Beranda blog Halaman 44

Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Fokus pada SDM hingga Industri Pertahanan

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kerja Elbridge A. Colby, Under Secretary of War for Policy, United States Department of War, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis dan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan Elbridge A. Colby dan menekankan pentingnya kerja sama pertahanan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan hubungan bilateral serta implementasi berbagai program dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership.

Di samping itu, Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting di kawasan. Hubungan kedua negara juga dibangun dengan penghormatan terhadap tradisi dan sejarah Indonesia, sejalan dengan komitmen untuk memperkuat kerangka Major Defense Cooperation Partnership yang menjadi salah satu landasan pengembangan hubungan pertahanan kedua negara.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa salah satu fokus penting kerja sama ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan. Kesempatan bagi personel TNI untuk mengikuti pendidikan dan latihan di Amerika Serikat akan terus didorong dengan mengedepankan profesionalisme dan prinsip merit, sehingga personel yang memperoleh kesempatan merupakan mereka yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi.

Selain pengembangan SDM, kedua pihak membahas peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus, serta kerja sama yang mendukung peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI. Menhan menekankan bahwa penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional serta diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia agar semakin mandiri dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Menhan Sjafrie juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan Indonesia. Kerja sama industri pertahanan diarahkan untuk mendukung pengembangan kemampuan nasional serta memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia melalui kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme sebagai fondasi hubungan pertahanan. Amerika Serikat menghormati nasionalisme dan patriotisme Indonesia serta mendukung upaya peningkatan profesionalisme pertahanan Indonesia. Prinsip saling menghormati tersebut menjadi landasan penting agar kerja sama kedua negara berkembang secara konstruktif dan setara.

Menhan Sjafrie turut menegaskan bahwa pengembangan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia. Kerja sama difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pertahanan nasional, khususnya pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, serta penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan dan kepentingan Indonesia.

Pertemuan juga menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara kedua negara dalam menyelesaikan berbagai aspek teknis kerja sama. Indonesia tetap mengedepankan ketentuan dan prosedur nasional dalam setiap bentuk kerja sama pertahanan, termasuk dengan memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara aman, tertib, dan tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

Menutup pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas diskusi yang terbuka dan produktif. Indonesia berkomitmen melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui pendekatan yang saling menghormati, saling menguntungkan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta profesionalisme pertahanan Indonesia.

Kemitraan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemampuan pertahanan kedua negara sekaligus mendukung keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Bawang dan Cabai Dipantau, Pemkot Bandung Siapkan Strategi Jaga Inflasi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang dinilai sensitif terhadap kenaikan, terutama bawang dan cabai.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bawang menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena tingginya permintaan masyarakat Kota Bandung, khususnya untuk kebutuhan industri kuliner dan pariwisata.

“Memang harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga,” ujar Farhan, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, tingginya kebutuhan bawang di Bandung tidak sebanding dengan kondisi produksi di daerah pemasok, salah satunya Brebes.

Produktivitas bawang dari wilayah tersebut disebut mengalami fluktuasi sehingga turut memengaruhi pasokan dan harga di pasaran.

“Permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tinggi. Orang Bandung seleranya tinggi karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali, sedangkan produktivitas Brebes juga naik turun,” katanya.

Selain bawang merah, Pemkot Bandung juga mencermati pasokan sejumlah komoditas yang berasal dari luar daerah maupun impor, seperti bawang putih dan bawang bombai.

Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena adanya potensi kekeringan di sejumlah wilayah sentra produksi pangan.

Farhan mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, periode kekeringan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

“Agustus sampai Oktober belum musim tanam. Musim tanamnya mulai September. Jadi diharapkan September-Oktober ini tidak mengganggu,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan segar dari berbagai daerah tetap dapat masuk ke Kota Bandung.

Menurut Farhan, pasokan tersebut berasal dari sekitar 16 provinsi dan sejumlah komoditas impor yang didistribusikan melalui pasar induk yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pangan Kota Bandung.

