Beranda blog Halaman 4334

Kementerian PUPR dan BPPW Bengkulu Salurkan Air Bersih untuk Korban Banjir

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian PUPR dan BPPW Bengkulu Salurkan Air Bersih untuk Korban Banjir

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu sejak beberapa hari terakhir ini menyalurkan air bersih untuk warga yang menjadi korban banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko Juni Kurniadiana dalam keterangan di Mukomuko, Minggu, 23 Mei 2021.

Pihaknya menyebutkan pihak BPPW menyalurkan sekitar tiga mobil tangki air bersih sebesar 12 meter kubik air atau sebanyak 12.000 liter air bersih per hari kepada korban banjir di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko.

“Setiap hari pihak BPPW menurunkan tiga mobil tangki untuk menyalurkan air bersih untuk korban banjir di daerah ini. Satu mobil tangki berisi sebanyak empat meter kubik air bersih,” katanya.

Ia menyatakan sampai sekarang sebanyak tiga mobil tangki dari BPPW Wilayah Bengkulu yang terendam banjir dari luapan Sungai Selagan. Pihak BPPW masih menyalurkan air bersih ke pemukiman penduduk di Desa Pondok Batu di daerah ini.

“Pihak Kementerian PUPR melalui BPPW Bengkulu menyalurkan air bersih sampai warga tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur gali milik warga di wilayah ini terendam banjir dari luapan Sungai Selagan,” katanya.

Ia mengatakan pihak balai menyiapkan sebanyak delapan tempat penampungan air yang diletakkan di beberapa titik pemukiman padat penduduk yang menjadi korban banjir di wilayah ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko bersama dengan relawan menguras sumur warga terdampak banjir di sejumlah wilayah daerah ini karena kondisi banjir yang sudah surut. Ada sekitar enam pompa yang digunakan untuk menguras sumur warga.

“Kita menguras sumur warga terdampak menggunakan enam mesin pompa yang dipinjamkan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VII,” ujarnya.

Banjir yang terjadi di wilayah ini, yakni Desa Pondok Batu, Tranbandep, Desa Tanah Harapan dan Desa Pondok Kopi selain merendam jalan dan rumah warga di wilayah ini, termasuk merendam sumur warga di wilayah ini, demikian Juni Kurniadana. (red/pen)

Menteri PAN RB Dorong Penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri PAN RB Dorong Penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendorong lembaga pemerintah yang berwenang bersama DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Kemenpan RB memberi dorongan itu karena RUU PDP diyakini dapat mengurangi dampak peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, mengingat belum lama ini 279 juta data pribadi pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bocor.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021.

“Kementerian PAN RB mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN (aparatur sipil negara, Red) yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan,” katanya.

Menurut Tjahjo, penegak hukum masih kesulitan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap oknum pelaku peretasan dan pembocoran data.

Sejauh ini, payung hukum terkait perlindungan data pribadi masih merujuk pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26 ayat (1). Namun, UU itu belum memberi sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi warga.

Pasal itu mengatur penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 36 peraturan menteri itu menegaskan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dapat kena sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Terkait dugaan adanya kebocoran data 279 juta pengguna layanan BPJS Kesehatan, Tjahjo mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo) mengusut tuntas kejadian tersebut.

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI (warga negara Indonesia, Red) ini. Saya yakin data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya,” kata Tjahjo menegaskan.

Kebocoran itu jadi perhatian Tjahjo karena hampir seluruh pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui juru bicaranya pada Jumat (21/5) mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan data yang bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Walaupun demikian, pemeriksaan terhadap data bocor itu masih berlangsung dan BPJS Kesehatan telah membentuk tim investigasi gabungan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, dan Telkom untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. (red/pen)

Mendes PDTT: Desa Pakel dan Pulosari Sebagai Percontohan Pemutakhiran Data Desa.

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemutakhiran data berbasis SDGs desa yang di gaungkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data akan berakhir pada 31 Mei 2021.

Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil, lebih mikro sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak dan sebagai proses perbaikan karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Sedikitnya dua desa yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa yakni Desa Pakel dan Desa Pulosari di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi penyelesaian pelaksanaan pemutakhiran data desa di dua desa itu.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turun langsung meninjau pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data berbasis SDGs desa di kedua desa tersebut pada Sabtu (22/5).

