“Kami harap pemerintah terus mendukung industri food and beverages dalam pola rekrutmen pencaker seperti ini,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
“Kami harap pemerintah terus mendukung industri food and beverages dalam pola rekrutmen pencaker seperti ini,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Pemerintah terus memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat pengawasan di lapangan guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar serta pasokan yang cukup.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Pusat melakukan pemantauan langsung ke Pasar Lemabang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (8/3).
Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis tetap aman serta harga di pasar tetap terkendali menjelang dua momentum hari besar keagamaan tersebut.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional yang juga Ketua Pelaksana Satgas Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemantauan langsung dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan menjelang hari besar keagamaan nasional.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar serta stok tetap tersedia di pasar. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar menjelang Idulfitri,” kata Ketut Astawa.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Ditambahkannya, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus melakukan pengawasan secara intensif di berbagai daerah. Selain itu, intervensi pasar juga akan diperkuat melalui penyaluran beras SPHP, gerakan pangan murah, serta fasilitasi distribusi pangan.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Lemabang terpantau relatif stabil. Harga cabai rawit merah berkisar Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting dijual Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang merah tercatat Rp41.000 per kilogram dan bawang putih Rp38.000 per kilogram.
Sementara itu, harga daging sapi berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram, tergantung kualitas. Daging ayam dijual sekitar Rp38.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp29.000 per kilogram.
Untuk komoditas beras, beras premium dijual Rp74.000 per lima kilogram, sedangkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp59.000 per lima kilogram. Harga gula curah tercatat Rp17.500 per kilogram dan gula kemasan Rp18.500 per kilogram. Adapun minyak goreng Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter.
Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan secara umum pasokan pangan di Pasar Lemabang masih aman dengan distribusi yang berjalan lancar dan harga sebagian besar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Secara umum pasokan bahan pokok di Pasar Lemabang aman dan harga relatif terkendali,” kata Zain.
Ia menambahkan, harga cabai rawit merah memang masih berada di atas HAP, namun saat ini mulai menunjukkan tren penurunan.
Satgas Pangan juga mengingatkan pedagang dan pengecer agar menjual bahan pokok sesuai dengan HET maupun HAP. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan praktik penjualan bahan pokok di atas ketentuan harga yang berlaku.
“Jika masyarakat menemukan pedagang menjual bahan pokok di atas HET atau HAP, dapat melaporkan melalui hotline Satgas Pangan agar segera ditindaklanjuti,” ujar Zain.
Di sisi lain, Perum Bulog wilayah Sumatera Selatan menyatakan siap menyuplai beras SPHP dan minyak goreng Minyakita kepada para pedagang guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Bulog juga mengingatkan pedagang untuk menjadi mitra Bulog dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) agar distribusi pasokan pangan dapat lebih optimal.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global serta potensi fenomena El Nino pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, peningkatan cadangan beras, pompanisasi hingga pengembangan varietas adaptif.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim karena produksi pangan nasional saat ini berada di atas kebutuhan konsumsi.
“Produksi beras kita berkisar antara 2,6 sampai 5,7 juta ton per bulan, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Artinya produksi kita berada di atas konsumsi. Jadi pangan aman, masyarakat tidak perlu risau,” ujar Mentan Amran di Kementerian Pertanian, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, dinamika geopolitik global yang memanas berpotensi memengaruhi stabilitas perdagangan dan rantai pasok pangan dunia. Namun demikian, kondisi produksi dan cadangan pangan nasional dinilai cukup kuat untuk menghadapi berbagai potensi gejolak tersebut.
“Pangan kita siap menghadapi berbagai kondisi terburuk, mulai dari El Nino, La Nina, hingga dinamika geopolitik global. Pertanian kita insya Allah tetap aman,” tegasnya.
Saat ini total ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 27,99 juta ton yang terdiri dari stok Perum BULOG sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Dengan jumlah tersebut, cadangan beras nasional diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga hampir satu tahun ke depan.
Produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang positif. Pada periode Januari hingga Mei 2026, produksi beras tercatat mencapai sekitar 16,92 juta ton. Sementara itu, stok beras pemerintah yang dikelola Perum BULOG diperkirakan dapat terus meningkat hingga menembus 5 juta ton dalam dua bulan ke depan seiring masuknya hasil panen di berbagai daerah.
Dalam upaya memperkuat ketahanan produksi menghadapi perubahan iklim, Mentan Amran menjelaskan Indonesia telah mengembangkan berbagai varietas unggul spesifik lokasi yang adaptif terhadap kondisi lahan serta tetap memiliki produktivitas tinggi.
