Beranda blog Halaman 436

Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih, Permudah Akses Warga

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 57 jembatan merah putih Presisi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo untuk kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain kami juga kali ini meresmikan pembangunan 57 jembatan Merah Putih sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kata Sigit di Ogan Ilir Sumsel, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menjelaskan, jalur penghubung ini sengaja dibangun oleh Polri agar bisa dimanfaatkan untuk para anak sekolah, petani maupun masyarakat sekitar. Dengan begitu, dapat mempercepat atau mempermudah akses warga.

Yang tadinya mungkin harus berputar, dengan jembatan yang ada bisa jauh lebih singkat, ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, jembatan ini dapat memangkas ongkos logistik dari para petani. Sehingga, roda perekonomian bertumbuh untuk masyarakat.

Dan harapan kita ini juga selain memperpendek jarak waktu, juga bisa membantu memotong ongkos logistik dari petani yang mungkin lewat jalur tersebut, ucap Sigit.

Sigit juga mengapresiasi jajarannya dan meminta untuk terus mengawal serta mendukung apa yang menjadi program Pemerintah untuk masyarakat Indonesia.

Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan terus bekerja semangat untuk betul-betul bisa menjalankan apa yang menjadi program Bapak Presiden untuk masyarakat, tutup Sigit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TPST Bantargebang Longsor, Pemprov DKI Sampaikan Duka Cita dan Fokus Penanganan Korban

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tiga orang dalam peristiwa longsor di gunungan sampah Zona 4 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (8/3) sekitar pukul 15.29 WIB.

Berdasarkan data sementara, tiga korban meninggal dunia adalah Sumini (60), pemilik warung di sekitar lokasi; Dedi Sutrisno, pengemudi truk Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat; serta Endah Widayati (25), seorang pemulung. Selain itu, seorang pengemudi truk Sudin LH Jakarta Selatan, Slamet, mengalami luka ringan. Ia telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Saat ini, kondisinya telah membaik dan diperbolehkan pulang.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan memastikan seluruh proses penanganan darurat dilakukan secara cepat serta terkoordinasi,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta.

Ia menegaskan, DLH DKI Jakarta langsung bergerak cepat mengaktifkan operasi tanggap darurat menyusul peristiwa longsor di area TPST Bantargebang. Langkah cepat dan terkoordinasi dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan, penanganan korban, serta stabilisasi area terdampak agar pelayanan pengelolaan sampah dapat segera dipulihkan.

Sejak laporan kejadian diterima, DLH langsung mengerahkan tim dan mengoordinasikan operasi penanganan bersama lintas instansi. Tim gabungan yang terlibat antara lain Yon Armed 7/155 GS Kodam Jaya, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Polsek Bantargebang, serta Koramil 05/Bantargebang. Asep juga memimpin langsung operasi tanggap darurat di lokasi.

“Begitu kejadian dilaporkan, kami langsung mengaktifkan operasi tanggap darurat. Prioritas utama adalah keselamatan petugas, penanganan korban, serta percepatan evakuasi kendaraan yang tertimbun longsoran,” kata Asep.

Dalam operasi evakuasi, dari total tujuh truk yang terdampak longsor, sebanyak lima unit telah berhasil dievakuasi. Sementara dua truk lainnya masih dalam proses evakuasi, yakni kendaraan yang dikemudikan oleh Riki Supriyadi dari Sudin LH Jakarta Utara dan Irwan Supriyatin. Hingga kini, tim gabungan terus bekerja di lokasi untuk mempercepat proses evakuasi.

Asep menambahkan, seluruh petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, biaya pengobatan bagi korban luka akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

“Selain itu, santunan sosial juga akan diberikan kepada korban terdampak lainnya, termasuk pemilik warung dan pemulung yang bukan berstatus PJLP,” ungkap Asep.

Untuk mendukung operasi tersebut, DLH bersama tim gabungan mengerahkan 13 unit ekskavator serta menyiagakan dua unit ambulans dari DLH dan Pemerintah Kota Bekasi. Peralatan tersebut digunakan secara simultan untuk membuka timbunan material longsor guna mempercepat proses evakuasi.

Pada saat yang sama, langkah stabilisasi area juga segera dilakukan untuk mencegah potensi longsor susulan. Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.

“Keselamatan dalam pengoperasian layanan sampah di TPST Bantargebang adalah prioritas utama. Setelah area dinilai aman, kami langsung melakukan stabilisasi dan penataan zona timbunan agar kondisi kembali terkendali,” jelas Asep.

