Beranda blog Halaman 438

Update Cuaca Jakarta Hari Ini, Sebagian Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Cuaca di wilayah Jakarta diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari ini, Senin (9/3). Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui prakiraan cuaca harian untuk wilayah ibu kota.

Pada pagi hari, kondisi berawan diperkirakan menyelimuti sejumlah wilayah, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan diprediksi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diprakirakan mulai terlihat di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada sore hari, BMKG memprediksi cuaca cerah akan menyelimuti Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Sementara kondisi cerah berawan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Di sisi lain, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masih berpotensi mengalami hujan ringan.

Menjelang malam hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Jakarta diprakirakan cerah. Hal ini meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 72 hingga 96 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPP Pemuda Parlemen Indonesia Bertemu Senator Lia Istifhama Sebagai Langkah Membangun Sinergi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Parlemen Indonesia melakukan pertemuan strategis dengan tokoh muda inspiratif, Dr. Lia Istifhama, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, 8/3/26. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam membangun sinergi kolektif untuk memperkuat peran pemuda dalam kancah kepemimpinan nasional dan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia, sapaan akrab senator yang populer sebagai ‘bestie mahasiswa’ itu, memberikan pesan mendalam mengenai pentingnya kolaborasi tanpa mengorbankan prinsip. Ia menekankan bahwa sinergi dengan berbagai pihak adalah kunci keberhasilan organisasi di era modern, namun idealisme perjuangan harus tetap menjadi kompas utama.

“Membangun sinergi itu keharusan, tapi jangan sampai pemuda kehilangan jati diri dan idealismenya. Pemuda harus tetap menjadi pelopor perubahan dengan menjunjung tinggi akhlak, etika, dan integritas,” ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Pemuda Parlemen Indonesia Saripudin serta beberapa rekannya tersebut.

Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah tersebut juga mendorong para pengurus DPP Pemuda Parlemen Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas diri. Literasi yang kuat, diskusi kebangsaan yang tajam, serta aksi nyata di tengah masyarakat disebut sebagai instrumen vital untuk meningkatkan daya saing pemuda.

Pertemuan ini juga membahas arah gerak Pemuda Parlemen Indonesia ke depan. Neng Lia menaruh harapan besar agar organisasi ini konsisten menjadi wadah pemuda bagi calon pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga santun dan berdaya saing.

Beberapa poin penguatan yang dibahas dalam pertemuan sinergi ini meliputi:
1. Pengawalan Aspirasi: Komitmen untuk aktif mengawal aspirasi masyarakat secara konstruktif melalui jalur parlemen pemuda.
2. Solusi Isu Sosial & Ekonomi: Menjadikan organisasi sebagai pemberi solusi (problem solving) dalam isu-isu sosial dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Pemberdayaan Daerah: Memastikan program kerja menyentuh akar rumput dan memberdayakan potensi pemuda di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui pertemuan ini, DPP Pemuda Parlemen Indonesia diharapkan mampu mengimplementasikan nasihat dan arahan Neng Lia ke dalam program kerja yang lebih nyata. Sinergi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi menjelma menjadi gerakan pemuda yang berdampak luas bagi kemajuan bangsa.

“Harapan saya, Pemuda Parlemen Indonesia hadir sebagai solusi nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam menggerakkan ekonomi kreatif dan pemberdayaan daerah,” pungkas politisi perempuan itu.

Fathurrozi, salah satu anggota PPI yang hadir dalam kesempatan itu, menyatakan kebanggaanya bisa bertemu dengan senator yang dikenal vokal dan aktif turun di tengah masyarakat.

“Kami senang berjumpa secara langsung dengan ning Lia, mengingat beliau senator yang memang sangat humble dan sekaligus senator pertama yang menerima audiensi kami,” jelasnya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Sikapi Situasi Global, Senator Lia Istifhama Apresiasi Presiden Prabowo Temui Ulama dan Tokoh Ormas

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI asal Jawa Timur Senator Lia Istifhama mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengundang para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk berbuka puasa bersama sekaligus berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 5/3 kemarin.