Dalam peninjauan ini, turut juga dihadiri oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Usai peninjauan, Gus Menteri menyampaikan, pelaksanaan musdes sudah berjalan dan sesuai dengan pedoman umum musdes penetapan hasil pemutakhiram data desa tahun 2021 yang dalam forum musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna memberikan legalitas atas hasil pendataan kewilayahan dan kewargaan lingkup Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa.

Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data desa dimaksudkan agar diperoleh data yang valid, objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selain itu juga sudah sesuai dengan asas musdes yang menjadi pedoman umum yakni berdasarkan Musyawarah Mufakat, keadilan, keterbukaan, Transparan, Akuntabel, partisipatif, Demokratis dam Kesetaraan.

“Pelaksanaan Musdes sudah sangat bagus dan sesudah sesuai dengan aturan main. Bahkan musdes dipimpin ketua BPD dengan didampingi Kepala Desa dan paparannya dilakukan oleh Sekdes selaku ketua pokja relawan pemutakhiran data,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Lebih lanjut, Gus Menteri juga mengapresiasi peserta Musdes yang betul-betul merepresentasikan kekeluargaan dimasyarakat desa.

“Ada keterwakilan dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), ada keterwakilan disabilitas, ada keterwakilan keluarga dari stunting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, kelompok pemuda, pengusaha dan keterwakilan lainnya. Yang jelas seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat,” katanya.

Gus Menteri berharap dari hasil pemutakhiran data ini, sudah tidak ada lagi yang namanya perencanaan pembangunan yang berbasis keinginan. Tapi, berbasis data.

“Dengan data yang sangat valid skala mkkro ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan di desa. Dan ini luar biasa dampaknya bagi percepatan pembangunan desa. Posisi kemiskinan bagaimana, stunting bagaimana, kualitas pendidikan bagaimana, kondisi lingkungan bagaimana dan lainnya. Sehingga tiap tahun akan ada tahapan-tahapan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditingkat desa,” katanya.

Perlu diketahui bahwa data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri.

Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa dan dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan ada 4 instrumen yakni pertama Sensus pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Lalu yang kedua, Sensus pada level Rukun Tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner RT dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Kemudian yang ketiga yakni sensus pada level keluarga dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT.

Serta yang terakhir adalah sensus pada level warga dengan instrumen kuesioner warga dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT.

Pemkot Depok Bakal Putar Lagu Kebangsaan di Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan akan memutar lagu kebangsaan di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan setiap tanggal 17. Pemutaran lagu kebangsaan menurut Pemkot Depok untuk mengedukasikan dan menanamkan semangat nasionalisme di Kota Depok.

Pada akun youtube Pemkot, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pada peringatan hari Kebangkitan Nasional Pemerintah Kota Depok sengaja memutar lagu Indonesia Raya di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Menurutnya di lokasi tersebut para pedagang ada yang belum pernah mendengar lagu kebangsaan.

“Kita selalu melantunkan lagu ini (kebangsaan) di tempat formal,” ujar Idris, Minggu (22/5/2021).

Idris menjelaskan, pemutaran lagu kebangsaan di pasar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan bela negara mereka.

Namun bukan berarti pedagang tidak bisa melakukan ini, tetapi bagaimana menginternalisasi konten nilai semangat bela negara sebagaimana dicantumkan dalam lagu Indonesia Raya.

“Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita, sudah seharusnya menjadi komitmen kita dan kita bisa merealisasi dalam kehidupan sehari-hari,” terang Idris.

Idris mengungkapkan, sesuai dengan lirik lagu Indonesia Raya sebagai warga negara dalam kebhinekaan, semua itu untuk dapat mempertahankan NKRI, karena merasa satu bangsa dan satu tanah air. Menurutnya, semua memiliki pedoman, punya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita bisa terus memperjuangkan melanjutkan estafeta kemerdekaan yang diraih para pahlawan kita, untuk menjadikan Indonesia merdeka,” ucap Idris.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Zamrowi Hasan mengatakan, menindaklanjuti Wali Kota Depok, lagu kebangsaan akan diputar baik di pasar maupun di seluruh pusat perbelanjaan.

Hal itu untuk membangkitkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan semangat untuk bangkit dari dampak COVID-19.

“Rencananya lagu kebangsaan akan diputar setiap tanggal 17,” kata Zamrowi.

Zamrowi menuturkan, pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya telah didiskusikan dengan pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern. Hasilnya, rencana gerakan tersebut dapat disambut dengan baik dari seluruh pengelola.

