Beranda blog Halaman 4375

Perum Perindo Jalankan Program Bedah Rumah di Kawasan Pabrik Pakan Ikan Subang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo kembali menggalakkan program bedah rumah di kawasan Pabrik Pakan Ikan dan Pakan Udang Perum Perindo di Subang, Jawa Barat.

Bedah rumah ini merupakan program penyaluran bantuan untuk masyarakat yang bermukim di sekitar area kerja Perum Perindo melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

Pada paruh pertama tahun ini, Perum Perindo menyulap rumah warga tidak mampu sebanyak dua unit. Adapun seluruh biaya material dan jasa tukang ditanggung oleh Perum Perindo.

Sekretaris Perusahaan Perum Perindo Boyke Andreas mengatakan perusahaan berusaha menunaikan salah satu program TJSL yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bedah rumah merupakan salah satu program yang diinisiasi untuk meringankan dan membantu masyarakat berada dalam zona kerja Perum Perindo.

“Saat yang tepat pada bulan Ramadan, kami membantu sesama dengan program bedah rumah. Semoga bermanfaat bagi penerima program, ”katanya, Selasa (20/4/2021).

Boyke melanjutkan salah satu rumah yang berkesempatan untuk dibenahi adalah rumah seorang janda tidak mampu bernama Ibu Sopiah. Ibu Sopiah tinggal sendiri di Dusun Sukamandi, Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem. Kabupaten Subang. Lokasi ini tepat berada di dekat lokasi Pabrik Pakan Ikan dan Pakan Udang Perum Perindo.

Rumah yang dibedah mulai dikerjakan pada Februari dan selesai pada April ini. Selain program bedah rumah, Perum Perindo juga merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan khusus kepada keluarga nelayan dan keluarga yang berlokasi di zonasi kerja Perindo.

Penyalurannya berupa bantuan pendidikan yakni akses internet gratis dan perangkat belajar seperti perlatan sekolah lengkap kepada anak nelayan Kepulauan Seribu dan anak yang berdomisili di zonasi Subang. Adapun total anak nelayan yang diberi bantuan di Subang dan Kepulauan Seribu sebanyak 300 anak.

Sebelumnya, Perum Perindo juga menggalakan program bedah rumah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tak hanya Perum Perindo, BUMN lain juga turut serta dalam program ini.

Penerima bedah rumah yakni Ibu Rukmah, warga Rumbut Desa Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Pembangunan bedah rumah dilakukan secara total karena sebagian besar kondisi bangunannya sudah rapuh. Selain itu, kayu serta dinding bambu telah dimakan rayap.

Kondisi rumah milik Ibu Rohmah benar-benar tidak layak huni dan jika hujan deras dilengkapi angin dikhawatirkan akan roboh.

Ungkap Kasus Perempuan dan Anak, Menteri PPPA Beri Penghargaan pada 65 APH Tepat di Hari Kartini

Penulis
Sopyan
-
Ungkap Kasus Perempuan dan Anak, Menteri PPPA Beri Penghargaan pada 65 APH Tepat di Hari Kartini

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga hari ini memberikan penghargaan kepada 65 aparat penegak hukum (APH) di Jajaran Polda Metro Jaya atas perannya dalam mengungkap kasus yang melibatkan anak dan perempuan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan orang, prostitusi online, serta praktik aborsi ilegal.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparat penegak hukum di Jajaran Polda Metro Jaya, atas dedikasi dan keberhasilannya dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada kasus perkara eksploitasi ekonomi dan seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak, serta praktik Aborsi Ilegal,” ungkap Menteri Bintang dalam pembukaan acara Pemberian Penghargaan bagi APH dan Talk Show Peringatan Hari Kartini ke-142 dengan tema “Perempuan Penegak Hukum Memaknai Perjuangan RA Kartini Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Indonesia.

Menteri Bintang menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen Kemen PPPA dalam memberikan reward dan punishment yang akan terus dilakukan ke depannya, kepada perorangan ataupun lembaga yang melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia di berbagai bidang, baik di bidang hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan lainnya.

“Upaya yang sudah dilakukan para APH di Polda Metro Jaya dapat menjadi contoh untuk semua pihak bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tugas yang harus dilakukan bersama-sama. Namun penanganan kasus ini tentu tidak akan berhenti sampai disini, untuk setiap perempuan dan anak yang menjadi korban, kita harus mengawal bersama pada proses peradilan, sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal, demikian juga pada aspek keadilan bagi korban,” tegas Menteri Bintang.

