Beranda blog Halaman 398

Jaga Stabilitas Harga Jelang Idul Fitri, Pemko Padang Laksanakan GPM di Padang Selatan

Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok bagi masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Padang Selatan, Senin (16/3).

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Arie Rafki Purnama menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif strategis pemerintah daerah dalam menyambut momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kami menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok, seperti cabai, beras, minyak goreng, bawang, serta berbagai produk olahan UMKM dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar,” ujar Arie Rafki Purnama di sela-sela kegiatan.

Berbeda dengan pelaksanaan GPM terdahulu, GPM kali ini tidak lagu menggunakan sistem kupon, melainkan menerapkan mekanisme subsidi langsung pada harga barang.

Sebagai contoh, harga cabai yang di pasaran mencapai Rp40.000 lebih, dijual dengan harga Rp35.000, sementara telur dijual seharga Rp50.000 dari harga pasar yang mencapai Rp54.000.

GPM ini terlaksana berkat kolaborasi erat dengan Bank Indonesia dan sejumlah distributor pangan, di antaranya Inkasi Raya, Bulog, TTIC, PPI, dan RNI. Antusiasme warga terhadap kegiatan ini sangat tinggi, terlihat dari stok telur sebanyak 60 tray yang habis terjual sejak pagi hari, diikuti dengan tingginya permintaan terhadap minyak goreng.

Mengingat kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi khusus dengan Bank Indonesia, GPM di Kantor Camat Padang Selatan ini menjadi kesempatan utama bagi masyarakat menjelang hari raya tahun ini. Pemerintah Kota Padang berharap melalui langkah ini, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Langsung ke Soekarno-Hatta, Menhub Pastikan Diskon 20% Tiket Pesawat Tepat Sasaran

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pemantauan langsung ke Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (16/3), untuk memantau arus mudik angkutan udara berjalan dengan baik. Menhub juga memastikan masyarakat merasakan langsung diskon tiket pesawat yang diberikan oleh pemerintah.

“Hari ini saya melihat langsung kondisi arus mudik, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sekalian juga tadi saya bertanya kepada para penumpang, apakah kebijakan pemerintah terkait potongan tarif pesawat yang diinstruksikan oleh Presiden itu sampai ke masyarakat dan memastikan stimulus diskon harga tarif tiket itu bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Secara keseluruhan, diskon tiket pesawat Lebaran 2026 berasal dari kombinasi beberapa kebijakan pemerintah. Pertama, PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah (menurunkan biaya tiket pesawat hingga 11%). Kedua, penurunan fuel surcharge pesawat. Ketiga, adanya diskon 50% airport tax (PJP2U). Keempat, adanya diskon 50% biaya layanan bandara untuk maskapai (PJP4U). Kelima, diskon tarif PNBP jasa kebandarudaraan. Selain itu, ada juga diskon harga avtur sekitar 10% di 37 bandara.

Dengan paket kebijakan tersebut, harga tiket pesawat domestik diproyeksikan turun sekitar 17–18% selama periode mudik Lebaran 2026. Penurunan harga ini berlaku untuk jadwal keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

“Sejauh ini, kami melihat bahwa diskon/stimulus yang diberikan oleh pemerintah, sudah sampai kepada masyarakat. Saya lihat tadi, malah masyarakat ada yang menikmati potongan sampai 20% dari harga normal, jika sudah pesan dari jauh hari. Namun, ada beberapa hal nantinya yang perlu kita evaluasi, khususnya terkait harga penjualan tiket melalui online travel agent,” jelas Menhub Dudy.

Menhub Dudy melihat masih ada celah yang bisa membuat harga tiket belum bisa terdiskon maksimal melalui penjualan di online travel agent (OTA). Tiket juga bisa terlihat mahal dikarenakan OTA memberikan opsi keberangkatan dengan transit satu kali atau bahkan beberapa kali transit, sehingga terlihat biaya perjalanan menjadi mahal karena merupakan akumulasi 2-3 penerbangan untuk mencapai tujuan.

“Saya berharap agar OTA dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan tiket pesawat yang tersubsidi sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan langsung manfaatnya. Nanti, kami juga akan berbicara dengan stakeholder/ekosistem terkait, baik dari airline, maupun juga dengan Kementerian Pariwisata yang membawahi travel agent, supaya secara bersama-sama kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat” kata Menhub Dudy.