“Yang kita lakukan sekarang adalah memastikan suplai bahan makanan segar dari 16 provinsi dan bahan-bahan impor semuanya bisa masuk ke Kota Bandung lewat dua-tiga pasar induk utama yang menjadi jaring rantai pasok utama di Kota Bandung,” jelasnya.

Di sisi lain, operasi pasar tetap menjadi salah satu instrumen Pemkot Bandung untuk menjaga daya beli masyarakat.

Program tersebut terutama diarahkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi berdasarkan pemetaan dari tingkat kelurahan.

“Operasi pasar tetap akan berjalan, terutama untuk mereka-mereka yang hasil masukan dari kelurahan adalah yang rentan daya belinya. Kelompok rentan daya beli akan dapat bantuan untuk membeli barang-barang yang murah tersebut,” kata Farhan.

Namun, Farhan mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa komoditas yang dijual dalam operasi pasar memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda dengan produk premium di pasar modern.

“Harap maklum, kalau barang-barang murah kualitasnya tidak selevel supermarket. Seperti berasnya beras SPHP, tapi kalau beras premium, beras khusus, harganya tetap sama,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenekraf Buka Kolaborasi dengan Wahana Kreator, Perkuat IP Nasional Lewat Industri Film

Penulis
Reta
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif membuka peluang kolaborasi strategis dengan Wahana Kreator untuk memperkuat pengembangan kekayaan intelektual (_intellectual property_/IP) nasional melalui industri perfilman. Audiensi ini bertujuan memperkuat seluruh rantai nilai industri film mulai dari pengembangan cerita dan talenta, produksi, distribusi, promosi, hingga pemanfaatan IP secara berkelanjutan.

Menekraf, Teuku Riefky Harsya, mengatakan industri film memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mengomersialisasikan kekayaan intelektual nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong karya kreatif nasional memiliki nilai ekonomi sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas.

“Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong agar karya-karya kreatif Indonesia tidak berhenti sebagai sebuah karya, tetapi dapat dikembangkan menjadi IP yang memiliki nilai ekonomi, memperluas pasar, dan membuka peluang kolaborasi lintas subsektor,” ujar Menekraf di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, pada Senin (10/8).

Wahana Kreator merupakan perusahaan berbasis riset dan pengembangan yang berdiri sejak 2010 dengan fokus pada pengembangan cerita, penulisan skenario, literatur, perfilman, edukasi kreator, dan produksi konten melalui tiga unit utamanya: Wahana Penulis, Wahana Edukasi, dan Wahana Dimensi.

Salah satu karya terbaru Wahana Kreator adalah film Seni Merayu Tuhan, yang diadaptasi dari buku karya Habib Husein Jafar Al Hadar. Proyek ini menjadi contoh pengembangan IP melalui alih wahana dari karya literasi ke medium film, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi, perluasan audiens, dan diversifikasi pemanfaatan konten kreatif.

Film Seni Merayu Tuhan mengangkat kisah Hikmah, seorang pemuda yang berusaha menemukan kembali makna kehidupan dan jalan untuk memohon keridaan Tuhan setelah mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Film yang disutradarai Cesa David Luckmansyah dan dibintangi Ari Irham, Teuku Ryzki, Lutesha, serta Rieke Diah Pitaloka tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 Agustus 2026.

Produser Film Seni Merayu Tuhan, Sigit Pratama, mengungkapkan setelah melakukan public screening film ini mendapatkan respons yang positif. Wahana Kreasi menjadikan film ini sebagai pengembangan IP dari buku menjadi sebuah film. Sigit menyebutkan kolaborasi antar sektor kreatif di Indonesia berperan penting dalam pembuatan film ini dan memberikan multiplier effect.

“Seni Merayu Tuhan salah satu contoh alih medium dari bagaimana medium buku yang akhirnya kita develop menjadi sebuah skenario dan akhirnya menjadi film gitu. Menurut saya ekosistemnya mendukung karena artinya ketika kita punya cerita yang baik, ekosistem yang baik, semuanya kita perlu sinergikan,” ujarnya.

