Beranda blog Halaman 4333

134 Ribu Benih Lobster Hasil Penyelundupan Dilepasliarkan di Sumatera Barat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melepasliarkan 134.990 ekor benih bening lobster atau benur di sekitar Pantai Manjuto, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pelepasliaran dilakukan pada Sabtu siang (22/5/2021) setelah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang terkait penentuan lokasi.

“”Kita lepasliarkan benur jenis pasir,” kata Kepala Stasiun KIPM Jambi, Piyan Gustaffiana, Minggu (23/5/2021).

Piyan memaparkan, benur-benur ini berasal dari hasil penggagalan upaya penyelundupan oleh Satuan Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat pada Jumat 21 Mei 2021, kemarin. Kala itu, Korps Bhayangkara memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penyelundupan benih lobster dan langsung ditindaklanjuti oleh Tim Petir Polres Tanjung Jabung Barat dengan melakukan pengejaran dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kuala Betara.

Setelah melakukan pengintaian, sekira pukul 05.00 WIB, Tim Petir melihat satu unit pompong yang menuju ke arah muara.

“Lalu pompong tersebut dihentikan kemudian dilakukan pengecekan terhadap muatan di dalam pompong,” urainya.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata dibawah terpal plastik warna biru ditemukan boks styrofoam putih sebanyak 36 boks. Boks tersebut berisi benur yang rencananya akan dibawa ke muara dan diserahkan ke speedboat yang akan menjemput di tengah laut.

“Pelaku yang sudah diamankan sebanyak 4 orang beserta barang bukti,” terang Piyan.

Setelah meringkus para pelaku, benur lobster kemudian diserahkan ke Stasiun KIPM Jambi.

“Kita lakukan penghitungan sebelum pelepasliaran,” tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pelarangan ekspor benur lobster. Dia pun menegaskan komitmennya untuk berperang melawan penyelundupan. Di bawah kepemimpinannya, KKP mendorong budidaya lobster dan boleh diekspor ketika mencapai ukuran konsumsi.

Tank Boat Indonesia, Antasena, Sukses Selesaikan Uji Jelajah dan Tembak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Tank Boat Antasena produksi bersama dalam negeri sukses menjalani uji jelajah (sea trial) dan uji tembak (firing test). Selesainya uji coba ini diharapkan akan mempercepat selesainya produksi alutsista Indonesia.

Menurut Sekretaris Perusahaan, Krisna Cahyadianus, uji coba diawali dengan Sea Trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Tank Boat kemudian melaksanakan Firing Test menggunakan senjata utama kanon 30 mm di lapangan tembak TNI AL Paiton.

“Setelah kegiatan penembakan Tank Boat Antasena melanjutkan kegiatan Sea Trial dengan kembali ke dermaga Banyuwangi. Total jarak tempuh yang dilalui kegiatan ini yaitu 170 Nautical mile,” jelas dia dalam siaran persnya, Minggu (23/5/2021).

Diketahui, Tank Boat dapat mengangkut 60 orang personel dan lima orang kru, memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 Nautical mile.

Dilengkapi senjata utama RCWS kanon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm, Tank Boat siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI.

Tank Boat Antasena diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai (Ralasuntai) serta tugas penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard).

Indonesia terus meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Salah satunya dengan menambah kendaraan tempur berupa kapal tank atau Tank Boat.

Untuk diketahui, kapal tank merupakan kendaraan tempur di atas air. Berbeda dengan kapal perang, Tank Boat ini lebih difungsikan untuk operasi di rawa, laut, sungai dan pantai (Ralasuntai).

Menariknya, Indonesia telah mampu menciptakan Tank Boat sendiri. Kendaraan tempur ini dibangun oleh konsorsium PT Pindad (Persero). Dalam konsorsium tersebut terdapat juga PT Lundin Industry Invest, PT Len Industri (Persero), dan PT Hariff.

