Beranda blog Halaman 4377

Hari Konsumen Nasional, Wapres: Konsumen Harus Cinta dan Bangga Produk Lokal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin di Hari Konsumen Nasional mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi konsumen yang mengerti hak dan kewajibannya dan menjadi konsumen yang berdaya cinta dan bangga buatan Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat memperingati Hari Konsumen Nasional pada hari ini, Selasa (20/4).

“Hari konsumen nasional merupakan momentum peningkatan pemahaman hak dan kewajiban konsumen peningkatan kecerdasan dan kemandirian konsumen serta nasionalisme pada produk buatan dalam negeri,” katanya seperti dikutip dari akun youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (20/4)

Wapres Ma’ruf Amin menginginkan agar masyarakat bisa memilih produk buatan Indonesia yang halal. Ini juga bertujuan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi produsen utama produk halal dunia.

Sementara kepada pelaku usaha dirinya berharap jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing, serta memenuhi standar nasional Indonesia.

“Dengan demikian konsumen Indonesia semakin bangga belanja bangga buatan Indonesia. Saya ucapkan selamat hari konsumen nasional bersama kita pulihkan ekonomi bangsa demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab,” tutupnya.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri peluncuran Unilever Muslim Centre Of Excellence. Dalam kesempatan itu dia berharap program tersebut diharapkan bisa jadi wadah bagi pengembangan riset yang mendukung industri produk halal di Indonesia.

“Pusat riset Unilever diharapkan dapat menjalin kolaborasi dengan kalangan civitas akademika dan lembaga riset di tanah air untuk menghasilkan temuan beragam inovasi dan produk yang sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumen muslim di Indonesia maupun dunia,” kata Ma’ruf saat membuka peluncuran tersebut dalam akun YouTube Unilever Indonesia, Kamis (8/4/2021).

Dia juga berharap program tersebut bisa menjadi pengembangan dan akselerasi program pemberdayaan UMKM. Ma’ruf mengatakan UMKM sebagai sektor yang memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini tengah menghadapi dampak yang siginfikan akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah telah berupaya melalui serangkaian kebijakan agar UMKM di tanah air dapat bangkit kembali,” bebernya.

Pemerintah, kata Ma’ruf juga mengapresiasi program Unilever Muslim Center of Excellence sebagai bentuk dukungan pelaku usaha besar dalam membangkitkan kembali, serta menaikkan kelas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dia mengatakan melalui sinergi berbagai program mulai dari kemitraan dengan lembaga, instansi dan asosiasi strategis sektoral lainnya dapat mendukung hal tersebut.

“Program Unilever Muslim Center of Excellence ini diharapkan dapat menjadikan UMKM Indonesia kembali bergerak dan berkembang menjadi bagian dari global value chain produk-produk Unilever global,” ungkapnya.

Bogor Luncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Tingkat Kecamatan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meluncurkan program orang tua asuh dalam upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan menekan angka kemiskinan serta putus sekolah.

Wali Kota Bogor, Bima Arya bangga atas inisiasi dari peluncuran program tersebut. Sehingga, ke depan, program tersebut bisa direplikasi di wilayah lainnya. Namun, ada catatan penting yang diberikannya.

“Saya titip satu hal, kriteria anak asuhnya jangan meleset, jangan pilih-pilih. Tinggi badan, usia, dan sebagainya itu tolong betul-betul yang layak untuk dibantu. Saya kira nanti harus dibuat standarnya seperti apa,” kata Bima Arya, Selasa (20/4/2021).

Belajar dari program Jaga Asa, semuanya bisa diukur. Maksudnya, kata Bima, jangan hanya jadi program yang hanya sekali jalan saja. Akan tetapi, harus ada pendampingan dan ikatan emosionalnya secara berkelanjutan.

Pemkot Bogor, kata Bima Arya, memiliki target kenaikan angka IPM dan angka usia sekolah. Sehingga, ia berharap, program orang tua asuh ini bisa mengakselerasi target-target tersebut.

“Kepada para lurah juga saya titip, selalu hunting. Saya masih banyak menemukan anak putus sekolah, saya sedih sekali. Lurah mohon lebih agresif lagi, memburu yang putus sekolah untuk ditarik ke bangku sekolah,” tegas Bima Arya.

Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra menjelaskan, peluncuran salah satu program di wilayahnya ini berangkat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Bahkan, banyak pula warga kurang mampu yang belum menerima program bantuan. Baik bantuan dari anggaran daerah, provinsi, hingga pusat.