Ning Lia, sapaan akrabnya, menilai bahwa Langkah Kepala Negara menemui tokoh agama dan ormas di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang memanas, merupakan langkah humanis, terlebih di bulan Ramadan.

“Sikap Bapak Presiden menunjukkan langkah humanis sekaligus aspiratif. Karena situasi global saat ini, terutama terkait Iran, menjadi atensi dunia, disebabkan generasi muda yang melek digital saat ini, memiliki prinsip humanis yang sangat kuat. Dan simpati kepada negara Iran memang kian kuat pasca serangan yang mengakibatkan tokoh Ulama meninggal (Ayatollah Ali Khamenei, red.),” jelasnya, 7/3/26.

“Jadi ketika seorang Kepala Negara mengajak para tokoh agama berdialog, ini langkah persuasif yang sangat humanis. Apalagi di tengah bulan suci, pendekatan agama sangat tepat sekali. Apalagi Indonesia negara mayoritas muslim yang mayoritas sangat bersimpati kepada Iran. Bahkan, saya yakin tidak sedikit yang non muslim pun bersimpati kepada Iran karena yang diserang bukan pangkalan militer, melainkan juga sekolah sehingga korban jiwa banyak anak-anak.”

Ia pun menambahkan, di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, Langkah Prabowo seperti dejavu langkah presiden Soekarno di tengah masa-masa genting jelang kemerdekaan Indonesia.

“Kita bisa melihat Sejarah, bahwa saat Indonesia akan mendeklarasikan kemerdekaan, Bung Karno rutin berdialog dengan para ulama. Tujuannya tentu menyatukan pemikiran sehingga saat Indonesia resmi menggaungkan kata ‘Prokalamasi”, semua instrument bangsa sepakat dan menguatkan. Jangan sampai ada sedikit saja ‘suara sumbang’ dari internal bangsa.”

“Dengan begitu, saat bangsa secara dalam negeri sudah sangat kuat persatuan, maka konsentrasi sepenuhnya pada dukungan kemerdekaan dari negara lain. Dan sejarah menunjukkan, bahwa negara-negara muslim memberikan dukungan pertama kali, Iran dan Palestina termasuk di dalamnya, selain Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.”

Politisi yang terkenal vokal tersebut, sebelumnya juga menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Meski, ia kemudian melunak pasca Menlu Sugiono menyebut bahwa iuran yang semula 16,7 triliun, tidak diwajibkan.

“Kita kemarin memang bernafas lega karena BoP tidak ada kewajiban iuran, dan kini lebih lega lagi karena Presiden Prabowo menyampaikan akan terus mengkaji keanggotaan tersebut karena tujuan utama adalah kemerdekaan Palestina.”

“Dan saya yakin, pandangan serta masukan para ulama pasti menjadi pertimbangan yang sangat berarti. Karena saya yakin beliau Pemimpin Aspiratif dan sangat memahami preferensi publik yang sangat humanis serta menolak penyerangan terhadap kedaulatan negara lainnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pertemuan yang dilakukan Prabowo dengan ulama tersebut, dihadiri 158 pimpinan ormas Islam yang mewakili 86 ormas, ditambah tokoh Islam dan pimpinan pondok pesantren.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan para pimpinan ormas membahas situasi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk krisis di Timur Tengah—mulai Gaza/Palestina hingga perkembangan pascaserangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran—serta kemungkinan dampaknya bagi Indonesia. Selain itu, turut dibahas kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Gelar Dialog Strategis terkait Kebijakan, KAPTI-Agraria Ambil Peran dalam Penyempurnaan RUU Administrasi Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi-Agraria (KAPTI-Agraria) menggelar Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan, pada Jumat (06/03/2026) di Fairmont Jakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan KAPTI-Agraria dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta rekomendasi terkait perumusan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pertanahan yang disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“KAPTI punya _resources_ yang luar biasa, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” jelas Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono yang hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut.

Dwi Budi Martono yang juga sekaligus Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan menambahkan bahwa KAPTI-Agraria sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis untuk memperbaiki kebijakan pertanahan di Indonesia. Menurutnya, berbagai pandangan dan gagasan yang dihimpun dari forum ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan.