PT PPI Salurkan Bantuan CSR Berupa Santunan pada Masyarakat Sekitar Gudang Stockpoint Jakarta dan Surabaya

Penulis
Andik Irwanto
-
PT PPI Salurkan Bantuan CSR Berupa Santunan pada Masyarakat Sekitar Gudang Stockpoint Jakarta dan Surabaya

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI (Persero) menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat di sekitar kawasan pergudangan milik BUMN klaster pangan tersebut. Selain itu juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar area pergudangan PPI.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Perusahaan PPI Syailendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021. Adapun bantuan CSR berupa santunan untuk tenaga pendukung dan masyarakat sekitar gudang stockpoint di wilayah Jakarta dan Surabaya.

“Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar yang selama ini tinggal berdampingan dengan area pergudangan PPI,” ujarnya.

Syailendra menambahkan penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang berdomisili di sekitar area pergudangan.

PT PPI menyalurkan bantuan CSR berupa santunan untuk tenaga pendukung dan masyarakat sekitar gudang stockpoint di wilayah Jakarta dan Surabaya.

PPI berharap melalui bantuan ini dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga tujuan dan keinginan bersama antara PPI dan masyarakat lingkungan bisa tercapai.

Secara berkelanjutan, PT PPI selama ini fokus melakukan pendistribusian komoditas bahan kimia berbahaya di 32 cabang seluruh Indonesia, antara lain T.E.A (Triethanolamine), Sodium Saccharine, Brass Salt, Cooper Cyanide, Boric Acid, Paraformaldehyde, Thiourea, Salicylic Acid, dan lain-lain.

Saat ini, PPI juga sebagai survival entity dalam proses penggabungan Bhanda Ghara Reksa (BGR) ke dalam PPI. Proses penggabungan tersebut merupakan salah satu dari tiga proses merger yang dijalankan oleh Kementerian BUMN dalam rangka mempercepat proses pembentukan holding BUMN klaster pangan.

Holding BUMN klaster pangan akan terdiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai calon induk holding, kemudian BUMN-BUMN lainnya seperti Sang Hyang Seri, Pertani, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, Berdikari, PT Garam, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan BGR Logistics. Rencananya holding BUMN pangan tersebut diharapkan dapat terbentuk pada kuartal III tahun ini. (red/pen)

Mobile Banking BNI Catatkan Peningkatkan Transaksi Perbankan Hingga 50%

Penulis
Andik Irwanto
-
Mobile Banking BNI Catatkan Peningkatkan Transaksi Perbankan Hingga 50%

SuaraPemerintah.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat peningkatan transaksi perbankan hingga 50 persen menggunakan BNI Mobile Banking. Peningkatan ini memperlihatkan adanya kenaikan tingkat kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

“Jika dilihat transaksi Desember 2020, transaksi digital dari nasabah BNI khususnya di aplikasi BNI Mobile Banking mengalami peningkatan hampir 50 persen dari transaksi Desember 2019,” katanya.

Ia memastikan kenaikan pengguna mobile banking tersebut menunjukkan masyarakat sudah mulai beralih layanan dalam bertransaksi, yakni dari transaksi secara fisik di outlet menjadi ke channel elektronik atau digital.

Menurut dia, tingginya animo pengguna BNI Mobile Banking didorong oleh fitur-fitur terbaru seperti Biometric Login, pembukaan rekening secara digital dengan fitur pengenalan wajah, peminjaman dana, pengelolaan tagihan kartu kredit, pengembangan e-wallet, hingga QRIS payment.

Layanan BNI Mobile Banking juga memiliki fitur yang favorit di masa pandemi seperti Mobile Tunai (pengambilan tunai tanpa kartu) dan Dikado (digital kado) untuk mengirimkan uang ke keluarga di kampung halaman pada hari Raya Idul Fitri.

