dengan banyak cara. Di Sofifi, ratusan talenta muda Maluku Utara memilih merayakannya melalui seni.

Semangat itu hadir dalam pentas “Satu Panggung Seribu Talenta” yang digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Selasa (11/8/2026). Selama tiga hari, panggung ini menjadi ruang terbuka bagi pelajar dan generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus merawat denyut kebudayaan Maluku Utara.

Pentas yang terbuka gratis untuk masyarakat tersebut menghadirkan beragam ekspresi seni, mulai dari baca dan musikalisasi puisi, monolog, orasi kebangsaan, nyanyi solo, tarian tradisional, musik etnik, mendongeng, teater, hingga komedi tunggal (stand-up comedy).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Panitia Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Antusiasme pihak sekolah turut memberi warna. Hampir seluruh sekolah di Maluku Utara mengirimkan peserta untuk tampil dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Panggung pun tidak hanya menjadi tempat pertunjukan, tetapi juga ruang perjumpaan bagi generasi muda untuk saling mengenal, berkreasi, dan percaya diri menampilkan kekayaan budaya daerah.

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengapresiasi keterlibatan pelajar dan seluruh pihak yang menjadikan panggung seni tersebut sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan.

“Kita ingin memastikan setiap kegiatan positif yang tumbuh di tengah masyarakat mendapat ruang dan dukungan. Pemerintah hadir untuk membuka ruang itu, terutama bagi generasi muda untuk berkarya dan berkembang,” ujar Sarbin.

Menurutnya, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan formal. Kreativitas, seni, dan kebudayaan juga merupakan cara generasi muda menunjukkan kecintaan terhadap daerah sekaligus bangsa.

“Perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang membangun, dan yang memberi manfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan bahwa pentas tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga seni dan budaya lokal agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kami ingin anak-anak muda memiliki ruang untuk mengenal, mencintai, dan mengekspresikan budaya mereka. Antusiasme sekolah menunjukkan bahwa potensi itu sangat besar,” ujarnya.

Melalui “Satu Panggung Seribu Talenta”, semangat kemerdekaan di Sofifi tidak berhenti pada perayaan. Semangat tersebut hadir dalam suara yang dilantunkan, puisi yang dibacakan, tarian yang digerakkan, cerita yang dituturkan, serta keberanian anak-anak muda untuk tampil.

Dari satu panggung, tumbuh seribu ekspresi. Dari seribu talenta, terjaga denyut budaya Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bawa Keceriaan, Tim Bogor Peduli Gelar Lomba 17 Agustus di Aceh Tamiang

Penulis
Reta
-

Di tengah kondisi pemulihan pascabencana, senyum dan keceriaan warga Desa Lintang Bawah, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, mewarnai suasana.

 

Kehadiran Tim Bogor Peduli Bencana Aceh-Sumatera berupaya menghadirkan kebahagiaan melalui berbagai lomba sederhana dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).

 

Momentum kedatangan Tim Bogor Peduli Bencana Aceh-Sumatera disambut antusias oleh anak-anak dan warga setempat. Mereka bersama-sama mengikuti berbagai perlombaan sederhana yang penuh keceriaan, mulai dari balap kelereng, makan kerupuk, mencari koin dalam tepung, hingga lomba pecahkan balon.

 

“Kita ke sini gak bawa apa-apa, tapi minimal mereka bisa tersenyum,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

 

Jenal Mutaqin mengaku bangga dengan kekompakan warga yang secara gotong royong ikut mempersiapkan perlombaan. Mulai dari pemasangan Bendera Merah Putih hingga menyiapkan alat-alat perlombaan.

 

Meski perlombaan berlangsung singkat, Jenal Mutaqin mengatakan momen tersebut akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan.

 

“Saya doakan semua warga selalu sehat, kuat, dan doakan juga warga Kota Bogor hal yang sama,” ungkapnya.

 

Salah seorang anak, Zafran (10), mengungkapkan rasa gembiranya saat mengikuti perlombaan yang diadakan Tim Bogor Peduli Bencana Aceh-Sumatera di lokasi.

 

“Senang banget bisa ikut perlombaan, seru. Semoga dari Bogor bisa datang lagi, dan bisa bermain bersama kami lagi,” harap Zafran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DLH Kota Bandung Gelar Uji Emisi Gratis, Targetkan 500 Kendaraan per Hari

Penulis
Reta
-

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menggelar uji emisi gratis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sektor transportasi.

Kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 2026 berlangsung 11–14 Agustus 2026 melalui uji emisi dan pemantauan kualitas udara tepi jalan.

Kegiatan tersebut menyasar kendaraan dinas operasional, kendaraan pribadi karyawan, serta kendaraan masyarakat dengan target 500 kendaraan setiap hari.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung Fiziarita mengatakan hasil pengujian menjadi dasar penentuan kebijakan.

“Dengan adanya kegiatan ini tentunya kita nanti akan mengetahui sebenarnya apakah kendaraan bermotor itu mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung atau tidak. Nanti kita akan menentukan kebijakan seperti apa berdasarkan hasil dari uji emisi ini,” ujar Fiziarita, Selasa (11/8/2026).