Maksud dan tujuan diluncurkannya program orang tua asuh di Kecamatan Bogor Utara, sambung Marse, untuk memberikan bantuan kepada warga kurang mampu secara berkelanjutan. Tujuan utamanya untuk mengurangi warga miskin di Bogor Utara.

“Serta mencegah adanya anak putus sekolah terutama dari keluarga miskin,” sahutnya.

Pada pelaksanaannya, tahap awal program orang tua asuh di Bogor Utara dilaksanakan bagi para pejabat struktural eselon III dan IV di kecamatan. Dengan mengambil masing-masing satu anak asuhnya di wilayah Kecamatan Bogor Utara.

“Untuk para lurah masing-masing memiliki satu orang anak asuh di masing-masing wilayah kerja. Santunan atau bantuan diberikan setiap bulan secara kontinu dan diwajibkan para pejabatnya sendiri yang langsung mengantarkan kepada keluarga yang bersangkutan. Di tahap awal ini baru ada 16 pejabat struktural di Kecamatan Bogor Utara yang akan kami launching,” katanya.

Dukcapil Ganti 36 Ribu Dokumen Penduduk Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dirjen Dukcapil Zudan Arif mengatakan, selama sepekan bertugas Tim Tanggap Bencana Alam Banjir, pihaknya telah mengganti puluhan ribu dokumen kependudukan bagi korban banjir di beberapa wilayah di Provinsi NTB dan NTT.

“Hingga Minggu 18 April 2021 di Kabupaten Bima, Tim Tanggap Bencana Ditjen Dukcapil yang bekerja di 2 kecamatan dan 9 desa berhasil mencetak 208 keping KTP-el, 8.050 KK, 100 akta kelahiran, dan 2 akta kematian,” kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021).

Menurut Zudan, total dokumen yang diganti untuk korban banjir di Kabupaten Bima adalah 8.360 dokumen kependudukan.

“Selanjutnya, dokumen yang telah dicetak diberikan kepada para Kepala Desa untuk dibagikan kepada penduduk yang menjadi korban bencana banjir,” jelas Zudan.

Zudan menambahkan, Tim Tanggap Bencana Alam Banjir yang bertugas di Kabupaten Kupang, Flores Timur, Alor, dan Kabupaten Malaka Provinsi NTT sejak 10 hingga 18 April 2021 melaporkan telah mencetak sebanyak 17.812 KK, 1.436 KTP-el, 104 akta kematian, 492 akta lahir dan 126 akta kawin.

“Dengan demikian, selama sepekan bekerja di NTT, Tim Dukcapil pusat telah mencetak sebanyak 19.970 dokumen,” rinci Zudan.

Zudan mengaku berterima kasih atas kerja keras dan kinerja yang tinggi Tim Dukcapil. Sehingga, total 36.077 dokumen telah dibagikan kepada penduduk di sana yang terdampak bencana.

“Teman-teman semua yang sudah di sana mengorbankan waktu tidak berbuka puasa dan sahur bersama keluarga demi menolong masyarakat di sana. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan,” Zudan memungkasi.

Langkah sigap Dukcapil mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Bupati Manggarai, Heri Ngabut.

Menurut, Wabup Heri Ngabut, langkah perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Manggarai, merupakan sebuah inovasi yang baik untuk menyukseskan Pilkades serentak 2021.

“Kita harus cari inovasi, kreasi baru agar pelayanan publik itu prima dan pemimpin harus mencari terobosan baru,” jelas Wabup Heri Ngabut.

Petugas di Capil kata Wabup Heri Ngabut, jangan stay saja di kantor tetapi harus jemput bola, agar masyarakat betul-betul terlayani karena banyak dokumen Capil yang menjadi begitu penting untuk berbagai urusan.

“Masih banyak orang yang belum punya akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP. Layani rakyat dengan baik, cepat dan tepat. Jangan bermain dengan cara-cara lama yang menggangu pelayanan publik,” tegasnya.

Wabup Heri Ngabut, mengatakan pelayanan perekaman E-KTP oleh Disdukcapil saat ini sudah keren, karena melayani masyarakat harus responsif dan inovatif.

“Kita inginkan agar semua pelayanan publik dilayani dengan baik. kalau kurang orang tambah orang, Kalau kurang alat ya tambah alat. Inovasi itu harus berjalan dengan apa yang kita pikir,” tutupnya.

