Beranda blog Halaman 4376

Disdik Pekanbaru Ambil Kebijakan, PTM Dalam Zona Merah Harus Dihentikan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengambil kebijakan bahwa SD dan SMP yang masuk zona kelurahan merah tidak lagi menggelar belajar tatap muka secara terbatas.

Mereka bisa belajar tatap muka terbatas di sekolah untuk sementara. Para peserta didik pun kembali belajar berani di rumah.

“Mereka kini belajar daring saja di rumah saja,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, Rabu (21/4).

Sekolah yang zona oranye juga harus belajar berani di rumah. Sedangkan sekolah di zona kuning dan zona hijau tetap lanjut belajar tatap muka.

Ismardi mengingatkan bahwa pihak sekolah sudah tahu bahwa belajar tatap muka warnanya masuk zona merah atau zona oranye.

Dirinya menyatakan bahwa pihaknya segera menggelar evaluasi penyelenggaraan belajar tatap muka secara terbatas. Satu poin evaluasi yakni konsistensi penerapan dan protokol protokol kesehatan.

 

Penuhi Kebutuhan Sarana Produksi Petani, PTPN X Gandeng PT Petrokimia Gresik

Penulis
Sopyan
-
Penuhi Kebutuhan Sarana Produksi Petani, PTPN X Gandeng PT Petrokimia Gresik

SuaraPemerintah.id – Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X juga selalu berfokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada petani tebu selaku mitra strategisnya.

Salah satu wujud pelayanan tersebut adalah dengan memberikan pendampingan intensif terkait pemenuhan kebutuhan sarana produksi (saprodi).

PTPN X menggandeng PT Petrokimia Gresik guna memenuhi kebutuhan sarana produksi petani tebu binaannya.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Program Agro Solution yang dilakukan langsung oleh Direktur PTPN X, Aris Toharisman dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, Selasa (20/4).

Program Agro Solution ini meliputi kebutuhan dan penyediaan pupuk non subsidi, Data dan Informasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL), Mekanisme Transaksi Penebusan Pupuk Non Subsidi, dan Mekanisme Tenaga Kawalan Agronomis

‘‘Program Agro Solution ini merupakan bentuk Sinergi BUMN antara PTPN X dengan Petrokimia Gresik guna bersama-sama bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada petani, dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan pupuk,“ jelas Aris.

Program Agro Solution ini dapat digunakan oleh seluruh petani di sembilan pabrik gula PTPN X, dimana telah diawali penerapannya oleh Pabrik Gula (PG) Gempolkrep. Penerapan program Agro Solution di PG Gempolkrep ini dimulai sejak 7 April 2021 yang lalu.

Harapannya, dengan adanya pemenuhan saprodi, maka petani tebu binaan PTPN X akan dapat mengelola lahan secara tepat dan sesuai Standard Operating Procedur (SOP). Ketepatan budidaya tebu ini nantinya juga akan meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Kunjungi Universitas Islam Internasional Indonesia, Moeldoko: Kalau Ada Hambatan, Kita Ratakan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (U3I) sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN, mengundang perhatian Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Bahkan mantan Panglima TNI ini memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal proses pembangunan kampus U3I.

“Kalau ada hambatan, kita ratakan. Tidak ada cerita terhambat atau terlambat, ”tegas Moeldoko saat mengunjungi kampus yang terletak di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/4).

Sebagai PSN, Universitas Islam Internasional Indonesia didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2016. Pada perjalanannya, kampus dengan nilai proyek yang nyaris Rp4 triliun dan diperkirakan kelar tahun 2023 mendatang menghabiskan anggaran Rp1,1 triliun. Sementara, Moeldoko justru mendapat aduan adanya hambatan anggaran untuk kebutuhan dasar, salah satunya terkait pengembangan digital.

Mendengar aduan itu, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan memastikan, KSP akan segera mengkomunikasikan atas hambatan tersebut. “Ini tugas kami untuk membereskannya. Kami akan membantu agar target pembangunan U3I tercapai, ”jelas Moeldoko.

Dari itu, Moeldoko meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan U3I terkait dengan jadwal dan keinginan Presiden Joko Widodo. Apalagi, dia menilai kampus ini mengemban misi yang sangat mulia karena membangun masa depan Indonesia dan akan menjadi pusat kajian peradaban masyarakat Indonesia. Artinya, kampus ini diharapkan tidak hanya mengusung ajaran-ajaran Islam semata, tapi juga mempererat Islam pada dunia luar.