“Insya Allah akan diputar secara rutin untuk membangkitkan rasa nasionalisme,” pungkas Zamrowi.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Lepas Aksi Solidaritas untuk Palestina

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Seru gema takbir dan ‘Free Palestine’ mengetarkan hati menyaksikan aksi solidaritas ini, takbir terus berkumandang di halaman Masjid Raya Sumatera Barat. Aksi Solidaritas Palestina dari Forum Komunikasi Sumatera Barat mengelar Peduli Palestina dengan damai.

Aksi tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat dan Ormas di Sumbar yang mengutuk serangan Israel dan mengajak masyarakat Indonesia untuk terus membantu dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memberikan dukungan dengan mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina sekaligus melepas ratusan peserta aksi solidaritas Palestina, di halaman masjid Raya Sumatera Barat, Minggu (22/5).

Suara takbir bergema berkumandang, sebagai semangat  masyarakat Sumbar – ranag minang mengutuk keras tindakan Israel terhadap Palestina yang  telah melakukan tindakan pembatasan dan penyerangan bersenjata kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Gubernur Sumbar menyaksikan hal itu dengan seksama.

“Tindakan bangsa Israil ini merupakan  melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kita menentang dan mengutuk keras tindakan penyerangan tentara Israel kepada rakyat Palestina,” seru Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi juga mengatakan, Sekarang mereka bukan hanya menguasai tetapi ingin membunuh dan menyingkirkan Palestina serta menghilangkan masyarakat Palestina di dunia ini.

“Untuk itulah kita hadir pada hari ini pertama-tama untuk melakukan pembelaan kepada Palestina. Perjuangan kemerdekaan dan perjuangan menuntut hak bagi warga masyarakat Palestina,” ujarnya.

Mahyeldi berharap bisa makin terbuka mata dunia untuk peduli akan hak hak dari Palestina dan HAM kaum muslimin di dunia untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Seruan takbir berkomandang keras.

“Takbir .. Allahuakbar … Allahuakbar … Allahuakbar…!”

Mahyeldi kita mendorong Pemerintah pusat untuk menginisiasi dukungan internasional dalam rangka bela  kepentingan rakyat Palestina dalam mendapatkan hak-haknya.

“Kita mendukung sikap yang telah ditunjukan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih kongkrit lagi dan untuk melihat nyata lagi diantaranya mendesak lembaga internasional memberikan sanksi kepada Israel,” harapnya.

Selain mengutuk dan mengecam tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina, pembunuhan dan tindakan tak manusiawi kepada Rakyat Palestina. Mahyeldi mengajak seluruh LSM dan para tokoh untuk menyuarakan pembelaannya terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri penindasan yang dilakukan  Israel.

“Saya juga menghimbau kepada para dai dan khátib untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat dan mendoakan Bangsa Palestina serta ajakan umat Isiam untuk mendukung mereka mendapatkan hak-hak kemanusiaannya,” ajak Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat erat. Palestina merupakan salah satu negara yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Hubungan erat itu sudah lama terjalin. Untuk itu, sebagai negara sahabat kita harus juga mendukung Palestina,” tutur Mahyeldi.

Mahyeldi kembali mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya Bangsa Indonesia untuk berkontribusi menghapus blokade terhadap Gaza dan mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan dan pendudukan ilegal Israil agar kembali ke wilayah tanah air mereka.

Stabilkan Pasokan Jagung, Kementan Gencarkan Subsidi Distribusi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan upaya penuh untuk memastikan distribusi pangan dilakukan secara merata, salah satunya dengan menjaga pasokan jagung pakan yang dapat berimbas pada harga pangan, khususnya daging ayam dan telur ayam.

Hal ini menjadi perhatian penuh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Menurut Kepala BKP Agung Hendriadi, pemerataan distribusi dilakukan dari daerah surplus ke daerah yang kurang ketersediaannya, atau dari daerah yang harga rendah ke daerah yang harga tinggi untuk keseimbangan pasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Risfaheri saat berkunjung ke peternak ayam layer di Blitar, Jawa Timur pada Jumat (21/5) untuk memastikan distribusi jagung pakan ke daerah tersebut terpenuhi.

“Sebagai langkah jangka pendek, bantuan biaya distribusi diberikan kepada perternak layer skala kecil, dengan mendatangkan jagung pakan dari daerah NTB yang saat ini sedang panen, sehingga diharapkan dapat menekan biaya pakan dan biaya produksi telur” ungkapnya.