Dari sisi pengembangan talenta, film ini juga memiliki keterkaitan dengan program SCENE Direktorat Televisi dan Radio melalui keterlibatan Salman Aristo dan Rino Sarjono sebagai penulis sekaligus mentor program.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Head of Government Relation, Orchida Ramadhania; Eksekutif Produser Seni Merayu Tuhan, Linda Gozali; Co-Producer film Seni Merayu Tuhan, Javier Lukito; serta perwakilan Wahana Kreator. Menekraf didampingi oleh Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi; serta Direktur Film, Animasi, dan Video, Doni Setiawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Zulkifli Hasan Dorong KDKMP Maluku Utara Perkuat Hilirisasi Perikanan dan Perkebunan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Maluku Utara difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan agar komoditas unggulan daerah memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Menko Pangan saat membuka Seminar Nasional KDKMP di Ternate, Rabu (5/8). Setelah Jakarta dan Sulawesi Selatan, Maluku Utara menjadi provinsi ketiga penyelenggara seminar nasional sebagai bagian dari percepatan implementasi KDKMP sesuai karakteristik ekonomi daerah.

“Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan dan perkebunan. Jangan hanya menjual bahan mentah. Koperasi harus menjadi penggerak hilirisasi agar hasil laut dan perkebunan diolah, dipasarkan, dan memberikan nilai tambah yang dinikmati masyarakat desa,” ujar Zulkifli Hasan. Menurutnya, komoditas seperti tuna, cakalang, kelapa, pala, dan cengkeh harus menjadi basis pengembangan usaha koperasi. KDKMP diharapkan berperan sebagai off-taker sekaligus penghubung petani, pekebun, nelayan, industri, dan pasar sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan pendapatan masyarakat meningkat.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat ekonomi pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini telah terbangun enam KNMP, sementara 12 lokasi baru dinyatakan siap dibangun setelah melalui proses verifikasi.

Secara nasional, percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan kemajuan. Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 35.857 titik telah memiliki lahan yang siap dibangun. Dari jumlah tersebut, 15.910 titik masih dalam proses pembangunan, sementara 19.491 titik telah rampung atau selesai 100 persen.

Pemerintah menargetkan sinergi KDKMP dan KNMP mampu memperkuat hilirisasi hasil perikanan dan perkebunan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beras Fortifikasi Jadi Sorotan, Bapanas Uji 100 Sampel dan Siapkan Sanksi Tegas

Penulis
Reta
-

 Kelanjutan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di ritel modern dilanjutkan pemerintah semakin komprehensif. Pada pengawasan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menguji 15 sampel beras fortifikasi. Pada Agustus ini telah diperoleh lebih dari 100 sampel untuk diuji kembali.

Sebagaimana arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, agar dilakukan pengujian terhadap keseluruhan 40 izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) merek beras fortifikasi atau beras dengan klaim gizi. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas bakalan dijatuhkan.

“Ada 40 yang (sudah) keluar izin edarnya. (Beras) fortifikasi itu 40 merek. Nah yang akan dicabut itu yang (terbukti) melanggar. Jadi fortifikasi palsu ini selain merugikan konsumen (asumsi kerugian konsumen) Rp 71 triliun (setahun), merugikan pula karena (ternyata) bukan fortifikasi. Itu penipuan kan,” jelas Amran dikutip di Jakarta pada Senin (10/8/2026).

Kepala Bapanas Amran menyoroti anomali harga yang terjadi pada produk beras fortifikasi atau dengan klaim gizi di pasaran. Usai temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dari hasil uji laboratorium, maka pemerintah menegakkan penindakan tegas.

“Dia jualnya fortifikasi harganya rata-rata Rp 22.000 per kilo. Harga Rp 42.000 juga ada, tapi tidak sesuai standar. Kurang vitamin. Itu harus hukumannya lebih berat lagi, makanya dilihat nanti di penyidikan,” beber Amran.

Adapun produsen beras fortifikasi harus memperoleh izin edar PSAT yang diampu Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di setiap provinsi. Izin edar beras fortifikasi produksi dalam negeri diterbitkan oleh gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi.

Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memilki nomor registrasi izin edar PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen. Perlu dipahami, 1 produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari 1 izin edar merek dagang.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto menuturkan Bapanas telah mengumpulkan sampel lebih dari 100 merek hingga pekan pertama Agustus. Seluruh sampel tersebut atas nama dari 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT).

“Dalam beberapa waktu terakhir, kita melakukan intensif terkait dengan pengawasan beras fortifikasi. Fortifikasi ini kemarin kita lakukan sampling. Jadi kita sudah meng-collect lebih dari 100 sampel. Itu mewakili 8 produsen,” sebut Andriko.

Deputi Andriko menjelaskan pihaknya akan melaksanakan pengawasan peredaran beras fortifikasi secara tuntas dan komprehensif. Sebagaimana diketahui, produk beras fortifikasi lebih banyak ditemui masyarakat di berbagai ritel modern.

“Dari total izin edar yang terdaftar sekitar 40 izin, ini Bapak Kepala Bapanas minta pengawasan secara tuntas dan komprehensif. Jadi dimulai dari izin edar, apakah produk yang beredar di pasaran memiliki izin edar atau tidak. Manakala kita ketemu produk beredar di pasar, tapi setelah kita cek di SIPSAT, dia tidak memiliki izin edar, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran,” urai Andriko.

Di samping itu, pemerintah juga akan menguji apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Misalnya pada produk beras yang mengklaim memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga cocok bagi konsumen penyintas diabetes.

“Berikutnya, kita juga menemukan overclaim. Overclaim itu begini, misalnya beras diklaim organik, non kolesterol, bebas gula, tinggi serat, dan indeks glikemik rendah. Setiap klaim harus diuji, termasuk indeks glikemik, itu agak susah. Jadi itu melalui uji klinis. Harus 10 sampel manusia, dikasih beras itu. Kemudian diukur kadar gulanya. Kalau (indeks glikemik) kurang dari 55, baru beras itu dinyatakan indeks glikemik rendah,” tutur Andriko.

“Jadi tidak mudah dapat izin bahwa dia indeks glikemiknya rendah. Harapannya kalau sudah terbukti, ini bisa dijadikan beras untuk kawan-kawan kita yang diabetes. Tapi kalau tidak terkonfirmasi, makan beras itu ternyata (gula darah) bukan turun, malah naik. Jadi kan ada unsur penipuan dan itu merugikan konsumen,” tambah Deputi Andriko.

Patut diketahui, pada akhir Juli lalu Bapanas telah mengungkap temuan adanya ketidaksesuaian pada beberapa merek beras fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta. Dari 15 sampel merek yang menjadi hasil pengawasan Bapanas tersebut berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang.

15 sampel merek beras jenis khusus terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil laboratorium menunjukkan 80 persen sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Ditemukan pula harga beras fortifikasi terlampaui jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Bahkan didapati hanya memuat kandungan 2 jenis zat gizi saja yang tertera pada label kemasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maluku Integrated Logistic Hub Ditargetkan Groundbreaking 2027, Bank Dunia Siap Dukung Pembiayaan

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan optimismenya bahwa pembangunan mega proyek “Maluku Integrated Logistic Hub” (MILH) dapat mulai direalisasikan (groundbreaking) pada tahun 2027 atau dalam waktu dekat. Hal ini menyusul adanya komitmen dukungan pembiayaan infrastruktur dari Bank Dunia (World Bank).

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Hendrik usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku bersama Rachmat Pambudy Menteri Bappenas, jajaran Deputi, serta perwakilan Bank Dunia di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Gubernur menegaskan bahwa Maluku Integrated Logistic Hub tidak hanya dirancang sebagai pelabuhan penyeberangan atau singgah biasa, melainkan sebuah kawasan industri dan logistik terpadu.

“Bagi Maluku, ini bukan semata-mata pelabuhan. Ini adalah pembangunan kawasan, di mana pelabuhan integrasi itu menjadi core infrastructure atau infrastruktur utamanya,” tegas Hendrik.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Maluku didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa serta Kepala Badan Penghubung Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta.