Sambut Hari Kartini, Ketua DPR Sampaikan Pentingnya Budaya Literasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pentingnya menumbuhkan budaya literasi dari lingkup keluarga sebagai bekal mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Puan dalam talkshow memperingati Hari Kartini yang digelar secara virtual.

“Kemampuan literasi adalah kemampuan mendasar yang dapat menjadi pijakan bagi seseorang untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi banyak orang,” kata Puan Maharani, Selasa (20/4/2021).

Puan menyebut, kemampuan literasi seperti membaca, menulis, serta mengolah dan memahami informasi, membuat seseorang bisa menyerap begitu banyak ilmu pengetahuan, bisa menuangkan gagasan dan berpikir kritis, serta memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah.

“Jika RA Kartini tidak memiliki kemampuan literasi, maka tidak akan ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang isinya sudah menginspirasi banyak Kartini-Kartini lintas generasi hingga masa kini,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Dalam talkshow bertema ‘Peran Kartini Masa Kini dalam Meningkatkan Budaya Literasi’ itu, Puan juga menyampaikan bahwa para founding fathers Indonesia memiliki kemampuan literasi yang sangat kuat.

Menurut Puan, hal itu terbukti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tersusun sangat baik dan terus menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini.

“Jika kita ingin memajukan peradaban Indonesia, maka kita harus memajukan budaya literasi,” ucap Puan Maharani.

Dalam konteks menumbuhkuatkan budaya literasi itu, kata Puan, peran aktif perempuan Indonesia sangat menentukan. Khususnya dalam ruang lingkup yang penting, yaitu keluarga.

Dia menuturkan, keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil tetapi berperan besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Keluarga adalah titik awal kehidupan seseorang dimulai, dan peran perempuan sangat besar dalam keluarga.

“Tentunya kita ingin setiap anak Indonesia memiliki titik awal kehidupan yang baik. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga adalah nilai-nilai yang akan turut membimbing hidup seseorang sepanjang hidupnya,” ujar Ketua DPR.

Karena itu, lanjut Puan, jika budaya literasi sudah ditanamkan sejak dini di tingkat keluarga, maka mereka akan tumbuh dewasa dengan budaya literasi yang kuat.

“Ketika budaya membaca di rumah menjadi sebuah kebiasaan, maka anak-anak akan terbiasa menjadikan buku atau bahan bacaan sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi,” ucap Puan.

Puan yakin, perempuan Indonesia pasti kreatif, banyak ide, dan bisa menemukan cara-cara untuk meningkatkan budaya literasi di tingkat keluarga, maupun di lingkungan sosial terdekat lainnya.

“Taruh persoalan berat di hadapan perempuan Indonesia, maka insyaallah perempuan bisa menemukan solusinya,” ujar Puan.

Menteri PPN: Net Zero Emission Bikin Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, Indonesia harus menempatkan ekonomi hijau atau rendah karbon sebagai salah satu tujuan utama dalam transformasi ekonomi.

Skenario net zero emission dikatakan Suharso dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang, sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap di tahun 2045.

“Penurunan emisi gas rumah kaca melalui strategi pembangunan rendah karbon akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pencapaian net zero emission dapat meningkatkan income per kapita hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi, serta dapat memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang waktu 2021 hingga 2070,” kata Suharso Monoarfa dalam acara “Indonesia Net Zero Summit 2021” secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Menurut Suharso, hal ini merupakan efek dari tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan berkurangnya biaya yang ditimbulkan akibat eksternalitas negatif pada daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti polusi udara, kualitas habitat dan kualitas air.

Suharso juga menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pencapaian net zero emission Indonesia, dan juga untuk selamatkan Indonesia emas 2045 dari krisis iklim dan middle income trap.

“Saya berharap semua pihak, termasuk kementerian/lembaga secara konsisten dapat melakukan pembangunan rendah karbon sebagai upaya pencapaian RPJMN 2020-2024, mengingat pembangunan rendah karbon merupakan langkah awal strategis dan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk menuju pembangunan berkelanjutan mencapai Indonesia emas 2045,” kata Suharso.

Menteri Suharso mengatakan pemerintah juga harus berani mengambil langkah tidak populer dalam menjalankan kebijakan pembangunan rendah karbon. Salah satunya, menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) paling lambat pada 2030.

“Kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya, dan sangat tidak populer, yaitu menghapus subsidi BBM hingga 100 persen pada paling tidak 2030,” jelasnya dalam webinar Net-Zero Summit 2021, Selasa (20/4).