Andi Tenrisau, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama yang juga menjadi narasumber menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penyusunan konsepsi yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan.

Menurut Andi Tenrisau yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina KAPTI-Agraria, rancangan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan transparansi penguasaan tanah, pengaturan yang jelas berbasis undang-undang, serta pengembangan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar rancangan undang-undang pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan kita bersama,” pungkasnya.

Memasuki sesi diskusi, dimoderatori oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo. Anggota KAPTI-Agraria yang terdiri dari berbagai unsur profesional pertanahan di Kementerian ATR/BPN silih berganti menyampaikan beragam pandangan terkait kondisi pertanahan saat ini. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Dalam diskusi tersebut, isu kewenangan pelaksana pertanahan juga mengemuka. Sejumlah peserta menyampaikan keresahan pegawai di daerah yang kerap berhadapan dengan regulasi kementerian lain yang telah memiliki dasar undang-undang. Isu ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dari KAPTI-Agraria dalam pembahasan RUU tersebut.

Pada momen silaturahmi, Ketua Umum KAPTI-Agraria, Sri Pranoto, juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas amanah yang diberikan kepada para alumni yang mengemban jabatan strategis, yakni Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyusul Asnaedi yang lebih dahulu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Hadir dalam kegiatan Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadhan, anggota KAPTI-Agraria seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mewakli Gubernur Al Haris, ​Sekda Jambi Terima Anugerah Bintang Semangat Rimba dari Yang Dipertua Negeri Melaka

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi kembali menancapkan taringnya di panggung internasional melalui sektor kepanduan dan kepemudaan.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima penghargaan prestisius dalam ajang Istiadat Penganugerahan Bintang dan Pingat Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) yang berlangsung di Melaka, Jumat (6/3/2026).

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Gubernur Al Haris diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H.

Penghargaan disematkan langsung oleh Tuan Yang Terutama (TYT) Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Yang Dipertua Negeri Melaka, yang juga menjabat sebagai Pelindung PPM.

Gubernur Jambi dianugerahi Bintang Semangat Rimba (Emas), sebuah tanda kehormatan tertinggi ketiga dalam tatanan penghargaan PPM.

Penghargaan yang telah eksis sejak tahun 1958 ini diberikan khusus kepada tokoh-tokoh yang menunjukkan kepemimpinan visioner serta kontribusi konkret terhadap perkembangan gerakan Pramuka, tidak hanya di level nasional namun juga lintas negara.

Tak hanya Gubernur, prestasi serupa juga diraih oleh Walikota Jambi, Dr. H. Maulana, M.K.M., yang menerima Bintang Semangat Rimba (Perak).

Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi keempat dari PPM, yang menegaskan sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi dalam membina generasi muda melalui gerakan kepanduan.

Ketua Pengakap Negara Malaysia, Mayor Jenderal Datuk Profesor Dr. Mohd Zin Bidin, menegaskan bahwa penganugerahan ini bukan sekadar seremoni formal.

Menurutnya, Jambi merupakan mitra strategis dalam memperluas jejaring komunitas kepanduan di Asia Tenggara.

“Kami melihat komitmen nyata dari pimpinan daerah di Jambi dalam memupuk kesepahaman regional. Ini adalah jembatan emas untuk mempererat kerja sama di bidang pembangunan pemuda, pertukaran budaya, hingga latihan kepemimpinan yang melintasi batas geografis,” ujar Dr. Mohd Zin Bidin dalam sambutannya.

Senada dengan hal tersebut, Sekda Jambi Sudirman mengungkapkan bahwa apresiasi dari Negeri Jiran ini menjadi momentum penting bagi hubungan diplomatik kedua wilayah.

?”Penghargaan ini adalah kehormatan bagi seluruh masyarakat Jambi. Kami berharap semangat brotherhood of scouting (persaudaraan kepanduan) ini mampu memperkuat kohesi sosial dan kerja sama ekonomi serta budaya antara Provinsi Jambi dengan Negara Diraja Malaysia, khususnya Negeri Melaka,” tutur Sudirman.