Risfaheri juga mengatakan bahwa kebijakan bantuan biaya distribusi jagung ini merupakan inisiasi Kementan melalui BKP untuk meredam gejolak kelangkaan pasokan jagung untuk para peternak layer skala kecil di Jawa.

“Bantuan biaya distribusi jagung diprioritaskan pada peternak layer skala kecil yang membuat pakan secara mandiri, karena mereka yang sangat terdampak dengan kenaikan harga jagung saat ini,” ujarnya.

Saat ini pasokan jagung di Jawa Timur diperkirakan sebesar 719.000 ton yang tersebar di beberapa kelompok usaha seperti pengepul, distributor, dan peternak mandiri.

“Sementara panen jagung di wilayah Jawa diperkirakan baru akan terjadi pada akhir Mei, sehingga diperkirakan jagung pipilan keringnya baru masuk pasar atau didistribusikan pada awal bulan Juni,” katanya.

Ditambahkannya, hingga hari ini telah dikirimkan lebih dari 500 ton jagung pipilan kering ke Blitar yang berasal dari Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat. Biaya pengiriman tersebut disubsidi oleh pemerintah sekitar 700 rupiah per kilogram.

Sementara itu, Ketua Koperasi Putera Blitar Sukarman menjelaskan bahwa populasi ayam di Blitar mencapai 21 juta ekor, sementara pakan yang dibutuhkan mencapai 1.200 ton jagung per hari.

Koperasi yang diketuai oleh Sukarman sendiri beranggotakan 403 orang dengan populasi ayam mencapai setengah dari total populasi ayam di Blitar yaitu 10 juta ekor “Untuk anggota koperasi kami saja membutuhkan hingga 500 ton jagung per hari” ungkapnya.

“Harga jagung pipilan kering di petani wilayah Jawa mencapai 5.800 rupiah per kilogram, kami berharap dengan terpenuhinya pasokan  melalui biaya distribusi dari NTB ke Blitar bisa diakses anggota dengan harga sekitar 5.300 rupiah per kilogram. Hal ini sangat membantu peternak ditengah jatuhnya harga telur on farm saat ini hanya 18.500 rupiah per kilogram” imbuh Sukarman.

Sebelumnya, subsidi distribusi juga menyasar para peternak di wilayah Jawa Tengah yang juga kesulitan dalam memperoleh pakan ternak.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi mengungkapkan bantuan subsidi distribusi ini sangat berarti baginya beserta anggota. Dengan anggota sebanyak 600 orang dan populasi ternak sebesar 9 juta ekor ayam, kebutuhan pakan jagung mencapai 400 ton per hari.

“Bantuan biaya distribusi ini sangat membantu kami para peternak untuk tetap terus berproduksi, kami harapkan harga pakan nantinya dapat berangsur-angsur turun,” ungkapnya.

Saat ini harga di Kendal berkisar antaral 6.100 sampai 6.200 rupiah per kg dengan kadar air antara 18 sampai 20 persen, jauh dari harga acuan sebesar 4.500 rupiah per kg.

Menteri Tjahjo: ASN Tersangka Kasus Vaksin Ilegal Harus Dipecat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menunjukkan sikap tegas dengan menyerukan ASN yang terbukti menjual vaksin Covid-19 harus dipecat.

Tjahjo pun mengatakan sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di wilayah Sumatra Utara.

Ketiga oknum PNS tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan.

“PNS tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah. Mereka saya usulkan dipecat,” kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu, 22 Mei 2021.

Berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, jika terbukti bersalah, PNS yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Sambil menunggu proses hukum selesai, PNS dimaksud dapat diberhentikan sementara sebagai PNS.

Tjahjo berharap agar penegakan hukum yang tegas bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dapat menimbulkan efek jera.

“Kita harus tegas penegakan aturan ASN agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Politikus PDIP itu juga menyesalkan adanya oknum yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi.

“Vaksinasi COVID-19 adalah program nasional yang harus kita dukung. ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya” ujarnya.

Ia mengimbau untuk para ASN agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang merugikan masyarakat ini, Kementerian PANRB akan segera berkirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait, untuk dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selama proses hukum berlangsung, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS.

“ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya,” kata mantan menteri dalam negeri (mendagri) itu.

Seperti diketahui, Polda Sumatera Utara mengungkapkan dua oknum dokter dan ASN di Dinas Kesehatan terlibat penjualan vaksin Covid-19 secara ilegalsehingga mengantongi uang sebesar Rp 238 juta.