Secara keseluruhan, Menhub Dudy melihat kondisi arus mudik melalui jalur udara masih kondusif dan berjalan dengan baik. Ketepatan waktu keberangkatan pun terbilang baik. Begitu juga dengan antrian check in yang masih kondusif dan tidak ada penumpukan penumpang di bandara.

“Ketepatan waktu masih baik, ya walaupun masih ada 1-2 penerbangan yang terlambat, hanya saya minta kepada airline kalau bisa 100% ya ketepatan waktunya. Begitu juga dengan antrean panjang check in. Kita akan antisipasi itu dan berusaha maksimal tidak ada antrian yang terlalu panjang. Sejauh ini, saya bisa bilang, perjalanan mudik jalur udara berjalan baik,” tutur Menhub Dudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Terus Optimalkan Upaya Penguraian Kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan berbagai langkah guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif di lapangan oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

“Kementerian Perhubungan terus berupaya memastikan seluruh layanan transportasi dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Kami juga mendorong percepatan berbagai langkah operasional di lapangan untuk mempercepat penguraian kepadatan kendaraan dan penumpang di kawasan Gilimanuk, sehingga mobilitas masyarakat tetap terlayani dengan baik. Untuk meningkatkan efektifitas koordinasi saya telah memerintahkan Wakil Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat turun langsung ke Gilimanuk,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Senin (16/3).

Hingga hari ini, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat, dengan dominasi kendaraan roda dua dan roda empat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memastikan pelayanan transportasi penyeberangan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan volume kendaraan.

Untuk mempercepat pergerakan kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan, jumlah kapal yang dioperasikan mencapai 35 unit kapal, dari 28 yang sudah ada dan tambahan 7 kapal, dengan pola pelayanan 8 trip. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 19 kapal yang beroperasi di dermaga moveable bridge (MB), 11 kapal di dermaga landing craft machine (LCM), serta 4 kapal tambahan yang diperbantukan guna meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan.

Selain penambahan armada, Kemenhub juga menerapkan sejumlah langkah operasional di lapangan, antara lain melalui skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal, serta percepatan proses bongkar muat guna memperlancar kanalisasi kendaraan kecil.

“Pengaturan lalu lintas kendaraan juga diperkuat melalui pengoperasian buffer zone di terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk serta optimalisasi fungsi UPPKB Cekik sebagai titik pengendalian kendaraan sebelum memasuki kawasan Pelabuhan,” tambah Menhub.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada pukul 11.55 WITA, kondisi perairan di Selat Bali terpantau kondusif untuk pelayaran. Cuaca dilaporkan berawan dengan tinggi gelombang rendah sekitar 1 meter, jarak pandang mencapai 10 kilometer, serta arus air mengarah ke utara dengan kecepatan sekitar 2,5 knot.

Kemenhub akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi operasional penyeberangan serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kelancaran layanan transportasi di lintas Ketapang–Gilimanuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Tegaskan Komitmen Integritas dan Hormati Proses Hukum

Menyikapi tindakan penggeledahan dan penyitaan di Gedung Ombudsman RI dan rumah salah satu Anggota Ombudsman oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung RI pada Senin (9/3), Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyatakan bahwa secara kelembagaan Ombudsman RI menghormati dan siap bekerja sama terkait proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Tim Penyidik.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip integritas, profesional, dan adil, serta memiliki perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. “Oleh karena itu, Ombudsman terbuka dan siap bekerja sama dengan tim Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum dan akan memastikan bahwa proses hukum yang ditangani oleh Penyidik Kejagung berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Najih pada Senin (16/3/2026) di Jakarta.

Menanggapi dan menyikapi sejumlah pemberitaan di media massa terkait dengan penegakan hukum tersebut, Najih menyatakan, berdasarkan Undang-Undang di atas, setiap produk pengawasan baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya telah diatur dalam peraturan internal Ombudsman serta telah melalui mekanisme kontrol yang ketat, transparan, dan profesional. “Modalitas kerja Ombudsman RI adalah kepercayaan publik. Legitimasi publik merupakan hal yang sangat penting bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik di Indonesia, justru dengan modalitas tersebut perlu adanya sikap saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsi,” tutur Najih.