Meski proses penanganan masih berlangsung, DLH memastikan pelayanan publik pengelolaan sampah tetap berjalan. Untuk itu, satu titik buang sementara di TPST Bantargebang dibuka pada malam hari guna menjaga kelancaran ritase truk sampah dari Jakarta. Sementara dua titik buang lainnya masih dalam tahap perapihan.

“Saat ini kami juga meminta kepada jajaran Sudin LH Provinsi DKI Jakarta untuk sementara menunda pengiriman sampah ke TPST Bantargebang hingga proses evakuasi selesai,” ujar Asep.

Langkah ini diambil untuk memastikan sistem pengangkutan sampah Jakarta tetap berjalan sekaligus meminimalkan antrean truk selama proses evakuasi dan penanganan di area terdampak.

“Pemprov DKI berkomitmen menangani situasi ini secara cepat, hati-hati, dan terkoordinasi. Fokus kami adalah keselamatan, penanganan korban, serta memastikan operasional pengelolaan sampah Jakarta dapat segera pulih dengan aman,” tutup Asep.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker: Program Magang Buka Peluang Kerja bagi Lulusan Baru

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa program magang nasional (MagangHub) di industri tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga membuka peluang untuk direkrut menjadi karyawan.

Menaker mengatakan peserta magang yang memiliki kompetensi dan kinerja baik berpeluang besar untuk dilirik oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Menurutnya, tidak sedikit perusahaan yang kemudian tertarik merekrut peserta magang karena sudah mengenal kemampuan mereka selama enam bulan.

“Karena bagi perusahaan, mencari kandidat itu tidak mudah. Jadi ketika Anda sudah hadir di sini 6 bulan, maka ngapain perusahaan cari yang lain kalau spesifikasinya memenuhi karena merekrut yang baru belum tentu juga dikenal baik, uji coba tau-tau tidak cocok dan itu mahal buat perusahaan,” kata Menaker saat meninjau program magang di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3).

Menaker menjelaskan bahwa program magang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi peserta, magang memberikan pengalaman kerja nyata, sertifikat, uang saku, serta kesempatan membangun jejaring profesional. Sementara bagi perusahaan, program ini memberikan manfaat, di antaranya uang saku peserta magang dibayarkan pemerintah dan mencari calon kandidat terbaik yang akan direkrut setelah magang.

Menaker menambahkan, magang di perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia memberikan pengalaman yang lebih menarik dan unik bagi para peserta. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian peserta magang bahkan sudah terlibat langsung dalam proses final assembly pesawat.

“Ini menunjukkan sekali lagi apa yang kita harapkan bagaimana magang ini bisa memberikan pengalaman kepada fresh graduate lulusan perguruan tinggi mendapatkan berbagai macam pengalaman, dan alhamdulillah bisa terwujud,” ucap Menaker.

Ia pun berpesan kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan magang dengan sebaik-baiknya. “Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tunjukkan bahwa Anda mampu, tekun, dan berdedikasi. Pastikan setelah menyelesaikan enam bulan magang, Anda benar-benar siap memasuki dunia kerja,” pesannya.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuka kesempatan magang bagi lulusan perguruan tinggi, termasuk PTDI. Ia berharap program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang memperoleh kesempatan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri.

Sementara itu, Direktur Produksi PTDI, Dena Herdiana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menaker. Ia mengatakan pada tahun 2025 PTDI menerima 134 peserta magang yang terdiri dari 86 pria dan 48 perempuan dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.

Menurutnya, melalui program ini para peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga mengembangkan kompetensi, wawasan industri, serta karakter profesional yang akan menjadi bekal penting dalam memasuki dunia kerja.

“Kami percaya sinergi antara dunia industri dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Dena.

Salah satu peserta magang, Farhan, yang telah menjalani program magang selama tiga bulan di PTDI, mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan selama mengikuti program tersebut. Ia ditempatkan di bagian maintenance facility.

“Selama menjalani magang, Saya terlibat dalam berbagai kegiatan perawatan fasilitas perusahaan, baik terjun langsung ke lapangan maupun mengerjakan dokumen pekerjaan di dalam ruangan. Saya banyak mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Jadi program magang ini sangat bermanfaat,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpinan Kemenkeu Perkuat Budaya Integritas untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Penulis
Syifa
-

Pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bersama pimpinan Kemenkeu yang digelar di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tentang integritas yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, mulai dari pengelolaan pajak, kepabeanan dan cukai, belanja negara, hingga pembiayaan, pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sama, yaitu kepercayaan publik.

