Beranda blog Halaman 395

Lia Istifhama Tanggapi Akses Kapal RI di Selat Hormuz

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Lia Istifhama, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menyoroti kabar mengenai dibukanya akses bagi kapal Indonesia oleh Iran untuk melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah.

Langkah tersebut mendapat perhatian dari anggota Lia Istifhama, senator dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ia menilai keputusan Iran tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap empati rakyat Indonesia terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Lia Istifhama menilai dinamika geopolitik di Timur Tengah saat ini harus dicermati secara serius oleh komunitas internasional. Ia menegaskan bahwa stabilitas kawasan memiliki dampak besar terhadap keamanan global, terutama terkait jalur distribusi energi dunia.

Ia juga menyinggung potensi perubahan arah kebijakan China terhadap Iran yang dinilai dapat memengaruhi keseimbangan geopolitik kawasan.

“Jika benar ada perubahan arah kebijakan dari China terhadap Iran, hal ini tentu akan memengaruhi dinamika geopolitik kawasan. Stabilitas keamanan dan jalur distribusi energi dunia menjadi faktor yang sangat krusial,” ujar Lia Istifhama, pada Selasa (17/03/2026).

Ia menambahkan bahwa keputusan Iran membuka akses pelayaran bagi kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat dilihat sebagai simbol hubungan yang tetap terjaga di tengah situasi global yang sensitif.

“Langkah Iran membuka Selat Hormuz bagi kapal Indonesia dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap empati rakyat Indonesia terhadap situasi kemanusiaan di kawasan tersebut,” kata Lia Istifhama.

Sejumlah laporan internasional menyebut bahwa China masih berhati-hati dalam menentukan sikap terkait konflik yang melibatkan Iran. Salah satu pertimbangan utama adalah kepentingan energi, mengingat China merupakan salah satu pembeli utama minyak mentah dari Iran.

Selain itu, China juga disebut meminta Iran memastikan keamanan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

Di sisi lain, muncul pula laporan mengenai kemungkinan keterlibatan Rusia dalam mendukung Iran, termasuk melalui bantuan intelijen. Jika hal tersebut terkonfirmasi, situasi ini berpotensi memperumit konflik dan meningkatkan ketegangan antar kekuatan besar dunia.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat tajam setelah rangkaian serangan dan aksi balasan antara Iran dan pihak lawannya, termasuk Amerika Serikat.

Eskalasi konflik tersebut memicu kekhawatiran masyarakat internasional terhadap potensi meluasnya konflik regional yang dapat berdampak signifikan pada stabilitas keamanan global serta perdagangan energi dunia.

Lia Istifhama pun mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama internasional agar konflik tidak semakin meluas dan merugikan banyak pihak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Tetap Bisa Dapatkan Layanan di 11 Kantor Pertanahan saat Mudik ke Jawa Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Layanan pertanahan pada 11 Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat akan tetap dibuka bagi masyarakat dalam periode libur Lebaran tahun 2026. Masyarakat yang akan mudik ke wilayah Jawa Barat bisa memanfaatkan waktu liburan untuk mengurus sertipikat tanah secara langsung.

“Momentum Lebaran merupakan waktu penting bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kebutuhan administrasi pertanahan juga tetap menjadi kebutuhan yang penting. Untuk itu, kami memastikan bahwa pelayanan pertanahan tetap tersedia melalui layanan terbatas selama masa libur. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi maupun mengurus layanan yang dibutuhkan,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Selasa (17/03/2026).

Ada 11 kabupaten/kota di Jawa Barat yang tetap membuka layanan pertanahan karena menjadi tujuan mudik masyarakat selama periode liburan. Kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Yuniar Hikmat Ginanjar menjelaskan, layanan di 11 Kantor Pertanahan dibuka pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB. Beberapa layanan yang tersedia antara lain informasi dan konsultasi pertanahan; penerimaan berkas layanan pertanahan; penyerahan produk layanan pertanahan; serta pemutakhiran data digital terhadap sertipikat lama. Semua layanan tersebut hanya bisa diajukan langsung oleh pemilik tanah tanpa melalui kuasa.