Ia menambahkan, setiap produk pengawasan yang diterbitkan oleh Ombudsman RI bersifat morally binding. Artinya,kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tehadap setiap produk pengawasan Ombudsman berdasarkan atas etika dan moralitas serta kepatutan. “Merujuk kepada produk pengawasan Ombudsman, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Najih.

Selama ini, Ombudsman RI telah membuka partisipasi publik melalui mekanisme Whistle Blowing System (WBS), apabila terjadi keberatan atas produk pengawasan yang diterbitkan. “Kami sangat terbuka dengan kritik publik, awasi kami sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Ombudsman RI,” ujar Najih.

Dalam kesempatan yang sama, Najih menegaskan komitmen integritas kelembagaan Ombudsman RI serta meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, saling menghormati institusi/lembaga dan mendukung penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Ingatkan ASN Wajib Tolak dan Hindari Penerimaan Gratifikasi Jelang Hari Raya Lebaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar menolak dan menghindari segala bentuk gratifikasi, khususnya berhubungan dengan jabatan dan kewenangan yang melekat. KPK menegaskan segala bentuk permintaan dana, hadiah, atau Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut bukan hanya melanggar etika, namun merupakan bibit tindak pidana korupsi.

Adapun imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. SE tersebut diterbitkan sebagai langkah menguatkan integritas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Tradisi saling memberi di momentum hari raya tidak boleh dimanfaatkan sebagai gratifikasi. Terlebih bertujuan memengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya. Dimana sebanyak 14 atau sekitar 43,75 persen laporan masih dalam proses telaah dan validasi KPK.

“Sedangkan ada 12 laporan lainnya atau sekitar 37,5 persen telah disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial,” tambah Budi.

Lebih jauh, Budi menegaskan kembali agar setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendali gratifikasi terkait Hari Raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Selain itu, dirinya mengingatkan agar PN maupun ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik individu maupun institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama PN dapat berimplikasi tindak pidana korupsi,” pungkas Budi.

Adapun informasi lebih lanjut terkait pengaduan gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Berangkatkan 33.902 Pemudik Gratis dari Pemprov DKI ke Pulau Jawa dan Sumatra

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberangkatkan 33.902 peserta dalam Program Mudik Gratis 2026 dari kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3). Pemberangkatan secara resmi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur Rano Karno. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan layanan transportasi mudik yang aman, nyaman, dan tanpa biaya bagi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman dan terjangkau.

“Jumlah peserta mudik gratis tahun ini mencapai lebih dari 33 ribu orang dan meningkat sekitar 34 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas mudik yang aman dan nyaman terus meningkat,” ungkapnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 744 unit bus untuk melayani arus mudik dan balik dengan kapasitas lebih dari 35 ribu penumpang. Selain itu, disediakan pula layanan pengangkutan sepeda motor guna mengurangi risiko perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan roda dua.

Program Mudik Gratis 2026 melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten di enam provinsi, yakni Lampung, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Gubernur Pramono menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Seluruh armada telah melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check), sementara pengemudi dipastikan dalam kondisi sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Keselamatan pemudik merupakan prioritas utama dalam program ini. Dengan berbagai persiapan tersebut, kami berharap pelaksanaan mudik tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai harapan,” tegasnya.

Program Mudik Gratis didukung berbagai pihak melalui skema tanggung jawab sosial (CSR), antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, sehingga memungkinkan penambahan kuota peserta seiring meningkatnya antusiasme masyarakat.

Terkait arus balik, Pemprov DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang pasca-Lebaran tahun 2026 berada pada kisaran 10.000 hingga 12.000 orang, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi tren pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

“Jumlah pendatang pasca-Lebaran diperkirakan sekitar 10 hingga 12 ribu orang. Ini menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang semakin merata di berbagai daerah,” jelas Gubernur Pramono.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka diri bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta dengan mengimbau agar memiliki kesiapan dan kemampuan yang memadai.

Terkait ketahanan pangan dan energi menjelang Idulfitri 2026, Pemprov DKI Jakarta memastikan kondisi tetap aman dan terkendali. Kenaikan harga bahan pokok dinilai masih dalam batas wajar.

“Kenaikan harga pangan masih di bawah lima persen dan tergolong stabil. Stok pangan serta energi seperti LPG dan BBM juga dalam kondisi aman,” jelas Gubernur Pramono.