Berbagai inovasi fitur ini telah mendapatkan apresiasi dari penggunanya, tercermin dari kenaikan rating aplikasi BNI Mobile Banking pada Android GooglePlay Store dari 3,6 di Agustus 2020 menjadi 4,9 di April 2021 dan juga IOS Apple Store menjadi 4.4 pada April 2021.

Terkait transaksi di sarana digital, Adi Sulistyowati mengatakan Indonesia saat ini memiliki potensi besar dengan pengguna internet tanah air yang mencapai 274 juta dan yang sudah terhubung dengan mobile adalah 345,2 juta.

“Itu merupakan potensi digital luar biasa untuk masyarkat Indonesia. Kami melihat masih sangat banyak yang bisa dikembangkan untuk bisa melayani masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.

Untuk itu, ia memastikan inovasi akan terus dilakukan dalam peningkatan kenyamanan bertransaksi dan fitur-fitur baru di platform mobile banking, seperti fitur UMKM, konsolidasi statement, interaktif virtual assistance (Chat me) dan masih banyak lagi fitur baru lainnya.

Saat ini, BNI Mobile Banking mengutamakan kemudahan nasabah untuk bertransaksi langsung melalui smartphone, secara aman, mudah, hemat, dan cepat. BNI juga telah menyediakan hadiah menarik total jutaan rupiah setiap bulan bagi pengguna setia layanan digital.

Layanan BNI Mobile Banking tersebut mencakup transaksi informasi saldo, transfer, pembayaran tagihan telepon, pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket pesawat, pembelian pulsa, pembukaan rekening Taplus, pembukaan rekening deposito, dan lain-lain.

Nasabah juga dapat menggunakan layanan transaksi tanpa dikenakan biaya alias gratis untuk cek saldo, transfer antar-BNI, bayar kartu kredit BNI, membayar Infaq, Qurban, Wakaf, Zakat, bayar iuran BPJS, pencairan deposito, top up reksadana, bayar pajak, bayar biaya pendidikan hingga top up saldo LinkAja. (red/pen)

Dukung Program Sejuta Rumah Nasional, Kementerian PUPR Akan Bangun Kota Mandiri Tukang Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Program Sejuta Rumah Nasional, Kementerian PUPR Akan Bangun Kota Mandiri Tukang Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menjajaki rencana pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia di Desa Tajur, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Fitrah Nur dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021. Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Pemerintah dan Pengurus Bedeng Pusat Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional (PBP DPN PERKASA).

“Rencana pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pembangunan hunian untuk masyarakat khususnya Program Sejuta Rumah secara nasional,” katanya.

Koordinasi yang dilakukan pihaknya, ujar Fitrah Nur, antara lain adalah untuk menilai sejauh mana kesiapan lokasi pembangunan dari Kota Mandiri Tukang Indonesia tersebut.

Selain itu, masih menurut dia, koordinasi juga dilakukan untuk mencari tahu informasi lebih detil atau terperinci mengenai target calon penerima bantuan perumahan dari Kementerian PUPR.

Ia menambahkan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia adalah memberikan insentif kepada pengembang berupa bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Namun demikian, lanjutnya, untuk penyalurannya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Untuk bantuan PSU setidaknya disalurkan apabila sudah ada sekitar 30 persen rumah terbangun. Bantuan yang dapat diberikan antara lain jalan lingkungan, saluran air, serta Tempat Penampungan Sampah Terpadu 3 R,” paparnya.

Ia juga mengemukakan bahwa para tukang yang mendapatkan bantuan juga harus memenuhi syarat perbankan jika ingin mendapatkan bantuan pembiayaan rumah bersubsidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertukangan Nasional, M Kuswandi menerangkan bahwa DPN Tukang Bangunan Indonesia dilantik oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada tanggal 21 September 2019 lalu di Kementerian PUPR.

“DPN Tukang Bangunan Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para tukang di Indonesia sekaligus mensukseskan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” terangnya.