Acara yang bertajuk Majlis Istiadat Penganugerahan Bintang dan Pingat Persekutuan Pengakap Malaysia ini turut dihadiri oleh deretan pejabat tinggi, di antaranya: ?YB. Datuk VP Shanmugam, Exco Pembangunan Belia, Sukan, dan NGO (mewakili Ketua Menteri Melaka).

Kemudian juga ?Dr. Hj. Nadiyah, Sp. OG, Ketua TP PKK Kota Jambi beserta ?sejumlah jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.

Pihak Persekutuan Pengakap Malaysia menutup prosesi dengan memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para pimpinan Jambi.

Keberhasilan ini dinilai menjadi bukti bahwa gerakan kepanduan di Jambi telah bertransformasi menjadi kekuatan diplomasi “soft power” yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Gembira! Gubernur Al Haris Setujui THR Rp1 Juta untuk PPPK Paruh Waktu di Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar gembira datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, menyetujui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu pada lebaran tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pegawai, karena sebelumnya THR umumnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu. Tahun ini, PPPK paruh waktu juga akan menerima THR sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah.

Jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Jambi mencapai 6.438 orang. Masing-masing pegawai akan menerima THR sebesar Rp1 juta per orang.

Gubernur Al Haris mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pegawai yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan publik.

“Sudah kita disetujui pemberian THR untuk PPPK paruh waktu. Saya minta agar THR tersebut dibayarkan sebelum Lebaran,” ujar Al Haris.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman juga membernarkan terkait THR untuk PPPK Paruh Waktu. Sudirman mengatakan untuk realisasinya tinggal menunggu SE dari pusat.

“Sudah dirapatkan pak Sekda dengan BKAD, Inspektorat dan Bappeda, hanya menunggu SE dari Pusat,” ujarnya.

Kebijakan ini disambut positif oleh para PPPK paruh waktu. Mereka menilai pemberian THR menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus sangat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya.

“Alhamdulillah, akhirnya merasakan juga dapat THR. Selama ini kami hanya melihat PNS yang menerima THR,” ujar Widya, salah satu PPPK paruh waktu Pemprov Jambi.

Hal senada juga disampaikan Firman. Ia mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap para PPPK paruh waktu.

“Terima kasih Pak Gubernur atas perhatian ini. THR sangat membantu kami untuk kebutuhan Lebaran,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para PPPK paruh waktu dapat merasakan kebahagiaan yang sama dalam menyambut Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Pemerintah Provinsi Jambi juga berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan semangat kerja serta kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klarifikasi dan Pembaruan Informasi Terkait Mobil Dinas Gubernur Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sehubungan dengan berkembangnya berbagai informasi di masyarakat pasca pelaksanaan jumpa pers mengenai pengembalian mobil dinas Gubernur Kaltim pada Senin (2/3/2026), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan klarifikasi sekaligus pembaruan informasi terkait hal tersebut.

Pertama, beredarnya video yang memperlihatkan Gubernur Kalimantan Timur menghadiri acara Pelantikan Pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggunakan kendaraan berjenis Range Rover dengan pelat nomor KT 1 telah menimbulkan asumsi bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil dinas yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perlu ditegaskan bahwa kendaraan yang digunakan Gubernur Kalimantan Timur dalam kegiatan tersebut, bukan merupakan mobil milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kendaraan yang digunakan adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography yang bukan berasal dari pengadaan APBD.

Penggunaan pelat nomor KT 1 dilakukan karena kendaraan tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan sebagai Gubernur Kalimantan Timur, sesuai dengan standar protokoler. Sementara itu, apabila kendaraan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pelat nomor yang digunakan kembali menggunakan pelat nomor umum sebagaimana mestinya. Kendaraan tersebut saat ini juga masih menggunakan pelat nomor serta izin operasional sementara karena masih dalam proses administrasi.

Kedua, berkembang pula asumsi bahwa kendaraan yang digunakan tersebut identik dengan mobil yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD Perubahan Tahun 2025.

Perlu disampaikan kembali bahwa kedua kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang berbeda, meskipun memiliki merek yang sama. Kendaraan yang digunakan secara pribadi oleh Gubernur Kalimantan Timur merupakan Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e dengan model Standard Wheelbase dan panjang kendaraan sekitar 5.052 mm yang berada di Kalimantan Timur. Sementara kendaraan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e dengan model Long Wheelbase dan panjang kendaraan sekitar 5.252 mm warna fuji white yang saat ini berada di Jakarta.