Sesuai rencana, kampus U3I tidak diisi oleh mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia saja, melainkan juga mahasiswa dari berbagai negara. Pada tahap awal, pihak kampus telah menyiapkan 100 mahasiswa untuk empat fakultas melalui jalur beasiswa. Dari jumlah itu, sebagian besar akan diisi mahasiswa dalam negeri dan sebagian lainnya berasal dari negara tertentu.
“Tapi harus dipikirkan lagi soal proporsi jumlah mahasiswa dari luar negeri itu. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang juga ingin belajar tapi belum ada tempat, ”tutur dia.

Hadir pada kesempatan itu, Rektor U3I Prof.Dr.Komaruddin Hidayat, kampus dengan lahan seluas 142 hektare dan diperuntukan bagi mahasiswa program S2 dan S3 bisa mulai perkuliahan pada September 2021 mendatang. Hanya saja, Komaruddin belum bisa memastikan apakah kegiatan perkuliahan nanti dilakukan secara offline atau online. “Tapi kegiatan operasional kampus sudah kami mulai. Kami juga telah mengadakan beberapa kegiatan seperti webinar, ”ucap Komaruddin.

Di sisi lain, Komaruddin juga memastikan para pengajar di kampus U3I merupakan pengajar dengan gelar profesor lulusan luar negeri. Hal ini terkait dengan sistem pengelolaan yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Meski begitu, dia juga membuka interaksi dosen lokal sebagai asisten profesor tersebut.

Selain itu, Komaruddin menyampaikan pesan kembali Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menginginkan kampus U3I dapat menggunakan idiom Indonesia sebagai negara muslim terbesar, sekaligus jadi tujuan objek studi mahasiswa luar negeri. Dia juga berharap, kampus U3I menjadi simbol keberagaman yang dikemas dalam format akademik dan menjadi konsumen intelektual.

Pupuk Indonesia Alokasikan 9,04 Juta Ton Pupuk Bersubsidi di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Pupuk bersubsidi merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Tentu dalam wewenang dan pengelolaannya melibatkan banyak stakeholder.

Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan, kewenangan Kementrian Pertanian adalah membagikan alokasi pupuk subsidi ke seluruh provinsi melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

“Kemudian di-breakdown lagi ke tingkat kabupaten dan kecamatan melalui Surat Keputusan (SK) dinas pertanian setempat,” kata Wijaya Laksana, dikutip Rabu (21/4/2021).

Sementara, lanjut Wijaya, kewajiban Pupuk Indonesia adalah mengadakan dan menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia melibatkan distributor dan kios resmi, dan berpedoman pada Permentan hingga SK Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten,” ujarnya.

Untuk alokasi pupuk bersubsidi, kata Wijaya, berdasarkan Permentan No. 49 Tahun 2020, target alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2021 adalah 9,04 juta ton.

“Hingga April ini, realisasi penyaluran telah mencapai 2,22 juta ton atau sekitar 24,6 persen,” ungkapnya.

Terkait dengan ketersediaan pupuk bersubsidi, Wijaya menjelaskan, hingga saat ini pupuk yang tersedia masih cukup untuk alokasi hingga 6 minggu kedepan.

“Stok pupuk subsidi dari Lini I (Produsen) hingga Lini III (Distributor) saat ini mencapai 2,29 juta ton,” katanya.

Untuk diketahui, terkait wewenang dan tanggung jawab pupuk bersubsidi ada di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN dalam hal ini PT Pupuk Indonesia.

Dalam penyaluran pupuk, pihaknya menunggu Surat Keputusan (SK) Mentan (Menteri Pertanian), SK Dinas Provinsi dan SK Dinas Kabupaten. Dari 34 provinsi, 32 diantaranya sudah menerbitkan SK Dinas Provinsi. Dua provinsi yang belum menerbitkan yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan DKI Jakarta.

“Dari 514 kabupaten/kota, yang punya alokasi 483 kabupaten/kota, yang belum terbitkan SK Dinas Kabupaten ada 217 kabupaten/kota hingga 15 Januari 2021. Ini yang menyebabkan kami agak terkendala dalam menyalurkan pupuk,” jelas Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Achmad Bakir Pasaman.

1.200 Usaha Kantongi Sertifikasi CHSE, Ekonomi Bali Siap Bangkit Kembali

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah tengah berusaha menumbuhkan perekonomian nasional yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Salah satunya mengupayakan pemulihan perekonomian di Bali dengan berbagai cara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menargetkan sebanyak 1.200 usaha di sektor pariwisata Bali memiliki sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) pada 2021.