Tak hanya untuk lahan kering, ia juga memaparkan terobosan pengembangan padi di lahan rawa. Indonesia memiliki potensi lahan rawa mineral sekitar 1 juta hektare yang dapat dimanfaatkan melalui penggunaan varietas unggul padi Inpara. Selain itu, terdapat pula varietas Biosalin yang mampu ditanam pada lahan pesisir yang terdampak intrusi air laut.
Untuk menghadapi kondisi kekeringan, pemerintah juga mengembangkan padi gogo, yakni padi yang dibudidayakan di lahan kering dan mampu tumbuh dengan kebutuhan air yang lebih sedikit dibandingkan padi sawah.
Untuk menghadapi potensi kekeringan akibat perubahan iklim, Kementan juga telah menjalankan berbagai langkah adaptasi iklim. Salah satunya melalui program pompanisasi lahan pertanian yang sebelumnya telah mencakup sekitar 1,2 juta hektare dan pada tahun ini diperluas lagi hingga 1 juta hektare tambahan.
“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi agar produksi tetap terjaga,” ungkapnya.
Di luar komoditas beras, produksi pangan lain seperti ayam dan telur juga berada dalam kondisi surplus. Ketersediaan pupuk juga dipastikan aman dengan harga yang tercatat turun sekitar 20 persen sehingga mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global maupun potensi tantangan iklim.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026. Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.
“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).
Lebih lanjut, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda dimulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026, mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) diprediksi MAJU atau terjadi lebih cepat dari biasanya, SAMA 173 ZOM (24,7%), dan MUNDUR 72 ZOM (10,3%).
“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).
Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.
Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.
Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.
Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.
Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.
“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.
Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Pemerintah memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini digagas melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat.
Groundbreaking pembangunan rusun subsidi tersebut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, pendiri Lippo Group Mochtar Riady, Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) James Riady, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N. Bakrie, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta Wali Kota Depok Supian Suri.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Lippo Group dan Danantara Indonesia yang telah bekerja keras menyiapkan proyek tersebut selama kurang lebih dua bulan hingga tahap peletakan batu pertama.
“Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lippo Group dan Danantara serta tim PKP yang dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group, Bapak Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat,” ujar Menteri Maruarar.
Ia menjelaskan, sebelum proyek ini dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.
“Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang,” jelasnya.
Menurut Menteri Maruarar, pembangunan rusun secara vertikal menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun. Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian. “Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien,” ujarnya.
Selain di Bekasi, Menteri Ara mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komdigi sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut proyek rusun subsidi di Meikarta sebagai proyek teladan dalam Program 3 Juta Rumah karena melibatkan kolaborasi berbagai pihak serta memiliki dampak ekonomi yang luas.
“Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian. Dampaknya bisa 1,5 hingga 5 kali terhadap pertumbuhan ekonomi karena ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan,” jelas Hashim.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut.
“Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan,” kata Rosan.
Rosan mengatakan, pembangunan direncanakan di atas lahan di titik satu sekitar 12,8 hektare dengan rencana pembangunan 18 tower rumah susun setinggi sekitar 32 lantai. Total nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun.
Pemerintah berharap proyek ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan hangat bersama para mantan ajudan dan pengawal yang pernah mendampinginya semasa berdinas di TNI. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa silaturahmi berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 8 Maret 2026.
“Presiden Prabowo Subianto memanggil dan bersilaturahmi dengan seluruh mantan ajudan dan pengawal beliau semasa berdinas di Kostrad dan Kopassus, atau saat beliau masih aktif di TNI 30 tahun lalu. Silaturahmi tersebut dilakukan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang pada Minggu, 8 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy.
Menurut Seskab Teddy, para ajudan dan pengawal tersebut memiliki perjalanan karier yang beragam setelah masa pengabdian mereka bersama Presiden Prabowo. Sebagian diantaranya masih aktif berdinas sebagai prajurit TNI, sementara yang lain telah memasuki masa purnatugas.
“Beberapa dari ajudan dan pengawal tersebut, ada yang masih aktif sebagai TNI saat ini. Ada juga yang sudah pensiun namun dipekerjakan di perusahaan pribadi beliau,” ungkap Seskab Teddy.
Dalam suasana penuh keakraban, para mantan pengawal juga berbagi kisah perjalanan hidup mereka. Salah satunya bahkan bercerita tentang perhatian Presiden Prabowo terhadap pendidikan keluarga para prajurit yang pernah mendampinginya.