Atas tercapainya komitmen ini, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan lembaga internasional yang terlibat.

“Bagi Maluku, pemerintah dan rakyat Maluku, kami mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Bappenas dan kementerian teknis lainnya. Kami juga mengapresiasi partisipasi Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain yang berminat untuk membantu pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub ini,” ujar Gubernur.

Penggerak utama ekonomi dan penyerapan ribuan tenaga kerja.

Gubernur Hendrik menempatkan keberadaan Maluku Integrated Logistic Hub sebagai penggerak utama (prime economic mover) bagi perekonomian daerah, bersanding dengan proyek strategis nasional lainnya seperti Blok Masela. Kehadiran dua mega proyek ini diyakini akan mentransformasi Maluku menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera.

“Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Integrated Logistic Hub ini menjadi semacam penggerak utama ekonomi (prime economic mover), sama seperti Blok Masela. Dengan adanya dua proyek besar ini yang terealisasi di Maluku, maka diharapkan transformasi Maluku menuju Maluku yang lebih maju dan sejahtera dapat tercapai,” ungkapnya.

Selain mendorong efisiensi rantai pasok logistik, Gubernur menjelaskan bahwa kawasan ini diproyeksikan bakal menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kawasan ini akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Ada sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru yang diserap, karena ini bukan sekadar pelabuhan, tetapi kawasan ekonomi sekitarnya juga turut berkembang,” sebut Gubernur.

Dengan kolaborasi kuat antara Pemprov Maluku, Bappenas dan Bank Dunia, Gubernur Maluku optimistis kawasan logistik terpadu ini akan membawa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Di kesempatan yang sama, Anton Lailossa sebagai Kepala Bappeda Maluku menambahkan, Bappenas memberikan rekomendasi ke World Bank untuk segera memulai penelitian-penelitian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Kopi Papua ke-9 Resmi Ditutup, Pemprov Dorong Kopi Lokal Tembus Pasar Internasional

Penulis
Reta
-

Festival Kopi Papua, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua, resmi ditutup pada Minggu (10/8) malam. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, S.Pd., MSocSc., yang hadir mewakili Gubernur Papua, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petani, pelaku usaha, mitra, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Festival Kopi Papua ke-9.

Menurutnya, festival tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus memperkuat potensi komoditas kopi Papua sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

“Festival ini bukan sekadar ajang pameran dan pertemuan semata. Ini adalah bukti nyata kekayaan alam tanah Papua, serta bukti ketekunan dan kerja keras para petani kita. Potensi ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, kita kembangkan, dan kita jadikan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mendukung pengembangan komoditas kopi melalui berbagai program yang diarahkan pada peningkatan kualitas hasil panen, perluasan akses pemasaran, serta penguatan kapasitas dan kemandirian para petani.

“Semoga setelah berakhirnya festival ini, hubungan kerja sama yang terjalin semakin kuat, dan nama kopi Papua semakin harum di kancah nasional maupun internasional,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir menyampaikan bahwa Polri mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Festival Kopi Papua menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai unsur untuk bersama-sama mendorong pengembangan potensi lokal dan produk unggulan Papua.

“Polri mendukung setiap kegiatan positif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Festival Kopi Papua ini menjadi momentum untuk memperkenalkan produk unggulan Papua sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Wakapolda Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angka Kemiskinan Maluku Utara Turun 0,22 Poin, Ini Program Unggulan Pemprov

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen pada Maret 2026, atau menurun sebesar 0,22 poin dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2025 yang sebesar 5,81 persen.

“Kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita,” demikian arahan Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka jalannya diskusi Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten/Kota, Selasa (11/8).

Sarbin Sehe mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan ini merupakan hasil kerja bersama secara konsisten di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Daerah, serta sinergi pemerintah kabupaten/kota dan seluruh mitra pembangunan.