Tujuan sertifikasi CHSE untuk mendorong penguatan protokol kesehatan kepada usaha-usaha pariwisata, agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri pariwisata.

“Tugas kami di 2021 ini, CHSE yang kita jalankan ini bisa kita giatkan kembali. Saya baru merevisi jumlah dari CHSE, tadinya cuma 800 ke 1.200 usaha yang bersertifikat pada tahun ini,” ungkap Sandi melalui akun Instagram resminya, seperti dikutip pada Rabu (21/4/2021).

Selain itu, katanya, Kemenparekraf juga akan membuka peluang sertifikasi mandiri agar target tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha, institut pendidikan dan pentahelix.

Langkah ini diharapkan bisa membuat target tersebut tercapai. “Di Kemenparekraf, kita tusinya ada di hotel, restoran, pariwisata dan tempat cinderamata,” tutur Sandiaga.

“Ini yang lagi kita gencarkan supaya kesiapan kita sampai Juni dan Juli nanti yang sesuai target bapak presiden, kita sudah lebih banyak spot bersertifikat CHSE,” sambungnya

Pemulihan ekonomi Bali, katanya, juga akan didorong dengan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), akan menambah alokasi vaksin untuk Bali.

Herd immunity atau kekebalan kelompok di pulau Bali akan tercapai pada Juni atau paling ambat Juli 2021. Untuk membentuk kekebalan kelompok sendiri setidaknya 70 persen dari total penduduk pulau Dewata harus divaksinasi.

“Kita ihat juga di Bali kita harapkan herd immunity sudah bisa sampai 70 persen di Juni-Juli ini, kalau boleh jujur,” jelas Staf Ahli Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hengky Manurung, dalam acara Dialog Produktif Selasa: Gerak Aktif Pemerintah, Vaksinasi Pekerja Kreatif, Selasa (20/4/2021).

Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di pulau yang tersohor akan keindahan alamnya itu harus terus diupayakan. Sehingga, proyeksi atas herd immunity bisa terwujud.

“Jadi, hal-hal (percepatan vaksinasi Covid-19) ini kita kejar,” tegasnya.

PLN Pasok Listrik untuk Industri Smelter di Sulawesi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PLN memastikan kesiapan pasokan listrik bagi industri smelter di Sulawesi terpenuhi dan andal. Keseriusan PLN ini terlihat pada sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah memiliki cadangan daya sebesar 664 Mega Watt (MW).

“PLN sangat siap untuk melayani kebutuhan investasi melalui infrastruktur ketenagalistrikan di 4 provinsi tersebut, khususnya bagi industri smelter dan mendukung tumbuhnya industri baterai di tanah air,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat melakukan kunjungan di PLTU Nii Tanasa, Sulawesi Tenggara, Rabu (21/4).

Dirinya menjelaskan, smelter merupakan salah satu industri yang tengah berkembang pesat mengingat kandungan nikel cukup berlimpah di Sulawesi. Nikel ini juga akan menjadi bahan baku untuk industri baterai. Hal tersebut merupakan tantangan bagi PLN dalam memasok kebutuhan listriknya secara cukup dan andal.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, PLN baru saja meningkatkan kapasitas daya terhadap jaringan transmisi yang memasok PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI). Diketahui, PT HNI merupakan perusahaan yang berfokus pada industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel.

Sebelumnya, PT HNI telah dipasok daya eksisting sebesar 40 Mega Volt Ampere (MVA). Seiring dengan pertumbuhan usahanya saat ini, PLN akan memenuhi kebutuhan tambahan PT HNI kurang lebih 170 MVA. Sebesar 80 MVA sudah siap disalurkan pada bulan Mei 2021 dan 90 MVA pada bulan Juli 2021.

Sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan juga banyak dipasok oleh pembangkit Energi Baru Terbarukan, yakni PLTA Poso 315 MW, PLTA Bakaru 126 MW, PLT Bayu Sidrap 60 MW, PLT Bayu Tolo 70 MW.

Adapun bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan Sulbagsel sebesar 29,8 persen dengan total kapasitas sebesar 861,42 MW. Dalam waktu dekat, PLTA Malea ditargetkan juga akan beroperasi sehingga menambah bauran EBT pada sistem kelistrikan Sulbagsel.

Tak hanya memastikan kecukupan dayanya, PLN juga komitmen untuk memberikan keandalan pasokan listriknya. PLN melakukan peningkatan kapasitas jaringan Transmisi yang terbentang dari Punagaya di Jeneponto sampai dengan wilayah Bantaeng smelter sepanjang 68 kilo meter sirkuit (kms). Upaya tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan kualitas pasokan listrik kepada Pelanggan.