Uji emisi gratis tersebut melayani kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar untuk mengetahui kondisi emisi gas buang kendaraan.

Masyarakat juga memperoleh kesempatan memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi ambang batas emisi sesuai ketentuan lingkungan hidup.

Berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan, Indeks Kualitas Udara Kota Bandung 2026 tercatat sebesar 74,42.

Nilai tersebut termasuk kategori baik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.

Selain uji emisi, DLH Kota Bandung melakukan pemantauan kualitas udara tepi jalan untuk memperoleh data kondisi udara di sejumlah ruas.

Uji emisi 11 Agustus berlangsung di Jalan Pajajaran, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, tepatnya depan Sentra Wyata Guna.

Pelaksanaan berikutnya berlangsung 12 Agustus di Jalan Soekarno Hatta Nomor 438 D, kawasan Astra Biz Center, Kelurahan Pasirlayur, Kecamatan Regol.

Uji emisi selanjutnya dilaksanakan 13 Agustus di Jalan Buah Batu Nomor 62, 72, dan 82, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong.

Kegiatan tersebut dilaksanakan DLH Kota Bandung bersama Asosiasi Bengkel Indonesia dan didukung Dinas Perhubungan Kota Bandung serta Satlantas Polrestabes Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

20 Pensiunan Bidan di Tuban Dapat Cek Kesehatan Gratis, Bentuk Apresiasi atas Pengabdian

Penulis
Reta
-

Purna tugas tidak menghapus jejak pengabdian. Sebanyak 20 pensiunan bidan mendapat layanan Cek Kesehatan Gratis di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Tuban, Rabu (12/8). Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian para bidan senior yang selama bertahun-tahun melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan. Layanan tersebut diberikan untuk membantu para purnatugas memantau kondisi kesehatan setelah menyelesaikan masa pengabdian.

Terkait hal tersebut, Plt. Kepala Labkesmas Tuban, Ana Dwi Silvana, SKM., menyampaikan apresiasi atas jasa dan kontribusi para pensiunan bidan. Menurutnya, berakhirnya masa tugas tidak berarti berakhir pula perhatian terhadap kesehatan para tenaga kesehatan yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat.

“Para senior bidan ini adalah garda terdepan pelayan kesehatan masyarakat pada masanya. Melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis ini, kami ingin memastikan beliau-beliau tetap sehat, aktif, dan terpelihara kualitas hidupnya di masa purna bakti,” ujar Ana.

Bagi para pensiunan bidan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk kembali bertemu setelah menjalani masa pengabdian. Selain mengikuti pemeriksaan kesehatan, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk bersilaturahmi, bertukar kabar, dan mengenang kembali pengalaman selama menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perhatian Labkesmas Tuban terhadap kesehatan para purnatugas tenaga kesehatan. Melalui pemeriksaan berkala dan konsultasi kesehatan, para pensiunan bidan diharapkan tetap dapat menjaga kondisi kesehatan dan menjalani masa purna bakti dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Digital Sumedang Dapat Apresiasi Menteri PANRB, Pelayanan Publik Makin Mudah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini atas konsistensinya mengembangkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Kami ingin memastikan program Bapak Presiden, terutama yang ada kaitannya dengan perlindungan sosial, bisa dijalankan dengan baik di Kabupaten Sumedang,” kata Rini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Layanan Digital Pemerintah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang di Command Center Sumedang, Rabu (12/8/2026).

Rini menilai Sumedang telah menunjukkan praktik nyata bagaimana digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital pemerintahan merupakan agenda yang telah didorong pemerintah pusat sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rini menegaskan digitalisasi bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyederhanakan proses bisnis pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang mudah dan cepat. “Digital bukan solusi akhir. Yang paling penting adalah bagaimana menyederhanakan bisnis proses layanan. Karena itu, pelayanan publik harus terus kita sederhanakan, dan ujungnya kemudian kita digitalisasikan,” ujarnya.

Rini mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang dinilai konsisten mendorong transformasi digital sejak periode pertama kepemimpinannya. “Saat ini sudah bisa melihat hasil kerja keras pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Sumedang, yang sejak periode pertama sudah sedemikian fokus pada layanan pemerintahan digital. Di Kabupaten Sumedang  sudah bisa melihat bagaimana seluruh layanan dilakukan secara digital,” katanya.

Rini juga menekankan, digitalisasi tidak berarti menghapus pelayanan tatap muka. Menurutnya, pemerintah tetap harus menyediakan pelayanan langsung, jemput bola, maupun layanan mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. “Layanan tatap muka pun harus terus dilakukan karena masih ada masyarakat yang literasinya masih harus kita bantu. Kemudian kita mendorong layanan jemput bola karena masih ada daerah-daerah yang tertinggal, serta layanan mandiri,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan transformasi digital telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam pelayanan masyarakat, tetapi juga mendukung kinerja ASN, pengendalian pembangunan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. “Di Sumedang, bentuk pelayanan sudah diarahkan terdigitalisasi, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal bagi ASN. Teknologi kita hadirkan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah digital, tetapi untuk memastikan pekerjaan pemerintahan lebih cepat, terukur, transparan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Dony.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bintang Amelia Jadi Korban Tawaran Kerja di Kamboja, Bang Azran Pastikan Pulang ke Jakarta

Penulis
Reta
-

Anggota DPD RI/MPR RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran (Bang Azran) yang juga Ketua Umum DPP FORKABI, turut mengawal pemulangan Bintang Amelia Nengsih (20), warga Jakarta Utara yang menjadi korban penipuan berkedok tawaran kerja hingga terjebak di Kamboja.