“Tidak hanya itu saja. Salah satu dari mereka juga bercerita, bahwa putranya yang disekolahkan oleh Bapak Presiden kini sudah menjadi sarjana dan telah mendapatkan pekerjaan,” ucap Seskab Teddy.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Presiden Prabowo Subianto menggelar rangkaian rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 Maret 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Kepala Negara memimpin lima rapat berbeda sejak siang hingga malam hari
“Pada minggu siang sampai malam hari, Presiden Prabowo Subianto menggelar 5 rapat berbeda dengan memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 8 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Seskab Teddy, dalam sejumlah rapat tersebut Presiden Prabowo meminta laporan terbaru terkait perkembangan sejumlah isu dan agenda strategis pemerintah, baik di dalam negeri maupun dinamika internasional. Isu pertama yang dibahas adalah perkembangan pembangunan sepuluh kampus baru yang difokuskan pada penguatan bidang sains dan teknologi.
“Perkembangan pembangunan 10 kampus baru terkait di bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) serta pendidikan kedokteran,” ungkap Seskab Teddy.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi negeri agar mampu bersaing di tingkat global serta memperluas kerja sama dengan universitas ternama dunia. Dalam rapat tersebut, Seskab Teddy menyebut bahwa Presiden Prabowo turut membahas perkembangan situasi geopolitik internasional, khususnya dinamika di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki implikasi terhadap kondisi global dan regional.
“Perkembangan situasi di Timur Tengah dihubungkan dengan eskalasi geopolitik di Indonesia,” ucap Seskab Teddy.
Topik lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah perkembangan program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Indonesia, khususnya yang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan. Menurut Seskab Teddy, saat menjadi Menteri Pertahanan, sejak tahun 2022 Presiden Prabowo mengundang 20–40 anak-anak Palestina bersekolah di Indonesia hingga sekarang mencapai hampir 200 mahasiswa-mahasiswi.
Selain isu pendidikan dan geopolitik, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkait kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran yang diperkirakan mulai meningkat dalam waktu dekat.
“Kesiapan keamanan dan kelancaran mudik menjelang 10 hari menuju Hari Raya Idulfitri,” pungkas Seskab Teddy.
Dalam rangkaian rapat tersebut turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan Anton Nugroho, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa.
Melalui rangkaian rapat strategis hari ini, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan berbagai agenda prioritas nasional pemerintah dapat berjalan secara optimal mulai dari penguatan pendidikan dan penguasaan teknologi, respons terhadap dinamika geopolitik global, hingga kesiapan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling Jakarta di sejumlah titik bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Senin (9/3).
Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan tetap. Informasi mengenai lokasi layanan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro.
Pelayanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan tersebar di lima wilayah Jakarta.
Adapun lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini meliputi:
Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung
Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok
Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi
Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra
Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng
Untuk melakukan perpanjangan SIM, pemohon diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan, yakni fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama beserta fotokopinya, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.
Layanan mobil SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM telah habis, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.
Saat ini masa berlaku SIM ditetapkan selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemilik. Dengan kebijakan tersebut, tanggal kedaluwarsa SIM dihitung berdasarkan waktu penerbitan dokumen.
Terkait biaya, perpanjangan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri. Biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000, sementara perpanjangan SIM C dikenakan biaya Rp75.000.
Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.
Sebagai informasi, pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di sejumlah wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Senin (9/3). Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
Melalui layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pembayaran Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran Samsat Keliling juga bertujuan memperluas akses pelayanan publik sehingga wajib pajak dapat mengurus administrasi kendaraan dengan lebih praktis.
Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, layanan Samsat Keliling hari ini tersedia di 14 wilayah Jadetabek dengan lokasi sebagai berikut:
Jakarta Pusat
Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–13.00 WIB
Jakarta Utara
Halaman parkir Samsat dan parkiran Itali Mall Artha Gading, pukul 08.00–14.00 WIB
Jakarta Barat
Halaman Mall Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB
Jakarta Selatan
Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB
TMPN Kalibata, pukul 09.00–14.00 WIB
Jakarta Timur
Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati, pukul 08.00–14.00 WIB
Kota Tangerang
Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–14.00 WIB
Serpong
Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB
ITC BSD, pukul 15.30–17.30 WIB
Ciledug
Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village, pukul 09.00–12.00 WIB
Ciputat
Halaman parkir Samsat dan Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB
Kelapa Dua
Halaman Gtown House Square Gading Serpong, pukul 08.00–14.00 WIB
Kota Bekasi
Mono Cafe Pekayon, pukul 18.00–21.00 WIB
Kabupaten Bekasi
Pasar Bersih Cikarang, pukul 09.00–12.00 WIB
Depok
Halaman parkir Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB
Kantor Kecamatan Bojong Gede, pukul 09.00–12.00 WIB
Cinere
Kantor Kelurahan Pondok Petir, pukul 08.00–12.00 WIB
Untuk memanfaatkan layanan ini, masyarakat diminta membawa sejumlah persyaratan, yakni KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Selain itu, kendaraan tidak boleh memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.
Perlu diketahui, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Sementara itu, untuk pembayaran pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, wajib pajak tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News