Sementara itu di Kolaka, Sulawesi Tenggara, PLN telah berhasil mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kilo Volt (kV) Incomer Kolaka Smelter dan Gardu Induk (GI) 150 kV Kolaka Smelter.

“Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini. Pemberian tegangan perdana (energize) telah berhasil dilaksanakan pada hari awal April lalu,” ucap Zulkifli.

Deputi Direktur PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Djen Rizal menyampaikan, perusahaannya merupakan pelanggan premium platinum PLN di Kolaka yang telah melaksanakan penandatangan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada tahun 2018 dan berkomitmen untuk membangun pabrik Smelter di Kolaka. Rencananya, pabrik berupa smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leaching (HPAL) ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Cetak 22 Ribu Wirausaha Digital Indonesia, Kemenkominfo Kolaborasi Selenggarakan Women in Digital Entrepreneurship

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama IEEE Indonesia dan Google Indonesia menyelenggarakan seminar dan pelatihan Women in Digital Entrepreneurhsip. Pelatihan yang berlangsung secara virtual merupakan bagian dari program untuk mencetak 22.000 wirausaha digital Indonesia dalam era Revolusi Industri 4.0.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan kolaborasi  dalam Digital Entrepreneurship Academy Digital Talent Scholarship 2021 itu ditargetkan untuk memberikan pengetahuan kepada perempuan dan meningkatkan kesadaran komunitas.

“Kami berharap pelatihan ini bisa mendorong perempuan menambah wawasan dan kompetensi di bidang kewirausahaan digital. Sekaligus menjadi bagian kerja bersama semua pihak baik dari pemerintah, komunitas akademisi, global tech, dan pihak lain yang menyadari pentingnya peningkatan SDM perempuan Indonesia di era digital,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/04/2021).

Menurut Hary Budiarto, transformasi digital pada masyarakat Indonesia dilaksanakan melalui berbagai prakarsa yang melibatkan masyarakat serta kalangan akademisi, bisnis, komunitas dan pemerintahan.

“Targetnya bisa mempercepat terwujudnya tata kemasyarakatan baru dengan tatanan sosial, ekonomi, dan bisnis yang lebih baik, yang didukung oleh teknologi dan budaya digital,” jelasnya.

Kepala Badan Litbang SDM menyatakan transformasi digital akan berhasil jika mengangkat prinsip inklusivitas, termasuk dengan mengangkat peran perempuan Indonesia sebagai bagian aktif dalam aspek kebijakan, bisnis, teknologi, dan aktivitas pemberdayaan.

“Keniscayaan ini yang menjadi perhatian Kominfo, Institute of Electical and Electronics Engineers (IEEE) dan Google, yang mendorong diselenggarakannya kegiatan tanggal 21 s.d. 22 April 2021,” ungkapnya.

Acara yang berlangsung virtual dan terjadwal dalam Girls in ICT Day 2021 World Wide Events itu menjadi bagian peringatan Hari Kartini Tahun 2021.

Seminar dan pelatihan dibuka hari ini, Rabu (21/04/2021). Pada hari pertama ini diskusi panel dibuka Menkominfo Johnny G. Plate dengan memberikan paparan kunci. Didampingi Ketua IEEE Indonesia, Wahyudi Hasbi, sambutan kunci itu mengangkat perspektif atas wirausaha digital perempuan dalam konteks kebijakan di Indonesia.

Diskusi panel juga menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang; Ketua Komisi 1 DPR, Meutya Viada Hafid; Sekjen Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; serta Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Google Indonesia, Putri Alam. Dimoderatori oleh Ford L Gaol dan Kuncoro Wastuwibowo dari IEEE Indonesia.

Menurut Koordinator Acara bertajuk Perempuan dalam Kewirausahaan Digital, Cleossa LA Putri, kegiatan itu mengambil semangat Kartini dan semangat #GirlsinICT International Telecommunication Union (ITU) yang dirayakan secara internasional pada 22 April.

“Sehingga rangkaian acara ini berlangsung dalam dua (2) hari, yaitu tanggal 21 dan 22 April. Cukup diminati dan setelah dilakukan seleksi mampu mengamodir 1.054 peserta perempuan  dengan sebaran cukup beragam dari seluruh Indonesia,” tuturnya.