“Karena kita mengelola uang negara, uang rakyat, pajak, bea cukai, belanja negara, pembiayaan. Tapi ujungnya cuma satu yang menentukan semua itu jalan atau tidak, yaitu kepercayaan publik,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan atau formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi legitimasi kebijakan negara di mata masyarakat.

“Integritas itu bukan slogan, integritas itu fondasi kepercayaan publik kepada negara,” tegasnya.

Menkeu juga mengingatkan bahwa membangun integritas tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan struktur atau pergantian pejabat, tetapi harus tercermin dalam praktik nyata di lapangan. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kinerja para pimpinan dan aparatur negara dalam menjaga integritas institusi.

“Saya pikir ke depan Indonesia amat bergantung kepada kinerja Anda semua. Kalau kita gagal, NKRI-nya akan rusak. Saya minta Anda bekerja keras untuk mewujudkan hal itu supaya anak cucu kita bisa hidup lebih enak dan makmur di Indonesia,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa integritas institusi berawal dari integritas pribadi setiap pegawai. Ia mengajak seluruh pimpinan untuk kembali meneguhkan komitmen integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, nilai integritas tidak hanya dijaga oleh pegawai, tetapi juga oleh lingkungan keluarga.

“Integritas kita dimulai dari diri. Jadi integritas institusi dimulai dari diri kita masing-masing. Kita pahami bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai keluarga, sehingga keluarga kita pun dapat saling mengingatkan,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai bahwa Kementerian Keuangan telah mencatat berbagai kemajuan dalam membangun integritas institusi. Namun demikian, ia menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap integritas aparatur negara terus meningkat sehingga upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, sudah banyak kemajuan di Kementerian Keuangan. Tapi ekspektasi masyarakat itu lebih dari itu. Jadi apa yang sudah baik harus dipertahankan,” ujar Wamenkeu Juda.

Melalui forum konsultasi pimpinan ini, Kemenkeu kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Dorong Konsumsi Domestik Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Melalui BINA Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mendorong penguatan konsumsi domestik sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program stimulus, momentum belanja nasional, serta peningkatan mobilitas selama periode hari besar keagamaan diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus memperkuat kinerja ekonomi pada awal tahun.

“Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp53 triliun. Dan ini naik 20% dibandingkan tahun yang lalu. Dan kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 di Jakarta, Jumat (6/03).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa program BINA merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pasar domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai promosi dan program belanja, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

BINA Lebaran 2026 akan diselenggarakan selama 25 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 30 Maret 2026, dengan melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 brand, dan lebih dari 80.000 gerai ritel di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, program ini juga didukung oleh sekitar 400 pusat perbelanjaan yang menghadirkan berbagai promosi dan diskon untuk masyarakat.

Lebih lanjut, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi. Stimulus pada triwulan pertama mencakup bantuan pangan bagi sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total mencapai Rp11,92 triliun, hingga diskon tarif transportasi selama periode mudik.

Pemerintah juga mendorong kebijakan work from anywhere (WFA) agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai insentif transportasi tersebut sekaligus meningkatkan pergerakan ekonomi di berbagai wilayah.

Kemudian, momentum konsumsi masyarakat juga diperkuat dengan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan transportasi online juga menyiapkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para mitra pengemudi dengan total nilai sekitar Rp220 miliar.

“Tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini kami harus dongkrak dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu,” imbuh Menko Airlangga.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini dapat mencapai sekitar 5,5%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan dukungan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat serta penjualan di sektor ritel. Selain memperkuat konsumsi, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produksi dalam negeri.

“Produksi dalam negeri juga harus dilindungi Karena semua negara mencari market yang besar. Dan Indonesia dengan 287 juta penduduk ini merupakan sebuah market yang terbesar di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, Ketua umum APPBI Alphonzus Widjaja, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Direktur the Foodhall Indonesia Lenny Tjandra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Transisi Energi, Presiden Prabowo Tunjuk Menteri Bahlil Jadi Ketua Satgas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya ada lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (6/3).

Untuk mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya. Pembentukan Satgas ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.

“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.

Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Upaya ini bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Tidak hanya percepatan pembangunan PLTS, Presiden Prabowo juga meminta Bahlil untuk mengoptimalisasi upaya konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Secara bertahap, Pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang.

“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Optimalkan Asset Recovery, KPK Akan Lelang Barang Rampasan Negara Senilai Rp 26,2 Miliar

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang barang rampasan negara melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dan KPKNL Tangerang I. Sebanyak 25 lot barang dengan total nilai limit sekitar Rp26,2 miliar, akan dilelang secara daring pada Rabu, 11 Maret 2026. Pelaksanaan lelang ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, sekaligus bentuk komitmen transparansi dalam pengelolaan barang rampasan negara.

“Mudah-mudahan seluruh barang yang dilelang kali ini dapat terjual, sehingga memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara,” ungkap Jaksa Eksekusi KPK, Fransman R. Tamba, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jakarta, (5/3).

Pada lelang periode ini, sejak Februari 2026 para calon peserta sudah dapat mengajukan penawaran secara daring melalui laman resmi https://lelang.go.id/ dengan mekanisme open bidding. Adapun batas akhir penyampaian penawaran ditetapkan hingga Rabu, 11 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.

Setiap calon peserta juga diwajibkan menyetorkan uang jaminan paling lambat satu hari sebelum tenggat waktu penutupan penawaran tersebut.

“Sebagian besar barang yang dilelang kali ini memang merupakan aset yang sebelumnya belum terjual, ditambah sejumlah barang dari perkara baru yang telah inkrah. Tapi kami pastikan kualitasnya tetap terjaga, karena seluruh barang dirawat dengan baik di Rupbasan KPK,” tutur Frans.

Ragam barang yang akan dilelang dibuka mulai dari harga terjangkau hingga bernilai miliaran rupiah. Pada nilai limit paling rendah, terdapat Iphone Xs Max 256 GB dengan harga penawaran mulai dari Rp1,8 juta, sementara pada kategori tertinggi terdapat paket dua bidang tanah dan bangunan gudang di Selapajang Jaya, Kota Tangerang dengan total nilai limit mencapai Rp6,8 miliar.

Lebih lanjut, rincian barang lelang dapat dilihat melalui laman https://bit.ly/kataloglelangmaretkpk.

Pada hari ini (5/3), calon peserta lelang berkesempatan meninjau langsung barang-barang yang akan dilelang, khususnya kategori barang bergerak, melalui proses aanwijzing yang diselenggarakan di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Frans menuturkan, antusiasme peserta lelang terlihat cukup tinggi. Sejumlah barang favorit yang menjadi perhatian antara lain Toyota B 1590 DKX dengan harga limit Rp334 juta, Honda HR-V 1.5 E CVT tahun 2017 dengan limit Rp103 juta, serta tas LOEWE Puzzle Small Pink yang dibuka dengan harga Rp10,6 juta.

Komitmen Pemulihan Aset Negara

Lelang barang rampasan merupakan bagian penting dari strategi asset recovery KPK, dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme ini, aset yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dikembalikan nilainya kepada negara secara optimal dan terukur.

Seluruh proses lelang dilaksanakan secara terbuka melalui laman resmi lelang.go.id, bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mekanisme tersebut mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin proses yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ke depan, KPK juga tengah mempersiapkan pelaksanaan lelang tahap berikutnya yang direncanakan pada Juni 2026. Persiapan ini dilakukan dengan tetap menunggu proses penilaian (appraisal) atas sejumlah aset yang akan dilelang, guna memastikan penetapan nilai limit yang wajar dan sesuai standar penilaian yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pemberantasan korupsi sekaligus memperoleh aset dengan mekanisme resmi dan transparan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional dan Diskon Tarif Tol 30% untuk Mudik Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional, baik jalan non-tol maupun jalan tol, guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2026. Selain memastikan kondisi jalan mantap, aman, dan nyaman dilalui, pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% untuk meringankan beban perjalanan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kebijakan diskon tarif tol merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan diskon transportasi yang diberikan pada moda lainnya.

“Terkait diskon tarif tol, sejak awal Kementerian PU diminta menyesuaikan dengan diskon nasional yang diberikan untuk moda transportasi lainnya seperti pesawat, kereta api, dan seterusnya. Kami harus berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol terlebih dahulu karena skemanya berbeda. Moda transportasi lain lebih kepada subsidi, sedangkan pada jalan tol kami memotong profit margin para BUJT. Alhamdulillah semua BUJT langsung setuju, sudah disepakati untuk ruas serta waktunya sudah disampaikan oleh Kepala BPJT. Insyaallah diskon 30% itu akan kita terapkan,” kata Menteri Dody.