Saat ini, imbuhnya, DPN Tukang Bangunan Indonesia telah memiliki cabang yakni 34 DPD Tukang Bangunan Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut dia, DPN Tukang Bangunan Indonesia telah menyiapkan lahan seluas 30,1 hektare di Desa Tajur, Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pihak DPN Tukang Bangunan Indonesia saat ini tengah mengurus proses perizinan lahan ke Pemerintah Daerah setempat.

Lokasi yang disiapkan juga dinilai sangat strategis karena berbatasan langsung dengan pagar Pabrik Indocement di Citerureup, Bogor. Pihak Koperasi PT Indocement juga telah menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Kota Mandiri Tukang tersebut.

“Di atas lahan seluas 30,1 hektare tersebut sesuai KDB di Pemerintah Kabupaten Bogor dapat dibangun sebanyak 3.000 unit rumah. Kami siap mendampingi perwakilan Kementerian PUPR apabila ingin melihat langsung kondisi lokasi rencana Kota Mandiri Tukang Indonesia di Bogor,” katanya. (red/pen)

Komisi V DPR RI Sebut Pertamina Perlu Fokus Industri Petrokimia Domestik Penuhi Kebutuhan Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Komisi V DPR RI Sebut Pertamina Perlu Fokus Industri Petrokimia Domestik Penuhi Kebutuhan Nasional

SuaraPemerintah.id – Komisi V DPR RI mengatakan PT Pertamina (Persero) perlu lebih fokus pada industri petrokimia domestik dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional akan bahan baku petrokimia. Saat ini hampir 70 persen kebutuhan Indonesia akan bahan baku petrokimia dipenuhi dari impor.

Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga dalam rilis di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021. Pihaknya meminta Pertamina berkomitmen penuh dalam memperkuat industri petrokimia nasional.

Ia mengemukakan bahwa saat ini hampir 70 persen kebutuhan Indonesia akan  bahan baku petrokimia dipenuhi dari impor.

Padahal, lanjutnya, industri yang menggunakan bahan baku tersebut terus berkembang. “Ini kan harus disiapkan, sebagaimana lazimnya sebuah negara biasanya adalah bahwa petrochemical itu dikelola sendiri,” paparnya.

Lamhot menegaskan bahwa setiap kilang wajib diintegrasikan dengan industri petrokimia karena semua turunannya berada di dalam industri tersebut.

Ia mengutarakan harapannya agar dalam suasana restrukturisasi yang saat ini dilakukan Pertamina, keinginan memperkuat industri petrokimia dapat diwujudkan, terlebih nilai investasi daripada restrukturisasi tersebut nilainya mencapai 80 miliar dolar AS.

Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional mencatatkan kinerja positif bisnis pengolahan dan petrokimia dengan melampaui target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada triwulan I 2021.

Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono mengatakan faktor utama yang mendorong kinerja positif tersebut, antara lain optimasi kilang dan efisiensi biaya operasional.

“Optimasi kilang juga dilakukan dalam proses pengadaan minyak mentah. Kami diberikan fleksibilitas dalam mengolah minyak mentah negara agar dapat memberikan profitabilitas kilang yang lebih baik,” kata Djoko.

Optimasi kilang dilakukan dengan menghasilkan produk bernilai tinggi sesuai dengan pergerakan crack spread atau perbedaan antara harga minyak mentah sebagai bahan baku dan harga produk yang dihasilkan kilang.

Menurut Djoko, upaya optimasi berhasil menjadikan imbal hasil produk di atas target. Persentase produksi bernilai tinggi, seperti produk bahan bakar minyak dan petrokimia mencapai realisasi di atas 79 persen lebih tinggi dibandingkan target pada RKAP sekitar 78 persen.