Menurut Yuniar Hikmat Ginanjar, kehadiran layanan terbatas selama masa libur ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun berada pada masa libur nasional. Harapannya, masyarakat yang sedang mudik juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan dokumen pertanahan mereka tertib dan mutakhir,” jelasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum datang ke Kantor Pertanahan. Menurutnya, kelengkapan dokumen akan membuat proses layanan berjalan lebih cepat dan tertib.

Adapun kebijakan layanan terbatas ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor UP.04.06/713-32/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara di instansi pemerintah selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Tengah Tetap Buka Selama Libur Nyepi dan Idulfitri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masyarakat di Jawa Tengah tetap bisa mengurus keperluan pertanahan tanpa harus menunggu libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H berakhir. Seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Jawa Tengah membuka pelayanan terbatas untuk memastikan akses layanan tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah libur nasional dan cuti bersama yang cukup panjang.

“35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah buka untuk melayani masyarakat dalam masa libur Lebaran nanti. Terlebih, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah adalah daerah tujuan mudik. Jadi, ini momen yang pas untuk para perantau yang mau urus tanahnya, bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Tengah, Muchamad Mastur dalam keterangannya, Selasa (17/03/2026).

Layanan yang tetap tersedia bagi masyarakat pada masa liburan ini meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas tanpa kuasa, pengambilan produk, serta pemutakhiran data. Muchamad Mastur mengatakan, meski layanan yang tersedia terbatas, pelayanan akan diberikan dengan mengedepankan tertib administrasi serta standar pelayanan yang berlaku. Masyarakat akan dilayani oleh petugas Kantor Pertanahan yang sudah dijadwalkan secara bergilir.

Penyediaan layanan pertanahan di masa ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat. “Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat dilayani meskipun berada dalam masa libur nasional dan cuti bersama,” ujar Muchamad Mastur.

Layanan pertanahan terbatas di Jawa Tengah akan dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Terkait jadwal dan mekanisme pelayanan selama masa libur, masyarakat bisa melihat informasi terbaru dari kanal media sosial Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah maupun Kantor Pertanahan di wilayah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik Lebaran Tetap Bisa Urus Sertipikat, 7 Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN Tersedia bagi Masyarakat di Jawa Timur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Momentum mudik saat Lebaran terkadang jadi waktu sanak saudara membicarakan urusan sertipikasi tanah di kampung halaman. Untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN tetap membuka layanan terbatas selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

“Pelayanan pertanahan yang akan dibuka selama libur Lebaran adalah 7 Layanan Prioritas. Itu meliputi pengecekan sertipikat, SKPT, Hak Tanggungan, Roya, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan perubahan hak. Masyarakat yang sedang pulang ke kampung halaman jadi dapat menyempatkan diri mengurus legalitas tanah di daerah asal tanpa harus mengambil cuti di hari biasa,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati, dalam keterangannya, Selasa (17/03/2026).

Yetty Nurbuati mengatakan, dengan adanya layanan pertanahan yang tetap dibuka saat libur ini, masyarakat tak hanya bisa melihat kondisi fisik tanahnya, namun bisa sekaligus memastikan status hukum dan administrasi aset tanah yang dimiliki. Khusus untuk masyarakat Jawa Timur, seluruh Kantor Pertanahan yang jumlahnya mencapai 40 kantor sudah ditetapkan untuk tetap membuka layanan selama periode libur Lebaran.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan tetap membuka loket pelayanan sama seperti dengan loket prioritas. Layanan ini diperuntukkan bagi pemohon tanpa kuasa. “Hal ini bertujuan memastikan administrasi pertanahan tidak berhenti total meskipun kantor sedang dalam masa libur panjang,” terang Yetty Nurbuati.