Lebih lanjut Menteri Bintang menegaskan koordinasi intens berupa kerjasama secara kontinyu dalam pendampingan bagi perempuan dan anak sangat diperlukan. “Untuk itu, kami mengharapkan komitmen seluruh jajaran aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya untuk bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak. Komitmen ini semoga terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak,” jelas Menteri Bintang.

“Selamat Hari Kartini kepada para pejuang pengarusutamaan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Marilah kita teruskan perjuangan dan semangat Ibu Kartini yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Semua perempuan berhak untuk bermimpi dan mewujudkannya. Semua perempuan berhak untuk hidup dengan aman dan nyaman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah lainnya,” ujar Menteri Bintang.

Pada acara ini, hadir para perempuan aparat penegak hukum yang turut membagikan pengalaman dan pandangan mereka mengenai refleksi Hari Kartini dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Kanit PPA Polda Metro Jaya, Endang Sri Lestari menuturkan perjuangan RA Kartini telah berkontribusi besar dalam meningkatkan regenerasi dan kiprah polisi perempuan di Polri.

“Meskipun jumlah polwan masih 10 persen dari jumlah seluruh polisi di Indonesia, namun semangat RA Kartini terus hidup dan menguatkan kami. Banyaknya kasus terkait perempuan dan anak dengan modus yang terus berkembang harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kemampuan aparat penegak hukum yang menangani, khsuusnya kami sebagai APH perempuan. Mari tetap semangat dan terus berjuang untuk perempuan dan anak Indonesia,” terang Endang.

Sementara itu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Diah Sulastri Dewi menuturkan perjuangan RA Kartini harus dimaknai oleh seluruh perempuan Indonesia dengan semangat menggapai karir setinggi-tingginya.

“Atas sepak terjang perjuangan beliau, perempuan sebagai aparat penegak hukum bisa mendapatkan posisi strategis dalam karirnya. Untuk itu, saya menekankan pentingnya seorang aparat penegak hukum, khususnya hakim perempuan dalam menjalankan proses peradilan harus memiliki pandangan yang berspektif gender, serta memperhatikan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Dewi.

Dewi juga menekankan pentingnya penanganan kasus perempuan dan anak yang terintegrasi dengan baik, serta adanya persamaan persepsi di antara APH dan stakeholder terkait, untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan optimal.

Menkeu Paparkan Empat Poin Penting Dimensi Peran Perempuan dalam Perpajakan

Penulis
Sopyan
-
Menkeu Paparkan Empat Poin Penting Dimensi Peran Perempuan dalam Perpajakan

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perempuan sangat berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membantu kebangkitan ekonomi nasional melalui implementasi berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN sendiri adalah upaya pemerintah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang salah satunya melalui insentif perpajakan.

“Ada empat poin penting tentang dimensi peran perempuan dalam perpajakan, antara lain bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan perpajakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan terjadi pada saat seorang perempuan yang sudah berkeluarga dimana suami-istri bekerja, memilih untuk join income atau tetap melaporkan pajak secara individu. Perempuan punya pilihan,” ungkap Menkeu dalam Webinar Woman In Tax bertema Peran Perempuan Dalam Perpajakan Indonesia, Rabu (21/04).

Dimensi kedua dari peran perempuan di dalam perpajakan adalah dimensi dampaknya. Dari dimensi public policy, setiap additional rate itu berbeda dampaknya antara laki dan perempuan karena laki dan perempuan memiliki behaviour sensitivitas yang berbeda terhadap rate pajak.

“Saya berharap mungkin LPEM FEB bisa melakukan penelitian dengan metodologi yang mungkin sedikit berbeda atau lebih advance saat ini untuk melihat apakah elastisitas dari pajak terutama income tax kepada laki dan perempuan itu berbeda dan kalau beda seberapa besar dan itu dampaknya terhadap pollicy nasional akan sangat penting,” jelas Menkeu.

Dimensi ketiga adalah peranan perempuan dalam perekonomian. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian, pemerintah membangun infrastruktur yang bertujuan untuk meringankan beban perempuan, seperti air bersih, jaringan listrik, jalan raya, akses internet yang semuanya dibangun melalui uang pajak.