Selain penghapusan subsidi BBM, kebijakan fiskal lainnya yang perlu dilakukan adalah penerapan pajak karbon yang ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 50 persen pada 2030.

Jika hal ini dapat dilakukan, kata Suharso, PDB nasional dan pendapatan perkapita dipastikan dapat meningkat. Berdasarkan kajian Bappenas, net zero emission dapat meningkatkan pertumbuhan PDB dan pendapatan perkapita 2,5 kali lebih tinggi dari skenario business as usual pada rentang 2021-2070.

Pemerintah Dukung Penelitian Sel Dendritik, Tingkatkan Imunitas Virus SARS-CoV-2

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19.

Nota kesepahaman tiga pihak itu berisi tentang “Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2“. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, pada Senin (19/4).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir menjelaskan, penandatanganan tripartit ‘kesepahaman antara tiga pihak’ itu dimaksudkan sebagai jalan keluar atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian Vaksin Nusantara.

“Dalam perjalanannya (Vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis 1,” jelas Menko PMK usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Senin (19/4).

Menko PMK mengungkapkan, dengan adanya kesepahaman antara Menkes, KSAD dan Kepala BPOM itu, maka akan terjadi pemindahan program kegiatan penelitian.

“Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke ‘Penelitian Berbasis Pelayanan’ yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes,” ungkapnya.

Lebih jauh, Muhadjir Effendy menerangkan, dalam nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian. “Di mana dalam penandatangan tersebut dilakukan oleh KSAD sebagai pejabat yang membawahi RSPAD Gatot Subroto, bersama-sama Menkes dan Kepala BPOM.”

Mantan Mendikbud ini berujar, penandatangan nota kesepahaman yang langsung ditandatangani oleh tiga pejabat tinggi negara itu merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya yang membantu mengatasi pandemi di Indonesia.

“Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap semua penelitian yang bermaksud membuat terobosan dalam upaya mencari metode dan teknik baru dalam upaya mengakhiri pandemi Covid 19,” tandas Muhadjir.

Dengan ditetapkannya tripartit tentang “Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2”, maka otomatis penelitian Vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), penelitian tersebut bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory SARS-COV-2 pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 serta tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2.

“Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat critical & major,” demikian keterangan DIspenad.

Lebih lanjut, penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar.

KKP Siap Bersinergi dengan Pemda Dalam Penertiban Keramba Jaring Apung Danau Toba

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam aksi penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba, Sumatera Utara. Aksi penertiban ini dilakukan untuk menjaga kelestarian danau vulkanik tersebut dari pencemaran.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat koordinasi terkait penertiban KJA di Danau Toba yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (20/4/2021) secara virtual.

“KKP siap dukung pemda untuk pelaksanaan rencana aksi penertiban atau penataan keramba jaring apung danau toba. Kita akan bekerja sama, bersinergi dengan pemda setempat,” ujar Menteri Trenggono.

Selanjutnya, Menteri Trenggono menyampaikan KKP akan mendukung Pemda dalam mempersiapkan target rencana aksi penataan KJA perairan Danau Toba per tahun, melakukan penertiban unit KJA yang tidak dioperasionalkan dan yang beroperasi pada bukan Kecamatan rujukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 diantaranya Kecamatan Balige, Parmaksian, Ajibata, Merek, Simanindo, Harian, Onan Runggu, Nainggolan, Girsang Sipangan Bolon, Pematang Sidamanik, Baktiraja dan Muara, serta melakukan penataan KJA di lokasi usaha KJA sesuai rekomendasi teknis dan sesuai batas produksi lestari per lokasi usaha KJA.

Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah skenario penataan KJA di Danau Toba yang disampaikan Menteri Trenggono kepada Menko Luhut, diantaranya jumlah KJA yang ada pada tahun 2020 sebanyak 13.160 KJA, dimana target jumlah usaha KJA pasca penertiban di tahun 2021 berkurang menjadi 9.876 KJA dengan jumlah produksi ikan 28.132,01 ton, sampai di tahun 2022 target produksi ikan dari KJA maksimum mencapai 10.000 ton. Trenggono menilai hal ini akan sangat ditentukan oleh kerja sama Pemerintah Daerah setempat.

Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah dan seluruh pihak terkait adalah pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat yang terdampak penertiban KJA Danau Toba ini.

KKP mengusulkan sejumlah alternatif, diantaranya kegiatan budidaya ikan sistem bioflok, minapadi, dan ikan hias, serta usaha pembuatan pakan mandiri dan bisnis olahan ikan.