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pemantauan hingga pasca-Lebaran untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Selamat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga perjalanan mudik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berlangsung lancar, selamat sampai tujuan, dan dapat kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, serta semangat baru,” tutup Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bantuan Rp100 Miliar Disalurkan, Gus Ipul Pastikan Penanganan Korban Bencana Aceh Timur

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Tito Karnavian menyalurkan Bantuan Penanganan Korban Bencana Alam di Kabupaten Aceh Timur dengan total Rp100.975.850.000.

Bantuan tersebut terdiri atas bantuan stimulan sosial ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000, bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000, bantuan isi hunian untuk 7.643 KK senilai Rp22.929.000.000, serta bantuan santunan ahli waris bagi 60 jiwa sebesar Rp900.000.000. Selain itu ada pula bantuan santunan luka berat bagi 2 jiwa dengan nominal Rp10.000.000.

“Untuk yang meninggal dunia, dukungan sebesar Rp15 juta, luka-luka berat Rp5 juta. Setelah itu ada dukungan untuk membeli isian rumah, untuk keperluan dapur maupun perabotan-perabotan rumah tangga, sebesar Rp3 juta per keluarga. Setelah itu dukungan BSSE, Rp5 juta per keluarga, terakhir jadup selama tiga bulan kepada masing-masing (individu) terdampak,” kata Gus Ipul di Pendopo Bupati Aceh Timur, Senin (16/3/2026).

Total bantuan untuk seluruh Provinsi Aceh sebesar Rp585.444.850.000 bagi 45.416 KK atau 164.531 jiwa. Adapun nominal bantuan bencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar Rp878.681.800.000.

“Intinya untuk tiga provinsi (terdampak bencana) ini sungguh-sungguh mendapatkan atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden membentuk Satgas khusus yang diketuai Mendagri guna mengoordinasikan seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan pemerintah mengingat dampak bencana sangat luas dan besar dan mengerahkan seluruh sumber daya dengan harapan penanganan bisa berjalan dengan baik,” kata Gus Ipul.

Ia berharap seluruh bantuan tepat sasaran sehingga masyarakat menerima sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kedua tepat jumlah, jadi tidak dikurangi biaya pengiriman (karena) biaya untuk penyaluran bantuan telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga kita harapkan jumlah bantuannya benar-benar tepat (dan) benar-benar digunakan dengan baik oleh penerima manfaat,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Data penerima manfaat diawali dari data awal BNPB, kemudian disusun secara by name by address oleh kepala daerah yang dikuatkan pihak Polres dan Kejaksaan Tinggi setempat.

Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Satgas PRR dan dipadankan dengan data kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan sebagai dasar penyaluran bantuan.

“Setelah melalui proses itu ditandatangani oleh Pak Mendagri maka itu menjadi data yang terverifikasi. Data inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyalurkan (bantuan),” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan secepat mungkin sehingga ditargetkan sebelum Lebaran warga terdampak sudah menerima bantuan.

“Proses salur (bantuan) sekarang ini adalah Rp713 miliar lebih. Sementara data yang terverifikasi kebutuhannya Rp878 miliar, sehingga sekarang masih proses di Kemenkeu Rp127 miliar lebih. Mudah-mudahan sebelum Lebaran masih bisa disalurkan sisanya,” kata Gus Ipul.

Senada dengan hal itu, Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tidak hanya bertujuan meringankan beban terdampak bencana, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

“(Bantuan ini) kita harapkan selain dapat membantu yang kedua dapat juga membantu pemulihan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang berdampak terutama di Aceh itu pertumbuhan ekonominya melambat. Aceh bahkan (pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025) minus 1,6. Ini harus banyak upaya termasuk memperkuat daya beli masyarakat,” jelas Tito.

Menurut Tito daerah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut juga akan diberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun sebagai upaya mempercepat pemulihan infrastruktur.

“Rp1,6 triliun itu ada di Aceh kemudian Rp6 triliun lebih di Sumatera Utara dan Rp2 triliun lebih di Sumatera Barat diberikan pada bulan Februari, Maret, dan terakhir April,” jelas Tito.

Sementara itu Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran berulangkali sejumlah pejabat pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam membantu masyarakat Aceh Timur.