Ketiga, terkait perkembangan proses pengembalian mobil dinas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima surat balasan dari pihak penyedia yang menyatakan persetujuan atas pengembalian kendaraan serta kesediaan untuk mengembalikan dana sesuai nilai yang telah diterima, ke kas daerah.

Dalam waktu dekat akan dilakukan proses penyerahan kembali kendaraan tersebut kepada penyedia di Jakarta yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dana pengembalian diterima oleh kas daerah. Informasi lengkap mengenai proses penyerahan kendaraan serta pengembalian dana akan disampaikan kembali kepada publik setelah seluruh proses tersebut selesai dilaksanakan.

Sebagai bagian dari proses administrasi, pada hari ini juga akan dilaksanakan koordinasi melalui pertemuan daring bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya. Sebelumnya koordinasi juga telah dilakukan secara intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Demikian klarifikasi dan pembaruan informasi ini disampaikan untuk menjawab berbagai informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus memberikan kepastian terkait proses pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Turun Langsung Pantau Pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris turun langsung meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

Dalam keterangannya, Al Haris menegaskan bahwa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan program nasional berjalan dengan baik di Provinsi Jambi.

“Sebagai wakil tingkat pusat di daerah, saya harus memastikan progres dan kendalanya apa saja,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia mengapresiasi perkembangan pembangunan yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, pekerjaan konstruksi sudah mulai terlihat dan diharapkan dapat terus berjalan hingga selesai tepat waktu.

“Ini baik sekali, bangunan sudah dikerjakan. Tinggal ini bergerak terus,” katanya.

Al Haris juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan proyek tersebut dan melaporkannya secara berkala kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar program prioritas Presiden dapat berjalan lancar di Jambi.

“Kami akan laporkan ke tingkat pusat sejauh mana proses (pembangunan sekolah rakyat) di Jambi, kita ingin program-program pak Presiden di Jambi lancar tidak ada kendala dan masalah secepatnya selesai sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Jambi,” jelas Al Haris.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan mengingat tahun ajaran baru akan segera dimulai. Oleh karena itu, kesiapan fasilitas pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Diketahui, proyek pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Bagan Pete tersebut dikerjakan oleh PT Sasmito dengan nilai kontrak mencapai Rp446.496.498.000. Pembangunan dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kerja, dimulai sejak 4 Desember 2025 dengan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026.

Keberadaan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

Saadiah Uluputty Kawal Kebutuhan Bantuan Rumah bagi Maluku di Komisi V DPR RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty telah menyampaikan data dari Provinsi Maluku dalam rapat bersama dengan Kementerian Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) agar data tersebut tercatat dalam risalah rapat.

Data tersebut berkaitan dengan Program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia dan dalam kemitraan bersama Kementerian PKP.

Kebutuhan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 26 ribuan sebagaimana yang diusulkan oleh Pemda baik kabupaten maupun provinsi, telah direkap Balai Peleksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Provinsi Maluku.

“Dalam perjuangan di Komisi V, saya juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku dan beberapa daerah yang masih miskin mesti mendapatkan alokasi yang setimpal,” kata Saadiah Uluputty di Ambon, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, dari usulan aspirasi yang disampaikan ternyata teralokasikan sebanyak 2.998 unit rumah program BSPS untuk Provinsi Maluku TA. 2026.

Saadiah Uluputty juga menyampaikan usulan kepada Kementerian PKP agar kabupaten/kota juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan sebanyak 200-an per kabupaten/kota yang masih tergolong provinsi yang miskin.

“Dan itu diterima oleh Pak Menteri PKP,” ucapnya.

Saadiah Uluputty berharap, kedepan program untuk BSPS masih terus ada hingga masa pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dikatakan, data dari kabupaten/kota juga harus selalu ter-update. Data ini penting karena harus juga terintegrasi dengan data SEN, namun setelah diverifikasi ternyata di Maluku banyak juga yang masuk di desil 8.

