Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/3). Pertemuan singkat tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat upaya konservasi satwa serta pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Usai pertemuan, Menhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan dua kebijakan penting, yakni instruksi presiden (Inpres) terkait penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra serta gajah Borneo, dan keputusan presiden (Keppres) tentang pembentukan satuan tugas inovasi pembiayaan pengelolaan taman nasional.
Menurut Menhut, Inpres tersebut menjadi langkah penting untuk menyelamatkan populasi gajah yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat menyusutnya habitat alami mereka. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi serius dari pemerintah, kerusakan habitat gajah berpotensi semakin meluas dan mengancam keberlangsungan spesies tersebut.
“Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan. Dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan punah,” ujar Menhut dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Melalui Inpres tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan arahan kepada sejumlah kementerian terkait untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam upaya penyelamatan populasi gajah, termasuk dengan membangun koridor habitat yang memungkinkan pergerakan gajah antarwilayah. Selain itu, pemerintah juga akan membangun koridor di dalam kawasan kantong gajah guna memperluas daya jelajah satwa sekaligus mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dapat mengancam keberlanjutan populasi.
“Contohnya di HGU yang sudah terbit [izin] sawit yang terbit di Sumatra akan dibentuk apa yang disebut sebagai area preservasi. Area preservasi yaitu sebuah wilayah yang memungkinkan ada koridor gajah antarkantong tadi sehingga gajah ini dapat bergerak dari satu kantong ke kantong yang lain,” jelas Menhut.
Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyinggung langkah konkret Presiden Prabowo dalam mendukung pelestarian habitat gajah, termasuk dengan menyerahkan lahan miliknya seluas 90 ribu hektare untuk konservasi.
Selain kebijakan terkait konservasi gajah, Presiden Prabowo juga menyiapkan Keppres untuk membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas tersebut bertujuan mendorong model pendanaan yang lebih berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di Indonesia.
“Kita akan mencari pendanaan yang inovatif, yang sustain, termasuk melibatkan private sector agar sekali lagi taman nasional kita menjadi taman nasional yang berkelas dunia, hutannya terjaga, hutannya lestari, tapi saat bersamaan satwa yang menjadi kebanggaan kita, menjadi kekayaan negeri ini juga dapat dijaga dengan baik,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan sejumlah proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Menhut juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan dukungan pendanaan untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Beliau memutuskan menyiapkan dana bantuan Presiden untuk membuat pagar atau kanal yang akan membentengi antara Taman Nasional Way Kambas dengan perkampungan atau desa yang ada di sepanjang Taman Nasional Way Kambas di Lampung tersebut,” tambahnya.
Menhut pun menegaskan bahwa langkah-langkah yang tengah disiapkan tersebut menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menjaga kelestarian alam dan satwa liar Indonesia.
“Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto seperti yang dikatakan para aktivis konservasi beliau adalah Presiden dalam sejarah Indonesia yang paling peduli terhadap konservasi gajah di Indonesia,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