“Ini menandakan betapa besar perhatian pemerintah pusat kepada daerah yang terdampak bencana,” ujar Usman.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Negara atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat Aceh Timur serta daerah terdampak bencana lainnya.

“Saya mewakili teman-teman, bupati dari kabupaten kota lainnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinetnya yang telah menaruh perhatian besar bagi kami daerah terdampak bencana Sumatera,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Pasar Rawasari, Mendag: Pemerintah Jamin Harga dan Stok Bapok Hingga Lebaran

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) tersedia dan harga relatif stabil menjelang Lebaran. Ia meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir karena pemerintah akan terus melakukan pemantauan ke pasar rakyat hingga usai Lebaran.

Mendag Busan menyampaikan hal ini usai memantau harga dan pasokan bapok di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Senin, (16/3). Turut mendampingi Mendag Busan dalam peninjauan tersebut yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.

“Jadi, pagi ini kita melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Rawasari ya. Banyak komoditas yang harganya masih stabil. Kita terus akan melakukan pemantauan harga sampai Lebaran dan tentu setelahnya, agar harga-harga dan pasokan terjamin. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah akan terus menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga bapok jelang Lebaran ini,” ujar Mendag Busan.

Berdasarkan hasil pantauan, sejumlah komoditas bapok dijual sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan (HA), antara lain beras medium Rp13.500, MINYAKITA Rp15.700/liter, daging ayam ras Rp40.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih honan Rp38.000/kg, dan cabai merah keriting Rp50.000/kg.

Selain itu, harga komoditas lainnya yang terpantau stabil antara lain, tepung terigu Rp12.000/kg, minyak goreng second brand Rp19.000/liter, minyak goreng kemasan premium Rp22.000/liter, cabai merah besar Rp80.000/kg. Sementara itu, beberapa komoditas terpantau berada di atas HA atau HET, yaitu beras premium Rp16.000/kg, gula pasir Rp18.000/kg, telur ayam ras Rp32.000/kg, daging sapi Rp150.000/kg, dan cabai rawit merah Rp120.000/kg.

Mendag Busan juga menjelaskan, di pasar rakyat tersedia minyak goreng berbagai merek dengan harga terjangkau sebagai pendamping MINYAKITA sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan.

“Minyak second brand ini sebenarnya minyak pendamping MINYAKITA, jadi biar masyarakat punya banyak pilihan, tidak hanya MINYAKITA yang terjangkau, tetapi juga kita ingin ada minyak-minyak lain yang terjangkau oleh masyarakat,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan mengungkapkan, Kemendag secara rutin melakukan pengawasan langsung ke pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok cukup dan harga stabil. Kunjungan langsung ke pasar juga diharapkan dapat memberikan efek psikologis bagi para pedagang agar tidak menjual komoditas di atas HET.

“Kita melakukan pengawasan langsung ke pasar rakyat seperti sekarang. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok cukup dan harganya stabil. Selain itu, pengecekan langsung ke pasar rakyat secara psikologis dapat mempengaruhi pedagang agar tidak menjual mahal atau di atas HET. Itu terus kita lakukan,” tutur Mendag Busan.

Selain melakukan pemantauan secara langsung, Kemendag terus memantau harga hingga menjelang dan setelah Lebaran melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) pada 550 titik pasar rakyat yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Melalui SP2KP, Kemendag dapat memonitor perkembangan harga di berbagai daerah dan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, kementerian/lembaga teknis, serta para pemasok dan distributor apabila terjadi kenaikan harga.

“Sebenarnya pengecekan harga itu dilakukan setiap hari melalui SP2KP. Ada 550 titik pasar rakyat yang terus kita awasi dan kita ikuti perkembangan harganya. Jika ada harga yang naik, kita langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, kementerian/lembaga teknis, serta pemasok atau distributor,” ujar Mendag Busan.

Pedagang telur di Pasar Rawasari, Hendra Kurniawan, menyampaikan, harga telur saat ini berada di kisaran Rp32.000/kg, sedangkan telur omega sekitar Rp35.000/kg. Menurutnya, kenaikan harga menjelang Lebaran terjadi secara bertahap dan tidak terlalu signifikan. “Sudah ada kenaikan, tetapi kenaikannya tipis, hanya sekitar Rp1.000. Harganya pun terkadang turun, terkadang naik, jadi tidak drastis naik terus,” ujar Hendra.