Layanan pada masa libur panjang ini juga sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN yang meminta jajaran mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang ada. “Dengan adanya layanan terbatas selama masa libur lebaran, proses administrasi yang sedang berjalan tetap dapat dilanjutkan sehingga tidak menimbulkan penumpukan permohonan setelah masa libur berakhir,” lanjut Yetty Nurbuati.

Ia mengimbau masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur agar dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, terutama bagi yang memiliki keperluan mendesak terkait pertanahan. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan membawa dokumen yang lengkap dan mengikuti mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, proses layanan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan nyaman bagi semua pihak,” pungkas Yetty Nurbuati.

Untuk mendukung pelayanan selama masa libur, Kantor Pertanahan menerapkan sistem piket pegawai pada loket pelayanan. Dengan sistem ini, meski jumlahnya terbatas, pelayanan pertanahan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00 s.d. 12.00 waktu setempat.

Selain pelayanan langsung di Kantor Pertanahan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk membantu urusan pertanahan. Salah satunya, aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat digunakan untuk memantau proses permohonan layanan yang diajukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sampaikan Selamat Hari Suci Nyepi, Menag: Satu Bumi, Satu Keluarga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun pribadi, saya menyampaikan Selamat Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/3/26).

Menurut Menag, perayaan Nyepi tahun ini terasa istimewa karena berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan serta berdekatan dengan Idulfitri 1447 H. Ia menilai, pertemuan dua momentum keagamaan tersebut menjadi simbol kuat nilai kebersamaan lintas iman.

“Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat bahwa kita berada dalam satu semangat Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga,” tegasnya.

Menag menjelaskan, tema tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk mempererat persaudaraan sebagai bangsa. Nilai itu, kata dia, juga tercermin dalam ajaran Catur Brata Penyepian yang dijalankan umat Hindu saat Nyepi.

Melalui Amati Geni, umat diajak memadamkan api dalam diri seperti amarah dan egoisme. Sementara Amati Karya menjadi ruang untuk berhenti sejenak dari aktivitas fisik dan melakukan introspeksi.

Kemudian, Amati Lelungan mengajarkan untuk tidak bepergian, memberi kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan memulihkan keseimbangan. Adapun Amati Lelanguan mendorong umat melepaskan hiburan duniawi demi menemukan kejernihan batin.

“Dengan menjalankan Nyepi, umat Hindu sesungguhnya sedang memberikan jeda kepada alam semesta. Jika kita memuliakan alam, maka alam pun akan memuliakan harkat kemanusiaan kita,” ujar Menag.

Menag optimistis, semangat Vasudhaiva Kutumbakam akan terus mendorong umat Hindu berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia.

“Semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kita semua,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag Imbau Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas Selama Periode HBKN

Penulis
Syifa
-

Dalam periode Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN (Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 H), Kementerian Perdagangan mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijak dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Peningkatan aktivitas konsumsi selama bulan Ramadan hingga menjelang HBKN perlu diimbangi dengan kewaspadaan agar masyarakat terhindar dari potensi kerugian.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menyampaikan, masyarakat perlu lebih teliti dalam berbelanja, baik secara langsung di toko maupun melalui platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE/e-commerce). Selain mengecek kualitas fisik barang, konsumen harus memastikan bahwa tempat mereka bertransaksi memiliki sistem perlindungan konsumen yang terjamin.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan informasi produk, membandingkan harga, serta memastikan kredibilitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi. Yang paling penting, berbelanja di platform lokapasar (marketplace) yang sudah terdaftar resmi. Dengan demikian, konsumen dapat terhindar dari potensi kerugian serta dapat berbelanja dengan aman dan nyaman,” ujar Moga Simatupang.

Moga melanjutkan, Kementerian Perdagangan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasar, termasuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen, seperti pencantuman informasi produk yang jelas dan tidak menyesatkan. Terkait hal itu, Moga menyampaikan beberapa tip kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen cerdas menjelang Lebaran.

Pertama, belanja daring di platform lokapasar resmi (terdaftar). Konsumen diimbau untuk melakukan transaksi melalui lokapasar resmi yang telah terdaftar di Indonesia. Mekanismenya, dana yang dibayarkan tidak langsung masuk ke rekening penjual, melainkan ditahan platform tersebut. Dengan kata lain, dana baru akan diteruskan ke penjual hanya setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan.