Kisah Bintang bermula dari kondisi ekonomi keluarganya. Ia terpaksa berhenti sekolah dan memilih mencari pekerjaan karena ingin membantu orang tua serta adik-adiknya. Dalam pengakuannya, Bintang mengatakan pernah melihat adik-adiknya hanya makan nasi kering selama berhari-hari karena keterbatasan ekonomi. Kondisi itulah yang membuatnya nekat menerima tawaran pekerjaan dari seorang teman yang disebutnya sebagai pekerjaan di Taiwan.

“Saya putus sekolah karena ekonomi dan ingin membantu orang tua. Waktu itu adik-adik saya tidak ada yang makan dan jajan. Mereka sampai hanya makan nasi kering selama seminggu. Saya tidak tega melihat mereka seperti itu,” ujar Bintang melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada staf Achmad Azran.

Dengan niat membantu keluarganya, Bintang kemudian membuat paspor dan berangkat. Namun, harapannya untuk bekerja di Taiwan berubah menjadi mimpi buruk. Setibanya di luar negeri, ia baru mengetahui bahwa dirinya justru dibawa ke Kamboja.

“Saya kira benar mau ke Taiwan, ternyata tiba-tiba dibawa ke Kamboja. Saya marah besar karena merasa dibohongi. Waktu itu saya benar-benar polos dan tidak tahu apa-apa,” ujar Bintang melalui pesan WhatsApp.

Bintang mengaku sempat meminta keluar dari perusahaan dan ingin kembali ke Indonesia. Namun, keinginannya justru dihadapkan pada nota denda sebesar Rp35 juta. Karena tidak memiliki kemampuan membayar denda tersebut, ia terpaksa tetap bekerja. Hingga akhirnya perusahaan tempatnya bekerja digerebek dan Bintang memilih melarikan diri. Dalam pelariannya, paspornya disebut masih ditahan.

Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian Bang Azran. Ia memastikan proses pemulangan Bintang dilakukan hingga tuntas. Seluruh kebutuhan akomodasi, transportasi, penjemputan, serta kebutuhan pendukung lainnya selama proses pemulangan akan ditanggung Bang Azran. Bintang dijadwalkan dijemput di bandara pada 14 Agustus 2026 untuk selanjutnya dikawal hingga kembali berkumpul dengan keluarganya di Jakarta.

“Ini anak Jakarta Utara, anak kita juga. Dia berangkat dengan niat yang sangat sederhana, ingin membantu orang tua dan adik-adiknya. Karena itu, ketika dia justru terjebak dalam situasi seperti ini, kita harus hadir. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Bintang dan memastikan dia pulang dengan selamat,” ujar Bang Azran.

Menurut Bang Azran, kisah Bintang merupakan gambaran bagaimana anak muda yang memiliki niat baik untuk membantu keluarga dapat menjadi korban kejahatan dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri.

“Bintang tidak pergi untuk mencari kesenangan. Dia pergi karena ingin melihat keluarganya makan dengan lebih layak. Justru niat baik seperti ini yang jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. InsyaAllah kita kawal sampai dia benar-benar kembali ke rumah,” tegas Bang Azran.

Bagi Bintang, kepulangan ke Jakarta bukan sekadar meninggalkan Kamboja. Ia ingin kembali ke rumah, bertemu ibu dan adik-adiknya yang selama ini menjadi alasan utama dirinya berani mencari pekerjaan di luar negeri.

“Saya sangat berterima kasih kepada Bang Azran yang sudah membantu saya. Saya dari awal sebenarnya ingin pulang karena saya takut dan tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya ingin kembali ke rumah, bertemu orang tua dan adik-adik saya,” ujar Bintang.

Ia mengaku hal yang paling dirindukannya adalah bertemu sang ibu setelah melalui situasi sulit selama berada di Kamboja.

“Saya ingin pulang. Saya ingin bertemu ibu dan keluarga. Saya dulu berangkat karena ingin membantu mereka, terutama adik-adik saya. Sekarang saya hanya ingin kembali berkumpul dengan mereka,” kata Bintang.

Bintang juga berharap pengalaman yang dialaminya tidak terjadi kepada anak-anak muda lain yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri untuk membantu keluarga.

“Semoga tidak ada lagi yang mengalami seperti saya. Saya dulu hanya ingin bekerja dan membantu orang tua, tetapi malah dibawa ke tempat yang tidak saya tahu. Terima kasih karena sekarang saya bisa punya harapan untuk pulang,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...383940...4,858Halaman 39 dari 4,858