“Vaksin yang diperjualbelikan merupakan vaksin dari Lapas Tanjung Gusta yang diperuntukkan bagi tenaga lapas dan warga binaan,” kata Kapolda Sumut Panca Putra Simanjuntak, Jumat (21/5).

Kominfo Blokir Situs dan Tautan Jual Beli Data Kependudukan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah melakukan sejumlah langkah terkait adanya jual beli data kependudukan. Seperti diketahui setidaknya 279 juta data penduduk diperjualbelikan. Tawaran jual beli itu dilakukan oleh akun bernama “Kotz” di Raid Forum.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan, bahwa Raid Forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia.

“Sehingga website tersebut, termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran,” katanya dikutip dari pers rilisnya, Sabtu (22/5/2021).

Tidak hanya itu, Kominfo juga memblokir tautan-tautan data di beberapa alamat website.

“Tautan untuk mengunduh data pribadi, yakni tautan data di bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com kesemuanya telah dilakukan pemblokiran,” ujarnya.

Dedy mengatakan, bahwa Kominfo telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar. Selain itu juga memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual.

“Dari hasil investigasi secara acak terhadap sekitar 1 juta data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kominfo dan BSSN perlu melakukan investigasi lebih mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Dedy menjelaskan, sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2019, Kominfo juga telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada Jumat (21/5) kemarin. “Sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam,” kata Dedy.

Salah satu hasi pemanggilan, BPJS Kesehatan akan segera melakukan investigasi kebocoran data pribadi yang diduga berasal dari lembaganya.

“Hasil pemanggilan Kominfo terhadap pengelola BPJS (Kesehatan), pada Jumat 21 Mei 2021, BPJS segera akan memastikan data pribadi yang diduga bocor,” kata Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi saat dikonfirmasi pada Jumat (21/5) kemarin.

Dedy memastikan, tim internal dari BPJS Kesehatan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor tersebut. Menurutnya, Kominfo juga akan memantau proses investigasi dari tim internal BPJS Kesehatan tersebut.

“Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata Dedy.

Dedy mengatakan, selanjutnya BPJS Kesehatan juga memperketat pengamanan data sebagai langkah lanjutan atas dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas,” ujarnya.

Pemerintah Targetkan 2,8 Juta PNS Pusat Ikut Program Bekerja dari Bali

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah tengah menggencarkan program bekerja dari Bali (work from Bali) untuk mendukung pariwisata di Pulau Dewata. Untuk tahap awal, program ini menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mekanisme pelaksanaan program kerja dari Bali atau work from Bali untuk pegawai negeri sipil (PNS) tengah disusun. Kementerian mengusulkan program itu digelar sampai akhir tahun dan akan diikuti oleh 25 persen PNS secara bergantian.

“Kami usulkan karena yang work from office (bekerja dari kantor) 50 persen, kalau bisa dibagi, 25 persen WFO dan 25 persen work from Bali. Dengan memaksimalkan bujet yang ada, setidaknya ini membantu meningkatkan occupancy rate hotel di Bali,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Sabtu, 22 Mei 2021.

Visensus menyebut Kementerian akan menyusun ketentuan bagi PNS yang mengikuti program bekerja dari Bali. Misalnya, keluarga tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas. Ia menjamin Kementerian dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Sedangkan untuk jenis pekerjaannya, Kementerian mengusulkan program ini diikuti oleh pegawai di divisi tertentu, seperti di bidang kesekretariatan. Selain itu, program bekerja dari Bali akan berlaku untuk pertemuan atau rapat. Selama ini, rapat dilaksanakan secara hybrid atau 50 persen via daring dan sisanya pertemuan fisik.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan, PNS yang bisa bekerja dari Bali harus sudah divaksin Covid-19.

“Target pemerintah adalah 2,8 juta orang yang berusia 18 tahun sudah tervaksinasi sampai Juli 2021,” Kata Odo dalam video virtual, Sabtu (22/5/2021). Odo mengungkapkan, program ini sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu.

Dia menegaskan, bekerja dari Bali ini hanya salah satu program pendukung untuk memulihkan perekonomian.