“Berbagai infrastruktur atau investasi di bidang infrastruktur itu sangat memberikan dampak yang sangat positif kepada perempuan dan juga dampak positif termasuk meringankan beban mereka,” tambah Menkeu.

Dimensi keempat adalah dimensi gender dalam public policy dan public spending. Dimensi gender menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat karena kondisi ekonomi sosial yang dihadapi perempuan dan lelaki berbeda. Seperti program bantuan sosial yang  didesain untuk diterima oleh perempuan karena perempuan pada umumnya mengatur bantuan tersebut secara prioritas untuk mengelola rumah tangganya.

“Probabilita bantuan tersebut manfaatnya maksimal jika penerima adalah perempuan. Begitu juga pada sektor UMKM, kesehatan serta pendidikan, secara tidak langsung dimensi gender sangat berpengaruh, bukan karena perempuan dilebihkan namun karena dalam society, beban dan tanggung jawab perempuan lebih banyak,” pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, Webinar Woman In Tax dengan tema Peran Perempuan Dalam Perpajakan Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kartini yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 1000 peserta yang tersebar se-Indonesia.

Pembicara yang dihadirkan di acara tersebut antara lain Ani Natalia dari Direktorat Jenderal Pajak, Profesor Haula Rosdiana yang merupakan Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak dari Universitas Indonesia, dan Susy Suryani Suyanto dari Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak.

 

 

Kahiyang Ayu Dikukuhkan Jadi Ibu Asuh Satuan Latihan IV Kijang

Penulis
Sopyan
-
Ketua TP PKK Medan Dikukuhkan Jadi Ibu Asuh Satuan Latihan IV Kijang

SuaraPemerintah.id – Ketua TP PKK Medan, Kahiyang Ayu Muhammad Bobby Afif Nasution dikukuhkan menjadi Ibu Asuh Satuan Latihan IV Kijang Latsitarda Nusantara XLI Tahun 2021, Rabu (21/4) di Gedung Jabal Nur, Asrama Haji Medan.  

Pengukuhan ketakutan dengan pemakaian selempang ibu asuh satuan latihan dan mempersembahkan karangan bunga kepada Kahiyang Ayu. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolrestabes Medan, Kombes. Pol. Riko Sunarko, Dandim 0201 BS, Kol. Inf. Agus Setiandar, Dansatlat IV Kijang, AKBP Siswo Dwi Nugroho, serta para taruna Latsitarda Nusantara XLI. 

Dalam krisisnya, Kahiyang mengungkapkan rasa bangga dan haru atas solidaritas dan kekompakan para taruna dalam melakukan berbagai kegiatan fisik maupun non fisik di Medan.

“Saya merasa bangga dan terharu melihat solidaritas dan kekompakan para taruna, mahasiswa, dan masyarakat Medan yang menjadi kesatuan dalam berbagai kegiatan,” ucap Kahiyang. 

Dalam Latsitarda Nusantara ini, para taruna bersama masyarakat melakukan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik itu antara pengecatan dan pengecatan Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, renovasi dan pengecatan Masjid At Taufiq, renovasi dan pengecatan gereja, dan renovasi rumah tidak layak huni. 

Sedangkan kegiatan non fisik antara lain promosi akademi TNI dan Polri, pelatihan drum band untuk pelajar, pendidikan bela negara, penyuluhan sadar hukum, dan sosialisasi protokol kesehatan. 

Pada acara itu, Kahiyang juga mengungkapkan doa dan harapannya agar para peserta Latsitarda Nusantara meraih kesuksesan di masa depan. 

“Doa Ibu untuk kesuksesan anak-anak sekalian calon sebagai pemimpin masa depan, terkhusus bagi taruna Akademi TNI dan Kepolisian yang Juli nanti akan dilantik sebagai perwira. Semangat buat kalian semua anak-anak Ibu tercinta. Doa Ibu selalu menyertai kalian, ”ungkap Kahiyang yang di akhir acara memberikan cendera mata kepada perwakilan taruna dan taruni itu.