Sementara itu, pedagang cabai dan bawang di Pasar Rawasari, Samsul Bahari, mengatakan harga cabai merah saat ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu. Meski demikian, Samsul menyebut harga bawang merah dan bawang putih stabil.

“Kalau cabai memang ada kenaikan, tetapi pasokannya banyak. Mungkin mahal karena dari petaninya mengalami musim kemarau atau hujan berlebih. Kalau bawang merah dan bawang putih harganya normal dan tidak ada kenaikan,” ujar Samsul.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati HMD ke-76, Observasi BMKG Langkah Awal Lindungi Masyarakat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya peran pengamatan cuaca dan iklim pada peringatan Hari Meteorologi Dunia (HMD) ke-76 yang jatuh pada 23 Maret 2026. Mengusung tema “Mengamati Hari ini, Melindungi Masa Depan Indonesia”, BMKG mengintegrasikan pengamatan cuaca terkini dengan strategi perlindungan jangka panjang sebagai fondasi perlindungan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa observasi yang dilakukan hari ini adalah investasi bagi keselamatan generasi mendatang. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan tropis sehingga menghadapi kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.

“Tema Hari Meteorologi Dunia tahun ini mengingatkan kita bahwa setiap data yang dikumpulkan hari ini adalah bagian dari perlindungan masa depan bangsa. BMKG berkomitmen untuk terus memperkuat sistem observasi, memperluas jaringan, dan meningkatkan layanan agar masyarakat Indonesia semakin terlindungi dan siap menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujar Faisal di Jakarta, Selasa (17/3).

Tantangan nyata perubahan iklim dan urbanisasi yang meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian ekstrem kian mendesak kebutuhan sistem peringatan dini demi melindungi masyarakat. Maka dari itu, informasi cuaca dan iklim yang akurat serta berkelanjutan menjadi modal utama perlindungan masa depan.

Ketua HMD 2026 BMKG, Rahmat Triyono, menjelaskan, BMKG memegang peran strategis dalam memastikan Indonesia memiliki sistem observasi dan informasi meteorologi yang andal. Observasi berkesinambungan dilakukan seluruh insan BMKG dengan memantau setiap pergerakan atmosfer melalui berbagai jaringan observasi yang kompleks, mulai dari stasiun meteorologi di darat, radar cuaca, satelit pengamatan bumi, buoy laut, hingga sensor otomatis.

“Saat ini, BMKG mengoperasikan lebih dari 180 stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta 44 radar cuaca. Dukungan ini memungkinkan BMKG secara rutin menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi sebagai dasar pengambilan langkah kesiapsiagaan,” tutur Rahmat.

Melalui perpaduan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan ketelitian para ahli BMKG, jutaan data observasi dikembangkan menjadi peringatan dini cuaca dan iklim yang dapat segera direspons masyarakat. Kemampuan pengamatan terus didorong dengan beragam produk data dan informasi, seperti prakiraan cuaca harian-mingguan, prediksi iklim bulanan-tahunan, hingga proyeksi perubahan iklim, yang dibutuhkan seluruh sektor masyarakat.

Menyadari perlindungan masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat, BMKG terus memperkuat kerja sama internasional dengan World Meteorological Organization (WMO) dan lembaga meteorologi dunia lainnya. Di tingkat domestik, BMKG aktif membangun kolaborasi nasional melalui kemitraan dengan kementerian/lembaga, jajaran pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan peran aktif BMKG pada jaringan WMO, termasuk Global Atmosphere Watch (GAW), memastikan Indonesia terhubung dengan sistem observasi global. Demikian itu, data nasional dapat berkontribusi pada pemantauan iklim dunia sekaligus memperkaya kapasitas nasional.

Langkah kolaboratif ini sejalan dengan komitmen kuat BMKG untuk terus memperkuat sistem observasi, memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta mempercepat akselerasi transformasi digital. Hal ini menjadi landasan ajakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data BMKG dalam pengambilan keputusan.

“Informasi cuaca dan iklim bukan hanya untuk ahli, tetapi untuk semua orang: nelayan, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat umum,” tutur Ardhasena Sopaheluwakan.