Di hari kedua, akan berlangsung sesi  inspiring talk dan pelatihan pada tanggal 22 April 2021.  Sesi itu menghadirkan pemangku kepentingan dan role model perempuan dalam kewirausahaan digital antara lain Penasehat BAKTI Kominfo pada Palapa Ring, Koesmarihati dan Komisaris Utama PT Alita, Ita Yulianti.  Dilanjutkan dengan program pelatihan yang diberikan oleh Agnes Irwanti, dari IEEE Indonesia dan Lisa Zhang dari Google, diberikan secara daring yang interaktif.

“Materi yang dibahas mengenai keamanan dalam transaksi elektronik,  tips dan trik meningkatkan percaya diri pada wanita wirausaha, termasuk merinci berbagai macam faktor unik yang menjadi tantangan para wanita wirausaha yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, serta tips untuk mengatasinya untuk menjadi wirausaha yang lebih sukses,” jelas Cleossa LA Putri.

Putri menyatakan pelatihan yang berlangsung virtual itu diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada perempuan Indonesia. “Dengan adanya kolaborasi pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada perempuan Indonesia untuk menjadi digipreneur dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Koordinator Pokja DEA-DTS 2021, Riza Azmi menyatakan rangkaian kegiatan itu, menjadi bagian dari upaya Kementerian Kominfo untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia selama pandemi dengan target 22.000 wirausaha digital di tahun ini.

“Salah satu target DEA adalah mendorong perempuan dan Ibu Rumah Tangga menjadi digipreneur baru untuk meningkatkan ekonomi keluarga selama masa pandemi,” jelasnya.

Selain Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Program Digital Talent Scholarship (DTS) 2021 juga menyediakan peltihan untuk lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yaitu  Vocational Graduate Academy (VGA) dan Fresh Graduate Academy (FGA).

Ada Thematic Academy (TA) untuk masyarakat dan buruh migran serta Profesional Academy untuk meningkatkan kompetensi pekerja profesional. DTS juga membuka Talent Scouting Academy untuk peningkatan bakat dan  potensi dalam dunia teknologi. Sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat Government Transformation Academy agar ASN bisa menggunakan teknologi digital lebih baik dalam pelayanan publik

Pelaksanaan DTS 2021 bekerja sama dengan startup digital, perguruan tinggi, dan mitra global tech companies di antaranya Amazon, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Progate, Red Hat, serta mitra lokal di bidang edutech.

 

Menristek Paparkan Lima Prioritas Riset Nasional untuk Energi Baru Terbarukan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Inovasi dan kesiapan teknologi sangat dibutuhkan untuk bisa memastikan ketersediaan energi sekaligus mengubah komposisi energi nasional menjadi lebih condong kepada energi baru terbarukan. Untuk itu, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mencanangkan beberapa kegiatan terkait energi baru dan terbarukan di dalam prioritas riset nasional 2020-2024.

“Tentunya target akhirnya pada 2024 kita bisa mendapatkan peningkatan dari energi baru terbarukan dalam energi mix nasional,” ujar Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 20 April 2021, selepas mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menristek memaparkan lima kegiatan utama di dalam prioritas riset nasional yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Pertama, bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit di mana idenya adalah Indonesia bisa menghasilkan bahan bakar baik bensin, diesel, avtur, 100 persen berasal dari bahan baku kelapa sawit.

“Saat ini dengan menggunakan katalis yang dikembangkan di ITB kita sudah melakukan uji coba di kilang Pertamina sehingga harapannya tidak lama lagi kita bisa masuk pada skala produksi. Tujuan akhirnya adalah untuk bisa kita mengurangi impor dari BBM itu sendiri,” jelasnya.

Kedua, biogas yang banyak dipakai terutama perkebunan sawit. Biogas ini akan menjadi alternatif yang terbaik untuk penyediaan listrik di tempat-tempat relatif terpencil. Menurut Menristek, saat ini teknologinya sudah dikembangkan di beberapa tempat dan harapannya bisa dipakai secara luas.

Ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil. Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kandungan panas bumi terbesar di dunia. Namun, pemanfaatan panas bumi tersebut masih belum maksimal. Menurut Menristek, salah satu kendalanya adalah nilai investasi yang sangat mahal pada pembangkit dengan skala yang besar.

“Oleh karena itu kami mengembangkan PLTP skala kecil yang mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai daerah yang punya kandungan panas bumi sehingga listrik yang dihasilkan akan bermanfaat bagi daerah sekitarnya,” imbuhnya.