 

Kendalikan Laju Penyebaran Covid-19, Pemprov Sumut Perpanjang PPKM Mikro

Penulis
Sopyan
-
Kendalikan Laju Penyebaran Covid-19, Pemprov Sumut Perpanjang PPKM Mikro

SuaraPemerintah.id – Dalam upaya pengendalian laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro, mulai 20 April hingga 3 Mei 2021.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat melakukan rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten/kota di Sumut, Rabu (21/4), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur  Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

“Dari hasil pemantauan grafik angka positif Covid-19 di Sumut menunjukan angka penurunan, untuk itu kita akan melakukan perpanjangan PPKM berbasis Mikro di Sumut, ini diperpanjang hingga 3 Mei mendatang,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Dari data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 di Sumut, pertambahan kasus positif Covid-19 sebelum penerapan PPKM Mikro sebanyak 757 orang setiap minggunya, kemudian setelah penerapan PPKM Mikro di minggu pertama jumlah kasus positif menurun menjadi 644 orang, dan pada minggu kedua sebanyak 563 orang, hingga pada minggu keenam menjadi 545 orang.

“Ingin saya selesaikan ini dengan cepat, mengembalikan kehidupan kita. Kita bersyukur saat ini cenderung menurun, dimana di beberapa negara lain mengalami lonjakan yang luar biasa,” tambahnya.

Edy Rahmayadi juga mengatakan, akan menindak tegas bila ada yang melanggar aturan dari PPKM Mikro. Di luar Sumut, seperti di Jawa, waktu operasional yang diberikan hingga pukul 21: 00 WIB, sudah harus berhenti kegiatan, namun di Sumut ada tambahan hingga 22.00 WIB.

“Saya ambil kebijakan menambah waktu satu jam, agar ekonomi tetap bergerak, jadi pukul 22.00 WIB, semua harus sudah tidak ada aktivitas. Saya akan tindak tegas kabupaten/kota yang melanggar aturan. Kegiatan UMKM silahan tapi tetapi ikuti aturan,” tambahnya.

Edy juga mengatakan, perlu ada penekanan 3T (testing, tracing dan treatment). Karena itu, perlu dibentuk tim terpadu yang dikawal TNI/Polri untuk melakukan pendisiplinan.

“Kita harus bersatu, lakukan pendisiplinan di masyarakat, untuk tahun ini tidak ada open house, buka puasa bersama pun hindari, karena itu bagian dari kerumunan,” imbaunya.

Pada pertemuan itu, turut hadir Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit.

Anggota Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut  Restuti Hidayani Saragih menjelaskan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan angka kesembuhan dibanding dengan keadaan sebelum PPKM Berbasis Mikro (existing).

“Sedangkan Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Dairi menunjukkan penurunan angka kesembuhan dibanding keadaan sebelum PPKM Berbasis Mikro,”ujarnya

Restuti juga menyampaikan masukan agar ke depan pelayanan rumah sakit yang ada di kabupaten/kota harus terus ditingkatkan. “Mohon ke depan dibenahi pelayanan rumah sakit di kabupaten/kota kita, orang kurang yakin penanganan di rumah sakit yang ada di kabupaten/kota sehingga membuat banyak pasien yang dirawat di Medan,” ujarnya.

Dorong Kebangkitan Ekonomi, Wali Kota Medan Benahi Kesawan City Walk

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku terus melakukan evaluasi di kawasan Kesawan City Walk (KCW). Menurut Bobby, Kesawan merupakan kawasan khusus yang memang ditargetkan menjadi perputaran perekonomian di Kota Medan, maka memiliki keistimewaan.

Diantaranya adalah jam operasional yang sedikit lebih dari batas PPKM Mikro.

Meskipun Kesawan memiliki keistimewaan, Bobby Nasution tetap akan mengikuti jam operasional selama PPKM diperpanjang hingga 3 Mei 2021 ke depan. Diketahui PPKM mewajibkan seluruh kegiatan masyarakat harus sudah berakhir pukul 22.00 WIB.

“Seluruh lingkungan di 21 Kecamatan sudah ikuti PPKM,” kata Bobby kepada wartawan yang mewawancarainya usai Rapat Evaluasi PPKM Mikro bersama Gubsu dan delapan kepala daerah di Sumut Rabu (21/4/2021).

Terkhusus KCW Wali Kota Bobby jelaskan memberlakukan kebijakan khusus, yakni sebagai sentra perputaran ekonomi masyarakat. Diketahui pasca pandemi perekonomian terpuruk. Bahkan secara keseluruhan di Sumut ekonomi sampai minus 1.07 persen. Bahkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sampai menyebut Sumut alami deflasi.