Beberapa program unggulan Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin yang berhasil dihimpun dalam rakor tersebut meliputi:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) naik menjadi Rp50 miliar pada tahun 2026 dari Rp30 miliar pada tahun 2025;

2. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) naik menjadi 1.200 penerima manfaat pada tahun 2026 dari 700 penerima manfaat pada tahun 2025;

3. Beasiswa Malut Bangkit yang menyasar 624 mahasiswa dengan anggaran Rp1,18 miliar di 22 perguruan tinggi;

4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp21,75 miliar dengan 411 ribu penerima manfaat;

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyasar 232 pelaku usaha yang tersebar di sembilan kabupaten/kota; serta

6. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa semprotan (sprayer), traktor tangan (hand tractor), dan pupuk.

Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Rakor pengentasan kemiskinan ini nantinya akan menjadi data dasar bagi masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda juga memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota pada tahun 2026 sebagai berikut:

– Halmahera Barat: 4,03–5,40 persen

– Halmahera Tengah: 3,69–9,62 persen

– Sula: 5,62–7,82 persen

– Halmahera Selatan: 3,59–5,63 persen

– Halmahera Utara: 3,27–4,07 persen

– Halmahera Timur: 9,15–11,82 persen

– Pulau Morotai: 3,89–5,04 persen

– Pulau Taliabu: 5,90–6,43 persen

– Ternate: 2,34–2,98 persen

– Tidore Kepulauan: 4,52–5,88 persen

Sebelum menutup arahannya, Wagub mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat sinergi, saling berbagi informasi, dan bekerja sama secara sungguh-sungguh demi mewujudkan Maluku Utara yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.

“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Sejalan dengan perhatian dan komitmen Gubernur terhadap pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi terus mendorong penyempurnaan kebijakan inklusif yang menyasar masyarakat lapisan bawah secara lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan basis data sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama lintas kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah, guna memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, upaya ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah serta melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akses Jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Kota Bogor Mulai Dibangun, Konektivitas Antarwilayah Diperkuat

Penulis
Reta
-

Pembangunan akses jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dimulai, Selasa (11/8/2026).

 

Rangkaian ini membuka lembaran baru menuju kota modern berkelanjutan. Akses strategis yang terhubung dengan konektivitas antarwilayah kecamatan membuat pembangunan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, namun juga membuka konektivitas untuk meningkatkan mobilitas masyarakat Kota Bogor yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian.

 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan upaya untuk memupuk harapan dan mendekatkan antara mimpi dengan kenyataan menuju kota modern berkelanjutan yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat.

 

“Ikhtiar ini juga akan berdampak manfaat pada membangun manusia yang lebih maju, modern dengan segala fasilitas yang dibangun untuk kemudahan, dan tentunya nanti akan segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dedie Rachim.

 

Pembangunan akses jalan ini juga terhubung dengan pintu keluar Tol Jagorawi Bogor Selatan. Sehingga pembangunan jalan ini selain mempersiapkan beberapa rangkaian proses pembangunan di area kantor pemerintahan masa depan, juga akan dibangun berbagai fasilitas untuk masyarakat Kota Bogor, di antaranya gelanggang olahraga, karena di wilayah Kecamatan Bogor Timur belum memiliki sarana olahraga yang representatif. Selanjutnya, akan ada ruang serbaguna hingga rumah ibadah.

 

Akses jalan sepanjang 1.418 meter dengan lebar 6 x 12 meter yang dikerjakan selama 120 hari ini akan menghubungkan wilayah Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Sehingga lokasi yang sering dianggap terisolir ini mulai terbuka dan terkoneksi dengan jaringan jalan berbagai wilayah serta pusat kota.

 

“Jalan ini akan dilengkapi dengan drainase, kemudian juga pedestrian, kanstin, nanti juga akan dilengkapi dengan lampu penerangan, kemudian juga nanti kita akan hijaukan. Jadi semua kita siapkan untuk masa depan Bogor yang lebih baik,” ucapnya.

 

“Tentu harus konsisten kita laksanakan dengan berbagai tantangan. Insyaallah bertahap, namun akan terwujud juga nanti suatu saat kantor pemerintahan yang representatif untuk Kota Bogor dan warga yang sejahtera,” sambungnya.