Diskon tarif tol sebesar 30% akan diberlakukan pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 selama 15–16 Maret 2026 untuk arus mudik serta 26–27 Maret 2026 untuk arus balik, dengan sistem pembayaran uang elektronik untuk perjalanan jarak terjauh pada ruas-ruas yang ditetapkan.

Kementerian PU juga memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), memfungsionalkan tambahan ruas jalan tol tanpa tarif, serta menyiapkan tambahan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) operasional maupun fungsional.

Beberapa ruas tol yang mendapatkan diskon tersebut antara lain Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cikampek Elevated (MBZ), Cikampek–Palimanan, Palimanan–Kanci, Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–Batang, Batang–Semarang, Semarang ABC, Cipularang, Padaleunyi, Tangerang–Merak, Cimanggis–Cibitung, Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), serta Kelapa Gading–Pulogebang.

Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada ruas tol di luar Pulau Jawa seperti Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung, Kayuagung–Palembang, Indralaya–Prabumulih, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar, Indrapura–Kisaran, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Belawan–Medan–Tanjung Morawa, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, hingga Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6.

Selain kebijakan diskon tarif tol tersebut, kesiapan jaringan jalan nasional juga menjadi perhatian utama pemerintah menjelang mudik Lebaran. Jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 km saat ini berada dalam kondisi mantap dengan tingkat kemantapan mencapai 93,5%. Sementara itu, jaringan jalan tol yang siap melayani arus mudik mencapai 3.115,98 km yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar mengatakan Kementerian PU telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya pada jalur-jalur utama yang diprediksi mengalami peningkatan volume lalu lintas.

“Strategi utama yang kami lakukan adalah memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap, tidak berlubang, dan seluruh bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik sehingga aman dan nyaman dilalui para pemudik,” ujar Dirjen Roy.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan pada jalur mudik seperti bencana alam atau kerusakan infrastruktur, Kementerian PU menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) yang terdiri dari peralatan berat, material, serta personel pendukung yang siaga di berbagai wilayah.

Sebanyak 1.461 unit peralatan disiapkan dan disebar di seluruh Indonesia selama periode siaga mudik guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan pada jalan nasional. Selain itu, berbagai material tanggap darurat seperti jembatan bailey, bronjong, sandbag, cold mix asphalt, serta material perbaikan cepat lainnya juga telah disiapkan.

Kementerian PU juga menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memantau kondisi jalan serta memberikan dukungan teknis di lapangan. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi pemantauan kondisi lalu lintas dan penanganan cepat apabila terjadi gangguan pada jalur mudik.

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kementerian PU menyediakan Microsite Informasi Jalur Lebaran yang dapat diakses melalui laman mudik.pu.go.id untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi jalan nasional dan jalan tol, titik rawan kemacetan maupun bencana, lokasi posko mudik, hingga layanan infrastruktur yang tersedia di sepanjang jalur mudik Lebaran 2026.

Layanan informasi juga dapat diakses melalui aplikasi pemantauan yang disediakan oleh BUJT seperti Travoy oleh Jasa Marga dan HK Toll Apps oleh Hutama Karya.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait kondisi jalan nasional dan jalan tol melalui kanal layanan “Halo Pak Dody” yang dapat diakses melalui akun Instagram Menteri PU @dody_hanggodo.

Dengan kesiapan infrastruktur jalan, dukungan kebijakan diskon tarif tol, serta berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Integritas Pegawai Kemenhaj Ditekankan, Dirjen Harun: Jangan Sampai Terjerat Gratifikasi

Penulis
Syifa
-

Pegawai Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah. Hal ini ditekankan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid.

Harun menegaskan bahwa integritas, terutama komitmen terhadap prinsip anti korupsi, menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Pegawai di Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, harus memiliki integritas yang tinggi, terutama integritas anti korupsi,” ujar Harun saat membuka kegiatan Review Pengawasan Penyelenggaraan Haji, Minggu (8/3).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghadirkan pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan kementerian.

Waspadai Gratifikasi Sekecil Apa Pun

Dalam kesempatan itu, Harun mengingatkan bahwa berbagai bentuk pemberian, meskipun terlihat sederhana, tetap berpotensi melanggar aturan dan merusak integritas pegawai.