“Sumut punya kebijakan menambah jam pembatasan PPKM jadi jam 22.00 WIB, nah KCW begitu juga kita buat pengecualian juga menambah sedikit yang dibuat Pak Gubernur. KCW diharapkan kembali menggeliatkan perekonomian di Medan. Dan tentu saja dengan Prokes yang ketat,” papar Wali Kota Bobby.

Saat ini ada 120 pelaku UMKM yang berjualan di KCW. Salah satu pembenahan yang akan dilakukan adalah dengan menambah jarak pedagang menjadi 10 meter. Bahkan Jalan Ahmad Yani yang tadinya tak ada pedagang kini diisi pedagang agar ruang lebih luas hingga pengunjung bisa menjaga jarak.

Soal jam operasional, KCW akan buka mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Namun pada akhir pekan diberi kelonggaran hingga pukul 24.00 WIB.

“Tapi di Kesawan itu ketat prokes ya. Tim kita banyak di sana dari Dinas Kesehatan, Dishub, Satpol PP dan Dinas Pariwisata. Pedagang juga sudah divaksin semua. Dan tim di sana senantiasa bergerak kita lengkapi dengan sepeda, skuter hingga Boogie Car untuk mengingatkan pengunjung dengan pengeras suara agar tak berkerumun,” beber Bobby.

Gubernur Edy sendiri mengapresiasi langkah kepala daerah yang berusaha membangkitkan perekonomian di wilayahnya.

“Saya paham kesusahan saudara sekalian saat ini mengurus masyarakat, memikirkan perekonomian. Namun pesan saya tetaplah kita semua patuhi Prokes dengan ketat hingga Covid-19 cepat pergi dari negara kita,” kata Edy.

Saat ini Kota Medan sudah memasuki zona orange Covid-19 atau zona dengan risiko sedang.

“Jadi isu Medan zona merah itu tak benar. Tadi kita lihat sendiri pemaparan dari Satgas Covid kan, bukan kami yang buat. Jadi isu yang bilang gara-gara Kesawan Medan jadi zona merah itu tak benar,” timpal Wali Kota Bobby mengakhiri.

BTN Siap Fasilitasi 1 Juta Lebih Karyawan Kontrak Punya Rumah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Serius mendukung Program Satu Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN kembali menjalin kemitraan untuk penyaluran pembiayaan perumahan dengan menggandeng Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

ABADI adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing atau karyawan kontrak. Melalui kemitraan tersebut, sekitar satu juta pekerja alih daya dapat memiliki rumah dengan skema kredit yang murah dan mudah.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan terus berfokus melakukan inovasi dan kemitraan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Apalagi, tambahnya, rumah kini telah menjadi kebutuhan pokok untuk dapat hidup dan berlindung terutama di masa pandemi.

“Kami juga memahami betul betapa sulitnya para karyawan kontrak untuk memiliki rumah dengan fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di perbankan. Karena itu, melalui kerja sama ini, kami berupaya memberikan fasilitas KPR dengan skema mudah dan murah bagi sekitar satu juta karyawan kontrak di Indonesia,” jelas Hirwandi di sela Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Dengan terjalinnya kerja sama tersebut, tutur Hirwandi, para karyawan outsourcing yang tergabung di ABADI dapat mengakses KPR Subsidi Bank BTN.

Beberapa produk yang dapat dimanfaatkan yakni KPR Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BTN dan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Untuk KPR FLPP, fasilitas yang bisa dinikmati yakni uang muka mulai 1 persen, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, subsidi bantuan uang muka senilai Rp4 juta, suku bunga mulai 5 persen. Untuk KPR BP2BT, tenaga alih daya bisa memperoleh dana bantuan uang muka hingga Rp40 juta dengan suku bunga mulai 10 persen.

Berbagai fasilitas KPR Subsidi tersebut dapat dinikmati oleh karyawan outsourcing dengan penghasilan maksimal 8 juta. Kemudian, untuk harga rumah yang dapat dimiliki yakni senilai maksimal Rp168 juta.

“Dengan skema tersebut, para karyawan outsourcing bisa memiliki rumah dengan cicilan berkisar Rp1 juta – Rp1,5 juta,” terang Hirwandi.