“Plant Availability Factor (PAF) yang merupakan indikator keandalan operasi kilang terhadap perencanaan operasi juga berhasil kami tingkatkan menjadi hampir 100 persen lebih tinggi daripada versi RKAP sekitar 99 persen,” kata Djoko. (red/pen)

Komisi V DPR RI Sebut Pelni Perlu Berdayakan Program Tol Laut Agar Distribusi Logistik Menyeluruh di Tanah Air

Penulis
Andik Irwanto
-
Komisi V DPR RI Sebut Pelni Perlu Berdayakan Program Tol Laut Agar Distribusi Logistik Menyeluruh di Tanah Air

SuaraPemerintah.id – Komisi V DPR RI menyebutkan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) perlu memberdayakan program tol laut untuk memastikan pendistribusian logistik ke seluruh pulau dan daerah di Indonesia saat pandemi COVID-19. Hal tersebut penting terutama bila terjadi kondisi serba sulit di mana penyekatan di jalur darat terpaksa dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah di Tanah Air.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

“Pelni harus memaksimalkan seluruh potensinya dalam mendistribusikan kebutuhan bahan pokok dengan menggunakan akses tol laut ke seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut penting terutama bila terjadi kondisi serba sulit di mana penyekatan di jalur darat terpaksa dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah di Tanah Air.

Ia juga berpendapat bahwa dengan fokus pada pendistribusian logistik, Pelni bisa mengatasi pembengkakan biaya misalnya atas berbagai perawatan karena kapal-kapal yang tidak beroperasi saat pandemi.

Dengan demikian, lanjutnya, Pelni juga masih bisa terus menghasilkan dan produktif.

Syahrul juga mengapresiasi Pelni yang terus agresif dalam memperkuat bisnis logistiknya antara lain melalui aplikasi MyCargoo.

Perubahan yang adaptif dengan era disrupsi digital seperti saat ini dinilai akan meningkatkan optimisme bahwa kinerja Pelni juga akan meningkat seiring dengan perubahan, inovasi dan kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut.

Sebelumnya, PT Pelni (Persero) mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan muatan balik tol laut dengan memanfaatkan komoditas unggulan yang ada di tiap daerah.

Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taupik menyampaikan bahwa muatan balik dari wilayah timur menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kami sangat mengapresiasi pemda yang mulai memanfaatkan muatan balik produksi daerah. Kami buka selebar-lebarnya pintu bagi UMKM daerah untuk memperluas pangsa pasar komoditas unggulan mereka,” kata Opik Taupik dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (5/5).

Opik mengatakan PT Pelni sebagai salah satu operator tol laut terus mendukung upaya Pemerintah untuk memperluas pasar komoditas unggulan suatu daerah ke daerah lain melalui muatan balik.

Hingga April 2021, PT Pelni telah mengangkut muatan balik pada kapal tol laut sebanyak 1.282 Teus. Trayek T-15 yang melayani rute Tg. Perak – Makassar – Jailolo – Morotai – Tg. Perak dengan KM Logistik Nusantara 3, menjadi penyumbang muatan balik tertinggi yakni sebanyak 323 Teus.

“Muatannya berupa kayu kelapa, kopra, batang kayu dan hasil laut. Selain itu, untuk pertama kalinya dari Jailolo juga mengangkut muatan balik VCO (Virgin Coconut Oil) sebanyak satu kontainer pada voyage empat,” ujarnya.

Opik menambahkan selama Januari hingga April 2021 PT Pelni telah mengangkut sebanyak 2.289 Teus muatan berangkat, meningkat sebanyak 1.037 Teus atau naik sebanyak 82,8% dari total 1.252 Teus jika dibandingkan di tahun 2020 pada periode yang sama. (red/pen)

Erick Thohir Puji Kolaborasi BUMN Bank Mandiri dan Pertamina Bentuk Sentra Pengolahan Beras Terpadu

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir Puji Kolaborasi BUMN Bank Mandiri dan Pertamina Bentuk Sentra Pengolahan Beras Terpadu

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memuji kolaborasi BUMN untuk membangun ketahanan pangan dan wirausaha petani. Di antaranya kolaborasi antara Bank Mandiri dan Pertamina dalam pembentukan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SBPT).