“Padahal bisa jadi dalam pandangan kita bahwa ukuran kemiskinan masyarakat di Maluku dikategorikan data SIL 1 sampai 4. Hanya saja tampakkan rumahnya mungkin sudah terbangun tapi belum selesai dan dimasukkan dalam data SEN ke 8,” bebernya.

Saadiah Uluputty mencontohkan, Kabupaten Kepulauan Aru dalam vaktual data BPSP yang diinput dari Dinas Perumahan setempat sekitar 3000-an rumah, namun dari masyarakat kategori miskin dan punya rumah yang tidak layak huni setelah diusulkan dan diverifikasi, hanya 800 yang masuk dalam data SEN.

Bisa saja kata Saadiah Uluputty, BPS belum menginput masyarakat yang punya kondisi vaktualnya yang tinggal di daerah pelosok, sehingga datanya belum terinput dalam data BPS data SEN.

Untuk itu, solusinya kata Saadiah Uluputty, dirinya akan berkunjung ke BPS dan meminta lembaga tersebut bisa menginput update data SEN.

“Jangan sampai Maluku dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala BP3KP Maluku, Pither Pakabu, ST., M.Si mengatakan, sejak 2016 pihaknya sudah membangun rumah dari program BSPS hampir 20 ribu unit dan sudah termasuk alokasi TA. 2026 ini.

Dari usulan kebutuhan rumah sebanyak 26 ribuan itu kata Pakabu, angkanya tidak statis karena setiap tahun terjadi kenaikan terus akibat terjadi pertumbuhan ekonomi.

Pakabu berharap, kuota program BSPS di Maluku pada tahun-tahun mendatang kemungkinan akan naik lebih besar lagi, sehingga kabupaten/kota yang selama ini belum dapat, akan diberikan kesempatan untuk mendapatkannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Luncurkan Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi memulai program reforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo sebagai bagian dari langkah pemulihan ekosistem hutan di Provinsi Riau (3/3/26).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Dalam sambutannya, Menhut menegaskan bahwa pemulihan Tesso Nilo merupakan prioritas nasional karena kawasan ini memiliki nilai ekologis yang sangat penting.

“Kita tidak bisa menunda lagi upaya pemulihan. Tesso Nilo adalah habitat penting bagi Gajah Sumatera dan berbagai satwa lainnya. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita mempertaruhkan masa depan ekosistem Sumatera bagian tengah,” tegas Menhut Raja Juli Antoni.

Reforestasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penertiban dan pengembalian fungsi kawasan hutan yang selama ini mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah menargetkan pemusnahan tanaman sawit secara bertahap dan penggantian dengan tanaman hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Pada tahap awal tahun 2026, pemulihan difokuskan pada areal seluas 2.574 hektare. Sementara itu, hingga tahun 2028, total target pemulihan mencapai 66.704 hektare. Pada lokasi peluncuran, penanaman perdana dilakukan di areal bekas sawit seluas sekitar 400 hektare dengan 2.000 bibit tanaman hutan.

Menurut Menhut, program ini disusun berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan berbagai institusi riset dan akademisi, sehingga jenis tanaman yang ditanam benar-benar mendukung ketersediaan pakan dan habitat satwa liar.

“Pemulihan ini dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat. Kita memastikan jenis yang ditanam memiliki fungsi ekologis, menjadi sumber pakan sekaligus naungan bagi satwa, khususnya Gajah Sumatera,” ujar Menhut.

Selain pendekatan ekologis, pemerintah juga memperkuat aspek tata kelola melalui penegakan hukum, pendekatan restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta pembenahan status lahan agar clear and clean.

Menhut menekankan bahwa keberhasilan reforestasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

“Reforestasi ini bukan sekadar menanam pohon. Ini adalah komitmen bersama untuk mengembalikan keseimbangan alam dan memastikan anak cucu kita tetap mewarisi hutan yang lestari,” tutup Menhut Raja Juli Antoni.

Melalui langkah ini, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan strategis nasional serta memperkuat perlindungan habitat satwa liar di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...437438439...4,887Halaman 438 dari 4,887