Selain KPR Subsidi, lewat kemitraan ini, Bank BTN pun memberikan layanan dan produk keuangan lainnya. “Kami memiliki beragam produk keuangan sehingga menjadi one stop solution bagi para nasabah dan debitur Bank BTN,” kata Hirwandi.

Sementara itu, di tahun pemulihan ekonomi ini, Bank BTN terus aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna mendorong penyaluran KPR.

Pekan lalu, Bank BTN telah menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk memberikan rumah bagi para prajurit TNI AD. Perseroan pun aktif menggelar akad massal untuk terus memacu penyaluran KPR.

Adapun, hingga akhir Maret 2021, emiten bersandi saham BBTN ini mecatatkan pertumbuhan KPR Subsidi sekitar 9,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau naik dari Rp112,77 triliun pada Maret 2020 menjadi sekitar Rp 122,96 triliun di bulan yang sama tahun ini.

Apresiasi Kinerja dan Branding BPR, TRAS N CO dan SuaraPemerintah.ID Gelar Indonesia BPR Brand Award 2021

Penulis
Rahmat HM
-
Penyerahaan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 akan dilakukan secara virtual award ceremony pada Jumat, 28 Mei 2021.

SuaraPemerintah.ID – Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR), media SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021. Para peraih penghargaan merupakan brand-brand BPR yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja yang unggul di tingkat propinsi di seluruh Indonesia.

Indonesia BPR Brand Award 2021 mengangkat tema Membangun Branding Bank Perkreditan Rakyat, Menghadapi Tantangan Pandemi dan Digitalisasi. Penyerahaan penghargaan akan dilakukan secara virtual award ceremony pada Jumat, 28 Mei 2021 kepada berbagai BPR yang telah dinilai berhak meraih Indonesia BPR Brand Award 2021.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Tidak hanya itu, peran BPR sangat membantu dalam penyerapan lapangan kerja dan juga menggerakan perekonomian di daerah.

BPR saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari tantangan Revolusi Industry 4.0, dimana pasar bertransformasi ke ranah digital. Belum selesai persoalan digitalisasi perbankan, BPR juga harus dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Di samping itu munculnya berbagai pesaing dengan layanan yang sama dari sektor perbankan dan non perbankan, makin membuat BPR harus bekerja keras dalam memenangkan pasar.

TRAS N CO Indonesia bekerja sama dengan media SuaraPemerintah.ID telah melakukan digital brand monitoring dan pengumpulan data kinerja keuangan terhadap 1506 BPR, di seluruh Indonesia. Penilaian pemenang berdasarkan pada 3 (tiga) parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Image Aspect, dan berdasarkan Revenue & Nett Profit Aspect.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo, mengungkapkan bahwa BPR harus mampu adaptasi dengan perubahan zaman di era digital saat ini.

“Saat ini BPR dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengharuskan BPR untuk bisa terus survive dan mengelola bisnis secara baik, terutama dari sisi pengelolaan aset, pendapatan, branding, dan profit perusahaan,” ungkap Tri.

Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, mengatakan bahwa perkembangan BPR harus didukung karena telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah.

“SuaraPemerintah.ID memiliki spirit untuk mendukung perkembangan BPR, khususnya dalam melakukan branding di ranah digital. Maka, bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia, sebagai consulting terkemuka yang fokus akan perkembangan bisnis dan brand, SuaraPemerintah.ID menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021,” kata Arief.

Arief menambahkan tujuan dari diberikan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 adalah sebagai apresiasi bagi BPR dalam mengembangkan brand dan kinerja BPR baik dari aspek aset, pendapatan dan profit sehingga unggul dibanding BPR lainnya di masing-masing propinsi.

“Selamat kepada brand-brand BPR yang telah lolos dinilai berhasil dan unggul dibanding BPR lainnya di setiap propinsi sehingga berhak mendapatkan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021,” ucap Arief.

 

 

Atasi Produktivitas Budidaya Lele Rendah di NTT, KKP Latih Budidayakan Lele Sistem Bioflok di 4 Kabupaten

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Lele merupakan jenis ikan yang diminati masyarakat Indonesia. Namun, kapasitas media pembesaran dan pakan ikan lele kerap menjadi permasalahan yang dialami pembudidaya, sehingga produktivitas panen komoditas satu ini sulit dioptimalkan.