Kedua, belanja sesuai kebutuhan. Konsumen diimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan guna menghindari pembelian impulsif serta menjaga serta menjaga stabilitas ketersediaan barang di pasar.

Ketiga, membandingkan harga dan kualitas produk. Konsumen perlu mewaspadai terhadap penawaran harga yang jauh di bawah rata-rata atau promosi yang tidak masuk akal (terlalu murah) karena berpotensi merupakan barang palsu atau modus penipuan.

Keempat, memeriksa informasi produk. Konsumen diimbau untuk memperhatikan label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, label Standar Nasional Indonesia (SNI), serta kondisi kemasan produk. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kualitas barang yang akan dikonsumsi.

Terakhir, mendokumentasikan transaksi dan pembongkaran kemasan (unboxing). Konsumen diimbau untuk selalu menyimpan bukti pembelian, seperti struk, nota, atau bukti pembayaran digital, untuk memudahkan proses pengaduan apabila terjadi permasalahan. Sementara itu, dokumentasi video proses pembongkaran kemasan menjadi salah satu syarat mengajukan komplain.

Selain itu, Moga menegaskan kembali hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha.

“Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di bidang perdagangan atau mengalami kerugian dalam transaksi barang dan jasa, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Perdagangan. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat sebagai konsumen cerdas, diharapkan ekosistem perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak dapat tercipta,” tambah Moga.

Konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran layanan, yaitu melalui aplikasi pesan WhatsApp 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, dan telepon (021) 3441839. Pengaduan konsumen juga diterima dengan bersurat maupun datang langsung ke Kementerian Perdagangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Optimistis Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ketegangan Geopolitik Global

Penulis
Syifa
-

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Pemerintah terus memantau berbagai potensi dampak terhadap perekonomian nasional. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid.

“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta, Senin (16/3).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi domestik tetap kuat dengan kontribusi sekitar 54% terhadap PDB, sementara aktivitas belanja masyarakat juga masih terjaga dengan Mandiri Spending Index Februari 2026 mencapai 360,7. Dari sisi stabilitas eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9% terhadap PDB, dengan cadangan devisa sebesar USD151,9 miliar atau setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.

Kinerja sektor riil juga menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur Februari 2026 berada di level 53,8 yang menandakan sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium turut memberikan natural hedging, dengan nilai ekspor sekitar USD47 miliar yang membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar USD19,5 miliar. Di sisi lain, produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54% (yoy), sementara Indonesia juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.

Selain itu, Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok meningkat signifikan, dengan nilai transaksi pada tahun 2025 mencapai USD25,66 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi dinamika global, APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber melalui berbagai program dukungan, termasuk bantuan pangan sebesar Rp11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau sekitar 12,8% dari target APBN, sementara belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 41,9% dari pagu APBN. Defisit anggaran tetap terkendali pada kisaran Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui percepatan ketersediaan energi, langkah efisiensi konsumsi bahan bakar, memperluas penerapan work from home, serta penguatan disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terjaga di bawah batas 3% dari PDB.

Kemudian, Menko Airlangga juga memberikan pembaruan terkait perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengikuti tahapan konsultasi dengan Pemerintah AS guna mencari solusi yang konstruktif. Dalam proses tersebut, Pemerintah juga akan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, hingga pelaku usaha untuk menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama media, berbagai isu strategis turut dibahas, antara lain skenario kebijakan Pemerintah apabila konflik geopolitik berlangsung lebih lama, potensi efisiensi belanja pemerintah, perkembangan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat, hingga upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan akan terus dipantau dan dievaluasi secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global serta dampaknya terhadap perekonomian domestik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Evaluasi BBM dan Gas untuk Pembangkit Listrik, Tindak Lanjut Instruksi Presiden