” Kedua adalah kita lihat bahwa terjadi kontraksi (ekonomi) yang cukup dalam di Bali 9,36 persen, triwulan pertama juga masih terkontraksi. Artinya terjadi penurunan aktivitas ekonomi, betapa banyak hotel-hotel yang beroperasi dengan minimum capacity 10 persen. Ketika kita berbicara bahwa itu 10 persen artinya untuk bayar gaji pun tidak cukup, bayar listrik tidak cukup, untuk maintenance pun tidak,” ucapnya.

Ribuan Pemudik Serbu Pelabuhan Padangbai Bali Dia meyakini dengan PNS bekerja di Bali, maka bisa memberikan kepercayaan bahwa Bali merupakan tempat wisata yang aman dari Covid-19. Tentunya protokol kesehatan tetap diutamakan.

” Data menunjukkan proses vaksinasi yang paling cepat dan paling tinggi di Indonesia adalah di Bali, dan itu dilakukan bukan karena tidak disengaja, memang disengaja oleh pemerintah, mengapa paling tinggi supaya menimbulkan rasa percaya bahwa Bali adalah tempat yang aman Anda bisa berkunjung,” ucapnya.

Kerja Sama Kementan dan Jaringan Hotel Internasional Dorong Produk Pangan Lokal Mendunia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong produk pangan lokal menembus jaringan hotel internasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng Accor, asosiasi perhotelan yang memiliki jaringan internasional.

Melalui kerja sama itu, petani memiliki kesempatan memasok produk-produk pertanian mereka ke hotel-hotel dalam jejaring Accor.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kementan, Accor, dan petani oleh Menteri Pertanian (Mentan)  Syahrul Yasin Limpo, (SYL) dan Senior VP Operations and Government Relations, Accor Indonesia dan Malaysia, Adi Satria serta perwakilan petani di Mercure Hotel City Center, Jalan Lengkong, Kota Bandung, Sabtu (22/5/2021).

Mentan SYL mengatakan, penandatangan MoU dengan pihak perhotelan menjadi salah satu langkah dalam mengedepankan produk lokal, termasuk produk pangan lokal yang tersedia.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam memperluas pasar konsumen komoditas pertanian.

“Hari ini kami mencoba menembusnya bersama Accor, sebuah asosiasi perhotelan yang mendunia, kurang lebih 1000 hotel se- Asia Tenggara ikut bertanda tangan hari ini untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan mereka,” kata SYL.

Mentan menerangkan, ke depan, seluruh hotel dapat menyediakan korner khusus yang menyajikan produk pangan dan minuman lokal khas daerah. Bahkan, kata Mentan, upaya tersebut sudah diujicobakan di sejumlah hotel di beberapa daerah dan akan semakin meluas nantinya.

“Pangan kita tidak untuk kebutuhan makan, namun kita akan terus intervensi ke tempat-tempat lebih kuat. Saya bermimpi mengadakan kegiatan one day with Indonesian food, with Indonesian coffee. Ini tentu perlu kerjasama kita semua,” ujarnya.

Lebih lanjut SYL mengatakan, Kementan terus mendorong peningkatan kualitas produk pangan lokal supaya bisa diterima di semua kalangan lapisan masyarakat, termasuk meningkatkan teknologi pangan lokal untuk stamina tubuh dan memperluas jaringan pangan lokal hingga mancanegara.

“Kita promosikan kekayaan budaya kuliner lokal. Ini sebagai wujud kebanggaan terhadap Tanah Air sekaligus untuk menolong para petani lokal agar dapat memperbaiki kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dengan melibatkan kalangan perhotelan, pemerintah, dan kalangan petani sendiri,” katanya.

Senior VP Operations and Government Relations, Accor Indonesia dan Malaysia, Adi Satria menyambut baik kerja sama dengan Kementan untuk menyerap produk pangan lokal di hotel-hotel jaringan Accor.

Menurutnya, hal ini pun sejalan dengan program Group Accor Hotel, yakni Rediscover Indonesia yang dilakukan sepanjang tahun.  Dia menjelaskan, program Rediscover Indonesia telah dilaksanakan secara serentak di 140 hotel Accor di Indonesia.

Melalui program tersebut, pihaknya juga mendorong para wisatawan untuk mengapresiasi dan menikmati destinasi alam di Indonesia, seni, dan budaya, salah satunya melalui produk pangan lokal.

“Kami dengan senang hati menyediakan produk pangan lokal pilihan ke hotel kami untuk memberikan variasi pengalaman bersantap yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menyehatkan,” ujar Adi.

1...4,3334,3344,335...4,887Halaman 4,334 dari 4,887