Hal ini diungkapkan oleh Erick dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

“Saya memuji kolaborasi antara Bank Mandiri dan Pertamina dalam pembentukan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SBPT) ini. Penggilingan beras ini tak hanya akan meningkatkan produktivitas petani untuk menghasilkan beras premium demi mewujudkan ketahanan pangan, namun karena dikelola berdasarkan model perusahaan dengan pendampingan dan pengawasan oleh Bank Mandiri, SBPT ini akan menjadi milik para petani dan masyarakat lokal,” ujarnya.

Erick menekankan peningkatan kesejahteraan petani harus ditunjang dengan penciptaan kegiatan bisnis petani secara profesional.

SBPT yang merupakan wujud kolaborasi antara Bank Mandiri dan Pertamina ini menjadi tahapan dalam program mewirausahakan petani untuk mendukung petani, terutama pada masa panen dan pasca panen, demi menciptakan skala usaha yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar.

Dalam peninjauan ke SPBT yang akan membantu peningkatan produksi beras dan kesejahteraan hampir 170.000 petani di Kebumen, Menteri BUMN didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

SBPT Kutowinangun dengan kapasitas produksi sebesar tiga ton/jam ini dikelola bersama antara PT Mitra Desa Kebumen yang sahamnya dimiliki Koperasi Migatani Lestari Mandiri dan beranggotakan petani-petani di Kebumen serta PT Mitra BUMDes Nusantara, anak perusahaan BUMN, yang mendukung kebutuhan modal kerja.

“Jika korporasi besar bisa menjual produk dengan murah karena skala ekonomi yang besar atau bisa lebih efisien karena memproduksi dalam jumlah massal, kita bisa melakukan hal serupa bagi para petani kita,” kata Menteri BUMN.

Menurut Erick, pembangunan SBPT ini dan juga pendampingan dari BUMN merupakan satu upaya pengelolaan agar petani bisa lebih sejahtera dalam menikmati hasil jerih payahnya.

Fasilitas SPBT Kutowinangun ini juga dilengkapi toko yang menjual beragam pupuk dan kebutuhan sarana produksi pertanian. SBPT juga memfasilitasi program pembinaan budidaya tanam dengan smart and corporate farming, akses permodalan, bank gabah dan penyaluran dana bergulir. (red/pen)

Upaya Penanggulangan Gempa, Kemensos Bentuk Dua Kampung Siaga Bencana Lumajang

Penulis
Andik Irwanto
-
Upaya Penanggulangan Gempa, Kemensos Bentuk Dua Kampung Siaga Bencana Lumajang

SuaraPemerintah.id –  Upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) perlu membentuk melalui beberapa program. Kemensos membentuk dua kampung siaga bencana di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana setelah gempa yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah di daerah itu.

Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Iyan Kusmadiana dalam rilis yang diterima redaksi di Lumajang, Minggu, 23 Mei 2021.

“Kampung siaga bencana merupakan program yang dibentuk dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat,” katanya.

Iyan menghadiri pembentukan dua kampung siaga bencana di Kabupaten Lumajang yang secara resmi dikukuhkan Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada Sabtu (22/5) di Lapangan Desa Bulurejo, Kecamatan Tempursari.

Menurutnya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat maka perlu membentuk melalui beberapa program, yang pertama Tagana, kemudian kampung siaga bencana.

“Kami mengharapakan agar kampung siaga bencana ke depan dapat terus aktif, sehingga kewaspadaan dalam menghadapi bencana dapat terus meningkat,” katanya.

Ia menjelaskan pihaknya memberikan pelatihan teknik tentang kebencanaan, masyarakat membuat SOP (standar operasional prosedur) sendiri sehingga mereka tahu dan terorganisasi siapa yang bagian evakuasi, siapa yang bagian dapur umum.

Masing-masing, kata dia, punya koordinator, sehingga jelas kalau ada bencana siapa berbuat apa.