Guna mengatasinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) menyelenggarakan Pelatihan Pembesaran Ikan Lele Sistem Bioflok bagi masyarakat di 4 (empat) Kabupaten, yaitu:

  1. Kabupaten Kupang
  2. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),
  3. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS); dan
  4. Kabupaten Malaka.

Pelatihan secara serentak dilaksanakan pada 19-20 April 2021 menggunakan metode blended learning melalui sambungan zoom agar tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi, pelatihan diikuti oleh 150 orang peserta dari keempat kabupaten dengan rincian sebanyak 40 pembudidaya hadir dari Kabupaten Kupang, TTU dan TTS serta sebanyak 30 peserta lainnya merupakan pembudidaya dari Kabupaten Malaka.

Pelatihan bertujuan untuk memasyarakatkan sistem bioflok dalam kegiatan perikanan budidaya yang membantu dalam efisiensi dan produktivitas budidaya lele. Hal ini dikarenakan pada sistem bioflok, ditumbuhkan mikroorganisme pengolah limbah budidaya di dalam kolam pembesaran ikan yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang disebut sebagai flok. Flok tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami lele.

Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Sjarief Widjaja menyebut, pelatihan bertujuan untuk memasyarakatkan sistem bioflok yang membantu dalam efisiensi dan produktivitas budidaya lele. Pasalnya, budidaya ikan sistem bioflok memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan budidaya ikan dengan sistem konvesional.

“Sistem bioflok lebih efisien dari budidaya lele dengan cara konvensional. Dengan sistem bioflok, budidaya bisa diterapkan di lahan sempit dan kolam yang kecil, memiliki padat tebar yang tinggi dan kolamnya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak hanya itu, budidayanya dapat dilakukan pada tempat tertutup, lebih hemat lahan, air dan pakan, serta produktivitasnya tinggi,” ucapnya.

“Selain itu, ikan yang dibudidayakan dengan sistem bioflok dagingnya juga lebih hiegenis dan memiliki rasa lebih enak,” tambah Sjarief.

Untuk itu, para peserta dibekali dengan materi pengelolaan media bioflok, pengelolaan benih, pengelolaan tingkat kehidupan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan pemanenan ikan. Materi yang runut dari hulu ke hilir ini diharapkan akan menjadi kompetensi penunjang bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha budidayanya.

Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menyatakan bahwa pelatihan tidak lepas dari program prioritas KKP sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yaitu membangun kampung-kampung budidaya ikan air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal di seluruh penjuru Indonesia. Ia berharap, pelatihan dapat menumbuhkembangkan usaha perikanan terintegrasi yang kemudian mendorong roda perekonomian di keempat kabupaten tersebut.

“Dengan ditetapkannya beberapa lokasi kampung budidaya perikanan di tahun ini sebagai awal dari program terobosan untuk pembangunan kampung budidaya ikan air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal, saya mengharapkan di keempat kabupaten ini pun dapat mengembangkan kampung usaha perikanan terintegrasi sehingga roda perekonomian di daerah dan nasional pun ikut termaksimalkan,” tuturnya.

Lilly mengaku, pelatihan daring ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi perikanan yang terdapat di wilayah kerja BP3 Banyuwangi, salah satunya di wilayah Provinsi NTT yang mempunyai potensi budidaya ikan lele namun masih menggunakan sistem konvensional dalam pembesarannya.

Turut andil menginisiasikan pelatihan ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Edward Tannur menyebut, kerja sama dengan KKP ini sebagai upaya mengembangkan sektor budidaya perikanan darat, khususnya lele dengan sistem bioflok di Provinsi NTT yang memiliki luas tanah yang terbatas, namun potensi perikanan daratnya sangat mendukung. Demi memanfaatkannya, keterampilan dan pengetahuan masyarakat perlu lebih ditingkatkan.

“Dengan sistem ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru sehingga dengan skill yang dimiliki, Bapak/Ibu semua dapat meningkatkan taraf hidup dan sumber pendapatanya, khususnya terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman dan memiliki lahan terbatas, maka manfaatkanlah pelatihan ini dengan sebaik-baiknya potensi perikanan Provinsi NTT yang luar biasa ini dapat termahsyurkan,” pungkas Edward.

Menyambut baik kegiatan ini, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, Jackson Maktenes Baook memberikan apresiasi tinggi terhadap pelatihan ini. Ia mengaku, budidaya ikan sistem bioflok ini sangat cocok bagi kondisi alam di daerahnya dikarenakan daerahnya kerap terkendala oleh aliran air yang terbatas.