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan energi nasional tetap terjaga secara optimal di tengah dinamika global. Arahan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan terhadap berbagai sektor pengguna bahan bakar minyak (BBM), termasuk sektor pembangkitan listrik. Langkah ini juga mencakup penguatan pemanfaatan sumber energi alternatif seperti gas untuk penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Arahan dari Presiden Prabowo, kita lakukan efisiensi. Untuk itu, kita segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Pertama adalah kita melihat bagaimana penggunaan BBM untuk pembangkit-pembangkit kita lakukan evaluasi, juga penggunaan gas ini kita juga evaluasi. Bagaimana efisiensi bisa dilakukan,” kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot, usai meninjau kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H di Padalarang, Bandung, Senin (16/3)

Menurut Yuliot, evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor pembangkit listrik, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas operasional yang menggunakan BBM untuk memastikan pengelolaan energi dengan cermat.

“Intinya Presiden itu meminta kepada kita untuk melakukan manajemen energi agar lebih efisien,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai langkah penghematan energi sebagai antisipasi apabila terjadi krisis energi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja, sebagaimana pernah dilakukan oleh Pakistan.

“Ini saya minta dibicarakan nanti, mungkin oleh Menko-Menko. Beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID berhasil dan kita mampu. Banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pengurangan hari kerja juga dipertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah,” tutur Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3) lalu.

Presiden menilai, pengalaman pada masa pandemi COVID-19 dengan penyesuaian aktivitas kerja, seperti peningkatan kerja dari rumah, terbukti efektif mengurangi konsumsi BBM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik! Pemerintah Pastikan Tarif Listrik April–Juni 2026 Tetap

Penulis
Syifa
-

Masyarakat dapat lebih tenang menghadapi periode Hari Raya Idulfitri 2026/1447 H. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan II (April-Juni) tahun 2026 tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri di Jakarta, Senin (16/3).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif Triwulan II tahun 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per USD, ICP sebesar USD62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar USD 70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah. Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.

Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tekan Pelanggaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bea Cukai dan Kejaksaan Tingkatkan Sinergi

Penulis
Syifa
-

Upaya menekan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta mencegah sengketa hukum dalam pelayanan publik membutuhkan koordinasi kuat antarpenegak hukum. Untuk itu, Bea Cukai memperkuat sinergi dengan Kejaksaan melalui berbagai kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas, agar proses penegakan hukum berjalan efektif sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di Palangka Raya, upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang digelar Bea Cukai Palangkaraya bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada Selasa (03/03). Kegiatan yang berlangsung di Bea Cukai Palangkaraya ini mengangkat topik “Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara”.

Narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalimantan Tengah, Amardi Petrus Barus, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan oleh pejabat publik.

Kepala Kantor Bea Cukai Palangkaraya, Asep Komara, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur negara. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik harus berada dalam koridor hukum yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tetap akuntabel.

Diskusi juga membahas peran kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi instansi pemerintah, termasuk dalam upaya pencegahan potensi sengketa di kemudian hari. Melalui pemahaman hukum yang lebih baik, diharapkan para pegawai dapat menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan publik dengan lebih percaya diri serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu di Kudus, penguatan sinergi juga dilakukan melalui kunjungan koordinasi antara Bea Cukai Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus pada Selasa (04/03). Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Nur Rusydi, bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Andi Metrawijaya, S.H., M.H., untuk membahas kerja sama dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan perkara, pertukaran informasi, serta langkah strategis menekan peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal, di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

Nur Rusydi menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif. “Bea Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai tentu tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Kudus sangat penting dalam memastikan proses penanganan perkara dapat berjalan secara profesional dan memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran,” ujarnya.

Kajari Kudus, Andi Metrawijaya, juga menyampaikan kesiapan Kejaksaan Negeri Kudus untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Bea Cukai. Melalui kerja sama ini, diharapkan upaya pemberantasan rokok ilegal dan pelanggaran kepabeanan dapat berjalan lebih optimal sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...394395396...4,876Halaman 395 dari 4,876