Mengingat, dampak nyata observasi BMKG bukan sekadar angka di layar, melainkan informasi yang menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlanjutan kehidupan.

Sebagaimana disampaikan Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, peringatan dini BMKG menjadi sumber informasi penting terkait potensi cuaca ekstrem di Indonesia. Dalam setiap kejadian siklon tropis, termasuk Siklon Tropis Seroja (2021) dan Senyar (2025), BMKG secara intensif melakukan pemantauan, analisis, dan prediksi berbasis data observasi dan model numerik untuk mengidentifikasi potensi dampak, yang kemudian disampaikan sebagai dasar pengambilan langkah antisipatif.

Begitu pula pada peristiwa banjir besar di Kalimantan Selatan pada tahun 2021, data curah hujan ekstrem yang diperoleh dari jaringan observasi BMKG menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan status darurat serta percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, pada sektor penerbangan dan pelayaran, informasi prakiraan cuaca dengan berbagai skala waktu turut berperan dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional transportasi, khususnya pada jalur-jalur padat seperti lintasan Jawa–Sumatra serta rute internasional.

Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa keberhasilan perlindungan masyarakat bergantung pada respons pemangku kepentingan terhadap peringatan dini yang dikeluarkan. BMKG tidak hanya berhenti pada pengiriman data, tetapi juga aktif menyosialisasikan potensi dampak bencana agar pemerintah daerah dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat secara cepat.

Menyongsong masa depan, BMKG kini mentransformasi diri menjadi institusi yang lebih adaptif dengan memperkuat penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemodelan cuaca. Langkah strategis ini bertujuan memastikan setiap data yang dikumpulkan hari ini menjadi fondasi kokoh dalam melindungi generasi mendatang dari dampak krisis iklim.

“Pengamatan hingga peringatan dini adalah awal dari melindungi masa depan. Melalui data yang akurat hari ini, kita sedang membangun perisai keselamatan untuk hari esok,” pungkas Faisal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seleksi Bintara Polri 2026 Dimulai, Ini Jadwal dan Persyaratannya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka pendaftaran calon Bintara Polri tahun 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi putra-putri Indonesia yang ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian.

Pada seleksi tahun ini, Polri menyediakan kuota sebanyak 5.141 peserta yang terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita. Pendaftaran dibuka mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026.

Sementara itu, pendidikan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli hingga 16 Desember 2026.

Proses seleksi dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pendaftaran hingga sidang akhir kelulusan. Tahapan tersebut meliputi penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan tahap I dan II, tes psikologi, uji akademik dan kompetensi, tes kesamaptaan jasmani, hingga tes mental kepribadian.

Sidang akhir kelulusan dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 sebelum peserta yang lolos mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri pada 20 Juli 2026.

Calon peserta seleksi Bintara Polri wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum, antara lain:

* Warga Negara Indonesia
* Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
* Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Lulusan minimal SMA/sederajat
* Berusia minimal 18 tahun saat dilantik sebagai anggota Polri
* Sehat jasmani dan rohani
* Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
* Berkelakuan baik, jujur, dan berintegritas

Selain persyaratan umum tersebut, peserta juga diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan khusus sesuai dengan jenis Bintara yang dipilih.

Jenis Bintara yang Dibuka

Pada seleksi 2026, Polri membuka beberapa jalur Bintara, antara lain:

* Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) berkemampuan SPKT
* Bintara berkemampuan Intelijen
* Bintara Polair
* Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) di bidang Humas, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Gizi, Akuntansi, Teknik Sipil, Penyidik, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan
* Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Musik

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi penerimaan Polri di penerimaan.polri.go.id Calon peserta diminta mengisi formulir registrasi dengan data diri yang lengkap dan sesuai dengan data kependudukan.

Setelah proses registrasi selesai, peserta akan memperoleh nomor registrasi, username, dan password untuk memantau tahapan seleksi. Selanjutnya, peserta diwajibkan mencetak formulir pendaftaran untuk dibawa saat proses verifikasi di Polres setempat.

Penilaian seleksi mengacu pada ketentuan Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tes psikologi bagi calon anggota Polri. Peserta dinyatakan memenuhi syarat apabila memperoleh nilai minimal sesuai ketentuan pada setiap tahapan seleksi.

Melalui rekrutmen ini, Polri berharap dapat menjaring generasi muda terbaik bangsa yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News