Ia mencontohkan, dirinya pernah mengusulkan kepada Menteri agar disediakan sebuah lemari khusus yang berisi berbagai bentuk pemberian mulai dari batik, makanan ringan, hingga barang lainnya yang dapat dilihat oleh semua orang.

“Pemberian semacam inilah yang menyalahi undang-undang, karena integritas akan terganggu,” tegasnya.

Harun juga berbagi pengalaman ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Saat hendak pulang dari kunjungan ke salah satu penyelenggara ibadah haji khusus, ia sempat ditawari sebuah sajadah sebagai oleh-oleh.

Namun, ia memilih menolak pemberian tersebut demi menjaga prinsip integritas.

Pegawai Diminta Berhati-hati Saat Bertugas di Daerah

Menurut Harun, potensi gratifikasi sering terjadi ketika pegawai melakukan pengawasan atau kunjungan kerja ke berbagai lembaga penyelenggara haji dan umrah, seperti: KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)

Ia mengingatkan agar pegawai berhati-hati terhadap berbagai bentuk pemberian yang bisa saja diberikan saat kunjungan.

“Bisa saja nanti diungkit ketika ada pelanggaran. Misalnya dikatakan, ‘Bapak/Ibu pernah datang ke sini, saya pernah memberi amplop, voucher hotel, dan lainnya’. Karena itu harus sangat berhati-hati,” ujar Harun.

Ia bahkan mengingatkan secara tegas agar tidak sampai ada pegawai yang tersangkut kasus hukum sebelum penyelenggaraan haji dimulai.

“Jangan sampai belum pelaksanaan haji sudah ada yang kepegang oleh KPK,” katanya.

Ajak Pegawai Aktif Memberi Masukan

Selain menekankan integritas, Harun juga mengajak seluruh pegawai Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk aktif memberikan saran dan masukan demi meningkatkan kinerja lembaga.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pegawai penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

“Saran dan masukan diperlukan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke depan,” ujarnya.

Antisipasi Dampak Konflik Global terhadap Haji

Dalam kesempatan yang sama, Harun juga menyinggung situasi global yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia menyebut saat ini tersisa sekitar 43 hari menuju pelaksanaan haji.

Ia berharap konflik internasional yang sedang berlangsung dapat segera berakhir agar tidak berdampak pada pelaksanaan ibadah haji.

“Kita berharap perang segera selesai. Jika berlangsung panjang, Kemenhaj harus melakukan mitigasi risiko,” ujarnya.

Menurut Harun, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Beberapa skenario yang dimitigasi antara lain kemungkinan penutupan bandara di Arab Saudi hingga potensi pengurangan kuota jemaah haji.

Komitmen Tingkatkan Pelayanan Haji

Di akhir sambutannya, Harun menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

“Secara kelembagaan kita memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan pelayanan haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Harun.

Ia pun mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat niat dan komitmen dalam menjalankan amanah pelayanan kepada jemaah.

“Semoga penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan sukses dan terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Tinjau Posko THR Keagamaan 2026, Pastikan Hak Pekerja Terlindungi Jelang Lebaran

Penulis
Syifa
-
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Posko yang berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan ini hadir untuk memastikan hak-hak pekerja atas THR dan BHR terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menaker Yassierli menjelaskan, pertanyaan yang paling banyak diajukan pekerja di Posko ini berkisar pada hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.
“Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu,” ujar Menaker saat meninjau Posko THR dan BHR Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.
Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemnaker juga menyediakan akses konsultasi dan pengaduan secara online melalui website poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp Chat di nomor 081280001112. Menaker menegaskan, kemudahan akses ini sengaja dirancang agar seluruh lapisan pekerja dapat memanfaatkan layanan Posko tanpa harus datang secara langsung.
“Saya juga mengimbau agar Posko THR dan BHR ini ada di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi, kota dan kabupaten, serta kawasan industri. Semua posko tersebut harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Masyarakat juga tidak juga harus datang langsung ke Posko, tapi bisa melalui WhatsApp terlebih dahulu,” tegasnya.
Menutup kunjungannya, Menaker Yassierli menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemberi kerja agar menunaikan kewajiban THR dan BHR tepat waktu dan sesuai ketentuan.

“THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga,” pungkas Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...435436437...4,887Halaman 436 dari 4,887