Keempat, baterai listrik. Indonesia tengah mengembangkan baterai litium dan teknologi fast charging untuk keperluan kendaraan listrik, juga teknologi battery swapping. Menristek berharap teknologi tersebut sudah siap dipakai dan dikembangkan ketika kendaraan listrik sudah mulai dipromosikan.

“Dengan teknologi seperti itu kita harapkan nantinya ketika kendaraan listrik mulai dipromosikan sebagai komitmen kita mengurangi emisi maka teknologi itu sudah siap pakai dan bisa dikembangkan di Indonesia,” katanya.

Kelima, pemerintah tetap menjaga pengembangan teknologi nuklir. Menristek memandang, bagaimanapun Indonesia harus memastikan listrik yang memadai ketika Indonesia ekonominya semakin tumbuh ke depannya.

“Untuk memastikan listrik memadai tentunya kita pada satu sisi kita harus comply pada Paris Agreement. Bagaimanapun kesiapan teknologi nuklir harus terus dijaga, terutama dari unsur keselamatannya baik lokasi maupun teknologi yang menjamin keselamatan dari teknologi nuklir tersebut,” jelasnya.

Dalam kerangka Paris Agreement dan green economy yang diinginkan oleh Presiden, Kemenristek/BRIN juga mengembangkan penelitian berbasis ekonomi sirkuler. Menristek mengatakan, ekonomi selama ini bersifat linier di mana limbahnya tidak terurus dan menjadi beban. Dengan ekonomi sirkuler, limbah yang muncul dari kegiatan ekonomi akan diolah kembali.

Menurut Menristek, limbah tersebut bisa diolah menjadi bahan lain maupun energi melalui pembangkit listrik berbasis sampah. Teknologi pengolahan sampah ini harus terus dikembangkan dengan memperhatikan berbagai jenis sampah yang muncul di berbagai tempat di Indonesia.

“Kita harapkan kota-kota besar di Indonesia bisa segera menerapkan bahwa untuk pengolahan sampah selain cara-cara tradisional mereka harus mulai mengembangkan pembangkit listrik berbasis sampah tersebut. Sehingga dengan satu aktivitas seperti ini kita bisa mencapai dua tujuan, yaitu tujuan untuk kebersihan lingkungan dan penyediaan energi yang bersifat terbarukan,” tandasnya.

Dukungan Pemerintah Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pelaku usaha kecil menengah memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. UMKM tercatat mampu mengasilkan lebih dari 60% PDB Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.

“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ungkap Menkeu pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04)

Untuk mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negoisasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.

“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa naik kelas menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan development” tambahnya lagi.

Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur IT untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran. Menkeu menyebutkan dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan  daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik.

Rencana Program Travel Corridor 10 Provinsi Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Awal mula berdirinya Mitra Praja Utama (MPU) Forum ini terbentuk dengan dilandasi adanya keinginan bersama enam Gubernur se-Jawa dan Bali untuk menangani masalah yang dialami bersama oleh masing-masing daerah seperti masalah penyebaran penduduk yang belum merata.

Upaya menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang apabila tidak segera diupayakan penanggulangannya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah dan pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah yang lebih kompleks, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antar daerah atas dasar saling membantu untuk mendukung pembangunan daerah masing-masing.

Menurut Suwarno sebagai Direktur eksekuti Mitra Praja Utama menyatakan kerja sama ini ada 10 provinsi yang ada di Indonesia. “Ada 10 provinsi yang sudah bekerja sama Mitra Praja Utama dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat melalui travel corridor ini”ungkapnya.

Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengupayakan perjalanan wisata yang aman, sehat, dan terkendali, dengan melibatkan seluruh sektor yang mendukung industri pariwisata.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk :

  • Sebagai upaya penyelenggaraan wisata secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata;
  • Sebagai upaya mempercepat/akselerasi pergerakan wisata di antara provinsi-provinsi anggota Mitra Praja Utama;
  • Mendukung dan memfasilitasi pergerakan wisata di antara provinsi-provinsi anggota Mitra Praja Utama;
  • Mengupayakan mitigasi resiko secara bersama-sama dari akselerasi pergerakan wisata tersebut;
  • Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melibatkan UMKM, pelaku industri pariwisata, komunitas, dan stakeholder lainnya agar pergerakan pariwisata tersebut menghasilkan dampak pengganda ekonomi secara optimal; dan
  • Mempromosikan Travel Corridor agar menjadi pendorong perjalanan wisata di antara provinsi anggota Mitra Praja Utama.
1...4,3754,3764,377...4,884Halaman 4,376 dari 4,884