Sedangkan untuk pembiayaan, Menteri Trenggono menegaskan bahwa KKP akan membantu usaha-usaha alternatif tersebut dengan memanfaatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat atau pinjaman modal melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dimiliki oleh KKP.

“Akses pembiayaan bisa kita lakukan melalui KUR atau pinjaman modal dari BLU LPMUKP yg ada di KKP, terhadap usulan kami tersebut, butuh pendampingan, kami siap menggawal pengalihan dari KJA ke budidaya yang telah kami sampaikan tadi, seperti budidaya ikan sistem bioflok, minapadi, ataupun ikan hias,” tuturnya.

Sementara itu, Menko Luhut dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu bersinergi dalam melaksanakan rencana aksi penertiban KJA Danau Toba ini sesuai dengan timetable yang telah disusun.

“Rencana aksi penataan sudah disusun dengan baik, sesuai dengan timetable yang sudah disusun, dan harus dicermati oleh masing-masing Kementerian/Lembaga maupun Pemda terkait,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut menyampaikan harapannya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mulai dapat melakukan sosialisasi rencana penertiban dan inisiasi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pada akhir bulan April ini, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Khususnya bagi KKP, agar dapat menyampaikan alih mata pencaharian bagi pekerja KJA yang terdampak dari penertiban ini, dan membuat SK Menteri terkait alokasi jumlah KJA yang dapat beroperasi di 7 Kabupaten di kawasan Danau Toba,” terang Menko Luhut.

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan berharap seluruh pihak dapat bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ia mengingatkan jika ada perusahaan atau pihak-pihak yang melanggar dan merusak lingkungan, harus segera ditindak. Isu lingkungan ini harus menjadi perhatian bersama.

“Untuk keberlanjutan lingkungan tidak boleh main-main. Daya tampung danau Toba ini ada batasnya. Kalau ada perusahaan yang melanggar, harus ditindak, karena merusak lingkungan. Kita jangan ragu-ragu untuk hal-hal seperti ini. Tidak boleh kompromi terkait lingkungan,” tegas Menko Luhut.

Dalam rapat koordinasi virtual tersebut, hadir sejumlah pejabat diantaranya Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala BKPM, Kepala LAPAN, serta sejumlah Bupati di Provinsi Sumatera Utara.

 

Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Pacu Kinerja Industri Logam Ber-SNI

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus memacu kinerja industri logam agar bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Apalagi, kebutuhan baja saat ini semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor.

“Tercatat industri logam dasar tumbuh 11,46% dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah bertekad untuk terus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (20/4).

Menperin menyatakan, diperlukan instrumen yang mampu memacu daya saing produk nasional sekaligus menjaga kesehatan serta keselamatan konsumen dan lingkungan, termasuk di sektor industri logam. “Dengan tetap mengedepankan azas fairness dalam perdagangan internasional, implementasi SNI wajib dapat bertujuan untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor,” tegasnya.

Penerapan instrumen berupa pemberlakuan SNI secara wajib, fokus utamanya adalah untuk produk-produk yang berkaitan dengan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L). “Dalam rangka mendorong industri logam nasional yang berdaya saing tinggi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif guna mendongkrak utilisasi serta kemampuan inovatif pada sektor tersebut,” paparnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi menyampaikan, nilai impor untuk HS produk SNI wajib tahun 2020 sebesar Rp102 triliun, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp133 triliun. “Meskipun nilai impornya menurun, saat ini terdapat 147 kode HS yang tersebar pada 28 SNI wajib sektor logam,” sebutnya.

Untuk itu, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan industri baja nasional. “Sehingga tidak ada celah lagi membanjirnya produk-produk impor yang tidak berkualitas ke pasar dalam negeri,” ujar Doddy.

Lebih lanjut, penerapan SNI wajib pada produk logam juga bertujuan untuk merealisasikan target substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022. “Pembatasan impor terutama untuk produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri perlu diperkuat,” imbuhnya.

Kemenperin menargetkan sektor industri logam dasar dapat tumbuh sebesar 3,54% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan industri baja merupakan sektor high resilience yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan siap untuk kembali meningkatkan kemampuan dan performanya di tahun ini.

Kepala Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Aan Eddy Antana dalam sela-sela kunjungan ke PT. Sunrise Steel beberapa waktu lalu mengemukakan, ketersediaan infrastruktur dan SDM di Baristand Industri Surabaya akan mampu mendukung pemerintah dalam mewujudkan target substitusi impor dan meningkatkan daya saing industri logam dalam negeri.