 

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan bahwa seperti yang disampaikan Dedie Rachim, pembangunan jalan bukan sekadar membuka akses, namun menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan kawasan di wilayah timur Kota Bogor ke depan serta konektivitas antarkawasan.

 

“Jadi yang pertama adalah mengurangi kemacetan di sekitar pusat kota. Yang kedua, mempercepat mobilitas warga dan logistik antarwilayah. Yang ketiga, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor dan kawasan ini,” ujarnya.

 

Pada peletakan batu pertama ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU kemitraan dengan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP) dalam rangka penataan simpang geometrik akses Jalan Parung Banteng menuju akses on ramp Tol Jagorawi dan sekitarnya.

 

Sehingga ini akan menambah konektivitas kawasan, sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dengan stakeholder, pihak swasta, dan masyarakat.

 

“Gerbang yang utama melalui aset lahan milik pengembang dan di tengah simpang jalan akan dibuat pulau jalan yang dibentuk taman. Kedua, dibangunnya simpang geometrik berupa bundaran taman untuk menata lalu lintas keluar-masuk Jalan Tol Jagorawi yang sekarang sudah beroperasi, demi kelancaran dan keselamatan lalu lintas,” ujar Esti.

 

Direktur PT KTP, Cornelius Widjaja, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan langkah awal dari sebuah kolaborasi yang memiliki makna besar bagi masa depan Kota Bogor.

 

“Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Untuk itu, pembangunan jalan akses menuju kawasan kantor pemerintahan ini memiliki nilai yang sangat strategis. Kemudahan akses yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat, mempercepat konektivitas antarwilayah, dan yang paling penting, mempermudah akses administrasi bagi warga Kota Bogor.

 

“Masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai kebutuhan pelayanan publik akan mendapatkan akses yang lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih mudah dijangkau. Ketika akses menjadi lebih baik, maka pelayanan publik pun akan semakin optimal,” kata Esti.

 

Ia menambahkan, dan ketika pelayanan publik semakin optimal, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat.

 

“Di situlah kita melihat bahwa sebuah jalan bukan hanya menghubungkan satu titik ke titik lainnya, tetapi juga menghubungkan pelayanan, kesempatan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

 

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PT KTP ini menjadi contoh kolaborasi yang produktif, di mana sektor publik dan sektor swasta dapat saling mendukung untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

 

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pembangunan bukan hanya berdirinya infrastruktur, tetapi sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat bagi warga Kota Bogor.

 

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, dukungan seluruh jajaran pemerintah, para pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat, pembangunan ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong Kota Bogor yang semakin maju, tertata, dan berkembang. Sebuah kota yang pelayanannya semakin baik, aksesnya semakin terbuka bagi kita semua,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

80 Paket Jalan Dikerjakan Bertahap, Pemkab Sumedang Kejar Kemantapan 95 Persen

Penulis
Reta
-

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Sumedang. Tahun 2026 ini  terdapat sekitar 80 paket pekerjaan ruas jalan yang ditangani secara bertahap.

Dari jumlah tersebut, 16 ruas telah selesai, sementara sekitar 40 ruas sedang dalam proses pengerjaan. Sisanya masih berada dalam tahapan pengadaan atau tender. “Memang tidak bisa semuanya selesai dalam satu minggu atau satu bulan. Kami lakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan dan waktu yang tersedia. Tetapi jalan menjadi prioritas kami,” ujar Bupati Dony saat melakukan momantau ruas jalan Pasirhuni Jingkang dan Jingkang Cisumur, Selasa (11/8/2026).

Bupati berharap, berbagai program pembangunan yang dilakukan secara bertahap tersebut mampu meningkatkan kemantapan jalan Kabupaten Sumedang hingga 95 persen atau lebih pada tahun depan. “Harapan kami tahun depan kemantapan jalan sudah meningkat menjadi 95 persen lebih. Mohon doa dan dukungannya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...434445...4,858Halaman 44 dari 4,858