“Daerah Kabupaten Kupang sangat miskin air, karena itulah perlu memikirkan cara yang tepat untuk bisa memastikan penggunaan air yang cermat. Untungnya, pelatihan memberikan jalan keluar bagi pembudidaya ikan di daerah kami, yaitu menggunakan sistem bioflok yang hemat air. Semoga dengan adanya alternatif ini, keberlangsungan usaha pembudidaya ikan di daerah kami tetap terjaga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pelatihan juga merupakan upaya KKP dalam rangka menggenjot gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) demi meningkatkan konsumsi ikan nasional dengan target sebanyak 62,5 kg/kapita/tahun di tahun 2024, di mana pada tahun 2018 angka konsumsi ikan (AKI) Provinsi NTT tercatat sebesar 42,13 kg/kapita saja. Bahkan, beberapa kabupatennya memiliki AKI yang terpaut jauh, sebagai contoh AKI Kabupaten Belu hanya mencapai 22,50 kg/kapita di tahun yang sama.

Melalui pelatihan, diharapkan minat makan ikan dapat bertambah dan meluas dari yang awalnya diawali dari empat kabupaten, kemudian berkembang dan memeratakan minat makan ikan bagi masyarakat Provinsi NTT secara keseluruhan.

Terlebih, pelatihan pun diadakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional, di mana budidaya ikan, sebagai hulu dari kegiatan perikanan turut diperkuat agar fondasi ketahanan pangan nasional terjaga.

Guna memperkuat pengembangan perikanan budidaya, KKP pun tengah menggencarkan peningkatan kapasitas SDM melalui rangkaian pelatihan online access yang ditujukan bagi tak hanya pelaku utama kegiatan kelautan dan perikanan, namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Melalui BP3 Medan, KKP menyelenggarakan Pelatihan Pengambilan dan Pengawetan Kelenjar Hipofisa Ikan Mas pada 20 April, 2021.

Pelatihan ini menarik minat sebanyak 522 peserta dari penjuru daerah yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dan kalangan pekerjaan melalui aplikasi zoom dan e-Jaring. Pelatihan pun ikut disiarkan melalui platform YouTube sehingga lebih banyak lagi khalayak dapat mengikuti materi yang diberikan.

Melalui pelatihan ini, peserta diajarkan salah satu teknik untuk mempercepat pemijahan ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa, yang dinamakan dengan teknik Hipofisasi. Kelenjar ini mengandung hormon gonadotropin yang berfungsi untuk mempercepat ovalusi dan pemijahan, sehingga dapat menjadi alternatif hormon HCG komersial berfungsi serupa yang saat ini cukup langka dan berharga tinggi di pasaran.

Harapannya, pelatihan dapat memperluas wawasan masyarakat serta memberi bekal kepada pembudidaya ikan dalam memaksimalkan kegiatan usahanya.

 

Menteri KKP Targetkan Pembangunan Shrimp Estate Selesai Tahun Ini

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan pembangunan Lumbung Udang atau Shrimp Estate di Aceh selesai pada tahun ini dalam rangka mendukung peningkatan kinerja produksi komoditas udang di Tanah Air.

“Mudah-mudahan Shrimp Estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024,” ucap Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Menurut dia, saat ini ada dua hal yang penting yang merupakan kontribusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap pengembangan provinsi di Aceh, yaitu pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Menteri berpendapat, pembangunan Shrimp Estate selaras langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor.

Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur tersebut, lanjutnya, direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare.

Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya.

Pelabuhan tersebut di antaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.

“Total produksi pelabuhan mencapai 34.000 ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Trenggono.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, program “Shrimp Estate yang akan dikembangkan di berbagai daerah bakal menjamin terciptanya ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Konsep lumbung ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. Kita berdayakan peran Badan Layanan Umum (BLU) atau UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif,” kata Slamet Soebjakto.

Menurut dia, penerapan konsepnya nanti adalah dengan menunjuk BLU/UPT untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat.

“Intinya nanti kita kolaborasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) terkait. Tentu ini penting mengingat Pemerintah punya keterbatasan anggaran,” katanya.

1...4,3744,3754,376...4,884Halaman 4,375 dari 4,884