Hingga saat ini, Baristand Industri Surabaya terus berupaya untuk terus menambah ruang lingkup pengujian produk logam dan sertifikasi produk logam yang sudah ada untuk mendukung substitusi produk impor. “LSPro kami telah mampu mensertifikasi 33 jenis SNI produk logam dan 17 produk logam dasar dan produk logam fabrikasi untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM),” ungkapnya.

Sedangkan laboratorium pengujian Baristand Industri Surabaya mampu menguji 50 produk logam baik pengujian sesuai dengan SNI maupun permintaan pelanggan. “Rencananya, dalam waktu dekat, kami akan menambah ruang lingkup sertifikasi dan pengujian produk logam agar memudahkan industri dalam negeri untuk mensertifikasi produknya mengingat permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun,” tutur Aan.

Pemberian THR dan Perlinsos Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jelang Idulfitri

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan demi mendorong geliat ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. THR ini akan dibayarkan H-10 hingga H-7 sebelum Idulfitri.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dan Kartu Sembako, serta mengadakan Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan yang akan dilaksanakan selama 5 hari menjelang Idulfitri (H-10 sampai H-6). Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/04).

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, untuk mengendalikan penyebaran Covid 19, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, baik untuk mudik maupun bepergian. Kebijakan ini didukung dengan pengetatan persyaratan perjalanan, termasuk keharusan melakukan tes Covid 19, baik dengan PCR test, swab antigen, maupun GeNose test.

Keseluruhan kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara upaya penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 1442 Hijriah.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengungkapkan pertumbuhan belanja nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada April 2021.

“Dari hasil monitor data big data dari perbankan, sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April, mengalami kenaikan yang cukup besar di mana tumbuh 32,48 persen (year-on-year/YoY) untuk yang non-seasonally adjusted dan 13,11 persen (YoY) untuk yang seasonally adjusted,” ungkapnya.

Senada dengan pertumbuhan belanja nasional, capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 mencatatkan rekor tertinggi di level 53,2. Sektor industri juga mencatatkan pertumbuhan penerimaan yaitu tumbuh 10,26 persen (YoY) untuk non-seasonally adjusted dan 1,46 persen (YoY) untuk seasonally adjusted

Gandeng PT Pos Logistik, PT Deka Sari Perkasa Siap Distribusi Furniture ke Seluruh Pelosok Indonesia

Penulis
Rahmat HM
-
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara P Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa dengan Rulit Candra selaku Chief Marketing Officer PT Pos Logistik Indonesia, Kamis (15/04/21).

SuaraPemerintah.ID – PT Deka Sari Perkasa dan PT Pos Logistik Indonesia sepakat untuk bekerjasama meningkatkan pelayanan pengiriman barang-barang furniture ke seluruh wilayah di Indonesia.

Kesepakatan tersebut dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara P Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa dengan Rulit Candra selaku Chief Marketing Officer PT Pos Logistik Indonesia, Kamis (15/04/21).

Dengan pegalaman PT Pos Logistik Indonesia yang memadai dalam pengiriman barang ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok, P Rachmat Utama Djangkar yakin kerja sama ini dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.

“PT Pos Logistik Indonesia memiliki wilayah jangkauan kirim yang luas, bahkan sampai ke seluruh pelosok di Indonesia hingga ke mancanegara,” tegas P Rachmat Utama Jangkar.

“Fokus kami ke depannya adalah mengutamakan pengiriman untuk barang-barang furniture kami secara optimal hingga ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia, dengan harapan dapat tiba di lokasi tujuan dalam waktu yang cepat dalam kondisi barang yang baik,” tambahnya.

Chief Marketing Officer PT Pos Logistik Indonesia Rulit Candra menyatakan, pihaknya siap mendukung dalam proses pengiriman barang- barang Furniture ke seluruh wilayah di indonesia bahkan wilayah yang sulit sekalipun.

“Terimakasih atas kepercayaan kepada PT Pos Logistik untuk bisa mengirim barang-barang furniture dari PT Deka Sari Perkasa ke seluruh wilayah indonesia. Kami punya kesiapan serta aplikasi Transport Management System yang dapat mengetahui proses lokasi pengiriman barang, sehingga dapat mengetahui barang sudah sampai tujuan dalam waktu yang cepat dan dengan kondisi yang baik,” katanya.

1...4,3764,3774,378...4,884Halaman 4,377 dari 4,884