“Kami memberikan pembekalan dalam hal pengetahuan, serta memberikan bantuan logistik berupa peralatan masak, tenda, family kit, beras, makanan siap saji, dan sebagainya senilai Rp211 juta yang akan diletakkan dalam lumbung sosial sebagai logistik cadangan jika terjadi bencana,” katanya.

Pembentukan dua kampung siaga bencana di Kabupaten Lumajang ini, kata Iyan Kusmadiana, menambah jumlah kampung siaga bencana di seluruh Indonesia menjadi 780 kampung dan Kementerian Sosial akan terus melakukan pembentukan baru di wilayah rawan bencana lainnya.

Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan pembentukan kampung siaga bencana itu sebagai langkah untuk pengurangan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Kabupaten Lumajang punya seluruh potensi bencana. Kami merasakan dampaknya akibat gempa Malang pada akhir April 2021 dan kami punya potensi tsunami karena di jalur pantai selatan,” katanya.

Ia mengatakan Pemkab Lumajang juga punya potensi erupsi gunung berapi dari Gunung Semeru, sehingga pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi keinginan warga untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk selalu siaga saat terjadi bencana.

Dalam satu kelompok kampung siaga bencana terdapat sekitar 60 warga yang ditunjuk menjadi anggota dan mereka dibekali dengan sejumlah pelatihan mitigasi bencana seperti pemetaan potensi bencana, pemetaan sumber daya, pelatihan dasar pertolongan pertama dan evakuasi, keposkoan, hingga dapur umum.

“Jadi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat, ini kita bentuk melalui beberapa program, yang pertama Tagana, kemudian KSB,” katanya.

“Kami harus siap dan siaga dalam menghadapi setiap bencana yang tidak pernah diduga karena diri kita yang paling penting dan pertama dalam meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan,” kata Thoriqul Haq

Sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kemensos fokus melaksanakan kegiatan sebagai antisipasi kemungkinan bencana “mega trust” pantai selatan Pulau Jawa, melalui peningkatan kapasitas masyarakat salah satunya melalui fasilitasi kampung siaga bencana. (red/pen)

Komisi XI DPR RI sebut Kebijakan Reformasi Pajak Perlu Diprioritaskan Pemerintah Dibanding Amnesti Pajak

Penulis
Andik Irwanto
-
Komisi XI DPR RI sebut Kebijakan Reformasi Pajak Perlu Diprioritaskan Pemerintah Dibanding Amnesti Pajak

SuaraPemerintah.id – Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan. Kebijakan reformasi pajak dinilai perlu lebih diprioritaskan daripada amnesti pajak (tax amnesty) jilid II, kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.

Hal ini diungkapkan oleh Andreas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 23 Mei.

“Tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan,” katanya.

Menurut dia, reformasi perpajakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memenuhi kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan berkelanjutan.

Semua hal tersebut, lanjutnya, jauh lebih penting dan mendesak ketimbang tax amnesty.

“Tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta tax amnesty, para wajib pajak yang patuh, serta wajib pajak yang sudah diaudit, tentu akan tercederai,” kata Andreas.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta rencana pemerintah untuk memberikan amnesti pajak yang kedua ini harus jelas tujuan dan target sasarannya.

“Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya,” kata Rachmat dalam keterangannya.

Pemberian amnesti ini juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil sehingga tidak hanya fokus pada pengusaha ekonomi besar.

Menurutnya, pemberian amnesti pajak jilid pertama pada beberapa waktu lalu belum mampu menjaring uang milik pengusaha yang disimpan di luar negeri untuk bisa kembali ke Tanah Air. Ia menjelaskan pemberian tax amnesty kepada pelaku ekonomi kecil dapat diberikan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah sebab program seperti KUR banyak mengalami hambatan.

Hambatan tersebut lantaran petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK checking atau yang dikenal sebagai BI checking. Hal itu menyebabkan pelaku ekonomi kecil ini gagal mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

1...4,3324,3334,334...4,887Halaman 4,333 dari 4,887